Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mempercepat digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna meningkatkan efisiensi usaha dan membuka pasar yang lebih luas.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan terdapat tiga fokus utama dalam upaya tersebut, yakni meningkatkan efisiensi usaha, mengintegrasikan rantai pasok, serta memperluas akses pasar bagi koperasi dan pelaku usaha lokal.

“Digitalisasi harus berdampak langsung: lebih efisien, pasar makin luas, dan usaha koperasi makin kuat,” kata Meutya dalam keterangan dikutip pada Minggu (26/4/2026).

Meutya mencontohkan Koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebagai praktik baik yang berhasil mengintegrasikan usaha dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi. Menurutnya, sistem digital yang diterapkan mampu membantu perencanaan produksi menjadi lebih akurat, menjaga kualitas produk, serta mempercepat distribusi ke pasar.

Model ini juga membuat pasokan lebih terjaga dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha. Pemerintah, lanjut Meutya, mendorong praktik serupa untuk direplikasi di berbagai daerah. Dengan sistem manajemen berbasis digital, koperasi dinilai dapat mengelola produksi, stok, hingga distribusi secara lebih tertata dan terukur, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain itu, aspek keberlanjutan turut menjadi perhatian. Pemanfaatan limbah produksi sebagai pakan ternak serta penguatan rantai pasok lokal dinilai mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan nilai tambah. Pendekatan ini diyakini dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara koperasi yang telah maju dengan KDMP di berbagai daerah. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mempercepat transfer pengetahuan sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi.

Meutya menambahkan, peran generasi muda juga krusial. Pelajar, khususnya dari sekolah menengah kejuruan, diharapkan dapat terlibat dalam digitalisasi koperasi, mulai dari pengelolaan teknologi hingga inovasi model bisnis.

“Strateginya adalah memperluas praktik baik yang sudah terbukti. Koperasi yang kuat akan menjadi fondasi ekonomi yang tangguh,” kata Meutya.

Sementara itu, CEO Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Setia Irawan, menambahkan pihaknya memang fokus pada penguatan digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami membuka kesempatan bagi generasi muda untuk belajar langsung, sehingga tercipta SDM pertanian yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan kebijakan bersama untuk memastikan transisi penerapan klasifikasi usaha terbaru berjalan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Regulasi tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko di tengah penyesuaian sistem digital pemerintah.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan baru.

"Mekanisme penyesuaian ada yang dilakukan secara otomatis dalam sistem OSS, kemudian pelaku usaha juga bisa menyesuaikan terhadap regulasi yang ada," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu, (25/4/2026).

Airlangga menambahkan bahwa SEB ini diharapkan dapat mendorong implementasi klasifikasi usaha yang baru sekaligus menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.

Dalam implementasinya, Kementerian Hukum Republik Indonesia berperan memastikan integrasi penyesuaian KBLI melalui Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sehingga proses penyesuaian data badan usaha tetap selaras secara hukum.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan implementasi penyesuaian berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk pemutakhiran data perizinan berusaha.

Kepala Badan Pusat StatistikAmalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pihaknya telah menyusun tabel konversi sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEB tersebut.

"Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya," kata Amalia pada kesempatan yang sama.

Ia menegaskan bahwa izin usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap status legalitas perizinan.

"Perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU (Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Jika tidak ada perubahan substansi, maka pelaku usaha tidak wajib menyesuaikan, dan penyesuaian atau konversi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem," jelasnya.

Mengacu pada SEB tersebut, penyesuaian KBLI tidak diperlukan apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode berdasarkan tabel konversi dan tidak mengubah substansi usaha.

Dalam kondisi ini, penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui sistem AHU dan OSS tanpa perlu perubahan anggaran dasar perusahaan.

Pemerintah menargetkan proses penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan AHU akan dilakukan paling lambat 18 Juni 2026.

Selama masa peralihan, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Sistem AHU selama masa transisi masih memproses pengesahan badan usaha menggunakan KBLI 2020 hingga implementasi KBLI 2025 sepenuhnya berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada sistem OSS yang masih memproses perizinan berusaha berbasis risiko dengan KBLI 2020.

Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, Badan Pusat Statistik mengundangkan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

Penyempurnaan klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, termasuk transformasi ekonomi digital dan isu perubahan iklim.

