Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional.

“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kebijakan ini melengkapi berbagai kemudahan yang sudah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga tahun 2027.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Calon penghuni cukup menyiapkan uang muka (DP) sebesar 1 persen, sementara pemerintah menanggung PPN sepenuhnya dan memberikan subsidi kemudahan Rp25 juta untuk biaya awal seperti provisi, notaris, dan asuransi.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.

“Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” katanya.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan rampungnya fasilitas pengolahan hilir (smelter) PTFI pada 2025, FCX dan PTFI melanjutkan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasi,

Jakarta (ANTARA) - Freeport-McMoRan Inc. (FCX) menyatakan akan mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2026, setelah merampungkan pembangunan smelter pada 2025.

“Dengan rampungnya fasilitas pengolahan hilir (smelter) PTFI pada 2025, FCX dan PTFI melanjutkan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasi,” tulis FCX dalam laporan kinerja yang diterima di Jakarta, Jumat.

Saat ini, Freeport memegang IUPK hingga tahun 2041. Perpanjangan izin usaha pertambangan khusus untuk periode produksi selepas 2041 dibutuhkan oleh Freeport untuk melanjutkan operasional berskala besar.

“PTFI mempersiapkan permohonan perpanjangan izin yang diharapkan mencakup masa pakai sumber daya, (permohonan) akan diajukan pada 2026,” tulis FCX.

Seiring dengan permohonan perpanjangan izin, PTFI berencana untuk melakukan eksplorasi tambahan, memulai kajian untuk pengembangan lanjutan, dan memperluas program-program sosial.

“FCX berharap mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 49 persen (terhadap PTFI) hingga 2041 dan akan melepas saham PTFI untuk BUMN pada awal 2042,” kata FCX.

Dengan demikian, setelah 2041, saham FCX di PTFI berada di kisaran 37 persen.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.

Langkah ini diambil karena cadangan dan produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, seiring pengelolaan tambang yang kini sepenuhnya dilakukan di bawah tanah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.

Bahlil mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan negosiasi lanjutan terkait hal itu. Negosiasi itu merupakan langkah pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti apabila belum pulih, nanti Gubernur akan menetapkan tambahan bencana alam, periodenya, dan kami akan menyesuaikan kembali (relaksasinya).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas membuka peluang memperpanjang relaksasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan minyak solar tanpa QR Code di Aceh.

“Nanti apabila belum pulih, nanti Gubernur akan menetapkan tambahan bencana alam, periodenya, dan kami akan menyesuaikan kembali (relaksasinya),” ujar Wahyudi Anas, setelah pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM, di Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta, Senin.

Wahyudi menjelaskan BPH Migas sudah memberi relaksasi sebanyak dua kali, yang pertama berakhir pada tanggal 11 Desember 2025, dan yang kedua merupakan perpanjangan dari 12 Desember-25 Desember 2025.

Relaksasi pembelian pertalite tanpa menggunakan QR Code bertujuan untuk mengurai antrean pembelian BBM. Di sisi lain, BPH Migas juga mempertimbangkan sumber listrik yang masih belum tersedia di sebagian daerah, sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk menunjukkan QR Code mereka.

Selain itu, BPH Migas juga memfasilitasi pembelian pertalite untuk kendaraan-kendaraan dinas berpelat merah, kendaraan posko, alat berat, dan lain-lain.

Adapun yang menjadi pertimbangan BPH Migas untuk memberi relaksasi pembelian pertalite kepada pengguna kendaraan pelat merah adalah penggunaan kendaraan tersebut untuk mengirim bantuan kepada masyarakat.

“Tidak ada rental kendaraan yang bisa disewakan di lokasi bencana, jadi pasti mengoptimalkan kendaraan-kendaraan pemerintah yang ada. Pelat merah juga digunakan untuk membawa bantuan,” kata Wahyudi.

Langkah tersebut merupakan respons yang diberikan oleh BPH Migas terkait permohonan masing-masing kepala daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada penghujung November lalu.

Sebelumnya, BPH Migas memberi kelonggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan (JBKP) pertalite dan keringanan pembelian jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar tanpa QR Code di Aceh.

