Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan penanganan 109 tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sudah sepenuhnya rampung dilaksanakan.

Pramono menekankan pelaksanaan penanganan itu selesai jauh lebih cepat dari target awal yang dibidik selesai pada Juni 2026. Padahal, tambah Pramono, tiang itu sebelumnya telah mangkrak hingga 20 tahun lamanya.

"Alhamdulillah, setelah mangkrak 20 tahun, 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said telah selesai 100%," jelasnya dalam akun Instagram resminya pada Selasa (24/2/2026).

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada percepatan penataan pedestrian jalan di sekitar kawasan tersebut. Di mana, targetnya juga dibidik rampung pada tahun ini.

"Mudah-mudahan sebelum 22 Juni Jalan Rasuna Said sudah semakin indah, cantik, dan semakin tertata," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta disebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD untuk melakukan pembongkaran tiang proyek monorel sekaligus menata kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo menjelaskan anggaran Rp100 miliar yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pembongkaran tiang monorel saja, tetapi juga untuk penataan infrastruktur jalan sepanjang 3,5 kilometer.

Heru menyebut penataan ini akan mengacu pada standarisasi yang telah diterapkan di sisi barat Jalan Rasuna Said.

"Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Jadi saya ya detailnya saya enggak pegang ya. Tapi totalnya semua sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengungkap latar belakang kebijakan pembangunan sistem transportasi massal Jakarta, termasuk keputusan memulai layanan bus rapid transit (BRT) Transjakarta hingga proyek monorel yang kini resmi dibongkar.

Penjelasan tersebut disampaikan Sutiyoso saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Rabu (14/1/2026).

Sutiyoso menjelaskan bahwa pada awal masa kepemimpinannya, kondisi sosial dan ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih akibat kerusuhan Mei 1998. Situasi tersebut berdampak panjang terhadap kepercayaan investor, terutama terhadap Jakarta.

“Nah, saya mulai yang tidak perlu investor, karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei 1998, itu akibatnya amat panjang terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia lebih khususnya Jakarta,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia memilih memulai pembangunan moda transportasi yang tidak bergantung pada investasi swasta.

Menurutnya, berdasarkan kajian para pakar transportasi yang dilibatkan, moda yang paling memungkinkan untuk segera dijalankan tanpa dukungan investor besar adalah bus rapid transit. Dari situlah Transjakarta atau Busway mulai dibangun sebagai langkah awal menanggulangi kemacetan.

“Rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang kalau tidak pernah saya mulai sampai hari raya kuda juga tidak akan jadi-jadi. Begitu, jadi saya tanya pakar-pakar moda apa yang tidak butuh investor, dijawab busway. Oleh karena itu, saya mulai dengan Transjakarta atau Busway,” imbuhnya

Sutiyoso menilai kebijakan tersebut harus segera dimulai agar solusi jangka panjang tidak terus tertunda. Ia berpandangan bahwa tanpa keberanian memulai, perencanaan transportasi makro Jakarta tidak akan pernah terwujud.

Seiring dengan itu, untuk mengejar percepatan penanganan kemacetan, Pemprov DKI juga menjalankan pembangunan monorel secara paralel. Sutiyoso menyebut monorel saat itu telah diterapkan di sejumlah kota dunia seperti Bogota, Manila, dan Bangkok, sehingga dinilai layak menjadi bagian dari sistem transportasi Jakarta.

Proyek monorel kemudian secara resmi dicanangkan pada 2004 oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sutiyoso menyebut pada saat pencanangan tersebut seluruh aspek perencanaan telah tersedia, termasuk skema pembiayaan dengan investor asal China.

Namun, proyek tersebut tidak berlanjut sesuai rencana setelah masa jabatan Sutiyoso berakhir pada 2007. Dia mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan proyek tersebut hingga akhirnya mangkrak dan menyisakan tiang-tiang beton yang kemudian menjadi besi tua dan merusak estetika kota.

Sutiyoso juga menyinggung perubahan kebijakan pada 2014 ketika proyek monorel digantikan dengan pembangunan LRT, yang menurutnya tidak termasuk dalam rencana awal.

Dia mengakui setiap Gubernur memiliki pertimbangan kebijakan masing-masing, meskipun perubahan tersebut berujung pada terhentinya proyek monorel secara total.

Dalam pandangannya, kondisi infrastruktur yang telah puluhan tahun mangkrak tidak dapat dibiarkan tanpa kejelasan. Oleh karena itu, ia menilai keputusan pemerintah provinsi saat ini untuk membongkar tiang monorel merupakan langkah tepat.