"Dengan adanya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama terkait implementasi, maka kita memiliki kepastian hukum sekaligus kelancaran dalam berusaha. Seluruh proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel," kata Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM menyoroti besarnya peran perempuan dalam menopang ekonomi nasional, terutama melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam peringatan Hari Kartini 2026.

Melalui kegiatan bertema Kartini Masa Kini, DWP UMKM Peduli yang digelar di Jakarta, Selasa (21/4), DWP Kementerian UMKM memberikan apresiasi kepada perempuan tangguh dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari guru honorer, pengemudi ojek online perempuan, amil jenazah perempuan, petugas kebersihan, pramubakti, hingga pedagang, buruh cuci, penjaga anak, dan pekerja sosial.

Penasihat DWP Kementerian UMKM Tina Maman Abdurrahman mengatakan, perempuan-perempuan tersebut menjadi representasi Kartini masa kini yang tetap berkontribusi di tengah berbagai peran yang dijalankan.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan-perempuan hebat yang hadir hari ini. Mereka adalah representasi Kartini masa kini yang tetap tangguh, produktif, dan terus berkontribusi di tengah berbagai peran yang dijalankan,” ujar Tina dalam siaran pers, Sabtu (25/4/2026).

Menurut dia, semangat Kartini masa kini tercermin dari perempuan Indonesia yang terus berjuang, memberi manfaat bagi lingkungan, serta mampu menjalankan peran ganda sebagai ibu, istri, dan pelaku usaha dengan tetap menjaga keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan.

“Peringatan Hari Kartini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momen untuk mengapresiasi sekaligus menguatkan peran perempuan dalam pembangunan, baik di lingkup keluarga maupun masyarakat,” kata Tina.

Perempuan dominasi pelaku UMKM

Dalam kesempatan itu, Tina menegaskan perempuan memegang peran strategis dalam sektor UMKM yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Ia menyebut, sebanyak 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Selain itu, 51,2 persen penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga merupakan perempuan.

“Sebanyak 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, dan 51,2 persen penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah perempuan. Hal ini menunjukkan besarnya peran perempuan sebagai penggerak ekonomi,” ujar Tina.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan perempuan tidak hanya berperan di tingkat rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi produktif.

Tina juga menekankan, perempuan memiliki peran fundamental dalam membangun kualitas generasi dan peradaban bangsa.

“Perempuan adalah pilar utama dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena itu, penting bagi kita untuk terus memberikan dukungan agar perempuan dapat mengembangkan potensinya secara optimal,” ujarnya.

Penghargaan untuk perempuan inspiratif

Sebagai bentuk apresiasi, DWP Kementerian UMKM menyerahkan penghargaan kepada sepuluh perempuan inspiratif, termasuk pelaku UMKM yang dinilai memberikan kontribusi nyata di bidang masing-masing.

Penerima penghargaan tersebut antara lain Lista Hurustiati dari Gerai Lengkong, Fetty Asmaniaty selaku Rektor Institut Pariwisata Trisakti, Betsy Monoarfa dari Fiva Food, Dewi Meisari dari ukmindonesia.id, Mellyza Novisari Iskandar dari She Max–PT Inti Arumi Indonesia, Cindy Susanto dari Boolet, Roikhanatun Nafi’ah dari Crustea Indonesia, Lydia Anggraeni Kidarsa dari Bioteknik, Asiah sebagai pegiat sosial, serta IIs Ismawaty, Founder Yayasan Al-Madiniyah.

Tina mengatakan, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi perempuan di berbagai sektor, termasuk kewirausahaan dan kerja sosial.

Menurut dia, peringatan Hari Kartini juga menjadi momentum refleksi atas perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan Indonesia yang kini diwujudkan melalui kiprah perempuan di berbagai bidang.

DWP dorong semangat Kartini terus hidup

Melalui momentum tersebut, DWP Kementerian UMKM berharap semangat Kartini terus hidup dalam setiap langkah perempuan Indonesia untuk berkarya dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

“Semoga perempuan Indonesia senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, baik dalam keluarga maupun dalam kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa,” kata Tina.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kementerian Perdagangan melatih ratusan perempuan pelaku usaha terkait perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan pemasaran digital.

Program ini dilatarbelakangi masih rendahnya adopsi KI dan digitalisasi di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari total 64 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 88,95 persen disebut belum memiliki KI dan 68 persen belum memanfaatkan ruang digital.

