Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kesiapan memenuhi permintaan sertifikat bebas Cesium-137 (Cs-137) untuk produk perikanan nonudang, seperti ikan asin kering dan terasi udang, di tengah tren pasar global yang memperketat standar keamanan pangan.

Untuk diketahui, Cs-137 merupakan isotop radioaktif yang menjadi perhatian dalam pengawasan keamanan pangan internasional.

Permintaan tersebut muncul dari tren pasar global yang mulai memperluas persyaratan bebas Cs-137, yang sebelumnya hanya berlaku untuk komoditas udang.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menuturkan, sinyal pasar ini telah diterima langsung dari pelaku usaha nasional.

“Kami telah menerima laporan dari pelaku usaha di Indonesia bahwa buyer mereka di luar negeri sudah mulai minta sertifikasi bebas Cs-137 untuk komoditas perikanan nonudang dan hal tersebut sifatnya sukarela atau voluntary market demand,” kata Ishartini melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

Sejumlah produk perikanan nonudang yang mulai dimintakan sertifikasi bebas Cs-137, antara lain ikan asin kering (dried salted fish), kerupuk udang, hingga terasi udang (shrimp paste).

Adapun, produk-produk tersebut diekspor oleh salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Cirebon ke berbagai pasar utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Secara regulasi, Ishartini menuturkan, sertifikasi bebas Cs-137 sejatinya hanya diwajibkan untuk komoditas udang, khususnya yang diekspor ke Amerika Serikat dari UPI di Jawa dan Lampung sesuai Import Alert #99-52.

Meski demikian, KKP menyatakan siap memfasilitasi sertifikasi untuk produk perikanan lainnya apabila dipersyaratkan oleh buyer luar negeri, sepanjang terdapat permohonan dari eksportir.

Tak hanya dari Amerika Utara, perhatian serupa juga datang dari berbagai otoritas dan mitra dagang internasional.

Dia mengungkap, Jepang, Uni Eropa, Malaysia, Kamboja, Filipina, Arab Saudi, hingga Korea Selatan turut aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan sertifikasi bebas Cs-137 pada produk perikanan Indonesia. Bahkan, permintaan juga datang dari buyer di Puerto Rico.

Langkah pelaku usaha Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut dinilai sebagai strategi menjaga kepercayaan pasar dan memastikan keberlanjutan ekspor di tengah persaingan global yang makin ketat.

Dia menyatakan KKP berkomitmen untuk mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan sekaligus mendorong kemudahan ekspor, seiring kesiapan kapasitas dan kompetensi sertifikasi bebas Cs-137 yang didukung SDM, sarana prasarana, serta sinergi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Gegana Polri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kapasitas KKP sebagai competent authority (CE) dalam penyelenggaraan sertifikasi bebas Cs-137.

Hal tersebut dibuktikan lewat ekspor perdana udang ke AS pada 3 November lalu, yang menandai pengakuan internasional terhadap sistem pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penarikan (recall) udang beku asal Indonesia dari peredaran di Amerika Serikat (AS) sepanjang 2025 menjadi sorotan karena isu yang jarang muncul dalam perdagangan pangan, yakni dugaan paparan radionuklida Cesium-137 (Cs-137).

Rangkaian kasus ini tidak berdiri sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan berkembang dalam beberapa fase.

Ini mulai dari temuan awal di pelabuhan masuk AS pada Agustus 2025, respons pemerintah Indonesia, pengetatan persyaratan masuk, hingga penarikan kembali puluhan ribu kemasan pada Desember 2025.

PIXABAY/ENGIN AKYURT Ilustrasi udang, udang segar.

Fase awal: temuan di pelabuhan dan penghentian impor untuk entitas tertentu

Dokumen penjelasan Otoritas Pengawas Makanan dan Obat AS (FDA) menggambarkan kronologi awal.

"FDA mendeteksi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) pada awal Agustus 2025, dalam satu sampel udang beku dari Indonesia," tulis FDA dalam keterangannya.

FDA kemudian memasukkan PT Bahari Makmur Sejati (PT BMS) ke import alert baru untuk kontaminasi kimia, sehingga produk udang dari perusahaan tersebut dihentikan masuk ke AS sampai kondisi penyebab pelanggaran dinyatakan terselesaikan.

Dalam penjelasan yang sama, FDA memaparkan angka yang menjadi acuan diskusi publik. Pengiriman yang ditahan disebut memiliki tingkat Cs-137 sekitar 68 Bq/kg, di bawah Derived Intervention Level (DIL) FDA untuk Cs-137 sebesar 1200 Bq/kg.

Meski demikian, FDA menekankan perhatian pada risiko paparan berulang dosis rendah dalam jangka panjang dan memilih langkah pencegahan lewat screening, import alert, dan safety alert.

