Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia kian menunjukkan arah baru. Tidak lagi sekadar berfokus pada kemudahan transaksi, industri kini bergerak menuju penguatan ekosistem yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdaya tahan tinggi. Sadar akan hal tersebut, AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) bersama Finpay (Finnet Indonesia) mengadakan forum strategis untuk mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan bertema “From Seamless Solutions to Stronger Ecosystems: Advancing Digital Payments”.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia, Budi Gandasoebrata, menilai perkembangan pembayaran digital telah memasuki fase yang lebih matang. Jika sebelumnya fokus pada akses dan kemudahan, kini industri mulai bergeser ke integrasi layanan dan penguatan kualitas ekosistem.

“Pembayaran digital tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi enabler utama bagi berbagai layanan lain, termasuk pembiayaan dan asuransi digital,” ujar Budi. Ia menambahkan, kebutuhan pelaku industri saat ini tidak hanya pada solusi yang cepat dan seamless, tetapi juga yang andal, aman, serta mampu mendukung kolaborasi lintas sektor.

Budi juga menyoroti langkah Bank Indonesia yang memperluas implementasi QRIS lintas negara, termasuk kerja sama terbaru dengan Korea Selatan. Menurutnya, ekspansi ini mencerminkan komitmen regulator dalam memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran sekaligus mendorong adopsi digital di tingkat regional.

“Ke depan, masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri seperti Korea Selatan dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Ini bukti bahwa sistem kita semakin terhubung secara global,” jelasnya.

Dari sisi industri, Aziz Sidqi, Business & Marketing Director Finpay, melihat lonjakan adopsi QRIS sebagai fenomena yang mencerminkan perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menyebut, pengguna QRIS telah menembus puluhan juta dan didominasi oleh generasi milenial serta Gen Z.

“Pembayaran digital sekarang bukan hanya alat transaksi, tapi sudah menjadi bagian dari digital lifestyle. Ke depan, QRIS berpotensi menjadi default payment, bukan sekadar alternatif,” ungkap Aziz. Ia menambahkan, pentingnya kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri menjadi fondasi dalam membangun sistem keuangan yang kuat.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ryan Rizaldy, memaparkan arah reformasi struktural yang tengah dijalankan regulator. Salah satu fokus utama adalah penataan akses kepesertaan melalui klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) menjadi PSP Utama dan Non-Utama. “PSP Utama akan memiliki akses yang lebih luas terhadap infrastruktur sistem pembayaran, karena skala dan tingkat interkoneksinya yang tinggi,” jelas Ryan.

Dalam kesempatan yang sama, Apep M. K. Noormansyah, Direktur Technology Product & Operation Finpay, menyampaikan kesiapan teknologi Finpay dalam mendukung ekosistem yang andal. Finpay menerapkan konsep high availability untuk menjaga stabilitas layanan di tengah ketergantungan transaksi digital.

"Sistem kami saat ini mampu menangani hingga sekitar 1.500 transaksi per detik dengan utilitas masih di bawah 50%. Menunjukkan masih ada ruang untuk mengakomodasi lonjakan ke depan", ujarnya.

Kemampuan dan keandalan yang dimiliki menjadikan Finpay siap untuk berintegrasi dengan pembayaran digital untuk mendorong efisiensi operasional, termasuk pada model Buy Now Pay Later yang tumbuh pesat hingga 70% tahunan. Proses end-to-end digital memungkinkan verifikasi, credit scoring, dan pencairan dilakukan dalam hitungan menit. Sistem yang dimiliki Finpay juga memperluas inklusi keuangan bagi segmen unbanked.

Bank Mandiri melalui platform Kopra by Mandiri menerima penghargaan Best Integrated Trade Finance Digital Platform, serta berhasil mempertahankan kemenangan untuk kedua kalinya pada kategori Best Trade Finance Provider in Indonesia.

Predikat ini diberikan atas solusi inovatif Kopra by Mandiri sebagai platform digital yang memperkuat ekosistem trade finance untuk mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai sektor.

Raihan ini sekaligus menegaskan keandalan Kopra by Mandiri sebagai solusi keuangan terintegrasi untuk mendukung operasional, serta menjaga daya saing dan efisiensi para pelaku bisnis. Platform digital terintegrasi ini memiliki beragam fitur, mulai Cash Management, Trade Finance, hingga Value Chain secara end-to-end, real time, dan berbasis teknologi.