Di sisi lain, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan.

Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto mengatakan, kepemilikan KI dan kemampuan membuat konten semakin penting bagi perempuan pelaku usaha untuk memperkuat bisnis di era digital.

"Sementara 64,5 persen dari total pelaku UMKM adalah perempuan. Kepemilikan KI dan kemampuan membuat konten makin krusial bagi perempuan pelaku usaha untuk #JualanNyaman di era digital. Dua hal tersebut bisa menciptakan bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Vonny dalam siaran pers, Sabtu (25/4/2026).

Menurut dia, kepemilikan KI memungkinkan penjual bergabung dalam ekosistem Mall di Tokopedia dan TikTok Shop yang menawarkan visibilitas lebih tinggi, dukungan promosi, serta akses pemasaran eksklusif.

Ia menyebut, sejumlah penjual mencatat kenaikan transaksi lebih dari 15 kali lipat setelah bergabung dengan Mall.

Selain itu, konten video dan sesi LIVE dinilai semakin berperan dalam mendorong pembelian. Pada sesi LIVE di TikTok selama sahur Ramadan 2026, transaksi di Tokopedia dan TikTok Shop dilaporkan naik hingga 15 kali lipat.

Perlindungan KI disebut buka akses pembiayaan

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, penguatan kapasitas UMKM perempuan melalui digitalisasi dan perlindungan KI penting untuk meningkatkan daya saing.

"Perempuan pelaku usaha berperan besar bagi ekonomi nasional, maka penguatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi serta melindungi KI atas produk yang dihasilkan sangat penting agar makin banyak UMKM perempuan #JualanNyaman, naik kelas, dan berdaya saing. Kami menyambut baik kolaborasi dengan Tokopedia dan TikTok Shop dalam menghadirkan program serta fasilitasi seperti klinik konsultasi yang relevan bagi kebutuhan perempuan pelaku usaha, serta mendorong transformasi digital UMKM secara inklusif," kata Dyah.

Selain untuk perlindungan usaha, kepemilikan KI juga disebut membuka akses pembiayaan.

Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Ranie Utami Ronie mengatakan, Indonesia kini memiliki skema kredit usaha rakyat (KUR) berbasis KI.

"Indonesia saat ini telah memiliki skema KUR berbasis KI, yang memungkinkan merek terdaftar dan hak cipta tercatat yang akan dinilai oleh Penilai KI pada Kemenekraf untuk digunakan sebagai agunan tambahan. Skema ini menyasar pada 17 subsektor ekonomi kreatif (ekraf) dengan batas pinjaman mencapai Rp 500 juta. Ini diharapkan membantu mengatasi kendala agunan fisik yang kerap menghambat akses kredit," ujar Ranie.

Pendiri brand lokal F&B Mercon Merah Putih Gracia Monica mengatakan, perlindungan KI menjadi penting untuk menjaga identitas produk sekaligus keberlangsungan usaha.

"Platform yang mendukung #JualanNyaman dengan melindungi KI seperti merek dan kemasan sangat penting untuk menjaga identitas produk, kepercayaan pelanggan sekaligus keberlangsungan usaha. Sejak bergabung di Mall Tokopedia dan TikTok Shop, penjualan kami naik signifikan," kata Gracia.

Platform klaim perkuat pengawasan pelanggaran KI

Selain edukasi, Tokopedia dan TikTok Shop juga menyoroti penegakan aturan terkait perlindungan KI di platform.

Secara global, sepanjang Januari-Juni 2025, lebih dari 40 juta produk disebut ditolak secara proaktif sebelum didaftarkan di TikTok Shop karena pelanggaran KI.

Selain itu, lebih dari 2 juta produk terdeteksi dan dihapus setelah didaftarkan, serta lebih dari 530.000 video dan siaran LIVE dari affiliate content creator diturunkan.

Di Indonesia, pada periode yang sama, Tokopedia dan TikTok Shop menyebut telah memproses lebih dari 130.000 laporan pelanggaran KI dari pemegang hak melalui Pusat Perlindungan Kekayaan Intelektual terintegrasi.

Selain itu, lebih dari 250.000 pengajuan pendaftaran akun penjual yang tidak memenuhi standar juga ditolak.

Konten video disebut dorong transaksi

Dalam pelatihan tersebut, peserta juga mendapat lokakarya pembuatan konten video promosi untuk memperkuat strategi pemasaran digital.

