Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) membukukan nilai kontrak baru senilai Rp4,72 triliun hingga akhir kuartal I/2026.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta menjelaskan perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional.

"Adhi Karya berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dengan strategi tersebut, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional," kata Rozi lewat keterbukaan informasi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Adapun, perolehan nilai kontrak baru ADHI senilai Rp4,72 triliun per 31 Maret 2026. Realisasi itu tumbuh 131,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber pendanaannya, perolehan kontrak baru ADHI didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, selanjutnya proyek BUMN sebesar 22%, dan proyek swasta sebesar 2%.

Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Engineering and Construction sebesar 95%, disusul kontribusi dari lini bisnis Properti, Manufaktur, serta Investasi & Konsesi.

Sementara itu, dari total kontrak baru yang diperoleh sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO).

Dengan perolehan kontrak baru pada kuartal I/2026 ini menunjukkan kemampuan ADHI dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama.

Adapun, sejumlah proyek strategis yang diraih ADHI hingga Maret 2026 a.l. Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Sumatera Utara, CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2), Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli - Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, dan Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

"Raihan proyek-proyek tersebut semakin memperkuat posisi Adhi Karya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang memiliki kompetensi pada berbagai sektor pembangunan," pungkas Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - PT Adhi Karya Tbk (Persero) Tbk atau ADHI membukukan nilai kontrak baru tumbuh 131,5 persen year on year (yoy) mencapai Rp4,72 triliun per Maret 2026, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan perseroan terus berfokus pada peningkatan kualitas bisnis secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada penguatan bisnis inti konstruksi.

"Perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri, sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional," ujar Rozi sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa.

Ia memastikan perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik.

"Dengan strategi tersebut, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional," ujar Rozi.

Ke depan, pihaknya juga memastikan akan terus mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap proyek yang dijalankan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan sumber pendanaan, perolehan kontrak baru perseroan didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76 persen, diikuti proyek BUMN sebesar 22 persen, serta proyek swasta sebesar 2 persen.

Sementara itu, berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor engineering and construction sebesar 95 persen, disusul kontribusi dari lini bisnis properti, manufaktur, serta investasi & konsesi.

Adapun dari total kontrak baru yang diperoleh, sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO).

"Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama," ujar Rozi.

Sejumlah proyek strategis yang berhasil diraih oleh perseroan hingga Maret 2026, di antaranya penanganan tanggap darurat di Aceh dan Sumatera Utara, dan CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2).

Kemudian, pembangunan/renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli-Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, serta Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatatkan kinerja positif pada kuartal I-2026 dengan membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp4,72 triliun hingga Maret 2026. Capaian tersebut tumbuh 131,5 persen YoY dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya.

Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta menyampaikan, berdasarkan sumber pendanaan, perolehan kontrak baru Adhi Karya didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76 persen, diikuti proyek BUMN sebesar 22 persen, serta proyek swasta sebesar 2 persen.

Sementara itu, berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Engineering and Construction sebesar 95 persen, disusul kontribusi dari lini bisnis Properti, Manufaktur, serta Investasi & Konsesi.

Dari total kontrak baru yang diperoleh, sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO).

"Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Sejumlah proyek strategis yang berhasil diraih Adhi Karya hingga Maret 2026 beberapa di antaranya adalah Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Sumatera Utara, CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2), Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli-Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, dan Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

Raihan proyek-proyek tersebut semakin memperkuat posisi Adhi Karya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang memiliki kompetensi pada berbagai sektor pembangunan.

Dia menegaskan, perseroan terus berfokus pada peningkatan kualitas bisnis secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada penguatan bisnis inti konstruksi.

Menurutnya, Adhi Karya mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional.

“Adhi Karya berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dengan strategi tersebut, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional,” ujar Rozi.

Ke depan, kata dia, Adhi Karya akan terus mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap proyek yang dijalankan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

(Dhera Arizona)

Bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kunci dalam meredam potensi krisis energi di tengah gejolak global saat ini. Tak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, peran masyarakat juga dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi terkait ancaman krisis dipicu konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia.

"Tanpa didukung oleh masyarakat, tujuan penghematan energi tidak akan tercapai," kata Fahmy kepada CNN Indonesia, Kamis (9/4).

Ia menambahkan informasi yang terbuka seperti yang ada saat ini akan membuat masyarakat lebih siap dan memahami jika ke depan terjadi penyesuaian harga.