Direktur Information Technology Bank Mandiri, Sunarto mengatakan, pencapaian ini sekaligus mendukung komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan unggulan yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa transformasi digital Kopra by Mandiri menjadi fondasi strategis perseroan dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika pasar.

"Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai mitra utama pelaku usaha dalam mendukung aktivitas perdagangan nasional maupun global," ujar Sunarto, dalam keterangan resminya, Senin (16/3).

Selain penyederhanaan alur transaksi trade untuk mempermudah nasabah yang baru memulai aktivitas perdagangan ekspor-impor, Kopra by Mandiri juga memfasilitasi penerbitan Letter of Credit (LC) dan Bank Guarantee (BG) yang dapat dilakukan secara digital dengan format fleksibel sesuai kebutuhan.

Fitur Transaction Template, Draft Preview sebelum penerbitan, serta pemantauan status transaksi secara real-time memastikan proses yang lebih efisien dan terkontrol. Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui fitur Trade Document Checking turut meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses verifikasi dokumen trade.

Sejalan dengan upaya mendukung kelancaran aktivitas perdagangan internasional, Kopra by Mandiri juga membantu nasabah eksportir dalam memenuhi kewajiban regulasi terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang wajib ditempatkan pada sistem keuangan nasional.

Untuk mendukung proses pelaporan dan optimalisasi pengelolaan arus kas perusahaan, Kopra by Mandiri menghadirkan DHE Dashboard dengan kapabilitas utama self-flagging yang secara otomatis mengkategorikan dana yang diterima berdasarkan jenisnya.

Pengelompokan ini membantu nasabah dalam menyusun laporan internal, mendukung proses audit, serta memfasilitasi pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator. Melalui inisiatif ini, Kopra by Mandiri berperan sebagai mitra strategis perusahaan dalam menjaga kepatuhan sekaligus mendukung stabilitas keuangan nasional.

Sejak diluncurkan pada 2021, Kopra by Mandiri telah melayani lebih dari 300.000 nasabah dari berbagai segmen, termasuk sektor produktif, komersial, institusi keuangan, lembaga pemerintah, hingga usaha kecil dan menengah.

Hasilnya, hingga akhir Desember 2025 nilai transaksi Kopra by Mandiri hingga 2025 telah melampaui Rp27.500 triliun atau tumbuh lebih dari 22 persen secara tahunan (YoY), dengan frekuensi transaksi sebesar 1,5 miliar atau meningkat 14 persen YoY.

Ke depannya, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi layanan digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap berkontribusi nyata dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Melalui penguatan Kopra by Mandiri, Bank Mandiri optimistis peningkatan kapabilitas layanan bagi pelaku usaha akan semakin mendorong efisiensi, daya saing, dan pada akhirnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," pungkas Sunarto.

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan kepemilikan saham publik atau free floatemiten secara signifikan pada tahun pertama implementasi kebijakan bertahap yang tengah disiapkan regulator. Dari total 960 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK membidik 75 persen di antaranya sudah memenuhi ketentuan minimal free float baru sebesar 15 persen pada tahun pertama.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini proporsi emiten yang telah memenuhi ketentuan tersebut masih berada di kisaran 60-an persen. Dengan demikian, terdapat potensi peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen dari sisi jumlah emiten pada tahun pertama.

"Dari sisi market cap dan jumlah emiten, kita targetkan mungkin totalnya akan mencapai sekitar 75 persen yang bisa kita dorong ke 15 persen di tahun pertama, dari total 960 emiten. Sekarang itu masih di angka 60-an persen, jadi ada peningkatan sekitar 10–15 persen dari sisi jumlah," kata Hasan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan peningkatan free float ini akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan berbasis kapasitas pasar. OJK akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia dari sisi suplai, serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur daya serap industri terhadap tambahan saham yang dilepas ke publik.

Menurutnya, pengukuran tersebut penting agar peningkatan free float tidak menimbulkan tekanan berlebihan di pasar. Karena itu, regulator akan menetapkan milestone pencapaian target pada tahun pertama, kedua, hingga ketiga.

"Nanti akan ada milestone pencapaian target angka di satu tahun pertama, dua tahun pertama, dan tiga tahun. Setelah itu ada exit policy yang akan kita lihat sesuai dengan kemampuan daya serap pasar," tuturnya.

