JAKARTA - Sebanyak 4.009 pengunjung menikmati tempat wisata Monumen Nasional (Monas) hingga Jumat (15/5/2026) siang. Data pengunjung itu terhitung sejak pukul 06.00-12.00 WIB.

"Laporan pengunjung kawasan Monas pada pukul 06.00-12.00 WIB jumlahnya 4.009 orang," ujar Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas, Muhammad Isa Sanuri saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2026).

Sanuri merinci mayoritas pengunjung merupakan orang dewasa sebanyak 2.699 orang. Sementara, 1.181 orang sisanya terdata merupakan anak-anak. "Dewasa jumlahnya 2.699 orang dan anak-anak 1.181 orang," imbuh Sanuri.

Adapun wisatawan mancanegara juga tembus sebanyak 129 orang. China, Belanda, Inggris, Jerman, Korea, Amerika Serikat, India, Malaysia, Filipina, Australia, dan Polandia. "Wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 129 orang," ungkap Sanuri.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menargetkan MRT Jakarta Fase 2A, rute Bundaran HI-Monas beroperasi mulai 2027.

Hal tersebut disampaikan Gibran usai meninjau langsung proyek MRT Jakarta Fase 2A akan menghubungkan Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer pada Selasa pagi (12/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi merupakan prioritas pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat perkotaan yang lebih baik.

Gibran menyampaikan, pembangunan MRT Fase 2A menunjukkan progres yang sangat positif. Berdasarkan laporan yang diterima, progres konstruksi saat ini telah mencapai 59%.

“Ini progres yang luar biasa. Kami mengapresiasi seluruh jajaran MRT Jakarta, para pekerja konstruksi, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus bekerja siang dan malam memastikan pembangunan berjalan sesuai target,” kata Gibran dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Wapres, pemerintah menargetkan jalur MRT tersambung hingga Monas dan mulai beroperasi pada akhir 2027. Selanjutnya, jalur akan diperpanjang hingga Stasiun Kota dan ditargetkan rampung pada akhir 2029.

Dia menekankan bahwa pembangunan transportasi publik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan kawasan aglomerasi.

“Transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi adalah kebutuhan utama kota besar. Jika sistemnya baik, masyarakat akan semakin memilih menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengapresiasi capaian MRT Jakarta fase pertama yang telah melayani sekitar 47 juta penumpang dalam satu tahun operasional. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik modern.

Selain MRT, Wapres turut mengapresiasi pengembangan LRT dan layanan TransJakarta yang kini menjangkau wilayah aglomerasi. Dia juga memberikan penghargaan atas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

“Transportasi publik harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua, terutama anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel,” tegasnya.

Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekosistem transportasi publik terintegrasi guna mendukung mobilitas perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan hingga 25 April 2026, perkembangan pembangunan fase 2A terus menunjukkan proges signifikan.

Paket kontrak 201 Bundaran HI—Harmoni telah menyelesaikan 92,58% pembangunannya, sedangkan paket kontrak 202 Harmoni—Mangga Besar telah mencapai 65,02%, dan paket kontrak 203 telah menyelesaikan 84,1% dari target 83,74%.

Tuhiyat menyebutkan bahwa rel fase 1 dan fase 2A hingga Monas telah tersambung dan tim konstruksi sedang mempersiapkan instalasi sistem persinyalan.

“Kami optimistis target uji coba operasional segmen 1 Bundaran HI hingga Monas dapat terlaksana pada akhir 2027 dan hingga Kota pada akhir 2029, termasuk penyelesaian pembangunan terowongan (tunnel) dari Bundaran HI hingga Kota,” jelas Tuhiyat.

Fase 2A lin utara selatan akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI—Monas yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni—Kota yang ditargetkan selesai pada 2029.

MRT Fase 2A ini dibangun dengan biaya sekitar Rp25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, sedangkan Fase 2B yang rencananya melanjutkan dari Kota sampai dengan Depo Ancol Barat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study).

