TANGSEL - Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum telah menetapkan dan mencatat kepengurusan yang sah pada yayasan-yayasan pendidikan yang berada dalam proses integrasi pengelolaan di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Yayasan itu yakni Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Alih Kelola TK ketilang.

Misalnya pengesahan Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah tertuang dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.06-0054894 dan Daftar Yayasan Nomor AHU-0018870.AH.01.12.TAHUN 2026 tertanggal 18 Mei 2026. Dengan diterbitkannya pengesahan tersebut, negara telah memberikan kepastian hukum mengenai kepengurusan yang sah.

Karena itu, seluruh aktivitas yang mengatasnamakan yayasan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas sebagaimana tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum. Tidak boleh lagi ada pihak yang mengklaim, menggunakan nama, atau bertindak atas nama yayasan apalagi menguasai aset negara tanpa dasar hukum yang sah.

Kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih menegaskan negara sudah menetapkan dan mengesahkan siapa dewan pembina dan pengurus yang sah melalui AHU Kementerian Hukum. ”Karena itu, tidak boleh lagi ada pihak yang mengatasnamakan yayasan di luar kepengurusan yang telah disahkan. Kepastian hukum ini wajib dihormati oleh semua pihak,” kata Alwani, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, pengesahan AHU bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pengakuan resmi negara terhadap legalitas kepengurusan yayasan. Setiap tindakan yang dilakukan atas nama yayasan harus merujuk kepada pengurus yang telah memperoleh pengesahan tersebut.

Alwanih menjelaskan penggunaan nama yayasan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Bentuknya dapat berupa penerbitan surat, pengambilan keputusan organisasi, penyampaian pernyataan kepada publik, penggunaan kop surat yayasan, pengelolaan aset, mengelola keuangan atau pembayaran maupun aktivitas lain yang mengatasnamakan yayasan.

“Kalau masih ada pihak yang membuat surat, mengeluarkan kebijakan, melakukan komunikasi resmi, menerima atau mengutip uang pembayaran spp administrasi keuangan atau mengaku sebagai pengurus yayasan tanpa dasar legal yang diakui negara, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, Rektor UIN Jakarta sebagai institusi mendapat mandat pemerintah dalam proses integrasi dan penataan satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menjaga kepastian hukum. Juga melindungi tata kelola lembaga pendidikan dan mengamankan aset negara yang digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Karena itu, UIN Jakarta tidak akan tinggal diam apabila masih ditemukan pihak-pihak yang menggunakan nama yayasan secara tidak sah atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebingungan publik dan mengganggu proses pendidikan.

“Kami mengedepankan dialog dan penyelesaian yang baik. Namun apabila masih ada pihak yang secara sengaja mengatasnamakan yayasan tanpa legalitas yang sah, tentu UIN Jakarta akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak yayasan dan kepastian hukum yang telah ditetapkan negara,” ujarnya. Sengketa Satuan Pendidikan Tuntas, UIN Jakarta: Proses Integrasi Disepakati Bersama

Ia mengimbau seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, mitra kerja, dan masyarakat untuk hanya berkoordinasi dengan pengurus yang telah memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum. “Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas lembaga pendidikan dan memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik (KBM). Jangan sampai peserta didik menjadi korban akibat adanya klaim-klaim yang tidak memiliki dasar hukum,” lanjutnya.

UIN Jakarta menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses integrasi dan penataan satuan pendidikan secara transparan, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya demi kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan keberlangsungan pendidikan yang lebih baik.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menyerahkan sebanyak 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri kepada Komisi III DPR. Rinciannya 32 DIM berstatus tetap, 12 DIM substansi, 36 DIM redaksional, 24 DIM dihapus, dan 8 DIM substansi baru.

“Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Setelah itu, Habiburokhman menawarkan anggota Komisi III DPR untuk menyepakati DIM berstatus tetap, agar pembahasan dapat segera dilanjutkan ke materi yang lebih substantif. "Teman-teman, sebagaimana kelaziman, ini ada untuk DIM tetap ya, di batang tubuh ada 32 DIM, DIM tetap di penjelasan ada 19. Saya tawarkan ke teman-teman untuk DIM yang tetap ini apakah bisa kita sepakati?" ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengusulkan agar DIM yang bersifat redaksional tidak dibahas satu per satu dalam rapat panja, melainkan diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

"Kalau kami mengusulkan mungkin untuk redaksional disepakati untuk ke Timus-Timsin karena itu sebetulnya hanya redaksi. Tidak merubah substansi sama sekali," tuturnya.