Di tengah kondisi yang tidak menentu, pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Namun Fahmy mengingatkan pergerakan harga minyak dunia saat ini masih sulit diprediksi.

Ia mencontohkan saat harga minyak menyentuh angka US$200 per barel, tentu harga BBM sulit ditahan untuk tidak naik. Ini pentingnya pemahaman warga pada kondisi global ini.

Dari sisi perilaku, penghematan energi dinilai bisa dimulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Fahmy mencontohkan kebijakan work from home (WFH), pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, hingga peralihan ke transportasi publik sebagai upaya konkret yang bisa dilakukan masyarakat.

"Rakyat bisa ikut work from home, mengurangi mobilitas, menggunakan transportasi umum, atau bahkan bersepeda. Itu langkah sederhana, tapi berdampak pada penghematan konsumsi BBM," ujarnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai langkah-langkah kecil tersebut akan memberikan dampak signifikan jika dilakukan secara kolektif.

"Langkah paling konkret itu sebenarnya sederhana, kurangi perjalanan yang tidak perlu, pindah ke transportasi umum, berbagi kendaraan, hingga merawat kendaraan agar lebih efisien," kata Abra.

Ia menekankan, keputusan individu seperti menggunakan transportasi publik di kota besar dapat berkontribusi besar dalam menekan konsumsi BBM nasional.

Secara perhitungan, perubahan perilaku masyarakat berpotensi menekan konsumsi BBM dalam skala yang cukup besar. Fahmy memperkirakan, kebijakan WFH yang berjalan efektif dapat menekan konsumsi hingga sekitar 10 persen, meski angka tersebut dinilai tidak terlalu signifikan jika berdiri sendiri.

"Kalau work from home berjalan efektif, penghematannya paling tinggi sekitar 10 persen," ujarnya.

Abra memaparkan simulasi yang menunjukkan dampak lebih luas dari perubahan perilaku masyarakat. Jika 10 persen dari 10 juta pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, maka penghematan bisa mencapai sekitar 2 juta liter per hari atau setara 1,3 persen konsumsi nasional.

Jika angka peralihan meningkat menjadi 20 hingga 30 persen, maka potensi penghematan bisa mencapai 2,6 hingga hampir 3,9 persen dari total konsumsi BBM harian nasional.

"Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan," jelasnya.

Untuk kebijakan WFH, Abra menyebut dampaknya bisa lebih besar jika diterapkan secara terukur. Dengan asumsi 5 juta pekerja menjalankan WFH dan menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1 persen konsumsi nasional. 

  

Fahmy mengatakan di situasi krisis ini Indonesia beruntung karena masih memiliki produksi minyak domestik.

"Indonesia masih punya produksi minyak sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, kita tidak sepenuhnya bergantung pada impor seperti beberapa negara lain," ujarnya.

Jumlah ini diolah di kilang-kilang Pertamina untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, ia mengingatkan ketahanan tersebut tetap terbatas, mengingat kebutuhan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri. Karena itu dibutuhkan sumber-sumber lain.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan pemerintah sudah memperluas sumber pasokan energi dari negara lain di saat Timur Tengah dilanda krisis.

"Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4).

Selain diversifikasi impor, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.

Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kebutuhan domestik.

"Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," kata Hendra.

Indonesia menurut Abra juga masih memiliki program biofuel dan pasokan gas domestik. Namun, dengan kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, bijak dalam penggunaan energi tetap dibutuhkan.

"Penghematan di level rumah tangga dan transportasi sudah menjadi bagian penting dari strategi menjaga ketahanan energi nasional," katanya.

Dari sisi kebijakan, baik Abra dan Fahmy menilai langkah pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan energi meski dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Namun, reformasi struktural dinilai masih diperlukan, khususnya dalam penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Respons pemerintah saat ini cukup baik untuk jangka pendek, tetapi untuk menghadapi tekanan energi yang berulang, kita butuh kebijakan yang lebih berani, terutama dalam menata ulang subsidi agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan," ujar Abra.

Fahmy juga menekankan pentingnya momentum krisis ini untuk mendorong transformasi energi nasional, termasuk percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini harus jadi momentum untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mulai beralih ke energi yang lebih berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga menyebut kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

"Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya," kata Bambang, Rabu (8/4)

Pasokan BBM maupun LPG secara umum menurutnya dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

"Proses suplai crude maupun BBM itu clear, enggak ada masalah, dan termasuk juga LPG," ujarnya.

