REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini seiring dominasi perempuan yang mencapai 64,5 persen dari total pelaku UMKM di Indonesia.

Ratusan perempuan pelaku usaha mengikuti pelatihan kekayaan intelektual (KI) dan pemasaran digital yang digelar Tokopedia dan Tiktok Shop dalam rangka Hari Kartini di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Program ini melibatkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna memperkuat daya saing UMKM di era digital.

Inisiatif tersebut muncul karena dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 88,95 persen belum memiliki KI dan 68 persen belum memanfaatkan ruang digital. Padahal, kepemilikan KI dan kemampuan pemasaran digital dinilai penting untuk menciptakan usaha berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

"Sementara 64,5% dari total pelaku UMKM adalah perempuan. Kepemilikan KI dan kemampuan membuat konten makin krusial bagi perempuan pelaku usaha untuk #JualanNyaman di era digital. Dua hal tersebut bisa menciptakan bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto melalui keterangan, Kamis (23/4/2026).

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan perempuan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, penguatan kapasitas melalui digitalisasi dan perlindungan KI perlu terus didorong.

“Perempuan pelaku usaha berperan besar bagi ekonomi nasional. Penguatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi serta perlindungan KI sangat penting agar pelaku usaha naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.

Kepemilikan KI tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga membuka akses pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI yang memungkinkan merek terdaftar dan hak cipta digunakan sebagai agunan tambahan, dengan plafon pinjaman hingga Rp 500 juta.

IDXChannel - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mengakui nilai ekonomi dari karya intelektual.

Dalam skema tersebut, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan kredit perbankan. Langkah ini menjadi terobosan, mengingat sebelumnya aset KI belum dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

“Dulu sertifikat kekayaan intelektual kita belum bisa dijaminkan ke bank sebagai pinjaman. Sekarang sudah bisa, meskipun belum menjadi jaminan utama, tetapi dapat digunakan sebagai pendukung,” ujar Teuku dalam acara Halal bi Halal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasific B57+ di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp10 triliun pada 2026. Program ini menyasar pelaku usaha kreatif berbasis inovasi agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal.

Setiap wirausaha dalam sektor ini nantinya dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp500 juta. Plafon tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.

Teuku menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong sistem pembiayaan yang lebih inklusif di sektor ekonomi kreatif. Pemerintah pun optimistis langkah ini akan mempercepat pertumbuhan industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri film nasional kian menunjukkan dinamika baru, tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, tetapi juga dalam model pembiayaan. Pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pendanaan untuk memperluas akses permodalan bagi rumah produksi sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem investasi yang lebih berkelanjutan.

Direktur Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Anggara Hayun Anujuprana mengatakan, pemerintah saat ini mengembangkan dua skema utama untuk memperkuat pembiayaan film lokal. Skema tersebut meliputi pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual serta pembiayaan melalui secured grant funding.

Menurut Anggara, pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan KUR berbasis kekayaan intelektual yang menyasar rumah produksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singasari, Malang. Skema ini dirancang untuk menghubungkan sektor penerbitan, produksi film, hingga platform distribusi digital.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menggandeng Mizan Publishing untuk menyeleksi buku-buku dengan jumlah pembaca tinggi yang berpotensi diadaptasi menjadi film. Dari proses kurasi tersebut akan dipilih sekitar 10 judul yang kemudian diproduksi oleh rumah produksi di KEK Singasari.

Film yang dihasilkan nantinya akan dipasarkan melalui platform over-the-top (OTT), seperti Netflix maupun Vidio. Dengan adanya potensi pembeli konten atau off-taker dari platform digital, diharapkan proyek percontohan ini dapat memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat kelayakan finansial proyek film.

“Pendanaan yang diberikan sifatnya itu hybrid. KUR maksimal Rp500 juta, sisanya akan dihimpun oleh rumah produksi maupun pengelola kawasan ekonomi khusus Singasari-Malang,” ujar Anggara kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Untuk mengakses KUR, rumah produksi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mengacu pada regulasi pemerintah. Salah satu syarat tambahan yang diterapkan adalah kemampuan finansial perusahaan, yang tercermin dari omzet minimal sekitar Rp50 juta per bulan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan rumah produksi memiliki kapasitas pembayaran kembali pinjaman kepada perbankan.