Mendengar usulan itu, Habiburokhman meminta persetujuan anggota panja agar pembahasan DIM redaksional diserahkan kepada Timus dan Timsin. “Jadi untuk redaksional kita nanti diserahkan ke Timus-Timsin, teman-teman ya? Jadi sekarang kita bahas substansi ya, Pak ya?” ucap Habiburokhman.

Dengan demikian, Panja RUU Polri mulai memasuki pembahasan DIM yang berkaitan dengan substansi perubahan dalam revisi UU Polri.

JAKARTA - Gugatan yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi kepemilikan aset negara yang sah.

Hal tersebut disampaikan oleh Fitra Kadarina, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Advokasi Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, usai persidangan yang digelar pada Rabu (20/5/2026). Dalam sidang tersebut, pihak penggugat menghadirkan Adrian Rompis, dosen Hukum Administrasi Negara dari Universitas Padjadjaran, sebagai saksi ahli.

Menurut Fitra, gugatan yang diajukan PLK tidak bisa dipandang sebagai perkara biasa karena berpotensi berdampak langsung terhadap pengamanan aset negara.

“Menurut saya, ini merupakan ancaman terhadap aset negara. Apalagi saat ini Presiden sedang gencar melakukan upaya pengamanan aset negara,” ujar Fitra kepada awak media usai sidang.

Fitra juga menyoroti keterangan saksi ahli dari pihak penggugat yang dinilainya tidak independen dan tidak sepenuhnya merujuk pada dasar hukum yang berlaku.

“Banyak keterangannya tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan. Keahliannya perlu dipertanyakan, apakah benar didasarkan pada hukum yang berlaku atau tidak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan sebuah badan hukum harus melalui proses pengesahan yang sah sesuai ketentuan hukum. Karena itu, pihaknya meyakini status badan hukum yang digunakan PLK saat ini tidak lagi memiliki legalitas.

“Kami merujuk pada riwayat pencabutan yang telah dilakukan beberapa tahun lalu. Kami meyakini badan hukum yang digunakan penggugat sudah tidak sah karena pada dasarnya telah bubar pada tahun-tahun sebelumnya,” jelas Fitra.

Lebih lanjut, Fitra menyebut perkara ini berkaitan erat dengan upaya penyelamatan aset negara, terutama jika melihat rekam jejak sengketa serupa yang sebelumnya terjadi di Jawa Barat.

“Kalau melihat ke belakang, perkara ini berkaitan dengan persoalan yang pernah muncul di Jawa Barat melalui gugatan serupa dari pihak penggugat. Bagi saya, ini jelas menjadi ancaman terhadap aset negara,” ujarnya.

Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan mengamankan aset negara agar tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. Menurutnya, Kementerian Hukum sebagai bagian dari pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugas tersebut.

“Ketika ada keputusan pemerintah yang diuji di pengadilan, silakan diuji. Justru di sana akan terlihat secara jelas bahwa keputusan yang kami ambil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Latar Belakang Sengketa

Diketahui, PLK mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum RI cq Ditjen AHU terkait pencabutan badan hukum PLK oleh Kementerian Hukum pada 2025. Gugatan tersebut kini terdaftar di PTUN Jakarta.

Perkara ini disebut sebagai kelanjutan dari sengketa hukum antara PLK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepemilikan lahan sekolah yang digunakan oleh SMAN 1 Bandung. Dalam proses banding sebelumnya, Pemprov Jawa Barat dinyatakan memenangkan perkara tersebut.

Sebelum sidang dimulai, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga telah menyampaikan keberatannya terhadap gugatan bernomor 435/G/2025/PTUN.JKT itu. Pemprov Jawa Barat menilai PLK tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut, terutama setelah adanya putusan pidana terkait dugaan pemalsuan akta.