Di tengah krisis energi saat ini masih ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi yakni dengan menimbun BBM. Hal tentu merugikan negara dan rakyat. Polri memperingatkan akan memberantas setiap aksi penimbunan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin mengatakan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan arahan pemerintah guna menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran.

"Bagi para pelaku, kami tegaskan untuk segera menghentikan praktik ilegal ini. Kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat," kata Nunung.

Ia mengatakan penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten dan tanpa toleransi.

"Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Kami tidak main-main, setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi melindungi hak masyarakat atas energi bersubsidi," kata Nunung.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Eko Ricky menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan POLRI dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran," ujar Eko.

Distribusi kebutuhan pokok seperti BBM di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sebagai negara kepulauan ditambah dengan luas wilayah membuat penyaluran BBM di Indonesia bukan perkara mudah.

Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream terus mengoptimalkan distribusi energi nasional hingga ke wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengatakan armada logistik laut menjadi penghubung utama yang memastikan energi dapat tersalurkan dari titik suplai hingga ke berbagai wilayah tujuan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Pertamina melalui subholding Downstream mengoperasikan sebanyak 345 kapal, baik kapal milik maupun kapal chartered, yang terdiri dari 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 Kapal mengangkut petrochemical dan 43 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani berbagai rute termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.

Di tengah ketegangan geopolitik global, PT Pertamina (Persero) juga berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan bisnis melalui lima strategi Pertamina dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2026 (RKAP).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan ada lima strategi penting  untuk menavigasi tantangan tersebut. Pertama, menjaga disiplin biaya secara ketat di seluruh lini operasi. Kedua, memastikan operasional perusahaan semakin andal dan efisien. Ketiga, menjalankan investasi secara selektif dengan fokus pada proyek-proyek yang benar-benar strategis. Keempat, membangun organisasi yang lebih lincah dalam merespons perubahan. Serta, kelima, terus mendorong inovasi sebagai kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika bisnis energi.

Menurutnya Pertamina berupaya memanfaatkan tantangan geopolitik sebagai peluang. Salah satunya dengan mendorong efisiensi serta meningkatkan operasional seperti utilisasi kilang. Dengan langkah ini, Pertamina mengincar pertumbuhan volume penjualan produk energi berkualitas.

IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menyiapkan rencana divestasi di tengah program penyehatan BUMN Karya yang dilakukan oleh Danantara. Strategi ini juga sekaligus untuk memperkuat bisnis inti perseroan di bidang jasa konstruksi.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan, perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas bisnis secara menyeluruh melalui penguatan bisnis inti konstruksi, inovasi proses bisnis, serta perampingan usaha melalui divestasi.

"Langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan program transformasi bisnis perseroan yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2026).

Di tengah proses transformasi tersebut, kinerja operasional ADHI disebut tetap menunjukkan ketahanan. Perseroan mencatatkan EBITDA positif sebesar Rp763,8 miliar, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional.

Laporan kinerja ini, ujar Rozi, telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Rozi menerangkan, untuk memperkuat likuiditas, ADHI menjadikan pencairan piutang dari sejumlah proyek besar sebagai prioritas utama untuk meningkatkan arus kas. Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain LRT Jabodebek dan Tol Aceh-Sigli.

“Realisasi piutang dari proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan arus kas perseroan,” kata dia.

Selain itu, ADHI juga memiliki pipeline proyek di berbagai segmen infrastruktur dengan fokus pada hilirisasi dan green construction. Sejumlah proyek yang tengah digarap antara lain proyek PUSRI III-B, Coal Handling ICB PTBA, serta PL TMG Tobelo.

Perseroan juga terlibat dalam proyek pengelolaan lingkungan di kawasan industri Medan sebagai bagian dari penguatan portofolio berbasis keberlanjutan.

Ke depan, ADHI akan terus memperkuat bisnis inti konstruksi dengan mengedepankan inovasi proses, efisiensi operasional, serta pengembangan proyek-proyek bernilai tambah, termasuk yang berbasis hilirisasi dan green construction.

(Dhera Arizona)

Kemitraan strategis antara bank bjb dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) resmi diperpanjang melalui penandatanganan perjanjian kerja sama layanan keuangan yang berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/4).

Penandatanganan ini menjadi penanda kesinambungan kolaborasi yang telah berjalan sejak 2022, sekaligus membuka ruang perluasan layanan bagi personel TNI dan pihak terkait di lingkungan institusi.

