Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pihaknya belum menelusuri perusahaan PT Peter Metal Technology yang menjadi asal usul dari scrap metal yang disebut sebagai sumber kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Namun, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut.

"Belum-belum. Mungkin lakukan penyelidikan," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Hasil penelusuran Satgas menunjukkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) untuk impor scrap metal oleh PT Peter Metal Technology, pabrik yang menjadi pusat temuan kontaminasi.

"Untuk betul-betul bisa mengetahui, ini kan sumbernya sudah diidentifikasi oleh tim Satgas oleh tim dari BRIN, Bapeten dan juga kepolisian. Sumber kontaminasi yang di kawasan Cikande atau pabrik peleburan metal PT Peter Metal Technology itu yang terkontaminasi adalah scrap metal yang mereka gunakan untuk melakukan peleburan," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025)

"Masalahnya sekarang kita belum bisa menentukan dari mana mereka mendapatkan scrap metal yang terkontaminasi itu. Nah di sini Bareskrim kan sudah melakukan investigasi kriminal, dan saat itu sudah naik ke penyidikan," jelasnya.

Proses investigasi pun menemui kendala karena pabrik PT Peter Metal sudah berhenti beroperasi.

"Masalahnya pabrik itu sudah berhenti beroperasi, sedangkan kita harus mendapatkan keterangan untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan itu, source-nya dari mana scrap metal yang terkontaminasi itu," kata Bara.

Ia menambahkan, tim Satgas sejauh ini belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen PT Peter Metal untuk menggali lebih jauh sumber bahan baku tersebut.

"Jadi kita belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen dari PT Peter Metal itu. Jadi untuk betul-betul bisa melakukan root cause analysis secara menyeluruh ya kita harus bisa mengetahui dari mana mendapatkan scrap metal itu," tegasnya.

Yang menjadi sorotan, hasil pemeriksaan Satgas menunjukkan tidak ada catatan resmi mengenai impor scrap metal oleh PT Peter Metal, karena Kemenperin tidak pernah menerbitkan pertek yang seharusnya menjadi dasar perizinan impor.

"Karena kita cek juga di data Kementerian Perindustrian mereka tidak pernah mengeluarkan pertek, pertimbangan teknis. Jadi kalau ada alat-alat berat itu sebelum dilakukan importasi, sebelum persetujuan impor dikeluarkan Kementerian Perdagangan, salah satu syarat utama adalah mereka harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian disamping juga ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup," ungkap Bara.

Ia menegaskan, karena tidak adanya pertek dari Kemenperin, otomatis tidak ada juga data impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Pertimbangan teknis itu tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sehingga otomatis di Kementerian Perdagangan pun tidak ada data bahwa PT Peter Metal itu pernah melakukan importasi scrap metal," jelasnya.

Dengan demikian, Satgas menilai ada dua kemungkinan, yakni bahan baku tersebut dibeli dari sumber dalam negeri, atau didapatkan melalui jalur impor ilegal.

"Jadi ada kemungkinan juga mereka membeli dari sumber di dalam negeri atau mereka mungkin kalau memang melakukan importasi secara ilegal, tapi kita tidak tahu," ujar Bara.

Namun Bara menegaskan, Satgas tidak akan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak kepolisian.

"Kita tidak boleh melakukan asumsi karena tentu saja sekarang ini kami serahkan kepada pihak Bareskrim yang sedang melakukan investigasi," katanya.

Foto: Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys) Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya mengungkapkan asal-usul bahan baku baja yang menjadi sumber paparan radioaktif Cesium 137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Banten. Dari hasil investigasi lintas lembaga, pemerintah menetapkan PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai sumber radiasi setelah ditemukan adanya kontaminasi Cs-137 pada tungku peleburan baja milik perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menjelaskan, kesimpulan ini diperoleh setelah pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Korps Brimob Polri.