Relaksasi berlaku di wilayah terdampak bencana selama perpanjangan masa status tanggap darurat mulai 12 Desember 2025 sampai dengan 25 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

Terkait dengan permohonan penambahan kuota BBM, ujar Wahyudi, BPH Migas terus menjaga ketersediaan pasokan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi di wilayah Aceh.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ditregident Korlantas Polri resmi mengoperasionalkan 153 Satuan Penyelenggara Administrasi SIM ( Satpas ) sebagai penyedia layanan SINAR (SIM Nasional Presisi) mulai 1 Desember 2025. Perluasan layanan ini menjadi tonggak penting akselerasi transformasi digital Polri, khususnya dalam pelayanan publik berbasis teknologi.

Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, menjelaskan jumlah Satpas layanan SINAR sebelumnya baru mencakup 54 Satpas. Mulai 1 Desember 2025, Polri menambah 99 Satpas baru sehingga total menjadi 153 Satpas yang tersebar di 27 provinsi dengan tingkat permohonan pelayanan perpanjangan SIM yang tinggi. Jenis-jenis SIM A: Bukan Sekadar Surat Izin, tapi Kunci Pembuka Gerbang Jalanan Jakarta!

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari 10 Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Pelayanan Publik Korlantas Polri. Khususnya pada agenda Optimalisasi Pelayanan perpanjangan SIM melalui Aplikasi SINAR. ”Dengan penambahan jangkauan layanan di 99 Satpas, kami memastikan masyarakat semakin mudah mengakses layanan perpanjangan SIM secara digital di seluruh Indonesia,” katanya, Senin (1/12/2025).

Sejak diluncurkan, SINAR dirancang untuk memangkas proses birokrasi, meningkatkan transparansi, serta menghadirkan kemudahan pengurusan perpanjangan SIM secara online. Berikut perkembangan penting implementasinya hingga 2025, pertama, peningkatan pengguna SINAR. Penggunaan layanan SINAR terus meningkat signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Permohonan perpanjangan SIM melalui aplikasi SINAR tercatat tumbuh pesat, didorong oleh kemudahan layanan tanpa tatap muka.

Kedua, efisiensi proses pelayanan perpanjangan SIM. SINAR berhasil memangkas waktu pelayanan perpanjangan SIM dari rata-rata 60-90 menit menjadi kurang dari 15 menit untuk proses digital, dengan kedatangan ke Satpas hanya untuk pengambilan foto dan cetak saja.

Ketiga, integrasi sistem dan penguatan basis data Ditregident Korlantas Polri secara berkelanjutan memperkuat integrasi basis data identitas, rekam jejak pengendara, serta fitur verifikasi biometrik untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan identitas.

Keempat, respons publik yang positif. Layanan perpanjangan SINAR mendapatkan apresiasi karena dinilai lebih transparan, mudah dijangkau masyarakat di kota maupun daerah penyangga, serta mampu mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi. Komisi III Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Kakorlantas: Mohon Doa Restu

Kelima, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penambahan 99 Satpas ini sekaligus menegaskan komitmen Ditregident Korlantas Polri dalam menghadirkan pelayanan perpanjangan SIM yang lebih merata dan berstandar digital. Provinsi-provinsi dengan volume permohonan layanan perpanjangan SIM tinggi kini memperoleh akses lebih luas, sehingga distribusi pelayanan menjadi lebih proporsional dan efisien.

Ditregident Korlantas Polri akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan fitur aplikasi SINAR untuk mendukung pelayanan yang semakin presisi, cepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan masyarakat. “Dengan percepatan implementasi aplikasi SINAR di 153 titik pelayanan Satpas, kami ingin memastikan bahwa transformasi digital Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Modernisasi pelayanan publik harus menyentuh seluruh wilayah, bukan hanya kota besar,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten konglomerat milik Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) mendapatkan perpanjangan, peningkatan, dan penambahan fasilitas pinjaman perbankan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perpanjangan fasilitas pinjaman tersebut dilakukan atas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2025. Pinjaman telah diperpanjang hingga 24 Oktober 2028.

"Perseroan telah menandatangani amandemen atas perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemberi pinjaman, di mana dengan dilakukannya amandemen atas perjanjian fasilitas tersebut maka fasilitas perbankan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2025 tersebut diperpanjang hingga 24 Oktober 2028," tulis manajemen BYAN, Senin (27/10).