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia (GARDA) meminta seluruh perusahaan aplikator transportasi online mematuhi aturan pembagian komisi sebesar 8 persen untuk aplikator dan 92 persen bagi pengemudi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Ketua Umum GARDA Raden Igun Wicaksono menegaskan aturan tersebut wajib dijalankan seluruh aplikator tanpa pengecualian.

"Beleid yang mengatur komisi bagi perusahaan aplikator ojol sebesar 8 persen harus dipatuhi secara konkret dan bertanggung jawab oleh seluruh perusahaan aplikator. Jangan coba dilanggar apa yang sudah diatur Presiden Prabowo," kata Igun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/5).

"Kami dari asosiasi akan melakukan monitoring secara serius dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran kepada Presiden maupun lembaga negara terkait," ujarnya.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 lalu.

GARDA menilai kebijakan pembatasan komisi aplikator menjadi langkah penting untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi ojol yang selama ini dinilai menghadapi ketimpangan dalam sistem kemitraan digital.

Menurut Igun, pengemudi ojol selama ini memiliki kontribusi besar terhadap ekosistem ekonomi digital nasional, mulai dari mendukung UMKM hingga layanan transportasi dan pengantaran barang.

Sebagai bagian dari pengawasan implementasi aturan tersebut, GARDA juga membuka kanal pelaporan dugaan pelanggaran Perpres melalui situs resmi organisasi. Ia mengatakan laporan yang diterima nantinya akan diteruskan kepada lembaga kepresidenan, kementerian terkait, hingga institusi negara lainnya untuk ditindaklanjuti.

"GARDA telah menyiapkan kanal khusus penyampaian bukti-bukti pelanggaran Perpres No.27 Tahun 2026. Seluruh laporan yang masuk akan kami verifikasi," kata Igun.

Selain itu, GARDA meminta pemerintah tidak berhenti pada penerbitan regulasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan audit terhadap perusahaan aplikator. Menurut mereka, implementasi aturan komisi tersebut akan menjadi penentu terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih adil bagi pengemudi ojol.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026.

Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja driver ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan. Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

Pengelolaan sampah, misalnya, merupakan kebutuhan nyata di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan penyelarasan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan strategis nasional.

“Perlu perencanaan berbasis kebutuhan yang terukur, termasuk proyeksi jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu, serta Indonesia harus memiliki kalkulasi terkait jumlah aparatur dengan kualifikasi spesifik dalam satu tahun,” katanya dalam pertemuan bersama perwakilan Monash University melalui keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Dalam konteks sektor prioritas, Wakil Kepala Bappenas menyoroti pentingnya penguatan kapasitas di bidang energi.

Menurut dia, energi adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan nasional, sehingga bisa dimulai dengan langkah konkret. Misalnya, memberikan pengalaman langsung kepada SDM Bappenas di sektor seperti PLN agar memahami ekosistem energi di Indonesia. Pemahaman ini dianggap sangat krusial untuk perumusan kebijakan yang tepat.

Dia menyatakan tiga fokus utama sebagai titik awal kolaborasi dan Monash University, meliputi sistem pangan, bioenergi, dan pengelolaan sampah.

“Pengelolaan sampah, misalnya, merupakan kebutuhan nyata di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi sains maupun bisnis. Ini adalah bagian dari inisiatif besar dalam reformasi sosial yang membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat,” ujar dia.

Presiden Fakultas Bisnis Monash University Simon Wilkie menyampaikan komitmen institusinya dalam menjembatani dunia akademik dan kebijakan publik.

Pihaknya memastikan akademisi dapat berkontribusi langsung terhadap kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih baik dan berdampak nyata.

“Interaksi yang erat antara akademisi dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menghasilkan perubahan,” ungkap Simon.

Presiden dan Wakil Rektor Monash University Indonesia Matt Nicholson menambahkan, dalam empat tahun pertama, pihaknya memiliki mahasiswa di berbagai bidang strategis, serta program kolaboratif dengan PLN yang kini memasuki tahun ketiga.