“Dalam kondisi seperti itu, harus ada keputusan yang jelas apakah dilanjutkan atau dibongkar. Dan hari ini, keputusan itu akhirnya diambil,” ujar Sutiyoso.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI JakartaSutiyoso mengaku lega atas kepastian pembongkaran tiangmonorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kepastian tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung proses pembongkaran pada Rabu (14/1/2026).

Sutiyoso menilai langkah tersebut sekaligus menutup bab panjang proyek monorel yang tak kunjung terealisasi sejak lebih dari dua dekade lalu. Dia menyebut kejelasan sikap pemerintah daerah saat ini penting agar ruang kota tidak terus terbebani infrastruktur yang tak berfungsi.

“Hari ini jujur saja hati saya lega dengan adanya kepastian yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Pramono. Artinya, ada keputusan jelas terhadap persoalan yang sudah terlalu lama menggantung,” ujar Sutiyoso di sela peninjauan.

Sutiyoso kemudian menyinggung kembali awal mula perencanaan sistem transportasi massal Jakarta pada masa kepemimpinannya. Dia menjelaskan bahwa sejak 2003, Pemprov DKI mulai menyusun konsep jaringan transportasi makro untuk mengatasi kemacetan ibu kota yang kian parah.

Saat itu, Sutiyoso mengaku mengumpulkan para pakar transportasi dari sejumlah perguruan tinggi untuk merancang sistem transportasi terpadu. Proses tersebut memakan waktu berbulan-bulan karena didahului survei lapangan dan studi banding ke sejumlah negara.

Salah satu referensi utama yang dipelajarinya adalah Bogota, Kolombia. Menurutnya, kondisi lalu lintas dan karakter perkotaan Bogota memiliki kemiripan dengan Jakarta, sehingga menjadi contoh relevan dalam pengembangan transportasi massal.

Berdasarkan kajian tersebut, Sutiyoso menetapkan konsep empat moda utama transportasi Jakarta. Moda dengan kapasitas terbesar adalah Mass Rapid Transit (MRT) yang dibangun di bawah tanah. Di atasnya dirancang monorel, sementara di permukaan jalan dikembangkan bus rapid transit atau busway dengan 15 koridor. Selain itu, disiapkan pula moda alternatif berupa waterway.

Seluruh moda tersebut sejak awal dirancang terintegrasi, baik dari sisi jalur maupun konektivitas antarmoda. Dengan konsep itu, masyarakat Jakarta dan wilayah sekitarnya diharapkan dapat mengakses transportasi massal dari berbagai titik keberangkatan menuju tujuan secara efisien.

Namun, seiring berjalannya waktu, tidak semua rencana tersebut berjalan sesuai desain awal. Proyek monorel justru terhenti dan menyisakan tiang-tiang beton yang menjadi simbol proyek mangkrak di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.

Pembongkaran tiang monorel tersebut dinilai menjadi momentum untuk menata ulang wajah kota sekaligus menegaskan arah kebijakan transportasi Jakarta ke depan, yang kini lebih berfokus pada penguatan MRT, LRT, dan layanan bus berbasis rel dan jalan secara terintegrasi.

Langkah ini juga dipandang sebagai upaya menutup warisan persoalan infrastruktur masa lalu agar tidak terus membebani ruang publik dan tata kota Jakarta.

“Jalurnya ada masing-masing dan nanti terintegrasi sehingga rakyat Jakarta dan sekitarnya dari titik mana mau ke titik mana pasti dapat transportasi makro tadi,” pungkas Sutiyoso.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

"Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

"Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama," tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

Pramono Perintahkan Pembongkaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan mengenai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membongkar tiang-tiang eks proyek monorel di ibu kota pada awal 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ADHI menyatakan telah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembongkaran tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, dalam surat bertanggal 22 Oktober 2025.

Manajemen juga menjelaskan bahwa aset eks tiang monorel tersebut tercatat dalam laporan keuangan pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya, bagian Persediaan Jangka Panjang.

Adapun potensi penurunan nilai atau impairment atas aset itu masih dikaji secara internal. "Kajian dilakukan sambil menunggu skema final pelaksanaan pembongkaran," jelas manajemen.

Meski demikian, ADHI menegaskan bahwa rencana pembongkaran oleh Pemprov DKI tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun pergerakan harga saham perseroan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membongkar tiang monorel yang berada di antara jalur cepat dan jalur lambat Jalan Rasuna Said. Hal ini dilakukan untuk memperluas lebar jalan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembongkaran tiang proyek monorel itu akan dimulai pada awal Januari 2026 nanti. Diikuti dengan pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.
‎
‎"Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan mulai untuk membenahi Jalan Rasuna Said, dan saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/10/2025).

