#30 tag 24jam
Puluhan Ribu Buruh Bakal Geruduk DPR pada May Day 2026
Puluhan ribu buruh dari FSPMI dan KSPI akan kembali menggelar aksi di DPR RI pada May Day 2026 untuk menagih janji Presiden Prabowo terkait kesejahteraan buruh. [317] url asal
#may-day-2026 #buruh-geruduk-dpr #unjuk-rasa-dpr #fspmi-aksi-dpr #kspi-tuntutan #prabowo-may-day #kesejahteraan-buruh #dewan-kesejahteraan-buruh #satgas-phk #uu-perlindungan-pekerja #ruu-ketenagakerjaa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 16/04/26 16:30
v/193546/
Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.
Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.
“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.
Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.
Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.
Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.
Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.
Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.
Buruh Bakal Demo Lagi 15 Januari, Tolak UMP & Pilkada Tak Langsung
KSPI akan demo di DPR 15 Januari 2026, tolak UMP DKI, UMSK Jabar, dan pilkada tak langsung. Tuntut UMP sesuai KHL Rp5,89 juta dan UMSP 5% di atas KHL. [270] url asal
#demonstrasi-buruh #demo-buruh #demo-15-januari #tolak-ump #pilkada-tak-langsung #kspi-unjuk-rasa #upah-minimum-provinsi #umsk-jawa-barat #pemilihan-kepala-daerah #unjuk-rasa-dpr #kebijakan-pengupahan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 08/01/26 18:08
v/97522/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 15 Januari 2026 mendatang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan penolakan buruh terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.
Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD, yang kembali bergulir belakangan ini.
“Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita [unjuk rasa] ke DPR lagi,” kata Said saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, rangkaian unjuk rasa ini beriringan dengan proses pengajuan gugatan oleh KSPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pengupahan DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Pihaknya tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menyesuaikan besaran UMP 2026 dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp5,89 juta. Tuntutan juga mencakup penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 5% di atas KHL.
Sementara itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana rekomendasi masing-masing kepala daerah.
“Serikat-serikat buruh juga menolak keras pilkada yang nanti melalui pemilihan oleh DPRD. Harus tetap pemilihan langsung,” tegas Said.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)