Baca Juga

267 Emiten Tak Penuhi Free Float 15 Persen, Terancam Suspensi hingga Didepak Bursa

Baca Juga

OJK Ungkap Aturan Free Float 15 Persen Bisa Tekan Jumlah IPO

Dalam skema tersebut, OJK akan mengevaluasi secara berkala jumlah emiten yang siap meningkatkan free float serta respons pasar terhadap tambahan pasokan saham. Pada akhir tahun pertama, regulator berharap mayoritas emiten yang menjadi target sudah mencapai batas minimal 15 persen kepemilikan publik.

Adapun, hingga akhir tahun ketiga, implementasi kebijakan ini akan dimaksimalkan sesuai rencana awal. Namun demikian, OJK membuka ruang evaluasi melalui mekanisme exit policy bagi emiten yang dinilai secara umum tidak memungkinkan memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

"Kalau ada emiten yang memang secara umum tidak memungkinkan dan kemudian memilih exit policy, tentu akan kita fasilitasi. Demikian juga kalau ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu, nanti akan kita evaluasi case by case," tuturnya.

Dengan pendekatan bertahap dan berbasis evaluasi tersebut, OJK berharap peningkatan free float dapat memperkuat likuiditas pasar, memperdalam struktur pasar modal domestik, serta meningkatkan kualitas tata kelola emiten tanpa mengganggu stabilitas perdagangan.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 2026 PT Dupoin Futures Indonesia fokus memperkuat sinergi dengan regulator dengan menggelar sejumlah forum dan melakukan transformasi teknologi.

Salah satunya acara Regulatory & Industry Roundtable 2026 yang digelar beberapa waktu lalu menjadi forum yang mempertemukan manajemen perusahaan dengan regulator, Self-Regulatory Organization (SRO), pemerintah daerah, pelaku industri, media, serta mitra strategis perusahaan.

Dari unsur regulator dan SRO hadir perwakilan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bank Indonesia, Jakarta Futures Exchange (JFX), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), serta Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO). Turut hadir perwakilan pemerintah daerah, perusahaan pialang berjangka, pemimpin redaksi media nasional, serta mitra teknologi dan bisnis Dupoin.

Direktur Utama Dupoin Futures, Gunawan Herman, menyatakan 2026 menjadi fase transformasi teknologi perusahaan. Dupoin akan memperkuat infrastruktur dan ekosistem trading melalui pengembangan AI-Driven Insights untuk meningkatkan presisi analisis pasar, sistem eksekusi berkecepatan tinggi, serta penguatan keamanan melalui Automated KYC dan perlindungan digital terintegrasi.

“Kami ingin memastikan sistem yang efisien, aman, dan berbasis teknologi, sekaligus tetap selaras dengan prinsip kepatuhan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (22/2/2026).

Selain penguatan teknologi, Dupoin juga memaparkan program edukasi dan literasi perdagangan berjangka sepanjang 2026 guna mendorong pengembangan industri yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Dari sisi regulator, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti, Ima Siti Fatimah, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Dupoin Futures. Ia menyatakan bahwa Bappebti sepanjang tahun 2025 aktif memberikan penilaian pertriwulan kepada pialang berjangka yang mencerminkan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang solid dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

Sebagai informasi, Dupoin juga memperoleh penilaian Grade A+++ pada periode Januari-Juni 2025 dari Bappebti sebagai bentuk pengakuan regulator atas konsistensi kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

Sementara itu, Rudianto Setiawan selaku Kepala Anggota Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia menyampaikan harapannya terhadap perkembangan industri ini.

“Ke depan, industri perdagangan berjangka diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Dupoin Futures Indonesia berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) untuk menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan Herman menyampaikan perusahaan akan melanjutkan proses IPO yang sempat tertunda. Harapannya, IPO secara resmi dapat digelar pada Juni 2026.

“Kami bisa menjadi perusahaan pialang pertama yang terdaftar di BEI,” ujarnya saat media gathering, Rabu (17/12/2025) malam.

Tujuan utama Dupoin melakukan IPO adalah meningkatkan brand awareness perusahaan. Apalagi, industri perdagangan berjangka belum terlalu dikenal masyarakat, dibandingkan dengan aset investasi lainnya seperti saham atau kripto.