Disebutkan bahwa, fasilitas modal kerja revolving juga ditingkatkan dari US$ 260 juta menjadi US$ 310 juta, fasilitas pinjaman nontunai/bank garansi diturunkan dari US$ 80 juta menjadi US$ 25 juta, dan fasilitas treasury line sebesar US$ 25 juta untuk keperluan transaksi valas Perseroan dan anak usahanya.

Fasilitas perbankan tersebut digunakan untuk pembiayaan modal kerja, mendukung kegiatan operasional dan kebutuhan transaksi valas bagi Perseroan dan anak perusahaannya.

Fasilitas ini dijamin oleh jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT Bara Tabang dan PT Fajar Sakti Prima yang merupakan anak usaha dari Perseroan.

"Perseroan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan alokasi dana dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional dan kebutuhan transaksi valas Perseroan dan anak perusahaannya," pungkasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Satpas SIM Satwil Polres Jakarta Utara bekerja sama dengan Telkomsel CSR menggelar Pelayanan Perpanjangan SIM Gratis di Lobi Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada para pengemudi ojek online.

Perpanjangan SIM gratis ini merupakan bagian dari program dan perintah Kapolda Metro Jaya yang bertujuan untuk mendukung mobilitas pengemudi ojek online sebagai bagian penting dari sektor transportasi masyarakat urban. Kegiatan dimulai pukul 13.00-17.00 WIB dan berjalan dengan lancar, tertib, serta mendapatkan sambutan positif dari para peserta. Sebanyak 24 orang driver ojek online tercatat menerima layanan perpanjangan SIM secara gratis. Siap-siap, Nunggak Pajak Tak Bisa Urus SIM dan Paspor

Mereka ini berperan aktif Jaga Jakarta terutama di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok serta memberikan informasi penting terkait Kamtibmas khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Priok. "Terima kasih bapak polisi program sangat membantu kami," kata Mansur, salah satu perwakilan Potmas Ojol Kamtibmas.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung kepada para pengemudi ojek online yang merupakan garda terdepan dalam layanan transportasi masyarakat. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka yang telah membantu mobilitas warga setiap hari,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan kepada badan usaha selama masih terdapat ketersediaan cadangan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah ditetapkan sejak 30 Mei 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, dalam pasal 195B PP Nomor 25 Tahun 2024 ditetapkan bahwa perpanjangan diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap sepuluh tahun.

"Dalam pasal 195B ayat (2) disebutkan perpanjangan IUP diberikan selama adanya ketersediaan cadangan," ujar Bahlil dikutip Kamis (16/10/2025).

Pasal yang sama juga merinci setiap ketentuan perpanjangan, bahwa perpanjangan dapat diberikan setelah memenuhi kriteria. Di antaranya (i) memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian terintegrasi dalam negeri, (ii) memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan (iii) sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51 persen oleh peserta Indonesia

Kemudian (iv) telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN, (v) mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, dan (vi) memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian yang telah disetujui oleh Menteri.

Tak hanya itu, setiap kegiatan operasi pertambangan juga harus menaati mekanisme pengawasan yang berlaku.

"Tentunya setiap kegiatan operasi tambang tetap tunduk pada mekanisme pengawasan berlapis, yang meliputi persetujuan dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), audit lingkungan serta jaminan reklamasi dan pasca tambang. Ini jangan sampai terjadi mispersepsi publik," tegas Bahlil.

Menurut dia, mekanisme pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan operasi pertambangan berjalan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Ketentuan perpanjangan dan mekanisme pengawasan ini berlaku untuk seluruh pemegang IUPK tanpa terkecuali. Termasuk PT Freeport Indonesia, yang saat ini sedang dalam proses divestasi saham ke pemerintah.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% akan diperpanjang hingga 31 Desember 2027.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

"Menjaga daya beli dan multiplier yang besar PPN DTP yang besar diberikan hingga 31 Desember 2026 diperpanjang 31 Desember 2027 yang akan dinikmati 40 ribu unit per tahun," kata Purbaya.

Adapun, pemerintah sebelumnya sudah menetapkan perpanjangan PPN DTP sebesar 100% hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini direvisi setelah mendengar masukan dari pengembang properti. Perpanjangan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan perpanjang PPN DTP hingga 2027 ini akan ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

"Akan kita buatkan PMK bahwa diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027 sehingga pengembang bisa rencanakan pembangunan lebih besar dan cepat," kata Febrio.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]