Menurut Pemprov Jabar, keputusan pencabutan badan hukum yang diterbitkan Kementerian Hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Fitra menyatakan pihaknya memahami keberatan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pemerintah tentu ingin mengamankan aset negara. Kalau memang ada pihak yang ingin menguji keputusan tersebut di persidangan, silakan saja. Justru dengan begitu posisi hukumnya akan semakin jelas,” tutupnya.

JAKARTA - Universitas Airlangga (Unair) menempati posisi pertama daftar 10 perguruan tinggi dengan permohonan paten terbanyak sepanjang 2025. Daftar ini disusun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)Kementerian Hukum.

Informasi tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi DJKI Kemenkum. Posisi kedua ditempati Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan 53 permohonan paten, disusul Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mencatatkan 51 permohonan paten.

“Jadikan ini inspirasi untuk terus berinovasi dan segera patenkan invensimu di DGIP.GO.ID,” tulis DJKI Kemenkum dalam unggahannya.

Tingginya jumlah permohonan paten dari perguruan tinggi menunjukkan meningkatnya semangat inovasi dan riset di lingkungan akademik Indonesia. Selain kampus-kampus besar di Pulau Jawa, sejumlah perguruan tinggi daerah juga berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di posisi keempat dengan 44 permohonan paten, diikuti Universitas Indonesia (UI) sebanyak 33 permohonan. Sementara itu, Universitas Negeri Surabaya (UNS) mencatatkan 26 permohonan paten.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berada di urutan ketujuh dengan 21 permohonan paten. Selanjutnya, Institut Teknologi Sumatera (Itera) mencatatkan 17 permohonan, Universitas Jember sebanyak 16 permohonan, dan Universitas Syiah Kuala dengan 15 permohonan paten.

Dikutip dari laman Kementerian Hukum, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan pembentukan 1.266 Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di seluruh Indonesia.

Langkah itu dinilai sebagai upaya nyata pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hasil penelitian dan inovasi anak bangsa. Menurutnya, dukungan regulasi menjadi faktor penting agar hasil penelitian dapat berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami berharap temuan-temuan inovatif ini dapat diperkuat dari sisi regulasi dengan bekerja sama bersama Kementerian Riset dan Teknologi untuk membangun regulasi yang baik,” ujar Supratman.

Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam membantu mempromosikan berbagai inovasi nasional agar mampu bersaing di pasar.

“Kami akan menjadi pemasaran yang baik, dan Kementerian Hukum mendukung segala penemuan yang inovatif,” tegasnya.

10 Universitas dengan Permohonan Paten Terbanyak 2025

1. Universitas Airlangga (Unair): 57

2. Universitas Gadjah Mada (UGM): 53

3. Institut Teknologi Bandung (ITB): 51

4. Institut Pertanian Bogor (IPB): 44

5. Universitas Indonesia (UI): 33

6. Universitas Negeri Surabaya (UNS): 26

7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): 21

8. Institut Teknologi Sumatera (Itera): 17

9. Universitas Jember: 16

10. Universitas Syiah Kuala: 15.

Demikian daftar 10 universitas dengan permohonan paten terbanyak 2025. Semoga bermanfaat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran kepala desa di seluruh Indonesia sangat besar dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dukungan kepala desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dinilai menjadi faktor utama di balik percepatan pembentukan puluhan ribu koperasi desa dalam waktu singkat.

Untuk itu, Ferry menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang dinilai berperan besar dalam memastikan proses pembentukan koperasi berjalan hingga tingkat desa.

"Tanpa dukungan dari para kepala desa, mustahil pelaksanaan musyawarah desa khusus itu bisa terselenggara di setiap desa-desa di Indonesia," ujar Ferry saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) II DPP PAPDESI di Jakarta, Senin (11/5).

Turut hadir pada acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa & PDT Yandri Susanto, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, dan Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati.

Ferry menegaskan, keberhasilan pemerintah membentuk 83.000 badan hukum koperasi yang resmi dan sah secara hukum tidak lepas dari gerak cepat perangkat desa di tingkat akar rumput.

Musdesus menjadi pintu masuk legalitas yang memastikan setiap koperasi memiliki landasan hukum yang kuat dari Kementerian Hukum.