Dalam skema pembiayaan, kekayaan intelektual juga mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari jaminan tambahan. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam regulasi yang memungkinkan aset nonfisik, termasuk hak kekayaan intelektual, digunakan sebagai agunan bagi pelaku usaha kreatif.

Kendati demikian, Anggara menegaskan bahwa lembaga keuangan tetap menilai kelayakan usaha secara menyeluruh. Faktor utama yang dilihat tetap pada kemampuan pelaku usaha dalam mengembalikan pinjaman atau repayment capacity.

Selain skema KUR, pemerintah juga mendorong pembiayaan film melalui secured grant funding. Skema ini menyasar kebutuhan pendanaan yang lebih besar, yakni mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Hingga saat ini, sudah terdapat lima film yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui platform tersebut.

Anggara menyebut, berdasarkan diskusi dengan komunitas perfilman, tingkat keberhasilan film mendapatkan pendanaan dinilai relatif kecil dibandingkan jumlah proyek yang diproduksi.

“Secara umum ada perbandingan sekitar 10 banding 1. Dari sepuluh film yang didanai, biasanya hanya satu yang benar-benar berhasil secara komersial,” sebutnya.

Karena itu, tahap awal pendanaan biasanya datang dari lingkaran komunitas industri film sendiri, termasuk angel investor yang memahami potensi proyek. Setelah memperoleh dukungan awal, produser kemudian mencari tambahan dana dari sumber lain seperti investor eksternal, lembaga keuangan, maupun skema pemerintah.

Selain memperkuat skema pembiayaan, pemerintah juga mendorong pengembangan proyek film yang memiliki potensi komersialisasi lebih luas. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mencari proyek-proyek unggulan yang berpeluang menjadi champion di pasar.

Keberhasilan film animasi Jumbo yang mampu menarik lebih dari 10 juta penonton menjadi salah satu contoh potensi industri film Indonesia. Kesuksesan tersebut juga membuka peluang diversifikasi produk turunan, mulai dari buku hingga berbagai produk merchandise.

“Ketika satu film berhasil, ini tentunya akan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian, juga membuka peluang komersialisasi kekayaan intelektual dalam bentuk produk lain,” kata Anggara.

Ke depan, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah inisiatif kebijakan baru untuk memperkuat pembiayaan industri film nasional. Hasil kajian tersebut nantinya akan didiskusikan bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, guna merumuskan skema insentif yang lebih komprehensif bagi sektor perfilman.

JAKARTA - Arc’teryx Equipment, suatu divisi dari Amer Sports Canada Inc. (Arc’teryx) dan perusahaan desain global dengan spesialisasi pada pakaian dan perlengkapan berkualitas tinggi, menyampaikan apresiasinya atas putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan oleh Arc’teryx di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek Logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Menilik Keaslian Brand Produk Outdoor Arc’teryx di Indonesia



Putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx. Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal Tiongkok yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek. Hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan. Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia,” ucap Vice President of Legal, Arc’teryx, Cameron Clark.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun. Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc. merespon positif putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Cameron Clark, Vice President of Legal, Arc’teryx menjelaskan pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal China tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Dia menjelaskan dengan adanya putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx.

Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal China yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia," imbuhnya.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun.

Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini dituntut untuk tidak menutup mata terhadap urgensi pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Fahrul Zani menyatakan entitas "Merah Putih" pada koperasi desa sejatinya adalah kekhasan geografis dan budaya.

"Perlindungan merek kolektif dapat menjadi katalisator peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk koperasi di pasar yang lebih luas," kata Fahrul Zani dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Tak dapat dipungkiri, tanpa adanya legalitas yang menaungi, produk-produk potensial tersebut rentan dibajak dan kerap menemui jalan buntu dalam ekspansi bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil peran sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus regulator mulai dari penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendampingan teknis, hingga sokongan finansial.

"Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan biaya pendaftaran HKI melalui APBD serta membangun kerja sama lintas sektor antara dinas terkait untuk mempercepat proses pengajuan merek kolektif," ujarnya.

Di sisi lain, Fahrul mengungkapkan bahwa setiap koperasi wajib mengadopsi pelatihan manajemen mutu dan memiliki sistem pengawasan internal yang ketat guna memastikan kualitas produk tidak jalan di tempat.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini masih diwarnai sejumlah kendala struktural.

Rendahnya literasi HKI di kalangan pengurus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga postur anggaran daerah yang belum berpihak pada program perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Adapun dia menuturkan program pendaftaran merek kolektif direkomendasikan agar terintegrasi secara utuh ke dalam cetak biru kebijakan pengembangan UMKM daerah.

"Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat identitas produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nuon Digital Indonesia (Nuon) menetapkan kepemilikan kekayaan intelektual (IP) lokal sebagai fokus strategi utama pada 2026, di tengah kondisi nilai ekonomi konten digital nasional yang masih banyak mengalir ke platform asing.

CEO Nuon Aris Sudewo mengatakan monetisasi konten digital saat ini masih didominasi platform global sehingga membatasi nilai tambah domestik.

Anak usaha Telkom tersebut memikul mandat untuk menekan value leakage atau kebocoran nilai ekonomi ke luar negeri sekaligus memastikan ekosistem digital nasional tumbuh secara mandiri.

"Fokus kami di tahun 2026 adalah penguatan fundamental baru, yaitu kepemilikan aset kreatif melalui pengembangan hak kekayaan intelektual (IP) lokal yang kuat," kata Aris dalam acara Media Update 2026 di Jakarta, Rabu, (04/03/2026).

Prospek bisnis kepemilikan kekayaan intelektual (IP) lokal di Indonesia cukup besar dan sedang naik kelas, tetapi masih terhambat isu monetisasi, kapasitas kreator, dan dominasi platform global.

Ekonomi kreatif sebagai wujud pemanfaatan kekayaan intelektual menyumbang sekitar 7–7,6% PDB Indonesia atau kurang lebih Rp1.280 triliun, sehingga IP lokal punya ruang besar sebagai motor pertumbuhan baru.

Aris mengharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital terbesar, tetapi juga mampu mengontrol nilai ekonomi dari industri kreatifnya sendiri.

Dalam penerapannya, Nuon tidak lagi hanya bertindak sebagai agregator, melainkan sudah mulai memproduksi konten sendiri di berbagai lini. Di sektor film, perusahaan tengah mengembangkan proyek adaptasi dari tiga komik lokal peraih penghargaan, termasuk Bandits of Batavia dan Jitu, untuk dijadikan film.

Ekspansi IP juga merambah sektor musik melalui platform Langit Musik yang kini menghadirkan fitur mode ala carte. Melalui fitur eksklusif ini, konsumen dapat membeli lagu atau album secara satuan tanpa harus berlangganan paket bulanan.

Di sisi lain, Nuon juga mengandalkan integrasi Direct Carrier Billing (DCB) untuk membuka jalur pembayaran alternatif bagi segmen masyarakat unbanked dan underbanked. Skema pembayaran melalui pulsa ini diklaim mampu memperbesar potensi konversi bagi para kreator konten lokal.

Di sektor gim, perusahaan sedang menguji coba layanan cloud gaming bertajuk HELD yang dapat diakses langsung melalui situs web. Inovasi ini memungkinkan pengguna menikmati gim tanpa harus mengunduh aplikasi atau memiliki perangkat keras berspesifikasi tinggi.

“Layanan HELD menjadi saluran utama bagi pemain untuk menikmati gim secara instan. Saat ini layanan tersebut masih tersedia untuk perangkat Android, sementara versi iOS akan segera menyusul,” ujar Aris menjelaskan teknis produk tersebut.