Program ini juga menghadirkan sejumlah klinik bisnis, mulai dari Klinik Desain, Klinik Pemasaran, hingga Klinik KI yang memberikan konsultasi bagi pelaku usaha.

Perwakilan affiliate content creator Tokopedia dan TikTok Shop Neng Ismayanti mengatakan, profesi affiliate creator memberi ruang bagi perempuan untuk membantu promosi produk UMKM.

"Affiliate content creator adalah profesi yang inklusif. Lewat ini saya bisa membantu sesama perempuan yang merupakan pelaku UMKM agar produknya makin dikenal lebih banyak orang dan laku di pasaran," kata Neng.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai dunia usaha menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian global yang terus meningkat. Pelaku usaha diminta tidak hanya fokus bertahan, tetapi juga segera kembali ke jalur pertumbuhan agar roda ekonomi tetap bergerak.

Pernyataan itu disampaikan Anindya dalam konferensi pers “Kadin Business Pulse Q1 2026: Menavigasi Ketidakpastian, Dari Sentimen Bisnis menuju Aksi Kebijakan” di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Anindya mengatakan, dinamika konflik di Timur Tengah telah memberi dampak langsung terhadap perekonomian, termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi menjadi salah satu tekanan utama yang dirasakan dunia usaha. “Dampak paling terasa adalah kenaikan harga BBM yang kemudian merembet ke peningkatan biaya operasional. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli, karena likuiditas saat ini juga sangat ketat,” kata Anindya.

Kondisi tersebut mendorong Kadin Indonesia secara rutin menyusun survei Kadin Business Pulse setiap kuartal. Survei ini berbasis pada masukan perusahaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan kinerja keuangan. “Jawaban yang kami dapatkan berasal dari perusahaan-perusahaan yang memegang langsung aspek profit and loss. Jadi ini bukan asumsi, melainkan evidence-based,” ujar Anindya.

Menurut Anindya, di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, pengumpulan data menjadi semakin komprehensif. Namun, interaksi langsung dengan pelaku usaha tetap diperlukan untuk menangkap kondisi riil di lapangan. Karena itu, Kadin terus menjangkau daerah untuk memastikan gambaran ekonomi tidak hanya berbasis data, tetapi juga pengalaman langsung pelaku usaha.

Anindya mengingatkan dunia usaha Indonesia telah melalui berbagai krisis besar, mulai dari krisis finansial 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19 pada 2021 hingga 2022. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk membangun model bisnis yang lebih tangguh dan adaptif. “Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyikapi situasi ini. Apakah hanya fokus pada efisiensi dengan mengencangkan ikat pinggang, atau segera kembali ke jalur pertumbuhan,” kata Anindya.

Berdasarkan hasil survei Kadin Business Pulse Q1 2026, mayoritas pelaku usaha memilih melakukan efisiensi secara bertahap sambil menyiapkan langkah untuk kembali tumbuh. Strategi ini dinilai sebagai pendekatan realistis di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global.

"Kalau saya lihat dari sisi dunia usaha memilih untuk bisa efisiensi untuk cepat kembali kepada pertumbuhan. Karena pertumbuhanlah yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja dan menjaga perputaran ekonomi,” ujar Anindya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha bisnis gadai/pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar. Dengan izin itu, PT Pergadaian Mas Sinar bisa melakukan bisnisnya secara resmi.

Izin tersebut diberikan OJK melalui Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-50/KO.16/2026, 22 April 2026. Sebagai catatan, PT Pergadaian Mas Sinar memiliki lingkup wilayah usaha di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud,” tulis Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara Robert H.P. Sianipar dalam pengumuman resmi pemberian izin usaha tersebut, seperti dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian atau POJK Pergadaian, OJK menyebut bahwa PT Pergadaian Mas Sinar wajib mencantumkan keterangan atau informasi yang jelas di kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya.