Gunawan menyebut dari sisi kinerja, Dupoin mencatatkan pertumbuhan signifikan pada 2025, sekitar 70% hingga 80%. Volume transaksi per September 2025 mencapai sekitar 832.000 lot dari 10.000 nasabah.

Jumlah tersebut meningkat dari posisi akhir 2024 masing-masing sebesar 604.000 lot dari 6.000 investor. Dia menambahkan pertumbuhan transaksi didominasi oleh produk emas sekitar 70%.

“Saat ini, Dupoin menjadi pialang berjangka dengan transaksi terbesar di Jakarta Futures Exchange (JFX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Dengan catatan pencapaian ini, kami harapkan setelah IPO bisa bertumbuh lebih tinggi,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit alias POME 2022-2024.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan kasus ini memiliki modus mengubah HS Code minyak sawit mentah (CPO) menjadi POME atau Palm Acid Oil (PAO).

"Rekayasa klasifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari rezim pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026) malam.

Syarief menjelaskan bahwa manipulasi HS Code CPO itu bisa terjadi lantaran ada dugaan 'kongkalikong' pihak penyelenggara negara dengan swasta. Bahkan, para tersangka diduga secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.

Sebab, sebagai imbal balik memuluskan ekspor palsu itu maka regulator diduga menerima kick back dari swasta. Namun, jumlah uang imbal balik itu belum diungkap Kejagung.

"Adanya kick back atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," imbuhnya.

Adapun, Syarief mengemukakan bahwa dari 11 tersangka yang telah ditetapkan, setidaknya ada tiga dari pihak penyelenggara negara, mulai dari pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu hingga Kemenperin.

"3 itu penyelenggara negara, swastanya itu ada 8," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga tersangka dari pihak pemerintah adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

IDXChannel - Peran Danantara Indonesia di pasar modal belakangan memunculkan pertanyaan terkait potensi konflik kepentingan, seiring posisinya sebagai sovereign wealth fund (SWF) sekaligus induk BUMN.

Namun, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai, kekhawatiran tersebut tidak berdasar jika dilihat dari aspek hukum dan kelembagaan.

Menurut Myrdal, secara struktur dan kewenangan, peran Danantara Indonesia sebagai investor tidak tumpang tindih dengan fungsi regulator pasar modal.

Danantara tidak memiliki otoritas pengaturan maupun pengawasan, melainkan berperan sebagai pengelola investasi negara dan pemegang saham.

“Peran Danantara untuk masuk ke bursa saham itu sah-sah saja dan sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Kalau kita lihat, wewenang Danantara memang luas untuk melaksanakan investasi,” ujar Myrdal dalam keterangannya dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan, seluruh kewenangan regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum di pasar modal tetap sepenuhnya berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mulai dari persetujuan aksi korporasi, keterbukaan informasi, hingga pengenaan sanksi, seluruhnya berada di bawah mandat regulator yang independen.

“Independensi regulator ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh struktur kepemilikan saham,” katanya.

Myrdal menambahkan, posisi Danantara Indonesia sebagai induk BUMN justru memperkuat mandatnya untuk melakukan aktivitas investasi secara lebih luas, baik di sektor riil maupun di pasar modal. Yang terpenting, investasi tersebut tetap berorientasi pada penciptaan nilai dan manfaat optimal bagi negara.

“Danantara tidak hanya bisa berinvestasi di sektor riil, tetapi juga di pasar modal secara umum. Yang penting tetap memberikan keuntungan dan manfaat bagi negara,” tutur dia.

Dalam praktik global, kepemilikan saham oleh entitas investasi negara juga merupakan hal yang lazim dan tidak serta-merta mengaburkan peran regulator. Banyak sovereign wealth fund dunia yang aktif berinvestasi di pasar modal tanpa menimbulkan konflik kepentingan kelembagaan.

Myrdal juga mengungkapkan, Danantara memiliki berbagai jalur untuk masuk ke pasar modal, termasuk melalui perusahaan sekuritas, manajer investasi, maupun lembaga pengelola aset yang dimiliki oleh BUMN.

“Danantara bisa masuk melalui fund manager ataupun lembaga manajemen aset yang dimiliki,” jelasnya.

Dalam konteks kondisi pasar saat ini, Myrdal menilai kehadiran investor institusional jangka panjang seperti Danantara justru berpotensi memperkuat stabilitas pasar. Terlebih, pasca koreksi tajam dan derasnya arus keluar dana asing, valuasi sejumlah saham berkapitalisasi besar dinilai semakin menarik.

