REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil. Hal ini dinilai penting mengingat porsi yang diterima daerah saat ini masih belum mencerminkan kontribusi besar sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa selama ini daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang relatif terbatas dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari wilayahnya. Sementara itu, sektor sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, antara lain melalui pungutan ekspor dan bea keluar.

“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini. Pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah,” ujar Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Saat ini skema DBH Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dana ini bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.

Namun SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

SPKS menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif Bea Keluar crude palm oil (CPO) mencapai USD 148 per metrik ton, sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi USD 123,7035 per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.

Ironisnya, sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.

“Selama ini sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit atau sekitar Rp50 triliun setiap tahun digunakan untuk subsidi biodiesel. Program ini memang penting bagi energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil sawit justru tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka,” tegas Sabarudin.

SPKS menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan meningkatkan alokasi DBH Sawit bagi daerah penghasil agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat pada tahun 2026 hanya menerima sekitar Rp3 miliar per tahun dari DBH Sawit. Nilai ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dari wilayah tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta kontribusi pajak dari sektor sawit yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah penghasil sawit belum mendapatkan porsi yang adil dari kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menyoroti basis data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang dinilai belum akurat. Selama ini perhitungan banyak mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.

“Kami meminta Kementerian Keuangan menggunakan data yang lebih mutakhir dari pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses verifikasi data agar tidak terjadi ketimpangan alokasi dana,” jelasnya.

SPKS menegaskan bahwa peningkatan DBH Sawit sangat penting bagi daerah penghasil untuk memperbaiki infrastruktur perkebunan, terutama jalan produksi yang menghubungkan kebun petani dengan pabrik kelapa sawit. Infrastruktur yang buruk selama ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi bagi petani.

Saat ini banyak petani sawit harus menanggung biaya angkut hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, yang secara langsung mengurangi pendapatan petani.

“Jika dana DBH ditingkatkan dan digunakan untuk memperbaiki jalan produksi, maka biaya angkut petani bisa ditekan, kualitas buah tetap terjaga, dan harga yang diterima petani bisa lebih baik,” tambahnya.

SPKS juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana DBH Sawit tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta pembinaan petani untuk memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut SPKS, penguatan data petani dan sertifikasi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sawit rakyat semakin berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global.

“Daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk segera dialokasikan guna membantu petani sawit rakyat yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan skala dampak bencana saat ini sangat besar, dengan sedikitnya 1 juta petani sawit rakyat kehilangan akses menuju kebun dan mengalami gangguan pendapatan.

“Ketika satu juta petani terdampak, ini bukan sekadar bencana biasa. Ini situasi yang membutuhkan respons cepat, terarah, dan berpihak kepada petani,” ujar Sabarudin saat dihubungi di Jakarta, 12 Desember 2025.

Sabarudin menekankan bahwa dana sawit yang dikelola BPDP berasal dari pungutan ekspor yang dihimpun dari kontribusi petani dan pelaku industri dalam negeri, dengan nilai sekitar Rp30–50 triliun per tahun. Karena itu, menurutnya, sudah sewajarnya dana tersebut digunakan untuk membantu petani saat mereka berada dalam kondisi sulit.

“Ini menyangkut keberlangsungan hidup jutaan keluarga petani sawit,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa banjir besar di tiga provinsi tersebut telah memutus akses jalan, merusak kebun, dan menghambat perputaran ekonomi di tingkat petani. Dukungan dana sawit menjadi kehadiran negara untuk pemulihan pertanian.

Sabarudin juga mengingatkan bahwa selama ini lebih dari 90 persen dana sawit digunakan untuk mendukung program biodiesel yang menguntungkan perusahaan besar. Dalam situasi bencana seperti sekarang, ia menilai sudah saatnya dana sawit dialokasikan lebih luas untuk kepentingan petani.

“Petani jangan dibiarkan menanggung beban ini sendirian,” tambahnya.

Ia menutup dengan meminta agar penyaluran dana dilakukan cepat, transparan, dan melibatkan organisasi petani, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta perhatian pemerintah agar pelaksanaan penertiban kawasan hutan tidak menjadikan petani sawit sebagai subjek penertiban, serta agar penyelesaian lahan petani dilakukan melalui mekanisme reforma agraria.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan keresahan kini melanda ribuan petani sawit rakyat di berbagai daerah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

“Banyak petani kecil yang khawatir akan kehilangan lahan karena dianggap berada di kawasan hutan, padahal mereka telah menggarap tanah tersebut secara turun-temurun,” ujar Sabarudin, Rabu (15/10).

Ia menegaskan, petani sawit mendukung langkah pemerintah menjaga kelestarian hutan dan menegakkan aturan, namun kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan sawit rakyat.

Tak hanya itu, Sabarudin juga menyoroti denda yang diterapkan bagi petani sawit dalam PP No. 45 Tahun 2025. Dalam aturan baru itu lahan petani sawit yang masuk dalam kawasan hutan bakal diwajibkan membayar denda hingga Rp25 juta per hektare per tahun, yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rata-rata petani sawit rakyat selama ini.

"Bayangkan apabila lahan petani sawit rakyat masuk di kawasan hutan selama 10 tahun maka didenda 250 juta," tambahnya.

SPKS juga menilai bahwa peraturan yang ada belum berjalan efektif dan justru kini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani. Tumpang tindih regulasi mulai dari Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria, PP No. 24 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Kehutanan, hingga PP Nomor 45 Tahun 2025 menjadi penyebab utama munculnya keresahan petani.

“Penyelesaian berbasis reforma agraria sebaiknya dijadikan landasan utama pemerintah agar petani sawit memperoleh kepastian hukum atas lahannya,” kata Sabarudin.

Menurutnya dengan perlindungan dan kebijakan yang berpihak, petani sawit dapat berkontribusi dalam pengembangan sawit berkelanjutan dan hilirisasi sawit.

"Sesuai visi Presiden Prabowo meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan,” jelasnya.

Sebagai bentuk aspirasi resmi, SPKS telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, memohon agar petani sawit tidak dijadikan target penertiban kawasan hutan dan agar penyelesaian lahan dilakukan melalui kerangka reforma agraria.

SPKS juga berharap dapat diterima langsung oleh Presiden untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan serta memberikan masukan kebijakan dari perspektif petani rakyat.

SPKS merupakan organisasi petani sawit independen yang selama ini memperjuangkan hak hak pekebun kecil di seluruh Indonesia. SPKS fokus pada isu legalitas lahan, reforma agraria dan pembangunan sawit berkelanjutan yang berpihak pada rakyat.