Kemudian, ada informasi dari US Customs & Border Protection (CBP) mengenai deteksi Cs-137 pada kontainer pengiriman di empat pelabuhan AS, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

PIXABAY/PUBLICDOMAINPICTURES Ilustrasi udang.

Jalur logistik ini menjadi bagian dari teka-teki penelusuran, apakah kontaminasi berasal dari produk, kontainer, atau lingkungan tertentu di rantai pasok.

Penelusuran di dalam negeri

Setelah kabar dari AS muncul, proses penelusuran di Indonesia bergerak di beberapa kementerian dan pembaga.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq pada 21 Agustus 2025, menyampaikan bahwa penelusuran Menteri Kelautan dan Perikanan menemukan pabrik pengolahan udang beku berada di Cikande, Serang, Banten, dengan bahan udang disebut berasal dari Lampung.

Dalam konteks itu, Hanif menegaskan urgensi investigasi sumber.

“Tapi yang jelas kita harus sampai dapat sumbernya, supaya tidak menimbulkan keresahan kita semua. Tidak menimbulkan kerugian cukup besar nantinya di bidang ekspor,” kata Hanif.

Dampak ke industri dan persepsi pasar

Dinamika 2025 tidak berhenti pada aspek teknis pengujian. Reuters melaporkan dampak ke industri udang Indonesia setelah temuan kasus radioaktif.

Asosiasi petambak udang menyebut penyerapan pabrik pengolahan turun sekitar 30 sampai 35 persen.

Reuters juga menulis bahwa pasar AS menyerap lebih dari 60 persen ekspor udang Indonesia, sehingga perubahan sentimen dan kebijakan di AS berpotensi cepat terasa hingga sisi hulu.

Pengetatan akses pasar: import certification per 31 Oktober 2025

Dalam dokumen “FDA Response to Imported Foods Potentially Contaminated with Cesium-137”, FDA menyatakan bahwa mulai 31 Oktober 2025 mereka akan mewajibkan import certification untuk udang dan rempah dari wilayah tertentu di Indonesia berdasarkan risiko potensi kontaminasi.

Tujuannya adalah untuk menjaga perdagangan tetap berjalan bagi produk yang aman.

UNSPLASH/ETIENNE GIRARDET Ilustrasi udang, udang segar

FDA juga menyebut langkah ini sebagai penggunaan pertama otoritas kongresional tersebut untuk mengatasi masalah keamanan pangan yang berulang sambil mempertahankan arus dagang.

Di sisi Indonesia, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan BPOM terus berkomunikasi dengan FDA AS terkait temuan Cs-137 pada komoditas ekspor.

Ia menyebut pendekatan berbasis sains dan keseriusan penanganan.

“BPOM akan meyakinkan lewat petunjuk bahwa kita betul-betul serius. Hal-hal yang tercemar, kita tidak akan gunakan, kita dekontaminasi dan destroy produk itu,” ucap Taruna.

Pemeriksaan reimpor dan verifikasi di pelabuhan: BAPETEN tidak menemukan kontaminasi

Kasus 2025 juga menyentuh aspek reimpor/arus balik kontainer.

BAPETEN pada 8 Oktober 2025 melaporkan pemeriksaan kontainer berisi udang beku yang diduga terkontaminasi Cs-137 di Terminal Petikemas Koja.

Dalam rilisnya, BAPETEN menyebut tidak menemukan adanya kenaikan signifikan laju paparan radiasi pada kontainer dan hasil pengukuran cenderung sama dengan radiasi latar.

Setelah pemeriksaan kontaminasi pada dinding luar kontainer, BAPETEN menyatakan, “Semua pemeriksaan menunjukan tidak adanya kontaminasi zat radioaktif pada kontainer yang tiba dari Amerika Serikat itu.”

Poin ini penting karena menggarisbawahi adanya dua lapisan kehati-hatian. Pertama, pengetatan berbasis risk assessment dari otoritas negara tujuan (AS).

Kedua, verifikasi keselamatan di titik-titik logistik dalam negeri untuk memastikan perlindungan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Pemerintah menegaskan lokalisasi kasus: “tidak menyebar ke rantai pasok”

Dok Kemenko Pangan RI kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang meninjau langsung progres pembangunan KNMP di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025).

Pada 30 September 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa kasus kontaminasi Cs-137 pada produk udang hanya terjadi di Kawasan Industri Modern Cikande dan tidak menyebar ke rantai pasok nasional maupun ekspor.

Zulhas juga menyinggung risiko kontainer bila digunakan bergantian.

“Kalau kontainernya masuk muatannya udang, itu bisa tercemar udangnya. Nanti muat apa lagi, itu kan berbahaya,” ujar Zulhas.

Hasil investigasi awal menyimpulkan sumber kontaminasi berasal dari pabrik baja PT Peter Metal Technology (PMT) di kawasan industri Cikande, dengan dugaan kontaminasi terbawa melalui udara (airborne).