Pembentukan KDKMP ini, menurutnya, merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Menkop menyebut gagasan ini sebagai 'wangsit' yang mengalir dari pemikiran tokoh koperasi seperti Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusumo.

"Bapak Presiden ingin sekali agar cita-cita dari para pendiri Republik diwujudkan dalam periode kepemimpinan beliau," tambahnya.

Koperasi diharapkan kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

Adapun saat ini, KDKMP telah memasuki tahap pembangunan fisik gudang dan gerai yang jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu unit di seluruh Indonesia. Pembangunan ini juga didukung oleh infrastruktur TNI melalui kerja sama strategis.

Menutup sambutannya, Ferry kembali menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk menjaga soliditas saat memasuki fase paling menentukan, yakni tahap operasional.

"Kami berharap kekompakan bersama para kepala desa agar koperasi ini betul-betul memberikan manfaat bagi anggotanya, yaitu masyarakat desa tersebut," ucap Menkop.

Sementara Ketua Umum DPP PAPDESI,Wargiyati, menegaskan komitmen seluruh jajaran kepala desa untuk mendukung penuh keberlanjutan program pembangunan pemerintah.

Wargiyati menyampaikan apresiasi atas perhatian besar yang diberikan pemerintah pusat terhadap organisasi perangkat desa tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi penyemangat bagi para kepala desa di daerah.

Dalam sambutannya, Wargiyati secara mengimbau para anggota PAPDESI untuk menjaga soliditas dan keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Wajib PAPDESI tegak lurus kepada pemerintah dan mendukung program-pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membahas Indonesian Proposal dalam pertemuan bilateral dengan United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) di sela Annual Meeting International Trademark Association (INTA) 2026 di ExCeL London. Pertemuan ini membahas penguatan pelindungan hak ekonomi kreator di tengah perkembangan ekosistem digital global.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, Elements Paper yang diajukan Indonesia telah diakui sebagai dokumen sesi formal dalam World Intellectual Property Organization Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48. Pengakuan tersebut dinilai menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam mendorong isu pelindungan hak cipta di tingkat internasional.

Hermansyah mengatakan, dukungan dan pengalaman Inggris penting untuk memperkuat substansi Indonesian Proposal, terutama dalam menghadapi praktik eksploitasi karya di platform digital. “Pandangan dan pengalaman Inggris sangat berharga bagi kami, khususnya dalam memperkuat Indonesian Proposal agar mampu menjawab tantangan eksploitasi karya di ekosistem digital modern,” kata Hermansyah di ExCeL, London pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menambahkan, Indonesia juga sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih responsif terhadap disrupsi digital. Revisi tersebut mencakup penguatan tanggung jawab perantara digital serta pembenahan tata kelola royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan tantangan pelindungan hak cipta saat ini berkaitan dengan pemanfaatan algoritma dan arus data lintas negara yang memengaruhi distribusi nilai ekonomi karya kreatif. Menurutnya, koordinasi internasional diperlukan untuk memastikan sistem remunerasi berjalan adil dan transparan. “Tujuan proposal Indonesia adalah memperkuat pemenuhan hak-hak yang telah diakui tanpa mengubah hukum substantif, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendorong remunerasi yang adil melalui transparansi algoritmik,” kata Andry.

Dalam pertemuan tersebut, UK IPO menyampaikan respons positif terhadap Indonesian Proposal dan membuka peluang kerja sama lanjutan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Pembahasan internal masih akan dilakukan oleh pihak Inggris seiring perubahan kepengurusan di lembaga tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan UK IPO di kawasan ASEAN untuk merumuskan kerja sama teknis yang lebih konkret. Pertemuan dengan tim Copyright UK IPO juga dijadwalkan guna membahas lebih lanjut pengembangan Indonesian Proposal serta progres revisi RUU Hak Cipta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbarui regulasi yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan ekosistem industri kreatif. Isu kecerdasan artifisial (AI) serta pembenahan tata kelola royalti menjadi fokus utama pembahasan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyampaikan hal tersebut dalam Uji Publik RUU Hak Cipta yang digelar secara daring melalui Zoom, Senin (4/5/2026).