"Hasil pemeriksaan ini oleh Bapeten, Brin, dan Brimob Polri ditetapkan salah satu PT, yaitu PT Peter Metal Technology sebagai sumber radiasi setelah ditemukan adanya radiasi Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PMT ini," ujar Setia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menuturkan, hasil analisis laboratorium juga mengonfirmasi jenis kontaminan yang ditemukan di kawasan terdampak memiliki karakteristik yang sama dengan sisa produksi di fasilitas PT PMT.

"Dan hasil analisis laboratorium menyebutkan bahwa kontaminan pada lokasi terpapar identik dengan kontaminan pada sisa produksi PT PMT," jelasnya.

Setia menjelaskan, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang menggunakan bahan baku scrap (besi bekas) untuk diproses kembali menjadi baja baru. Namun, hasil penelusuran menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin impor bahan baku scrap dari luar negeri.

"Jadi perlu kami sampaikan, PT PMT ini adalah industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja untuk memproduksi baja kembali. Nah pertanyaannya adalah sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri dari database kami, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin," ungkap dia.

Dari situ, muncul dua kemungkinan asal bahan baku yang digunakan oleh PT PMT. Pertama, bahan tersebut bisa berasal dari dalam negeri. Kedua, bisa saja diperoleh dari industri lain yang memang memiliki izin impor skrap baja. Namun jika demikian, skrap baja tidak boleh diperjualbelikan kembali.

"Jadi ada dua kemungkinan sumber bahan baku PT PMT ini, dari lokal atau dari industri yang diperkenankan untuk mengimpor scrap baja, kemudian menjualnya ke PMT. Tapi posisi yang kedua ini tidak boleh dilakukan, karena importasi scrap itu tidak boleh diperjualbelikan," tegas Setia.

Jika pasokan berasal dari dalam negeri, kata Setia, besar kemungkinan scrap tersebut berasal dari peralatan logam bekas yang memiliki unsur radioaktif, termasuk peralatan medis. Hal ini diperkuat dengan temuan paparan tertinggi Cs-137 berada di bagian tungku peleburan.

Terkait penelusuran lebih lanjut mengenai siapa pemasok bahan baku tersebut dan bagaimana scrap baja yang mengandung Cs-137 bisa masuk ke PT PMT, Setia menyebut perkara ini sekarang telah menjadi ranah aparat penegak hukum.

"Nah bagaimana penelusuran lanjutan terhadap siapa sebenarnya yang memasok, dan bagaimana bahan baku scrap yang mengandung Cs-137 ini didapatkan oleh PT Peter Metal. Ini dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, dan sampai pada pembahasan-pembahasan ini dilanjutkan oleh aparat untuk penelusuran lebih lanjutnya," pungkasnya.

Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin dan Satgas CS-137 di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin dan Satgas CS-137 di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkap bahwa sebagian besar impor besi bekas (scrap metal) Indonesia berasal dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat (AS). Bahan logam daur ulang itu kini diduga menjadi sumber kontaminasi zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) yang ditemukan pada produk udang ekspor RI.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut impor scrap metal memang dominan datang dari negara-negara besar tersebut.

"Impornya banyak dari beberapa negara, sebagian besar dari negara maju. Ini memang kita harus mencermati lagi berkait dengan importasi. Ya (China), salah satunya. AS juga besar," kata Hanif saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Hanif menjelaskan, kontaminasi Cs-137 diduga berasal dari residu industri peleburan logam maupun limbah komersial. Namun, penyelidikan menyeluruh masih dilakukan oleh kepolisian.

"Ini belum jelas ya, masih didalami oleh Bareskrim, karena dua sumber tadi peluangnya sama antara importasi scrap besi baja maupun dari pelimbahan komersial cesium yang bocor di lapangan. Jadi dua hal itu masih didalami oleh Bareskrim," ujarnya.

Impor Scrap Metal Dihentikan Sementara

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menghentikan sementara impor besi bekas ke industri dalam negeri. Hanif menegaskan, penghentian ini berlaku sampai seluruh pelaku usaha memasang sistem radiation portal monitoring untuk mendeteksi zat berbahaya sejak di pintu masuk pelabuhan.