Informasi yang perlu diperlihatkan oleh perusahaan tersebut adalah nama dan/atau logo perusahaan PT Pergadaian Mas Sinar, nomor dan tanggal izin usaha, pernyataan bahwa bisnis gadai tersebut berizin dan diawasi oleh OJK, hari dan jam operasional perusahaan, serta

Selain itu, merujuk pada Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Pergadaian Mas Sinar juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Tidak lupa, dalam pengumuman tersebut OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.​

Berdasarkan data dari situs resmi OJK, ini merupakan pemberian izin usaha perusahaan pergadaian baru yang kedua oleh OJK pada 2026. Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, OJK telah memberikan izin usaha bisnis gadai kepada PT Indo Gadai Madya, yang memiliki lingkup wilayah usaha di Jawa Tengah, melalui KEP-9/KO.13/2026.

Pada 2025, OJK memberikan izin usaha perusahaan pergadaian baru kepada 16 bisnis gadai.

Pada 3 Januari 2025, melalui KEP-1/PL.02/2025, OJK memberikan izin usaha kepada PT Solusi Gadai Jabar. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha di Jawa Barat ini merupakan perusahaan pertama yang menerima izin usaha OJK pada 2025.

Sementara itu, izin usaha gadai baru terakhir yang diberikan OJK pada 2025 adalah kepada PT Juara Gadai Jawa Barat, melalui nomor keputusan izin usaha KEP-346/PL.02/2025. Perusahaan ini, seperti namanya, beroperasi di wilayah Jawa Barat. (Laurensius Katon Kandela)

Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjukkan mayoritas pelaku usaha memilih bersikap wait and see di tengah tekanan ketidakpastian global yang meningkat pada awal 2026.

Hasil survei Kadin Indonesia Business Pulse Q1 2026 mencatat dunia usaha cenderung mengambil langkah defensif dengan fokus utama menjaga efisiensi internal dibanding melakukan ekspansi bisnis.

Chief Kadin Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi tekanan eksternal yang masih tinggi.

"Mayoritas pelaku usaha lebih fokus menjaga efisiensi internal, sementara sebagian lainnya masih mengambil sikap wait and see," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan harga energi, fluktuasi nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok global. Adapun survei dilakukan pada 17 Maret hingga 5 April 2026 terhadap 210 anggota Kadin di 27 provinsi.

Dari hasil survei, sebanyak 33,9 persen pelaku usaha memilih menekan biaya operasional sebagai langkah utama menghadapi situasi saat ini. Strategi ini ditempuh untuk menjaga margin usaha dan stabilitas arus kas di tengah kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Di sisi lain, sebanyak 29,3 persen responden mengaku belum mengambil langkah khusus. Proporsi ini menunjukkan cukup banyak pelaku usaha yang masih menahan diri sambil memantau perkembangan kondisi global sebelum menentukan strategi lanjutan.

"Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku usaha masih cenderung bersikap wait and see, baik karena keterbatasan kapasitas maupun belum adanya keyakinan strategi yang paling tepat," ujar Mulya.

Langkah adaptif mulai muncul, namun masih terbatas. Sekitar 9,9 persen pelaku usaha mulai mendiversifikasi mitra dagang, 9,5 persen meninjau ulang kontrak bisnis dan rantai pasok, serta 7,1 persen mencari alternatif sumber bahan baku.

Sementara itu, hanya 3,9 persen yang melakukan lindung nilai atau hedging. Hal ini menunjukkan manajemen risiko keuangan belum banyak dilakukan.

Survei juga mencerminkan tekanan terhadap kondisi bisnis. Sebanyak 40,5 persen responden menilai kondisi usaha saat ini lebih buruk dibanding kuartal sebelumnya, sedangkan hanya 25,2 persen yang melihat adanya perbaikan.

Tekanan serupa terjadi di tingkat industri. Sekitar 44,3 persen responden menyatakan kondisi sektor usaha mereka tidak lebih baik dibanding periode sebelumnya yang menandakan perlambatan terjadi cukup luas lintas sektor.

Dampaknya turut terlihat pada rencana investasi. Sebanyak 39 persen pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, sedikit lebih tinggi dibanding 38,6 persen yang masih berencana investasi.

Dari sisi tantangan, pelaku usaha menilai faktor kebijakan dan program pemerintah menjadi tekanan terbesar dengan porsi 16,7 persen. Disusul birokrasi yakni 14,3 persen, permintaan pasar 11,4 persen, serta akses pembiayaan 9,5 persen

Sementara itu, dampak geopolitik paling dirasakan melalui kenaikan harga energi dan komoditas yakni sebesar 20,9 persen, diikuti penurunan permintaan dan depresiasi nilai tukar rupiah masing-masing sebesar 16,2 persen.