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperlukan untuk menjawab perubahan lanskap kreatif yang semakin terdigitalisasi. “Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial dan platform digital, telah menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kerangka hukum yang adaptif, antisipatif, dan berkeadilan,” kata Hermansyah dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026),

Ia menjelaskan RUU Hak Cipta memuat sejumlah perubahan mendasar, antara lain pengakuan karya berbasis AI dengan syarat adanya kontribusi intelektual manusia, penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif, serta pengaturan hak jurnalistik, kebebasan panorama, dan penggunaan sekunder karya literasi. Pemerintah menilai perubahan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan pencipta dan akses publik terhadap karya.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menambahkan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar sistem royalti berjalan transparan dan akuntabel. Ia mengatakan distribusi royalti diharapkan lebih tepat sasaran melalui peningkatan fungsi pengawasan serta tata kelola lembaga manajemen kolektif.

"Melalui penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola, diharapkan distribusi royalti dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna,” kata Agung.

Dalam pandangan akademik, Ahmad M Ramli menilai AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan subjek hukum pencipta. Ia menegaskan pelindungan hak cipta tetap bergantung pada kontribusi kreatif manusia, termasuk proses kurasi, penyuntingan, dan pengambilan keputusan kreatif.

"Penggunaan AI dalam penciptaan karya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta adanya intervensi manusia yang signifikan,” kata Ramli.

Komisioner LMKN Hak Terkait Marcell Siahaan menilai rekonstruksi lembaga royalti perlu disertai penguatan pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang cepat dan mengikat. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem nasional agar tata kelola royalti tidak terfragmentasi.

"Tanpa sistem nasional tunggal yang terintegrasi dan dapat diaudit, tata kelola royalti akan tetap terfragmentasi dan berpotensi merugikan pencipta,” kata Marcell.

Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia Untuk Profesi Musisi Candra Darusman menyoroti kebutuhan transformasi kelembagaan menuju konsep LMKN 2.0 yang berbasis integrasi data nasional. Ia menjelaskan sistem tersebut mencakup konsolidasi lembaga manajemen kolektif, penerapan standar metadata global, serta pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan blockchain guna meningkatkan akurasi distribusi royalti.

"Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat distribusi royalti, dan memastikan pencipta memperoleh haknya secara optimal,” kata Candra.

Melalui uji publik ini, pemerintah menegaskan pelindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penguatan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Hak Cipta agar regulasi yang dihasilkan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku kreatif.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Ummat hasil Munas Jakarta Juni 2025 Aznur Syamsu merespons sikap Kementerian Hukum (Kemenkum) yang belum mengesahkan Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat 2025-2030. Kepengurusan tersebut telah diajukan oleh Partai Ummat ke Kemenkum sejak 7 Juli 2025.

Aznur Syamsu mendukung dan mengapresiasi sikap kehati-hatian Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang belum menerbitkan SK Pengesahan DPP Partai Ummat. Menurut dia, hal tersebut merupakan sikap yang tepat.

"Hal ini tepat secara hukum karena saat ini terdapat 2 kubu yaitu kubu hasil Munas Jakarta Juni 2025 dan kubu hasil keputusan sepihak Majelis Syura yang sama-sama mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan ke Kemenkum," katanya, Senin (27/4/2026).

Aznur berpendapat, perselisihan kepengurusan Partai Ummat saat ini bukan hanya sengketa internal, tetapi telah masuk ke ranah hukum dan sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Dengan demikian, belum ada kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat mengenai kepengurusan mana yang sah," ujarnya.

Dirinya pun meminta kedua kubu menghormati proses hukum dan tidak melakukan provokasi dan konsolidasi yang memperkeruh suasana juga tidak melakukan intervensi terhadap pemerintah dalam hal ini kementerian Hukum. "Mengimbau seluruh kader Partai Ummat di daerah untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak yang memaksakan kehendak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan kebijakan bersama untuk memastikan transisi penerapan klasifikasi usaha terbaru berjalan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Regulasi tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko di tengah penyesuaian sistem digital pemerintah.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan baru.

"Mekanisme penyesuaian ada yang dilakukan secara otomatis dalam sistem OSS, kemudian pelaku usaha juga bisa menyesuaikan terhadap regulasi yang ada," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu, (25/4/2026).