Ini mengingat jarak fasilitas pengemasan udang dengan sumber yang diduga tidak sampai dua kilometer.

Desember 2025: penarikan 83.800 kantong udang beku di AS

Fase yang paling mencolok bagi konsumen AS terjadi pada Desember 2025.

FDA memuat pengumuman bahwa Direct Source Seafood LLC (Bellevue, Washington) menarik sekitar 83.800 kantong udang beku impor dari Indonesia yang dipasarkan dengan merek Market 32 dan Waterfront Bistro.

Alasan penarikan adalah produk mungkin telah dipersiapkan, dikemas, atau disimpan dalam kondisi tidak higienis sehingga dapat terkontaminasi dengan Cesium-137 (Cs-137).

Dalam rincian yang dipublikasikan FDA, penarikan mencakup kemasan 1 lb dan 2 lb, dengan informasi kode/UPC serta rentang “best by” pada 2027.

FDA juga menjelaskan konteks kesehatan. Dampak utama yang dikhawatirkan dari paparan jangka panjang dan berulang dalam dosis rendah adalah peningkatan risiko kanker akibat kerusakan DNA pada sel hidup.

PIXABAY/MABEL AMBER Ilustrasi udang, udang segar.

Pemberitaan media AS menyebut peredaran produk tersebut di berbagai negara bagian, serta menekankan bahwa penarikan dilakukan sebagai langkah kehati-hatian meski tidak ada laporan sakit yang dikaitkan langsung.

Arus dagang setelah kasus: ekspor kembali berjalan di bawah sertifikasi

Terkait temuan udang beku terpapar Cesium, pemerintah upaya pemulihan ekspor.

Indonesia melakukan pengiriman udang tersertifikasi, termasuk data pengiriman ratusan kontainer dan nilai ekspor yang disebutkan untuk periode tertentu menjelang akhir 2025.

Dari perspektif kebijakan, rujukan kuncinya adalah bagaimana persyaratan sertifikasi impor dari FDA (mulai 31 Oktober 2025) berjalan paralel dengan pengetatan pengawasan dan pengujian di Indonesia, serta komunikasi lembaga seperti BPOM kepada FDA terkait penanganan produk yang terindikasi tercemar.

Surabaya, Jatim (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melepas ekspor 174 ton produk rempah-rempah yang telah dinyatakan bebas isotop radioaktif sesium (Cs-137) tujuan Amerika Serikat.

"Terdiri atas komoditas cengkeh dan kayu manis sebanyak 174 ton, nilainya mencapai Rp14 miliar," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar saat melepas ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim, Senin.

Produk-produk rempah yang diekspor berasal dari sejumlah perusahaan di tanah air yang sebelumnya mendapatkan import alert dengan status "yellow" maupun "red list" dari otoritas Amerika Serikat terkait dugaan kontaminasi Cs-137.

Saat itu, otoritas Amerika Serikat kemudian menyepakati BPOM sebagai otoritas Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi bebas Cs-137 bagi produk rempah-rempah dalam negeri yang hendak diekspor.

Ikrar memaparkan penerbitan sertifikat bebas Cs-137 dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang berwenang meneliti radioaktif.

"Selain Bapeten, teknis ahlinya juga ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kita berkoordinasi dengan dua lembaga ini yang mengatur rutenya. Selanjutnya, BPOM mengesahkannya dengan menerbitkan sertifikat," ujarnya.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak Bara Krishna Hasibuan mengapresiasi langkah cepat BPOM bersama instansi terkait lainnya yang telah mengembalikan kepercayaan internasional terkait regulasi ekspor.

"Kita telah menjamin produk-produk makanan, komoditas apapun itu bisa sesuai dengan standar internasional sehingga tidak membahayakan konsumen," ucapnya.

Terdata, Indonesia memiliki potensi ekspor berbagai produk makanan yang mengandung rempah-rempah senilai Rp500 triliun ke berbagai negara di dunia.

BPOM menyatakan telah menerbitkan beberapa sertifikat bebas Cs-137 terhadap sejumlah produk makanan yang mengandung rempah-rempah lainnya yang dalam waktu dekat siap diberangkatkan ke Arab Saudi, China, Brasil dan juga Amerika Serikat.

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nashrullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dua kontainer ekspor udang Indonesia dengan sertifikat bebas radioaktif Cesium-137 sudah masuk dan dinyatakan lolos dalam pemeriksaan di Amerika Serikat (AS). Sejak 31 Oktober hingga 10 Desember terdapat 640 kontainer ekspor udang bersertifikat bebas Cs-137 ke AS.