Meski demikian, sebagian pelaku usaha masih menyimpan optimisme. Sekitar 39,5 persen responden menilai kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang dapat mendorong perbaikan kondisi bisnis pada kuartal II-2026.

Secara umum, survei ini menunjukkan dunia usaha Indonesia masih berada dalam fase kehati-hatian.

Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menjaga efisiensi, dan menunggu arah perkembangan ekonomi global sebelum mengambil langkah strategis berikutnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan izin usaha kepada PT Genie Finance Indonesia sehubungan dengan perubahan nama dari PT Sembrani Finance Indonesia.

Berdasarkan pengumuman resmi OJK sebagaimana dikutip pada Jumat (24/4/2026), pemberlakuan izin itu disampaikan melalui keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan nomor KEP-73/PL.02/2026 pada tanggal 9 April 2026.

“Telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan sehubungan dengan perubahan nama PT Sembrani Finance Indonesia menjadi PT Genie Finance Indonesia,” tutur Direktur Eksekutif Indra Salfian A. dalam pengumuman tersebut.

Indra menuturkan, pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atas perusahaan tersebut.

“Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Genie Finance Indonesia diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai informasi, alamat kantor pusat dari perusahaan pembiayaan tersebut di Pondok Indah Office Tower 1 Lantai 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V TA, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12310.

Menilik laman resmi Genie Finance Indonesia, terdapat pemberitahuan bahwa per tanggal 25 Februari 2026, perusahaan mengalami perubahan nama dari PT Sembrani Finance Indonesia menjadi PT Genie Finance Indonesia.

Apabila melihat laporan keuangannya, pada 2024 perusahaan pembiayaan ini membukukan laba tahun berjalan senilai Rp1 miliar, tumbuh sekitar 76% (year on year/YoY) dari Rp571 juta.

JAKARTA - Ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi rantai pasok bisnis membuat kalangan pengusaha bergantung bantuan pemerintah sebagai salah satu bantalan fiskal. Keberpihakan pemerintah kepada industri dinanti demi menyiasati tekanan pada arus keuangan perusahaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menekankan bantuan dari perbankan untuk menjaga fundamental perusahaan menjadi vital saat ini. Seturut itu, keringanan soal bunga utang dari perbankan juga diperlukan.

"Di satu sisi, kami mesti jaga kesehatan keuangan, di lain sisi juga para pelaku usaha membutuhkan sedikit keringanan. Ini bagaimana inconvenience bisa dilalui dengan memberikan suatu fleksibilitas dari sisi cashflow," kata Anin saat dijumpai di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Anin menyoroti kestabilan keuangan perusahaan yang berlabel mapan sejauh ini menciptakan efek rambatan ke pelaku usaha UMKM. Atas dasar itu, dampak keuangan yang dialami perusahaan sebagai industri hulu bakal berdampak ke sektor usaha di level terkecil.

Setidaknya, kata Anin, kalangan industri semua sektor terutama yang berkapitalisasi besar mesti memiliki kekuatan finansial sampai dua kuartal ke depan pada tahun ini. Ketahanan fiskal perusahaan ini salah satunya untuk memastikan efisiensi yang berujung PHK massal dapat diminimalisir. "Saya rasa itu (ketahanan keuangan) yang paling penting. Karena kalau bisa cashflow-nya dijaga selama 6 bulan ke depan," kata Anin.

Adapun merujuk survei Kadin Indonesia Institute yang memberikan gambaran dunia usaha di kuartal I-2026 menunjukkan konflik geopolitik memberikan tekanan yang cukup besar, terutama melalui kenaikan biaya dan pelemahan permintaan. Dampak terbesar terlihat pada lonjakan harga energi atau komoditas sebesar 20,9%, yang menunjukkan bahwa ketegangan global mendorongkenaikan harga input produksi dan biaya operasional, sehingga menekan margin usaha di berbagai sektor.

Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah (16,2%) dan penurunan permintaan pasar (16,2%) menjadi dampak signifikan lainnya. Pelemahan nilai tukar meningkatkan biaya impor bahan baku, sementara permintaan yangmenurun mencerminkan melemahnya daya beli dan aktivitas perdagangan,baik domestik maupun global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakpastian geopolitik global dinilai masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan hubungan bisnis lintas negara, terutama karena berpotensi mengganggu jalur distribusi dan rantai pasok internasional.