Airlangga menambahkan bahwa SEB ini diharapkan dapat mendorong implementasi klasifikasi usaha yang baru sekaligus menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.

Dalam implementasinya, Kementerian Hukum Republik Indonesia berperan memastikan integrasi penyesuaian KBLI melalui Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sehingga proses penyesuaian data badan usaha tetap selaras secara hukum.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan implementasi penyesuaian berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk pemutakhiran data perizinan berusaha.

Kepala Badan Pusat StatistikAmalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pihaknya telah menyusun tabel konversi sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEB tersebut.

"Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya," kata Amalia pada kesempatan yang sama.

Ia menegaskan bahwa izin usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap status legalitas perizinan.

"Perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU (Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Jika tidak ada perubahan substansi, maka pelaku usaha tidak wajib menyesuaikan, dan penyesuaian atau konversi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem," jelasnya.

Mengacu pada SEB tersebut, penyesuaian KBLI tidak diperlukan apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode berdasarkan tabel konversi dan tidak mengubah substansi usaha.

Dalam kondisi ini, penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui sistem AHU dan OSS tanpa perlu perubahan anggaran dasar perusahaan.

Pemerintah menargetkan proses penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan AHU akan dilakukan paling lambat 18 Juni 2026.

Selama masa peralihan, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Sistem AHU selama masa transisi masih memproses pengesahan badan usaha menggunakan KBLI 2020 hingga implementasi KBLI 2025 sepenuhnya berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada sistem OSS yang masih memproses perizinan berusaha berbasis risiko dengan KBLI 2020.

Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, Badan Pusat Statistik mengundangkan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

Penyempurnaan klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, termasuk transformasi ekonomi digital dan isu perubahan iklim.

"Dengan adanya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama terkait implementasi, maka kita memiliki kepastian hukum sekaligus kelancaran dalam berusaha. Seluruh proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel," kata Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penentu arus investasi dan keberlanjutan usaha di Indonesia. Perbaikan tata kelola administrasi badan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan notaris untuk menopang kebutuhan tersebut. Ia mengatakan notaris menjadi satu-satunya profesi yang memiliki akses ke sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum.

“Saya berharap ada sinergitas antara Kementerian Hukum bersama notaris karena notaris satu-satunya profesi yang diberi kewenangan mengakses sistem administrasi badan hukum di kementerian,” kata Supratman saat pembekalan notaris se-Indonesia di Batam, Rabu (15/4/2026).

Supratman menjelaskan, seluruh perubahan data perusahaan hanya dapat dilakukan melalui notaris. Peran ini membuat notaris menjadi simpul penting dalam menjaga akurasi data korporasi yang berdampak langsung pada kepastian berusaha.

Transformasi digital melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) turut meningkatkan kebutuhan integrasi layanan hukum. Kolaborasi antara pemerintah dan notaris dinilai krusial agar sistem tetap adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

“Kementerian Hukum dan INI memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dan anggotanya. Oleh karena itu, sinergi ini harus terus berjalan,” kata Supratman.

Supratman juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas notaris sebagai bagian dari ekosistem layanan hukum yang mendukung aktivitas ekonomi.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai notaris berperan dalam memperkuat ekosistem investasi daerah. Ia menyebut notaris terlibat dalam proses pendirian perusahaan hingga transaksi bisnis yang membutuhkan kepastian hukum.

“Notaris adalah mitra penting pemerintah daerah. Mereka berperan dalam pendirian perusahaan, perjanjian, hingga transaksi lainnya yang membutuhkan kepastian hukum,” kata Ansar.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 notaris dari seluruh Indonesia. Materi yang diberikan mencakup OSS, KUHP dan KUHAP baru, hingga aspek perbankan dan syariah.

“Kami siap mendukung kebutuhan pemerintah pusat, terutama dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Irfan.