“Dalam situasi seperti sekarang, ketika investor asing banyak keluar, Danantara bisa berperan sebagai liquidity provider. Selain itu, Danantara juga bisa berorientasi pada keuntungan jangka menengah dan panjang dengan berinvestasi pada perusahaan yang valuasinya rendah namun memiliki fundamental yang kuat,” tutur dia.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dan pasar modal Farid Subkhan mengatakan, Danantara Indonesia berpotensi sebagai market driver sekaligus market balancer.

Menurutnya, keterlibatan sovereign wealth fund dalam pasar modal bukanlah hal baru dan telah menjadi praktik lazim di berbagai negara maju.

Misalnya Singapura melalui Temasek memiliki saham di Singapore Exchange (SGX), Qatar Investment Authority di Qatar Stock Exchange dan London Stock Exchange, serta China Investment Corporation (CIC) yang berinvestasi di Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Hong Kong Exchanges & Clearing, hingga London Stock Exchange.

Untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan, Farid menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator independen yang mengatur dan mengawasi operator serta aktivitas perdagangan saham dan uang.

“Ini penting agar Bursa Efek Indonesia tetap menjalankan fungsinya secara transparan, adil, akuntabel, dan pro pasar. OJK tidak boleh dipengaruhi oleh pemegang saham BEI dan sejauh ini kredibilitas serta independensinya tidak perlu diragukan,” ujar pengajar Universitas Perbanas tersebut.

(DESI ANGRIANI)

Kilang Refinery Unit (RU) VI Balongan menjadi salah satu penopang utama pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kilang yang dioperasikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) ini menyuplai BBM ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat melalui jaringan pipa, terminal, serta jalur distribusi laut.

Engineer Offsite Refinery Unit VI Balongan Nanda Tri Wibowo mengatakan posisi Balongan sangat strategis karena berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan energi di kawasan dengan konsumsi BBM tertinggi di Indonesia.

"Balongan ini menyuplai sebagian besar kebutuhan BBM untuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dari kilang, produk kami dikirim ke IT (Integrated Terminal) Balongan, lalu didistribusikan ke wilayah seperti Depok, Cikampek, Bandung, dan sekitarnya," ujar Nanda dalam media briefing di Kantor PT KPI Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Kamis (29/1).

Saat ini, PT KPI mengoperasikan enam kilang aktif, mulai dari RU II hingga RU VII. Khusus RU VI Balongan, kilang ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 150 ribu barel minyak per hari atau setara 14,2 persen dari total kapasitas kilang Pertamina.

Kilang Balongan dibangun pada 1994 dan terus mengalami pengembangan, termasuk melalui proyek revamping dan Refinery Development Master Plan (RDMP) yang meningkatkan kapasitas produksi sekitar 20 persen.

Dari sisi bahan baku, Nanda menjelaskan pasokan minyak mentah Kilang Balongan mayoritas berasal dari dalam negeri.

Sekitar 60 persen crude oil diperoleh dari sumber domestik, sementara 35 persen berasal dari impor. Selain itu, kilang juga menerima nafta yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai jual.

"Untuk crude oil, sekitar 60 persen berasal dari dalam negeri dan sekitar 35 persen dari impor. Selain itu, kami juga menerima nafta yang kemudian diolah lebih lanjut di unit proses untuk menjadi produk jadi," ujarnya.

Produk yang dihasilkan Kilang Balongan didominasi oleh BBM. Sekitar 82 persen merupakan produk fuel, 11 persen non-fuel, dan 7 persen lainnya masuk kategori produk lain.

Dari sisi BBM, bensin menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 53 persen, mencakup produk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Selain bensin, Balongan juga memproduksi gasoil seperti Solar dan Pertamina Dex, avtur, LPG, hingga propilen.

Nanda juga menjelaskan proses pengolahan BBM di Kilang Balongan yang kerap disederhanakan sebagai proses 'memasak' minyak mentah. Menurut dia, minyak mentah yang diterima kilang tidak serta-merta menjadi BBM siap pakai.

"Crude oil yang masuk akan disimpan terlebih dulu, kemudian dilakukan preparasi sebelum dikirim ke unit proses. Di unit proses ini crude diproses melalui CDU atau crude distillation, lalu ke unit lanjutan seperti RCC, nafta complex, dan unit lainnya untuk menghasilkan beberapa komponen produk," jelasnya.