Di tengah kondisi tersebut, B57+ Asia Pacific dipandang sebagai alternatif mitigasi risiko melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan antarnegara.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan, kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya stabil menuntut adanya strategi jangka pendek dan menengah yang lebih jelas, baik di sektor publik maupun swasta.

Menurut dia, kejelasan strategi itu penting agar pelaku usaha memiliki gambaran konkret terkait peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil,” kata Liza dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Liza menilai, B57+ Asia Pacific Chapter dengan Indonesia sebagai titik penting menjadi platform kerja sama bisnis yang relevan dalam merespons dinamika geopolitik global saat ini.

Menurut dia, langkah tersebut dapat memperkuat kerja sama bisnis antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan Indonesia berperan sebagai aktor kunci.

“Kehadiran platform ini berpotensi menjadi solusi dalam meredam dampak ketegangan geopolitik global, melalui kolaborasi yang netral dan berorientasi pada keuntungan bersama maka stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga,” ujar dia.

Didorong perkuat jaringan bisnis terstruktur

Ketua Umum B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid mengatakan, pembentukan B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada Februari 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi di tengah dunia yang dinilainya semakin penuh ketidakpastian dan terfragmentasi.

Menurut Arsjad, kehadiran chapter regional tersebut diarahkan untuk mendukung tujuan bersama berupa perdamaian dan kesejahteraan yang lebih merata.

“Sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berperan dalam mendorong perdagangan antar mitra organisasi kerja sama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan yang konkrit dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah,” jelas Arsjad.

Ia menambahkan, peran structured business networks menjadi penting dalam memperkuat konektivitas antar pelaku usaha di negara-negara mitra, terutama ketika hubungan perdagangan global menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik.

Selain perdagangan, penguatan investasi lintas negara dan sinkronisasi kepentingan sektor swasta dengan agenda strategis pemerintah juga disebut menjadi bagian dari fokus kerja sama yang diusung platform tersebut.

Indonesia dinilai strategis

Indonesia dipilih sebagai pusat koordinasi kawasan Asia Pasifik dalam B57+ Asia Pacific Regional Chapter. Penetapan itu disebut didasarkan pada dua faktor utama, yakni faktor demografis dan pengaruh ekonomi.

Dari sisi demografi, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sementara dari sisi ekonomi, Indonesia disebut konsisten berada di posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Posisi tersebut dinilai memperkuat peran Indonesia dalam mendorong pengembangan jaringan bisnis dan investasi di antara negara-negara anggota OKI, sekaligus menjadi titik koordinasi kerja sama di kawasan Asia Pasifik.

Dalam kerangka itu, B57+ Asia Pacific juga menetapkan empat prioritas konkret yang menjadi fokus kerja sama chapter regional.

Pertama, penguatan ketahanan rantai pasok lintas batas atau cross-border supply chain resilience, yang dinilai relevan di tengah ancaman gangguan distribusi akibat tensi geopolitik.

Kedua, reformasi regulasi berbasis bukti atau evidence-based regulatory reform, yang diarahkan untuk mendukung kepastian usaha dan memperkuat iklim investasi.

Ketiga, perluasan peran keuangan syariah, yang dipandang dapat mendukung pembiayaan dan integrasi ekonomi di antara negara-negara mitra.

Keempat, memperluas akses pasar dan permodalan agar peluang bisnis dan investasi lintas negara semakin terbuka.

Mitigasi tekanan geopolitik

Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global, kolaborasi berbasis kepentingan ekonomi bersama dipandang menjadi salah satu pendekatan mitigasi yang didorong melalui platform tersebut.

Liza menilai, kerja sama yang netral dan berorientasi bisnis berpotensi menjadi ruang untuk meredam dampak fragmentasi global terhadap aktivitas ekonomi.

Menurut dia, pendekatan itu juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan bisnis melalui pola kolaborasi yang lebih adaptif terhadap risiko eksternal.

Sementara itu, Arsjad menekankan penguatan perdagangan, investasi, serta perumusan kebijakan konkret menjadi fondasi yang didorong agar kerja sama tersebut tidak berhenti di tingkat wacana, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam agenda ekonomi yang lebih operasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 untuk memudahkan pelaku usaha dan pemerintah beradaptasi dengan sistem klasifikasi terbaru.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, tabel ini berfungsi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025 agar proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan usaha.

“Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sebagai informasi, KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha di Indonesia, mulai dari skala kecil hingga besar.

Sistem ini menjadi acuan penting dalam perizinan usaha, pendataan ekonomi, hingga penyusunan kebijakan pemerintah.

Pembaruan KBLI 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi terbaru, termasuk munculnya sektor-sektor baru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pembaruan ini penting agar pencatatan ekonomi Indonesia tetap relevan dengan dinamika global.

“Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artificial intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Airlangga.

Dalam tabel konversi tersebut, terdapat tiga pola perubahan utama yang perlu dipahami pelaku usaha.

• Pertama, perubahan satu kode lama menjadi satu kode baru (one to one).
• Kedua, satu kode lama dipecah menjadi beberapa kode baru yang lebih spesifik (one to many).
• Ketiga, beberapa kode lama digabung menjadi satu kode baru (many to one).

Dengan adanya tabel ini, pelaku usaha dapat dengan mudah menyesuaikan kode usaha lama ke sistem yang baru tanpa harus melakukan perubahan secara manual dari awal.

BPS menargetkan implementasi KBLI 2025 secara nasional paling lambat pada 18 Juni 2026.

Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara bersamaan.

Amalia menegaskan, pelaku usaha tidak perlu khawatir terkait izin yang sudah dimiliki saat ini.

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku,” jelasnya.

Namun, penyesuaian terhadap KBLI 2025 tetap perlu dilakukan jika terjadi perubahan dalam kegiatan usaha, seperti perubahan tujuan atau ruang lingkup bisnis.

Proses penyesuaian ini dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau Administrasi Hukum Umum (AHU).

Menurut BPS, seluruh proses ini dirancang agar lebih sederhana, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, kehadiran KBLI 2025 diharapkan tidak hanya mempermudah administrasi usaha, tetapi juga mendukung iklim investasi yang lebih sehat dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Metalindo Tbk. (BOLT) mencatatkan akselerasi laba hingga 31,75% menjadi Rp34,57 miliar pada kuartal I/2026 di tengah kenaikan beban operasional dan tekanan biaya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/4/2026), BOLT meraup laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp34,57 miliar, meningkat dari Rp26,23 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan yang mencapai Rp422,68 miliar, naik 14,58% secara tahunan dari Rp368,90 miliar.

Pertumbuhan topline diikuti dengan peningkatan laba bruto menjadi Rp95,29 miliar dari Rp73,57 miliar, atau melonjak sekitar 29,5%. Hal ini mencerminkan perbaikan efisiensi pada tingkat produksi meskipun beban pokok penjualan tetap meningkat.

Namun, tekanan muncul dari sisi beban usaha yang tumbuh lebih tinggi, yakni 31,37% menjadi Rp47,21 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari lonjakan beban umum dan administrasi yang mencapai Rp39,07 miliar.

Meski demikian, laba usaha tetap meningkat 27,75% menjadi Rp48,08 miliar, mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas di tengah ekspansi biaya.

Di sisi lain, kontribusi pendapatan non-operasional masih terbatas. Perusahaan mencatat beban bunga Rp4,68 miliar serta rugi selisih kurs Rp959,85 juta, yang menekan hasil akhir meskipun terdapat tambahan dari penjualan barang bekas sebesar Rp4,88 miliar.

Dari sisi neraca, total aset BOLT mencapai Rp1,71 triliun per Maret 2026, naik dari Rp1,61 triliun pada akhir 2025. Kenaikan ini ditopang oleh lonjakan kas dan bank menjadi Rp135,65 miliar dari sebelumnya Rp78,05 miliar.

Liabilitas tercatat meningkat menjadi Rp622,99 miliar, sejalan dengan kenaikan utang usaha dan kewajiban pajak. Sementara itu, ekuitas naik menjadi Rp1,08 triliun, mencerminkan akumulasi laba berjalan.

Dari sisi arus kas, aktivitas operasi menghasilkan kas bersih Rp49,03 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp58,97 miliar. Penurunan ini mencerminkan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Secara keseluruhan, kinerja Garuda Metalindo pada kuartal I/2026 menunjukkan penguatan fundamental yang ditopang pertumbuhan penjualan dan perbaikan margin, meskipun tekanan biaya dan beban operasional masih menjadi tantangan utama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.