“Pada 9 Desember lalu, kontainer pertama yang datang dengan sertifikat bebas Cesium-137 atau Cs-137, itu ada dua, sudah masuk dan lolos pemeriksaan yang sekarang sudah dirilis,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Mudah-mudahan nanti 640 kontainer lainnya sudah bisa lancar dan tidak dilakukan lagi pemeriksaan di sana, karena mereka sudah percaya bahwa Indonesia bisa melaksanakannya di sini,” katanya.

KKP sudah dipercaya sebagai certifying entity, sehingga produk udang Indonesia yang diekspor ke AS wajib disertai sertifikat bebas Cs-137 yang diterbitkan Badan Mutu KKP.

“Alhamdulillah, mulai 31 Oktober kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS,” kata Ishartini.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas shipment produk udang yang telah mendapat sertifikasi bebas Cesium-137 ke Amerika Serikat.

Pelepasan ekspor perdana produk udang itu menggunakan sertifikat bebas Cesium-137 berlangsung di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 31 Oktober.

KKP melalui Badan Mutu juga telah menyiapkan skema dan tata laksana sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan Import Alert #99-52.

FDA AS telah menunjuk KKP sebagai certifying entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

KKP telah menyiapkan serangkaian proses bisnis sertifikasi Cs-137 bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137 melalui kegiatan utama scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Lampung.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dua kontainer ekspor udang Indonesia dengan sertifikat bebas radioaktif Cesium-137 sudah masuk dan dinyatakan lolos dalam pemeriksaan di Amerika Serikat (AS).

"Pada 9 Desember lalu kontainer pertama yang datang dengan sertifikat bebas Cesium-137 atau Cs-137, itu ada dua sudah masuk dan lolos pemeriksaan yang sekarang sudah dirilis," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ishartini mengatakan bahwa sejak 31 Oktober hingga 10 Desember terdapat 640 kontainer ekspor udang bersertifikat bebas Cs-137 ke AS.

"Mudah-mudahan nanti 640 kontainer lainnya sudah bisa lancar dan tidak dilakukan lagi pemeriksaan di sana, karena mereka sudah percaya bahwa Indonesia bisa melaksanakannya di sini," katanya.

KKP sudah dipercaya sebagai certifying entity, sehingga produk udang Indonesia yang diekspor ke AS wajib disertai sertifikat bebas Cs-137 yang diterbitkan Badan Mutu KKP.

"Alhamdulillah, mulai 31 Oktober kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS," kata Ishartini.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas shipment produk udang yang telah mendapat sertifikasi bebas Cesium 137 ke Amerika Serikat.

Pelepasan ekspor perdana produk udang itu menggunakan sertifikat bebas Cesium 137 berlangsung di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 31 Oktober.

KKP melalui Badan Mutu juga telah menyiapkan skema dan tata laksana sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan Import Alert #99-52.

FDA AS telah menunjuk KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

KKP telah menyiapkan serangkaian proses bisnis sertifikasi Cs-137 bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137 melalui kegiatan utama scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang Indonesia khusus wilayah Jawa dan Lampung.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur PT Peter Metal Technology (PMT) Lin Jingzhang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran lingkungan akibat paparan radioaktif Cesium-137 atau Cs-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan, Kamis (4/12/2025).

“Direktorat Tindak Pidana Tertentu [Tipitder] Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT [China] yang menjabat sebagai direktur di PT PMT," kata Bara, dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

Bara menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan intensif yang melibatkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Polisi juga telah mengajukan pencekalan terhadap yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan yang bersangkutan resmi dicegah bepergian ke luar negeri.

Dia menjelaskan, kasus ini bermula dari pengecekan paparan radiasi yang dilakukan penyidik Tipidter Bareskrim Polri bersama Bapeten di lokasi PT PMT pada 26 Agustus 2025.

Dari hasil pengukuran, ditemukan paparan radiasi sebesar 216 mikrosivert per jam pada tungku bakar luar. Pendalaman lanjutan pada 29 Agustus 2025 menunjukkan paparan lebih tinggi, yakni 700 mikrosivert per jam pada tungku bakar dalam perusahaan tersebut.

PT PMT diketahui mulai beroperasi pada September 2024 dan menghentikan kegiatan operasionalnya pada Juli 2025. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut mengolah bahan baku stainless yang berasal dari scrap dan barang bekas.

Bara menyampaikan, bahan baku dipress, dilebur dalam tungku dengan suhu antara 1.500 hingga 1.700 derajat Celsius selama sekitar 2 jam, kemudian dicetak menjadi billet sepanjang 4 meter untuk selanjutnya dikeringkan menjadi produk stainless steel.

Selama 2024, PT PMT menerima pasokan bahan baku dari 66 pemasok yang berasal dari wilayah Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surabaya. Sementara pada 2025, jumlah pemasok meningkat menjadi 82 yang berasal dari Jakarta, Kalimantan, Surabaya, dan Sumatera. Total bahan baku yang diterima mencapai 3.448,7 ton.