Dukungan infrastruktur konektivitas Telkom Group menjadi basis kekuatan perusahaan yang mencakup lebih dari 158 juta pengguna seluler. Sinergi ini diterapkan melalui model bisnis ecosystem flywheel untuk meningkatkan nilai ekonomi per pengguna secara berkelanjutan.

Integrasi dari penciptaan IP hingga monetisasi menjadikan Nuon sebagai aset digital strategis dalam portofolio Telkom Group. Model bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan nasional secara jangka panjang.

Nuon diposisikan Telkom sebagai pemain kunci di ekosistem hiburan digital melalui tiga portofolio utama: Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle.

Nuon disebut berkontribusi terhadap pendapatan segmen Digital Business Telkom, khususnya dari lini Digital Games, termasuk periode Nataru 2024/2025.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya resmi melantik 64 Jasa Penilai Kekayaan Intelektual (KI) sebagai penilai KI terdaftar di Kementerian Ekonomi Kreatif.

Penetapan 64 jasa penilai KI tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini Rabu 18 Februari 2026 secara resmi saya menetapkan 64 calon penilai KI sebagai penilai kekayaan intelektual yang terdaftar pada Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif," ujar Riefky dalam acara Pelantikan Penilai Kekayaan Intelektual di Jakarta, Rabu (18/2).

"Jadi hari ini untuk pertama kali dalam sejarah 64 penilai kekayaan intelektual akan resmi ditetapkan dan telah menandatangani pakta integritas," lanjutnya.

Riefky mengatakan keberadaan penilai KI dibutuhkan untuk menjawab perkembangan bisnis berbasis intellectual property (IP) seperti film, fesyen, gim, aplikasi, musik, dan subsektor kreatif lainnya.

Pemerintah telah menyiapkan tahap kedua pelantikan penilai KI. Jumlahnya diperkirakan sekitar 100 orang dan direncanakan berlangsung pada akhir tahun ini atau tahun depan.

"Untuk nanti mungkin tahap kedua bisa sekitar seratusan lagi. Sehingga semakin banyak jasa penilai KI di Indonesia," ucap Riefky.

Ia menegaskan yang dapat dijadikan dasar pembiayaan adalah sertifikat KI yang telah terdaftar di Kementerian Hukum. Sertifikat tersebut kemudian dinilai prospek bisnisnya oleh penilai KI sebelum diajukan ke bank.

Riefky berharap langkah ini menjadi fondasi penguatan ekosistem pembiayaan industri kreatif, sehingga pelaku usaha dapat naik kelas dari pasar lokal menuju nasional hingga global.

"Tugas kita berikutnya adalah memastikan bahwa ekosistem ini berjalan dengan baik, dapat dipercaya, dan memberi manfaat nyata bagi para pegiat ekonomi kreatif," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua I Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) Dewi Smaragdina menjelaskan proses menjadi penilai KI melalui tahapan panjang dan seleksi ketat.

Secara nasional, terdapat sekitar 9.800 penilai bersertifikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 merupakan penilai bisnis. Namun, hanya 64 yang lolos dan dilantik sebagai penilai KI tahap pertama.

"Insya Allah, jadi total kami itu ada 9.800 (orang) penilai di seluruh Indonesia. Yang bersertifikat saat ini 300 (orang). Nah dari 300 (orang) ini terseleksi 64 (orang) untuk penilai bisnisnya. Jadi insya Allah sih setiap tahun akan bertambah," ujar Dewi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa penilai kekayaan intelektual (KI) dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif untuk menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah.

"Jasa penilai KI ini bisa untuk pinjaman komersil yang secara umum, artinya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga bisa mendampingi untuk penyerapan KUR industri kreatif berbasis KI yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp10 triliun di tahun 2026 ini," kata Riefky di Jakarta, Rabu, pada acara pelantikan penilai kekayaan intelektual.

Skema KUR berbasis kekayaan intelektual mencakup penyediaan pinjaman Rp500 juta per wirausaha dengan bunga tiga sampai enam persen per tahun.

Riefky menyampaikan bahwa skema itu dijalankan untuk menghadirkan dukungan pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta mendorong peningkatan penyaluran kredit sektor ekonomi kreatif hingga Rp10 triliun.