Komponen-komponen tersebut, lanjut Nanda, belum langsung menjadi produk akhir seperti Pertalite atau Pertamax. Produk hasil pengolahan masih harus melalui tahap blending untuk menyesuaikan spesifikasi yang ditetapkan regulator.

"Jadi di refining itu kita tidak langsung menghasilkan misalnya Pertalite RON 90 atau Pertamax RON 92. Prosesnya tidak bisa langsung menghasilkan RON tersebut. Kita menghasilkan beberapa komponen dulu, nanti baru di-blending," imbuh Nanda.

"Di-blending itu dicampur untuk menentukan produk apa yang ingin kita hasilkan, mau RON 90, RON 92, atau RON 98, sesuai spesifikasi dari Dirjen Migas," tambahnya.

Setelah proses blending dan penyimpanan, produk BBM kemudian dikirim ke terminal distribusi melalui pipa, jetty, maupun fasilitas Single Point Mooring (SPM).

Lebih lanjut, Kilang Balongan memiliki beberapa fasilitas SPM dan jetty yang memungkinkan distribusi produk ke dalam dan luar Pulau Jawa, termasuk pengiriman ke wilayah seperti Pontianak dan Bintan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan penggunaan skema seleksi frekuensi cara lama, yaitu lelang harga, pada alokasi frekuensi 2,6 GHz berpotensi membuat beban operator seluler makin bengkak di tengah kondisi sulit.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai beban regulatory charge yang ditanggung industri operator seluler di Indonesia sudah terlalu tinggi dan berpotensi menggerus kesehatan industri apabila skema lelang harga tetap dipertahankan.

Saat ini, rasio regulatory charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri telekomunikasi Indonesia tercatat di atas 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rasio global sekitar 7%, serta kawasan Asia Pasifik (APAC) sebesar 8,7%.

Berdasarkan analisis internal ATSI, estimasi regulatory charge secara industri berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz masih menggunakan skema seleksi serta formula BHP yang sama seperti saat ini.

“Itu bisa lebih di atas 12,2%, kalau skemanya masih seleksi dan BHP masih seperti sekarang. Masih lelang dan bukan beauty contest ya maka akan seperti itu,” kata Marwan dalam Bisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Marwan menambahkan, sejumlah negara telah mulai mengubah pendekatan dalam seleksi spektrum. Bahkan, Amerika Serikat (AS) disebut telah beralih ke pendekatan beauty contest.

Menurut ATSI, skema tersebut memungkinkan pemerintah menilai kesiapan serta komitmen operator dalam membangun jaringan, tidak semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.

“Beauty contest itu tiga kandidat yang ikut tiga kandidat yang menang. Namun harganya nanti ditentukan,” kata Marwan.

Saat ini, operator seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, XLSMART, dan Indosat. Marwan menyebutkan, total spektrum yang digunakan industri seluler baru mencapai sekitar 1.012 MHz, sehingga ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka lebar.

Dia menjelaskan, rencana pembukaan pita 700 MHz (low band) serta pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz (mid band) perlu dikaji secara matang, terutama terkait kebutuhan bandwidth riil untuk layanan 5G.

Sebagian operator telah memiliki pita low band seperti 900 MHz, sehingga minat terhadap pita 700 MHz dapat berbeda antaroperator.

“Ada satu yang memiliki low band 700 Mhz, tapi yang dua belum tentu itu, mungkin mereka lebih 2,6 atau 3,5, karena real 5G spektrum,” kata Marwan.

Menurut ATSI, tambahan bandwidth tetap diperlukan, baik di low band maupun mid band, guna menjaga keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan.

Berdasarkan studi GSMA, dalam periode 2024–2030, teknologi 5G diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar.

Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% terhadap PDB atau sekitar Rp172 triliun.

Namun demikian, Marwan menilai kontribusi tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya tercermin pada pendapatan operator seluler.

“Jadi 0,6 [kontribusi 5G] ini untuk operator-nya masih belum kelihatan, sebenarnya para operator melihat,“ katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G.

Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi untuk layanan 5G.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melepas regulator liquefied petroleum gas (LPG) saat meninggalkan rumah selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kejadian berbahaya di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Imbauan tersebut disampaikan seiring penguatan layanan Satuan Tugas (Satgas) Nataru yang dilakukan Pertamina Patra Niaga di berbagai wilayah. Perusahaan memastikan kesiapan layanan energi nasional dengan memantau ketersediaan stok, armada distribusi, serta fasilitas pendukung agar tetap andal selama lonjakan aktivitas masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menekankan pentingnya aspek keselamatan rumah tangga selama ditinggal bepergian.

“Kami mengimbau agar saat meninggalkan rumah, regulator LPG dapat dilepas untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Mars Ega dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Selain keselamatan penggunaan LPG, Pertamina Patra Niaga juga mengantisipasi peningkatan mobilitas di jalan tol, kawasan wisata, serta kota-kota tujuan liburan. Masyarakat pengguna kendaraan diimbau melakukan persiapan perjalanan secara matang, termasuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan mengisi bahan bakar minyak (BBM) sebelum berangkat.

Mars Ega turut mengingatkan pentingnya pemeriksaan kendaraan sebelum perjalanan jauh.

“Kami mengimbau pengguna kendaraan untuk melakukan pre-inspection sebelum melakukan perjalanan,” katanya.

Dari sisi layanan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai dukungan selama periode Nataru, mulai dari pengoperasian outlet secara optimal, penambahan layanan SPBU di jalur strategis, hingga penyediaan fasilitas tambahan seperti Serambi MyPertamina di rest area, pelabuhan, dan bandara. Layanan pelanggan juga diperkuat melalui Contact Center 135 serta pemanfaatan aplikasi MyPertamina.

Penguatan aspek keselamatan dan operasional tersebut diharapkan dapat menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat selama libur akhir tahun. Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus memantau kondisi lapangan guna memastikan distribusi dan layanan energi tetap aman dan andal sepanjang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkap ada dua penyebab antrean kendaraan panjang di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menyebut antrean panjang itu merupakan dampak dari lonjakan signifikan kendaraan logistik akhir tahun, serta kondisi cuaca di Selat Sunda yang belum stabil.

Windy mengatakan antrean yang didominasi truk ekspedisi tersebut terjadi karena pelaku usaha berupaya mempercepat distribusi barang, sebelum dimulainya pembatasan angkutan barang.

"Menjelang akhir tahun, volume kendaraan logistik meningkat sangat tinggi. Di sisi lain, faktor cuaca di Selat Sunda mengharuskan penyesuaian operasional kapal agar keselamatan tetap menjadi prioritas," ujar Windy di Cilegon, dikutip Antara, Jumat (19/12).

Kebijakan pembatasan angkutan barang mulai 19 Desember 2025 demi kelancaran perjalanan Nataru. Hal ini menyebabkan akumulasi pergerakan logistik sebelum tenggat waktu tersebut.

ASDP bersama regulator juga telah mengkaji penerapan pola tiba bongkar berangkat (TBB) untuk mempercepat rotasi kapal. Namun, strategi ini disesuaikan demi menjaga keseimbangan layanan dua arah antara Merak dan Bakauheni agar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan tujuan.

"Untuk mengurai kepadatan, ASDP terus berkoordinasi intensif dengan kepolisian, BPTD, dan instansi terkait guna mengoptimalkan buffer zone dan rekayasa lalu lintas di kawasan Cikuasa Atas," katanya.

ASDP mengimbau pengguna jasa untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan dan memantau informasi cuaca secara berkala demi keselamatan pelayaran.

Sebelumnya, antrean panjang sempat terurai pada Kamis dini hari, tetapi kendaraan kembali memadat seiring perubahan cuaca dan arus kendaraan yang terus berdatangan. Antrean dilaporkan sempat mencapai sekitar 7 kilometer di luar area pelabuhan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menerima 24 permohonan resmi pelaku Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk menjadi peserta program regulatory sandbox.

Dari jumlah itu, sembilan penyelenggara memperoleh persetujuan untuk mengikuti uji coba.

"Sembilan di antaranya telah disetujui untuk menjadi peserta sandbox, yang terdiri dari empat penyelenggara ITSK dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan satu penyelenggara ITSK dengan model bisnis Pendukung Pasar, serta terdapat empat peserta sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan mendapatkan status 'Lulus'," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bahkan sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK hingga Oktober 2025, total terdapat 292 permintaan konsultasi telah masuk dari calon peserta yang ingin memahami proses dan persyaratan uji coba inovasi digital di sektor keuangan.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan perusahaan yang berhasil lulus berhak langsung mendaftar kepada OJK sesuai ketentuan POJK 3/2024 tanpa harus mengulang proses uji coba.