“Hasil produksi stainless steel PT PMT seluruhnya 100% diekspor ke Republik Rakyat Tiongkok,” katanya.

Dalam penyelidikan, kata dia pula, aparat juga menemukan limbah sisa industri berupa refraktori bekas yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Limbah tersebut ditemukan dalam bentuk material padat berwarna hitam, putih, dan cokelat yang tersimpan di gudang produksi tanpa pengelolaan sesuai ketentuan. Selain itu, sebagian limbah diduga dibuang ke salah satu lapak rongsok di wilayah Cikande untuk keperluan urukan.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 40 saksi yang terdiri atas pihak internal PT PMT, pemilik dan pengelola lapak rongsok, pengambil limbah, para pemasok bahan baku, pengelola kawasan industri Modern Cikande, Bapeten, Kementerian Lingkungan Hidup, serta notaris.

Atas perbuatannya, imbuh Bara, tersangka dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103, serta Pasal 104 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Kasubdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Sardo MP Sibarani menyampaikan ancaman hukuman yang akan dihadapi bersangkutan yakni pidana 3 sampai 10 tahun, serta denda Rp8 miliar.

“Perkara ini ancaman hukumannya antara 3 sampai 10 tahun, denda Rp8 miliar,” kata dia pula.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT,

Jakarta (ANTARA) - Satgas Penanganan Cesium (Cs-137) menyampaikan Polri menetapkan Direktur PT Peter Metal Technology (PMT) Lin Jingzhang sebagai tersangka kasus pencemaran lingkungan akibat paparan radioaktif Cs-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten.

“Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan, di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan intensif yang melibatkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Polisi juga telah mengajukan pencekalan terhadap yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, dan yang bersangkutan resmi dicegah bepergian ke luar negeri.

Dirinya menjelaskan, kasus ini bermula dari pengecekan paparan radiasi yang dilakukan penyidik Tipidter Bareskrim Polri bersama Bapeten di lokasi PT PMT pada 26 Agustus 2025.

Dari hasil pengukuran, ditemukan paparan radiasi sebesar 216 mikrosivert per jam pada tungku bakar luar. Pendalaman lanjutan pada 29 Agustus 2025 menunjukkan paparan lebih tinggi, yakni 700 mikrosivert per jam pada tungku bakar dalam perusahaan tersebut.

PT PMT diketahui mulai beroperasi pada September 2024 dan menghentikan kegiatan operasionalnya pada Juli 2025. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut mengolah bahan baku stainless yang berasal dari scrap dan barang bekas.

Bara menyampaikan, bahan baku dipress, dilebur dalam tungku dengan suhu antara 1.500 hingga 1.700 derajat Celsius selama sekitar dua jam, kemudian dicetak menjadi billet sepanjang empat meter untuk selanjutnya dikeringkan menjadi produk stainless steel.

Selama 2024, PT PMT menerima pasokan bahan baku dari 66 pemasok yang berasal dari wilayah Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surabaya. Sementara pada 2025, jumlah pemasok meningkat menjadi 82 yang berasal dari Jakarta, Kalimantan, Surabaya, dan Sumatera. Total bahan baku yang diterima mencapai 3.448,7 ton.

“Hasil produksi stainless steel PT PMT seluruhnya 100 persen diekspor ke Republik Rakyat Tiongkok,” katanya lagi.

Dalam penyelidikan, kata dia pula, aparat juga menemukan limbah sisa industri berupa refraktori bekas yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Limbah tersebut ditemukan dalam bentuk material padat berwarna hitam, putih, dan cokelat yang tersimpan di gudang produksi tanpa pengelolaan sesuai ketentuan. Selain itu, sebagian limbah diduga dibuang ke salah satu lapak rongsok di wilayah Cikande untuk keperluan urukan.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 40 saksi yang terdiri atas pihak internal PT PMT, pemilik dan pengelola lapak rongsok, pengambil limbah, para pemasok bahan baku, pengelola kawasan industri Modern Cikande, Bapeten, Kementerian Lingkungan Hidup, serta notaris.

Atas perbuatannya, kata dia lagi, tersangka dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103, serta Pasal 104 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Kasubdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Sardo MP Sibarani menyampaikan ancaman hukuman yang akan dihadapi bersangkutan yakni pidana 3 sampai 10 tahun, serta denda Rp8 miliar.

“Perkara ini ancaman hukumannya antara 3 sampai 10 tahun, denda Rp8 miliar,” kata dia pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung penanganan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025) mengemukakan bahwa penanganan kontaminasi Cs-137 cukup menantang mengingat kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki tugas pokok dan fungsi penanganan radiologi maupun radionuklir. Oleh karena itu, KLH harus meminta arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengeksekusi penanganan.

“Kebetulan pada saat kasus ini berkembang, ketersediaan anggaran di BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] yang menaungi Batan [Badan Tenaga Nuklir Nasional] yang menangani radionuklida belum tersedia. Begitu pula di Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir] juga demikian,” kata Hanif di hadapan anggota legislatif.