‎Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said tersebut sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhirnya nasib tiang monorel yang ditanam berjejer di sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan kini menjadi jelas. Keberadaan tiang proyek mangkrak itu akan resmi dibongkar. ‎

‎Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pembongkaran tiang proyek monorel itu akan dimulai pada awal Januari 2026 nanti. Diikuti dengan pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.
‎
‎"Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan mulai untuk membenahi Jalan Rasuna Said. Dan saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
‎
‎Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said tersebut sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

‎
‎Sebelumnya, wacana pembongkaran tiang monorel tersebut sempat terdengar pada tahun lalu. Namun, saat itu, masih belum jelas kapan pembongkaran akan dilakukan.
‎
‎Pembongkaran tiang monorel dilakukan selain karena mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Rasuna Said, juga dinilai tidak memiliki nilai ekonomis dan merusak estetika kota.
‎
‎Sebagai informasi, proyek monorel Jakarta dimulai pada 2007 silam. Namun, proyek tersebut harus terhenti karena adanya masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana pada saat itu. Saat ini, ada sekitar 90 tiang pancang yang tersisa.
‎
‎Rencananya, jalur monorel tersebut akan terbagi menjadi dua, yakni Jalur Hijau (Green Line) yang rutenya melingkar melayani Casablanca-Kuningan-Semanggi-Casablanca dan Jalur Biru (Blue Line) melayani Kampung Melayu-Tanah Abang-Tomang.

Bisnis.com, JAKARTA – Tiang-tiang bekas proyek monorel Jakarta tercatat sebagai aset macet PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Dalam laporan keuangan semester I/2025, penyusutan nilai aset tersebut tercatat mencapai Rp79,37 miliar.

Tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta telah mangkrak sejak lama. Mulai dibangun sejak 2004 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Sutiyoso, proyek kereta Monorel Jakarta tak kunjung terealisasi bahkan hingga pergantian beberapa pemimpin daerah. Tiang monorel yang membentang dari Jalan Rasuna Said sampai Asia Afrika itu sampai saat ini masih mangkrak.

Terbaru, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung berencana akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut. Hari ini, Kamis (16/10/2025) Pramono menyambangi kantor KPK untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta turut melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

"Persediaan jangka panjang merupakan persediaan yang berupa eks tiang-tiang monorail atas pemberhentian pengerjaan proyek Kereta Jakarta Monorail sebesar Rp132.055.529.401, dikurangi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp79.369.317.901 dan Rp73.010.637.202 pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024," tulis laporan keuangan semester I/2025 ADHI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sederhananya, laporan keuangan tersebut mencatat bahwa nilai awal dari tiang-tiang proyek monorel tersebut sebesar Rp132,05 miliar. Per 31 Desember 2024, perseroan mencatat penurunan nilai sebesar Rp73,01 miliar. Selanjutnya, sampai Juni 2025 ada tambahan penurunan nilai sebesar Rp6,36 miliar. Sehingga, total penurunan nilai per semester I/2025 menjadi sebesar Rp79,37 miliar.

Manajemen Adhi Karya menilai bahwa mereka sudah mencatat penurunan nilai atau impairment yang cukup terhadap aset berupa tiang monorel Jakarta yang kini mangkrak.

Dengan kata lain, nilai buku tiang-tiang monorel di laporan keuangan sudah disesuaikan turun hingga mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu aset itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

"Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai atas tiang monorail cukup untuk menutup kemungkinan masa manfaat di kemudian hari," tulis perseroan dalam laporan keuangan.

Sebelumnya, Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan komitmen perseroan untuk senantiasa mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penataan dan penertiban ruang kota demi kepentingan publik.

"Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait wacana perapihan kembali pilar eks proyek Jakarta Monorail di sepanjang jalan HR. Rasuna Said hingga jalan Asia Afrika yang dimiliki oleh Perseroan, kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," ujar Rozi dalam keterbukaan informasi, Kamis 12 Juni 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

Konsultasi bukan tanpa sebab, karena dikhawatirkan proyek tersebut sedang diproses atau mengalami permasalahan hukum berupa tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan bertemu langsung dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Agus Joko Pramono.

Dia menyebut juga telah mendapatkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi sehingga apabila tidak ada permasalahan hukum, dirinya bersama stakeholder terkait akan membongkar tiang monorel.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Upaya ini dilakukan untuk membenahi tata kelola di sepanjang Jalan Rasuna Said. Sebab, seringkali menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

"Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata," ucapnya.

Rencananya proyek pembongkaran tiang monorel dilaksanakan dan rampung pada tahun 2026. Rencana pembongkaran tiang monorel memang sudah sejak lama. Namun mulai dari era kepemimpinan Ahok hingga Anies Baswedan.

Proyek tersebut mangkrak karena masalah pembiayaan. Adapun Tiang-tiang monorel tidak hanya berdiri di Jalan Rasuna Said, tetapi juga berada di Jalan Asia Afrika.