Dalam skema kredit berbasis kekayaan intelektual, ia mengatakan, aset kekayaan intelektual milik pelaku ekonomi kreatif bisa digunakan sebagai agunan pendukung dalam pengajuan kredit ke perbankan.

Dengan jasa penilai kekayaan intelektual, aset kreatif berupa IP, merek, dan paten dalam 17 subsektor ekonomi kreatif harapannya bisa digunakan untuk mengakses pendanaan.

"Dengan infrastruktur penilaian yang semakin kuat, kekayaan intelektual diharapkan semakin diakui sebagai aset bernilai ekonomi tinggi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Riefky.

Ia mengatakan bahwa para pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan layanan KUR dari pemerintah untuk mengembangkan kekayaan intelektualnya.

Pemerintah berupaya meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif, antara lain dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat memudahkan pelaku usaha mengakses layanan kredit.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI) mencapai Rp10 triliun pada 2026.

Skema pembiayaan ini disiapkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Tanah Air.

Ia mengatakan KUR berbasis KI akan menjadi instrumen pendanaan bagi pelaku usaha kreatif yang memiliki aset kekayaan intelektual terdaftar.

"Jasa penilai KI ini bisa untuk pinjaman komersil yang secara umum. Artinya, berdasarkan kebutuhan, tetapi juga bisa mendampingi untuk penyerapan KUR industri kreatif berbasis KI yang diberikan oleh pemerintah Rp10 triliun di tahun 2026 ini," ujar Riefky dalam acara Pelantikan Penilai Kekayaan Intelektual di Jakarta, Rabu (18/2).

Ia menjelaskan plafon KUR tersebut serupa dengan skema KUR lainnya, yakni hingga Rp500 juta per wirausaha. Bedanya, khusus untuk pembiayaan berbasis KI prosesnya akan melibatkan penilai kekayaan intelektual (IP valuator) guna mengukur nilai ekonomi dari aset tak berwujud tersebut.

"Kalau KUR itu seperti yang KUR lainnya, ini up to 500 juta rupiah per wirausaha. Tapi kalau yang komersil, itu kan bisa tergantung kebutuhan dan hasil appraisal dari pihak perbankan," jelas Riefky.

Menurut Riefky, pelaku ekonomi kreatif dapat mengakses pembiayaan melalui dua jalur. Pertama, langsung mengajukan ke perbankan, yang selanjutnya akan meminta jasa penilai KI untuk melakukan valuasi.

Kedua, melalui pendampingan Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, atau asosiasi sebelum diajukan ke lembaga keuangan.

"Untuk pegiat atau industri kreatif yang ingin mendapatkan akses pendanaan ada beberapa cara, salah satunya bisa langsung ke bank. Nanti bank yang akan meminta jasa penilai KI untuk mengevaluasi berapa kredit atau pinjaman yang dapat diberikan, itu satu. Atau juga bisa datang ke Kementerian untuk mendapatkan pendampingan, atau mungkin melalui Pemda atau asosiasinya untuk berhubungan dengan Kementerian." ungkap Riefky.

Meski demikian, ia menegaskan saat ini kekayaan intelektual masih berstatus sebagai agunan pendukung, belum menjadi agunan utama dalam skema kredit perbankan.

"Ini kalau sekarang saat ini masih IP sebagai agunan pendukung. Jadi belum jadi agunan utama, ini berproses" katanya.

Hari ini, Kemenekraf melantik 64 penilai KI pertama di Indonesia. Kehadiran para valuator ini diharapkan menjadi jembatan antara pelaku industri kreatif dan lembaga keuangan dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Riefky menilai langkah tersebut merupakan fondasi untuk memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, seiring berkembangnya bisnis berbasis intellectual property (IP) di sektor film, musik, gamw, aplikasi, hingga fashion.

Dengan dukungan regulasi dan penilai profesional, pemerintah berharap pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan skala usaha dari level lokal menuju nasional hingga global.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih inklusif.