Setelah berkonsultasi dengan BPK RI, Hanif mengemukakan penanganan kontaminasi akhirnya menggunakan alokasi dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Lingkungan Hidup.

Hanif mengemukakan bahwa penanganan kontaminasi di Cikande masih memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mewakili kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan kasus ini, KLH pun menyampaikan usulan kenaikan anggaran 2026 dengan nominal Rp28 miliar.

“Operasional penanganan Cikande masih memerlukan anggaran yang tidak kecil, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup mengoordinasi semua teman-teman Kementerian Lembaga [terkait] untuk kemudian melakukan usulan penambahan anggaran di 2026 sejumlah Rp28 miliar rupiah. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan kiranya dari Komisi XII untuk menuntaskan penyelesaian Cesium-137,” tambah Hanif.

Penanganan kontaminasi radioaktif Cs-137 disebut Hanif penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional atas keamanan produk yang diekspor Indonesia. Sebagaimana diketahui, kasus kontaminasi Cs-137 bermula dari temuan otoritas keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat pada produk udang beku asal Indonesia pada Agustus 2025.

US Food and Drug Administration (FDA) sempat melakukan pembatasan atas impor udang beku asal Indonesia setelah temuan ini, termasuk merilis daftar hitam yang memuat nama eksportir yang memasok udang terkontaminasi. Namun per 31 Oktober 2025, impor udang asal Indonesia berlanjut dengan persyaratan sertifikasi impor.

Pada kesempatan yang sama, Hanif juga mengusulkan agar ke depannya Bapeten dapat bekerja di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, perannya dalam penanganan kasus seperti kontaminasi radioaktif di Cikande dapat berjalan lebih optimal.

Hanif juga mengemukakan bahwa pendekatan hukum yang dipakai dalam penanganan kasus Cikande tidak bisa menggunakan undang-undang kenukliran, melainkan dengan Undang-Undang No. 31/2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Ini yang kemudian mendasari [usulan] itu, sehingga kendala ketika Bapeten tidak bisa memasuki areal atau perusahaan karena bukan tugasnya tidak terulang kembali,” kata Hanif.

KLH melaporkan bahwa proses dekontaminasi radioaktif di 12 titik telah selesai dilakukan. Namun Hanif mengatakan masih terdapat satu titik yang masih didalami karena kemungkinan posisi radionuklir yang berada di bawah fondasi bangunan. Selain itu, material kontaminasi sebesar 1.136 ton sejauh ini masih tersimpan di penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology (PMT), perusahaan pengelola skrap besi yang diduga menjadi sumber utama kontaminasi.

“Kami masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kalau memang diperlukan, sepertinya mau tidak mau kita harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan. Ini kalau memang Cesium-nya berada di fondasi bangunan yang tidak terjangkau untuk dekontaminasi,” kata Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap sempat muncul kekhawatiran produk udang Indonesia akan dijegal Amerika Serikat (AS) setelah isu kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) mencuat, sebelum akhirnya Negeri Paman Sam kembali membuka pintu ekspor bagi komoditas tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku sempat berdiskusi dengan jajaran internalnya mengenai kemungkinan terburuk apabila AS benar-benar menghentikan seluruh impor udang Indonesia.

“Gimana ya kalau kita benar-benar di-bannedseandainya begitu. Karena peristiwa ini kita sudah kedua kali. Nanti saya mau cerita sedikit. Kalau kita benar-benar di-banned, ini yang stress adalah saya dan Pak Menko. Karena para pembudidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua,” kata Trenggono dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut Trenggono, banyak pihak sempat menghubunginya ketika isu ini mencuat. Namun kebutuhan AS terhadap pasokan udang dari Indonesia masih sangat tinggi.

“Ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” tuturnya.

Menurut Trenggono, persaingan global kian sengit dengan hadirnya pemain besar seperti Ekuador, China, India, dan Vietnam. Untuk itu, pemerintah juga mempercepat revitalisasi tambak rakyat hingga 247.000.

Selain itu, KKP juga sudah mulai membangun laboratorium untuk mendeteksi potensi kontaminasi selain cesium. Di sisi lain, Trenggono menuturkan nilai ekspor udang Indonesia ke AS mencapai di kisaran US$1,6 miliar—US$2 miliar.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut keberhasilan Indonesia menembus kembali pasar AS menunjukkan kemampuan nasional dalam memenuhi standar mutu internasional.

Dia menuturkan setiap persoalan yang muncul langsung ditangani pemerintah, termasuk isu kontaminasi yang sempat mengguncang sektor perikanan.