Hak yang sama juga berlaku bagi penyelenggara ITSK lain yang memiliki model bisnis serupa.

Di sisi lain, OJK saat ini masih mengevaluasi lima permohonan baru untuk menjadi peserta sandbox, seluruhnya berasal dari model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Evaluasi ini meliputi kelayakan model usaha, mitigasi risiko, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengaturan di sektor keuangan.

Adapun sampai dengan periode November 2025, terdapat 30 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 20 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan siber kian menjadi ancaman lintas sektor yang bisa menembus industri apapun dan kapanpun, termasuk industri jasa keuangan seperti perusahaan pembiayaan.

Teranyar, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) melaporkan adanya insiden serangan siber terhadap sistem perseroan pada Rabu (26/11/2025).

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berujar langkah utama bila terkena serangan siber adalah segera mengisolasi sistem terinfeksi dengan cara temporary switch off untuk mencegah penyebaran.

“Hal itu dilakukan untuk membatasi kerusakan dan memungkinkan tim respons insiden menilai dampak tanpa gangguan lebih lanjut,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Setelah itu, lanjutnya, segera berkoordinasi dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga cyber nasional. Perusahaan juga diimbau untuk komunikasi secara transparan kepada nasabah supaya kepercayaan tetap terjaga.

Menurutnya, bila tidak ada respons cepat dari perusahaan, potensi kerugian akan sangat besar dan kepercayaan pengguna layanan juga bisa terganggu.

“Untuk pelajaran ke depannya, lakukanlah pemulihan melalui backup aman dan forensik digital esensial,” tuturnya.

Heru mengingatkan bahwa perusahaan pembiayaan perlu fokus pada prioritas utamanya yakni penilaian kerentanan rutin dan pengujian penetrasi (pentest) untuk mengidentifikasi celah sebelum dieksploitasi hacker.

Tak hanya itu, dia mengimbau agar ada pelatihan wajib bagi karyawan tentang phishing dan penggunaan multi-factor authentication (MFA). Pasalnya, sebesar 80% serangan berasal dari kesalahan manusia.

“Sebagaimana kita ketahui, industri keuangan rentan karena menyimpan data sensitif debitur, dan tanpa audit berkala, serangan seperti ransomware bisa merusak operasional secara masif,” tegas Heru.

Lebih lanjut, baginya standar minimum enkripsi data AES-256 perlu diterapkan perusahaan pembiayaan untuk melindungi informasi debitur saat transit dan penyimpanan, firewall canggih, serta kontrol akses berbasis peran agar hanya personel berwenang yang mengakses.

“Ini mencegah pencurian data massal, seperti yang sering terjadi pada peretasan lainnya. MFA wajib digunakan saat login, kemudian juga pemantauan ancaman real-time, dan updatesoftware rutin untuk menutup celah,” katanya.

Bukan hanya standar minimum itu, Heru turut menekankan bahwa investasi teknologi memiliki peran yang sangat besar. Baginya, 80% bisa mengefektifkan mitigasi.

Dia mencontohkan, investasi ini berupa enkripsi untuk melindungi data sensitif dari pencurian dan pengimplementasian AI untuk mendeteksi ancaman anomali sebelum eskalasi secara real-time.

“Teknologi seperti blockchain juga dapat digunakan untuk transaksi aman. Tanpa investasi ini, perusahaan keuangan hanya menunggu bencana,” singgungnya.

Lebih jauh, pengamat telekomunikasi ini berpendapat perusahaan pembiayaan perlu memperkuat kerja sama dengan regulator atau lembaga cyber intelligence, supaya bisa mempercepat respons dan mengurangi dampak serangan hingga separuhnya.

Terlebih, ungkapnya, regulator seperti OJK atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki akses data ancaman nasional yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan pembiayaan.

“Kolaborasi memungkinkan sharing best practices dan simulasi serangan bersama, seperti yang direkomendasikan CISA untuk sektor keuangan. Tanpa ini, respons lambat bisa merugikan debitur dan ekonomi secara luas, sementara partnership membangun resiliensi kolektif terhadap ancaman global,” pungkasnya.