Penguatan peran notaris dan integrasi sistem hukum dinilai menjadi bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha. Kepastian hukum yang terjaga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi serta memperkuat stabilitas ekonomi domestik.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Pemerintah Indonesia mulai menyusun proposal internasional untuk membenahi tata kelola royalti hak cipta digital global. Langkah ini ditempuh untuk menjawab persoalan transparansi dan distribusi royalti lintas negara yang selama ini dinilai belum adil bagi kreator.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar diskusi penyusunan draftElement Paperbersama Kementerian Luar Negeri dan para ahli dari South Center di Denpasar, Bali, sebagai fondasi proposal Indonesia dalam forum internasional.

Diskusi tersebut menargetkan perumusan elemen substantif instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam tata kelola royalti digital. Pemerintah menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah cara karya diakses, didistribusikan, hingga dimonetisasi sehingga sistem perlindungan hak cipta perlu diperbarui secara global.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno optimistis diskusi ini akan sangat bermanfaat. "Kami tahu bahwa ada banyak kondisi yang kurang baik secara geopolitik, tetapi tetap ada masalah yang sama dari negara berkembang maupun maju," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga membangun kesepahaman antarnegara. Proposal tersebut dinilai bukan gagasan baru, namun belum pernah diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang benar-benar mengikat.

“Kita tidak hanya melihat draft legally binding document, tetapi juga bagaimana kebanyakan negara akan setuju dengan draft ini. Saya ingin kita melihat ini sebagai lanjutan dari GRULAC, bukan hanya inisiatif kita. Saya yakin 100 persen bahwa tidak semua negara akan setuju, tetapi itu adalah hal yang normal,” katanya.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, perkembangan platform digital dan sistem berbasis algoritma telah mengubah ekosistem industri kreatif secara fundamental. Menurutnya, instrumen internasional diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik distribusi royalti di lapangan.

“Oleh karena itu, diperlukan instrumen internasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan,” ujarnya.

Hermansyah menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual harus memastikan kreator menerima remunerasi yang adil dan transparan melalui pencatatan karya, kelengkapan metadata, serta pemanfaatan sistem pengelolaan royalti.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan, proposal Indonesia tidak bertujuan menciptakan hak baru, melainkan memperkuat tata kelola global yang sudah ada. Fokus utama diarahkan pada transparansi data, interoperabilitas sistem, dan distribusi royalti lintas negara yang akuntabel.

“Masalah utama bukan pada kurangnya norma hukum, tetapi pada bagaimana sistem pengelolaan royalti lintas negara dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kita mendorong adanya standar global yang menjamin aliran data yang konsisten, akurasi metadata, serta koordinasi antar lembaga,” jelasnya.

Melalui penyusunanElement Paperini, Indonesia menegaskan upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi ekonomi kreatif global. Dokumen tersebut ditargetkan menjadi dasar pengajuan proposal Indonesia dalam forum internasional mendatang guna menciptakan sistem royalti digital yang lebih transparan dan berpihak pada kreator.

JAKARTA - Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang Kewarganegaraan. Beleid tersebut, kata dia, nantinya akan memperketat syarat-syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia (WNI).

"Saat ini pun juga di Direktorat Tata Negara sedang dilakukan juga penyusunan RUU Kewarganegaraan yang semakin memperketat juga syarat-syarat untuk menjadi Warga Negara Indonesia," kata Widodo dalam konferensi pers di Kemenkum, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Tak hanya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dia menyebut RUU ini juga akan memperketat syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Keduanya, harus benar-benar mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga lainnya, selain juga konfirmasi dari negara tersebut.

"Karena bisa saja warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif, bisa jadi karena mungkin mau melarikan diri dan lain sebagainya makanya kita butuh clearance dari negara tersebut melalui kedutaan besarnya apakah memang yang bersangkutan sedang bermasalah hukum atau tidak," ujarnya.

RUU Kewarganegaraan ini, tutur dia, akan menambah sejumlah koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait. Jika sebelumnya, hanya dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), hingga aparat penegak hukum.

"Tapi tentu nanti di dalam RUU Kewarganegaraan yang baru lebih dari itu," tuturnya.

"Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia kita harus cek juga dari PPATK, dari OJK, dan lain sebagainya termasuk juga ATR BPN dan sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pailit, tidak berhutang, ataukah ada sengketa hukum lainnya segala macam sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah dan lain sebagainya," lanjutnya.