“Indonesia mampu memenuhi standar global dan terus memperkuat sistem jaminan mutu dari hulu hingga hilir. Jadi kami mampu,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut dari hasil penelusuran, pemerintah menemukan satu perusahaan yang tercatat empat kali mengimpor bahan baku yang ternyata terkontaminasi. Temuan ini langsung ditindaklanjuti karena dianggap berpotensi menimbulkan gangguan serius pada rantai produksi.

“Satu perusahaan itu yang empat kali itu terkontaminasi, akhirnya kami re-ekspor ada berapa, kami juga minta dibatalkan, yang empat kali sudah masuk. Saya minta kemarin agar itu ditutup [dan] disegel sementara agar ini bahan baku yang sejenis tidak masuk lagi,” tuturnya.

Untuk itu, Zulhas menyampaikan insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat standar mutu sekaligus meningkatkan diplomasi perdagangan agar produk Indonesia tetap diterima di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengekspor 5.218 ton udang bersertifikat bebas Cesium-137 atau Cs-137 ke Amerika Serikat (AS) senilai Rp949 miliar.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan, pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cs-137 ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras berbagai pihak.

Ekspor ini sekaligus menandai kesiapan industri udang Indonesia dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional, terutamasesuai standar United States Food and Drugs Administration atau FDA (US-FDA).

“Hari ini, kami melaporkan bahwa sertifikasi bebas Cs-137 telah siap melaksanakan ekspor udang kembali ke Amerika Serikat, selanjutnya melalui proses scanning dan testing oleh para petugas inspektur di unit pengolahan ikan di Jawa dan Lampung,” kata Ishartini dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sejak 31 Oktober—2 Desember 2025, Ishartini menuturkan, sebanyak 303 kontainer telah dikapalkan ke AS, yang terdiri atas 228 kontainer dari Tanjung Perak, Surabaya, dan 75 kontainer dari Tanjung Priok, Jakarta, dengan nilai total Rp949 miliar.

Teranyar, pada 3 Desember 2025, Indonesia kembali mengirimkan udang yang telah tersertifikasi ke AS sebanyak 182 ton senilai Rp25 miliar melalui pelabuhan di Jakarta dan Surabaya.

“Untuk hari ini secara simbolis kita akan lepas 10 kontainer 1.282 ton, Rp25 miliar, 4 dari Tanjung Priok dan 6 dari Tanjung Perak, Surabaya,” tuturnya.

Ishartini menuturkan, KKP telah berkoordinasi secara sistematis dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), otoritas pengaturan dan ilmiah ketenaganukliran Indonesia, untuk menjamin tata laksana sertifikasi berjalan lancar

Lebih lanjut, Ishartini menyampaikan sejumlah pihak lainnya seperti Satuan Gegana Kops Brimob Polri dan asosiasi AP5I (Asosiasi Produsen Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia) juga memastikan kesiapan ekspor pada saat entry into effect ketentuan bebas Cs-137 oleh FDA pada 31 Oktober 2025.

Adapun, Indonesia kembali siap mengekspor udang hingga akhir Desember 2025 mencapai 292 kontainer seberat 5.000 ton senilai Rp900 miliar.

“Dengan demikian sejak 31 Oktober sampai akhir Desember nanti ekspor ke Amerika akan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua kontainer berisi produk alas kaki asal Indonesia dikembalikan dari Amerika Serikat (AS) setelah terindikasi terpapar radiasi Cesium-137 (Cs-137).

Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah memastikan seluruh produk dalam kontainer itu akan dimusnahkan.

Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) sebelumnya mendeteksi adanya indikasi paparan Cs-137, sehingga kedua kontainer ditolak masuk dan langsung dipulangkan ke Indonesia.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Cs-137, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan keputusan pemusnahan diambil setelah Satgas berkoordinasi dengan pihak produsen.

“Terkait temuan kontaminasi Cs-137 pada dua kontainer yang berisi alas kaki dan dikembalikan dari AS, Satgas telah berkoordinasi dengan produsen dan dicapai kesepakatan untuk memusnahkan produk-produk tersebut,” ujar Bara dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Pemerintah dipastikan tidak mentolerir praktik usaha yang membahayakan keamanan nasional dan keselamatan publik.

Menurutnya, langkah pemusnahan dua kontainer alas kaki merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kontaminasi Cs-137 di Indonesia.

Produk alas kaki yang diduga terpapar berasal dari sebuah perusahaan industri di wilayah Cikande.

Bara menjelaskan bahwa dua kontainer tersebut sudah berada di Indonesia. Kontainer pertama tiba sebulan lalu, namun belum diperiksa karena belum diproses oleh pihak produsen.

Sementara kontainer kedua tiba pada 29 Oktober 2025 dengan notifikasi adanya indikasi kontaminasi.