"Langkah-langkah antisipasi sudah kita lakukan dengan melakukan pengetatan importasi scrap besi baja. Kami telah menghentikan sebelum mereka memasang radiation portal monitoring. Kalau sudah baru boleh impor," ucap dia.

Warga Terdampak Akan Direlokasi

Hanif juga memastikan, pemerintah tengah menyiapkan relokasi warga yang tinggal di area terpapar cesium, agar proses pembersihan (dekontaminasi) bisa dilakukan secara aman dan cepat.

"Cesiumnya hari ini mestinya di lokasi E dan F dilakukan realokasi warga ya, karena untuk memudahkan dekontaminasi. Jadi titiknya itu ada di sekitar pemukiman warga, jadi warga yang ada mestinya hari ini direlokasi dulu, setelah itu kita lakukan dekontaminasi," jelasnya.

Menurut Hanif, proses dekontaminasi sudah mencapai lebih dari separuh tahapan dan ditargetkan selesai kurang dari satu bulan. Pembersihan difokuskan pada sisa residu proses peleburan besi dan baja yang menjadi sumber utama paparan.

"Jadi dekontaminasi sudah lebih separuh yang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum satu bulan. Untuk dekontaminasi yang akibat dari residu dari peleburan," sambungnya.

Dalam penanganan sosial, Hanif menyebut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah telah menyiapkan anggaran bantuan melalui APBD untuk membantu warga terdampak. Dukungan ini mencakup tempat tinggal sementara, bantuan logistik, hingga kebutuhan pribadi.

"Penginapan, kemudian bantuan sembako dan perlengkapan baju-baju. Karena harus diganti baju-bajunya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap mayoritas impor besi bekas (scrap metal) Indonesia berasal dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat (AS), yang diduga menjadi sumber paparan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan sebagian besar scrap metal yang diimpor berasal dari negara-negara maju, termasuk China dan AS.

“Impornya [scrap metal] banyak dari beberapa negara, sebagian besar dari negara maju. Ini memang kita harus mencermati lagi berkait dengan importasi. Ya [China], salah satunya. US juga besar,” kata Hanif saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dia menyebut kontaminasi cesium tersebut diduga berasal dari residu industri peleburan maupun limbah komersial. Meski begitu, Hanif menjelaskan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) hingga saat ini masih melakukan investigasi terkait kontaminasi cesium tersebut.

Adapun dalam upaya mitigasi, Hanif menyatakan pemerintah telah menghentikan sementara impor scrap metal bagi industri.

“Kami telah menghentikan sebelum mereka memasang radiation portal monitoring. Kalau sudah baru boleh impor,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan lokasi yang terkena paparan cesium (zat radioaktif) berada di dekat rumah-rumah warga. Untuk itu, pemerintah akan merelokasi masyarakat agar proses pembersihan (dekontaminasi) bisa dilakukan dengan aman.

“Cesiumnya hari ini mestinya di lokasi E dan F dilakukan realokasi warga ya, karena untuk memudahkan dekontaminasi,,” jelasnya.

Hanif mengeklaim saat ini proses dekontaminasi tersebut sudah lebih dari setengah jalan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu kurang dari satu bulan.

Pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminasi yang berasal dari sisa-sisa residu proses peleburan besi dan baja.

“Jadi dekontaminasi sudah lebih separuh yang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum satu bulan. Untuk dekontaminasi yang akibat dari residu dari peleburan,” sambungnya.

Dalam hal penanganan korban terdampak kontaminasi, Hanif menyampaikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah telah sepakat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Bantuan tersebut mencakup tempat tinggal sementara, kebutuhan pokok, hingga perlengkapan pribadi.

“Penginapan, kemudian bantuan sembako dan perlengkapan baju-baju. Karena harus diganti baju-bajunya,” terangnya.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk pengetatan terhadap potensi masuknya bahan baku terkontaminasi.

“Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Bara menjelaskan, pemberian rekomendasi oleh KLH merupakan syarat utama dalam proses impor scrap metal. Tanpa syarat ini, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin impor.

“Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal,” ujarnya.