Salah satu terobosan strategis yang didorong adalah pemanfaatan kekayaan intelektual (KI), khususnya merek, sebagai agunan tambahan dalam penyaluran pembiayaan tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, langkah ini merupakan upaya konkret untuk mengintegrasikan sistem pelindungan KI dengan ekosistem pembiayaan nasional.

"Pemanfaatan merek sebagai agunan tambahan menunjukkan bahwa merek bukan hanya alat pelindungan hukum, tetapi juga aset ekonomi nyata yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM," kata Hermansyah Siregar, Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan, sebagai aset tidak berwujud, merek merepresentasikan reputasi yang memiliki nilai ekonomi signifikan.

Kebijakan ini memperkuat profil kelayakan UMKM dalam mengakses modal, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan agunan konvensional seperti tanah atau bangunan.

Saat ini, kata dia, mekanisme tersebut dilaksanakan melalui penyusunan pedoman pelaksanaan yang dikoordinasikan antar kementerian dan lembaga terkait.

Landasan utamanya berpijak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Implementasi teknisnya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Selain itu, regulasi pendukung seperti POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR menjadi acuan penting bagi perbankan.

"Pedoman ini akan memastikan lembaga penyalur KUR dapat menilai nilai ekonomi merek secara transparan dan akuntabel," katanya.

Proses penilaian tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Penilai Kekayaan Intelektual dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

"Optimalisasi merek sebagai aset ekonomi diyakini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis inovasi," kata dia.

Pemerintah berharap kemudahan ini dapat memicu kesadaran pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek ke DJKI.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai langkah strategis untuk mendorong industri kecil menengah (IKM) naik kelas dan berdaya saing global. ‎

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Senin menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual menjadi faktor krusial dalam menentukan keberlanjutan dan daya saing IKM. ‎

Produk dan unit usaha IKM menurutnya tidak hanya dituntut memiliki kualitas serta nilai tambah, tetapi juga harus dilindungi secara hukum agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.‎

“Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem industri berbasis inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan, sehingga IKM tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing global,” ujar Menperin. ‎

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) secara konsisten mendorong penguatan ekosistem pelindungan KI sebagai salah satu strategi pengembangan industri nasional. ‎

Upaya ini diarahkan agar inovasi, merek, desain, dan karya intelektual IKM dapat dikelola sebagai aset usaha yang bernilai ekonomi dan terlindungi secara hukum. ‎

Sebagai bentuk komitmen, Ditjen IKMA mengoperasikan fasilitas Klinik Kekayaan Intelektual (Klinik KI) yang telah berjalan sejak 1998. ‎

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan Klinik KI merupakan layanan pendampingan terpadu untuk mendekatkan pelaku IKM dengan regulasi kekayaan intelektual, serta mendorong pemanfaatan KI sebagai instrumen strategis dalam penguatan daya saing dan keberlanjutan usaha. ‎

“Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menghadirkan regulasi pelindungan kekayaan intelektual yang efektif, serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai nilai strategis kekayaan intelektual,” kata Reni.‎

Melalui Klinik KI, pelaku IKM mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, hingga indikasi geografis. ‎

Selain itu, tersedia fasilitasi pendaftaran KI, edukasi, serta sosialisasi bagi pelaku IKM dan aparat pembina industri di pusat maupun daerah.‎

Sepanjang 2025, Klinik KI mencatat 680 layanan konsultasi kepada pelaku IKM dan aparatur pembina industri, baik secara langsung maupun daring. Klinik KI juga memfasilitasi pendaftaran 292 merek dan pencatatan empat hak cipta.

Sementara secara kumulatif sejak 1998 hingga Desember 2025, Klinik KI telah memfasilitasi pendaftaran 7.256 merek, 1.284 hak cipta, 19 paten, 92 desain industri, serta 5 indikasi geografis.‎

Capaian tersebut kata Reni, menunjukkan konsistensi peran Klinik KI dalam memperkuat perlindungan aset kekayaan intelektual IKM guna mendukung peningkatan daya saing industri nasional. ‎

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026