Pada pemeriksaan awal, tidak ditemukan kontaminasi pada bagian luar kontainer, sehingga dinilai aman untuk disimpan di pelabuhan.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan terhadap isi kontainer oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ia juga menyampaikan dugaan kontaminasi Cs-137 pada produk alas kaki ini muncul bersamaan dengan temuan cemaran radioaktif pada udang dan cengkih beberapa waktu lalu.

Ketika ditanya mengenai identitas perusahaan yang terlibat, Bara hanya menyebutkan inisialnya, yakni “NM”.

Di sisi lain, industri alas kaki nasional sendiri merupakan salah satu subsektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berbagai merek alas kaki dalam negeri kini mampu menarik minat konsumen dan bersaing di pasar domestik.

Berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI, terdapat 23.010 merek alas kaki yang terdaftar dan dalam proses perlindungan kekayaan intelektual untuk periode Desember 2021 hingga Desember 2031.

Produk-produk tersebut juga dinilai kompetitif dan mudah dijangkau melalui berbagai platform marketplace.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki skala kecil mencapai 53.333 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 159.454 orang.

Sementara industri skala menengah dan besar berjumlah 737 unit usaha dengan total pekerja mencapai 571.156 orang.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut kinerja ekspor alas kaki nasional juga tengah berada dalam tren positif.

Sepanjang Januari-Agustus 2025, ekspor mencapai 5,16 miliar dollar AS, tumbuh 11,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,61 miliar dollar AS.

Indonesia kini menempati posisi keenam eksportir alas kaki terbesar di dunia, dengan Amerika Serikat sebagai pasar utama, disusul Uni Eropa, serta sejumlah negara non-tradisional.

“Optimisme juga tecermin dari kinerja industri alas kaki yang tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan II 2025, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 8,31 persen secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,12 persen,” kata Menperin dalam keterangan resmi, Senin ini.

Agus menekankan pentingnya menjaga optimisme terhadap prospek industri alas kaki nasional sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Luckione Environmental Science Indonesia kembali menjadi sorotan pemerintah, setelah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Cesium-137 (Cs-137) mengungkap serbuk seng (zinc powder) yang diimpor perusahaan positif terkontaminasi Cs-137.

Zinc powder adalah bahan material yang kerap digunakan oleh industri, salah satunya untuk pemurnian logam.

Temuan tersebut memicu tindakan tegas Satgas, mengingat perusahaan yang sama sudah empat kali terlibat dalam kasus serupa.

canva.com Ilustrasi radioaktif cesium-137

Adapun PT Luckione Environmental Science merupakan perusahaan peleburan logam yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cs-137, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan temuan zinc powder yang terkontaminasi Cs-137 terungkap pada 14 November 2025, ketika otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menghentikan delapan kontainer berisi zinc powder yang kemudian terbukti positif terkontaminasi radioaktif.

“Importasi keempat pengapalan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Luckione Environmental Science Indonesia, sebuah perusahaan peleburan logam yang juga berlokasi di kawasan Modern Industri Cikande,” ujar Bara saat konferensi per di gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Setelah ditelusuri, seluruh kontainer tersebut berasal dari Angola, Afrika, bagian barat daya.

Delapan kontainer itu masih ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok, sambil menunggu proses administrasi untuk dilakukan re-ekspor.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Temuan ini bukan insiden tunggal. Bara menuturkan apa yang terjadi di Tanjung Priok adalah kejadian keempat dalam setahun terakhir.

Tiga pengiriman sebelumnya berasal dari Filipina, dan semuanya mengandung zinc powder yang telah terpapar Cs-137.

Lebih mengkhawatirkan, keempat pengapalan atau pengangkutan diimpor oleh perusahaan yang sama, yakni Luckione Environmental Science.

“Hal ini merupakan kejadian yang keempat kalinya, pihak otoritas di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah masuknya kontainer berisi barang yang terkontaminasi CSI 137. Juga yang keempat ini adalah zinc powder seperti ketiga shipment sebelumnya,” paparnya.

“Seperti yang sudah kami umumkan ketiga pengapalan sebelumnya berasal dari Filipina,” lanjut Bara.

Akibat rekam jejak berulang itu, Satgas bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), kini memproses penghentian sementara kegiatan usaha PT Luckione.

Penghentian akan diberlakukan hingga audit lingkungan menyeluruh diselesaikan pemerintah, untuk memastikan tidak ada potensi paparan radiasi lebih lanjut dalam proses produksi perusahaan tersebut.

Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik bisnis yang mengabaikan keselamatan.

Ia juga meminta PT Luckione untuk bekerja sama penuh dalam audit dan pemeriksaan lanjutan, agar seluruh risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara tuntas.

“Pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap praktik usaha tidak sehat yang membahayakan keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan publik. Dan keberlangsungan dunia usaha yang lebih luas. Kami menegaskan agar perusahaan tersebut bekerjasama secara penuh dengan Satgas dalam proses audit nanti,” ucap Bara.