Mereka turut mengembangkan model supervisi PhD tripartit yang melibatkan Monash Indonesia, Monash Australia, dan universitas dalam negeri. Model tersebut memungkinkan mahasiswa tetap berbasis di Indonesia, memperoleh pengalaman internasional, serta membangun jejaring akademik dan kebijakan yang kuat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5).

Disampaikan Dasco, lewat pembelian saham itu pemerintah akan membahas soal status para driver ojol dengan melibatkan serikat atau organisasi yang menaungi mereka.

"Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham," kata Dasco.

Dasco menyebut masuknya Danantara lewat pembelian saham itu juga memungkinkan pemerintah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan lain terkait transportasi online.

"Karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain," tutur dia.

[Gambas:Youtube]

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen dalam satu tahun. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan bank-bank milik negara untuk merealisasikan rencana tersebut. Bahkan, dia meyakinkan rencana tersebut akan segera direalisasikan.

"Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat, maksimal 5 persen satu tahun," ungkap Prabowo saat pidato di acara peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

Prabowo menyadari bahwa saat ini masyarakat kecil di Tanah Air belum sepenuhnya menikmati fasilitas kredit murah dari perbankan. Bahkan dia mengaku bunga pinjaman yang diberikan perbankan cukup besar.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun, betul?" ujarnya.

Selain KUR, Prabowo juga mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah, sebagaimana dilansir dari Antara. Rencananya, biaya kontrak rumah yang dikeluarkan setiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan dari pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Presiden turut memerhatikan tenor untuk memudahkan para buruh mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

"Tadi saya mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak, nanti kita akan yakinkan saudara akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk cicil rumahmu sendiri," kata Presiden menjelaskan.

Ia menekankan bahwa durasi cicilan bisa disesuaikan mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun agar tidak memberatkan kantong para pekerja. Presiden meyakini skema ini aman karena buruh, petani, dan nelayan adalah kelompok masyarakat yang menetap dan produktif di wilayahnya.

"Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun, karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana. Betul? Karena petani dan nelayan tidak akan kemana-mana, betul?" imbuh Prabowo.

Upaya tersebut menyusul target Prabowo untuk membangun 1 juta rumah sepanjang 2026.

Rumah-rumah tersebut rencananya akan dibangun di dekat kawasan industri dan tempat kerja, termasuk rencana membangun kota-kota baru dengan hunian berupa rumah susun.

"Kota-kota baru tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah susun dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit," kata Prabowo.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya akses transportasi di sekitar kawasan tempat tinggal pekerja tersebut.

"Paling penting harus ada transportasi entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik," ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mewanti-wanti rencana program kredit murah tersebut bisa berisiko bagi kinerja industri perbankan Tanah Air.

Salah satu risiko yang diwaspadai yakni tekanan pada keuntungan dari bunga bersih alias net interest margin (NIM) yang merupakan salah satu sumber pendapatan bisnis bank. Adapula risiko meningkatnya kredit macet (NPL), naiknya cadangan kerugian (CKPN), hingga penurunan nilai saham.

"Ini kabar buruk untuk bank BUMN," ungkap Harry dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/5).

Asosiasi Ojek Online (Ojol) menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Salah satu poin dalam perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8 persen, yang berarti pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan angka tersebut melampaui tuntutan awal Garda serta para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10 persen.

"Keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput," kata Igun dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Ia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan mendalam atas langkah tersebut. Igun menilai kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi.

Namun, juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern.

[Gambas:Youtube]

Ke depannya, Igun mengatakan implementasi perpres ini harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital serta menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

"Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia," ujar Igun.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja drive ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Perpes tersebut juga mengatur pembagian pendapatan di bawah 10 persen yang sebelumnya telah disinggung Prabowo.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merespons Perpres 27/2026 dengan menyatakan akan selalu mematuhi peraturan pemerintah.

Saat ini, Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," ujar Hans dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Grab Indonesia menyatakan pihaknya menghormati arahan Prabowo dalam Perpres 27/2026.

"Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis.

Saat ini, Grab Indonesia masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

Neneng mengatakan usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace.

"Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi Mitra Pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri," ujar Neneng.

JAKARTA - Ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026) mulai meninggalkan lokasi. Mereka dari berbagai daerah datang ke Monas menggunakan bus maupun iring-iringan sepeda motor.

Mayoritas buruh yang masih menunggu jemputan tampak menggemblok atau menenteng goodie bag model tas serut yang dibagikan panitia. Tas serut tersebut berwarna biru bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Adapun isi di dalamnya merupakan barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, kopi, kental manis, hingga sarden kaleng.

"Ya sembako-sembako gitu kayak gini. Mungkin nggak tau tuh asalnya dari apa namanya Presiden apa pemerintah ya kita juga nggak tau. Tapi, ada instruksi suruh ngambil ya kita ambil aja," ujar Andi Wijaya, buruh asal Tangerang di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Untuk mendapatkan sembako, Andi sempat berdesakan dengan buruh lain. Karena banyaknya buruh yang hadir juga ingin mengambil bantuan tersebut.

Dalam momentum hari buruh ini, dia berharap pemerintah dapat menghapus sistem outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebab, dua hal tersebut selama ini dinilai merugikan para pekerja.

"Kalau untuk harapan saya ya apa namanya bahwasanya pertama itu hapuskan outsourcing. Yang kedua hapuskan PKWT. Karena itu secara tidak langsung ya sangat merugikan karyawan," ucapnya.

Grab Indonesia buka suara setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Prabowo yang mengeluarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

"Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh hari ini. Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Saat ini, Grab Indonesia masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut. Neneng mengatakan usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace.

"Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi Mitra Pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri," ujarnya.

Sejak hari pertama hadir di Indonesia, Neneng mengatakan Grab telah mendampingi jutaan Mitra Pengemudi dan UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital. Selain itu, kata Neneng, Grab Indonesia juga ikut mendukung penghidupan Mitra Pengemudi dan UMKM beserta keluarga mereka.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja driver ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia [aplikator] yang dapat duit. Sori aje. Kalo gak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka suara setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan pihaknya selalu mematuhi peraturan pemerintah, termasuk terkait Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

"GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," kata Hans dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Saat ini, Hans mengatakan GOTO akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," ujar Hans.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. [Potongan bagi aplikator] harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia [aplikator] yang dapat duit. Sori aje. Kalo gak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja drive ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Perpes tersebut juga mengatur pembagian pendapatan di bawah 10 persen yang sebelumnya telah disinggung Prabowo.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Daydengan aksi spontan melempar baju kepada para buruh. Momen tersebut terjadi usai Prabowo menyampaikan pidato di hadapan puluhan ribu buruh yang memadati lokasi acara.

Setelah turun dari podium dan menyapa peserta di atas panggung, ia tampak membuka satu per satu kancing baju safari yang dikenakannya.

Tak lama kemudian, baju safari berwarna cokelat muda itu dilepas dan dilempar ke arah kerumunan buruh di bawah panggung. Aksi tersebut langsung disambut antusias oleh para buruh yang berebut untuk mendapatkan baju tersebut.

Usai melepas bajunya, Prabowo terlihat hanya mengenakan kaus polos hitam. Suasana pun semakin meriah dengan sorak sorai dari para peserta yang menyaksikan langsung momen tersebut.

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan orasi di peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dia menyampaikan bahwa harapan kaum buruh akan terwujud di era kepemimpinan Prabowo. Selain itu, dia turut mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Dasco hingga Mensesneg karena telah mengumpulkan buruh di Monas.

"Insyaallah semua cita cita yang diharapkan bisa terwujud karena persatuan ini kami juga berterima kasih Bapak Prabowo telah meminta aparat bapak dan juga orang orang dekat bapak untuk bisa menyatukan kita semua, Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Kapolri, Pak Menaker, Pak Mensesneg, semua. Kami sehari hari bersatu bersama dan akhirnya terjadilah persatuan ini," ucapnya.

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan membawa 11 tuntutan. Pertama, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said, dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia. Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh.

Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.