"Perpanjangan perjanjian menjadi momentum penting untuk menjaga keberlanjutan layanan perbankan yang selama ini berjalan baik di lingkungan Mabes TNI," bunyi keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Kegiatan penandatanganan dihadiri oleh jajaran pejabat Mabes TNI, di antaranya Kepala Pusat Keuangan TNI Laksamana Muda TNI Imam Subarkah, Wakil Kepala Pusat Keuangan Brigjen TNI Heri Hermawan serta para pejabat utama Pusat Keuangan TNI.

Sementara itu, delegasi bank bjb dipimpin oleh Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, didampingi Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Institutional Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Mohammad Mufti, dan Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Bernard Aditya Respati.

Perpanjangan perjanjian ini tidak sekadar melanjutkan kolaborasi yang sudah berjalan, tetapi juga memperluas cakupan layanan secara signifikan. Ruang lingkup kerja sama kini mencakup berbagai produk dan fasilitas keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial personel secara menyeluruh.

Dalam hal pembiayaan, tersedia fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi personel aktif, dengan skema yang kompetitif dan fleksibel. Bagi personel yang mendekati masa pensiun, tersedia Kredit Persiapan Purna Bhakti (KPPB) untuk membantu kesiapan finansial sebelum memasuki masa purna tugas.

Layanan kepemilikan rumah juga tersedia melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta akses pembiayaan usaha melalui produk Kredit UMKM bagi personel yang ingin mengembangkan usaha produktif.

Di sisi simpanan, tersedia rekening giro dan tabungan yang terintegrasi dengan fasilitas digital banking, serta program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang.

Perjanjian terbaru juga membawa dua perluasan penting, yakni keterlibatan anak perusahaan bank bjb untuk melengkapi ekosistem layanan, serta perluasan penerima manfaat hingga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan TNI.

"Dalam implementasinya, kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penyaluran kredit di lingkungan Mabes TNI seiring besarnya jumlah personel yang dapat dijangkau," tutur keterangan resmi.

Ke depan, bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang adaptif dan relevan. Perpanjangan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

Manajemen emiten pelat merah sektor konstruksi yaitu PT PP Tbk (PTPP) membeberkan langkah-langkah restrukturisasi perseroan di tengah rencana penggabungan usaha atau merger BUMN Karya. Upaya tersebut mulai dari divestasi aset hingga penyehatan kinerja keuangan.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad proses merger sedang berjalan dan sudah melalui tahap diskusi. Dia mengatakan proses merger akan ditentukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, apakah dilakukan sebelum atau setelah restrukturisasi. Namun, dia berharap merger dilakukan setelah kondisi keuangan perusahaan benar-benar sehat.

“Kalau kami melihat, mestinya lebih mengarah restrukturisasi terlebih dahulu dengan perusahaan itu benar-benar sehat, sehingga akan dilakukannya merger,” ujar Novel dalam acara PTPP 2026 Earnings Call, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, saat ini PTPP tengah menjalani tahapan restrukturisasi sebelum menuju proses merger. Pihaknya diminta melakukan evaluasi sembari menunggu tahapan lanjutan dari Danantara.

Novel mengungkapkan, diskusi peleburan PTPP sejauh ini dilakukan bersama PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Kedua perusahaan diminta melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi masing-masing.

Bakal Divestasi Beberapa Aset Termasuk Menara BSI

Berbicara soal divestasi, Direktur Manajemen Risiko dan Legal Tommy Wiranata Anwar menyampaikan, perseroan saat ini tengah menjalankan proses divestasi sejumlah aset.

Ia menyebut beberapa lahan yang dimiliki perusahaan sedang dalam tahap divestasi, sementara sebagian lainnya dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra strategis untuk meningkatkan nilai tambah.

Salah satu contohnya adalah aset Bepro di Semarang yang tengah dikembangkan bersama pengembang swasta. Selain itu, terdapat aset di Bandung yang sebelumnya tidak jadi dikembangkan dan kini tengah ditawarkan kepada investor untuk dioptimalkan.

Sementara itu, Novel menjelaskan, langkah divestasi menjadi bagian penting dalam penyehatan kinerja perseroan. Menurut dia, PTPP juga melakukan perampingan (streamlining) anak usaha melalui divestasi yang saat ini sedang berjalan. Beberapa aset yang masuk dalam rencana tersebut antara lain Menara BSI, PP Infrastruktur, serta entitas anak lainnya seperti LMA.

“Karena ini yang bisa menjadi buffer kita juga dalam proses berjalan menuju restrukturisasi,” kata dia.

Kontrak Baru 2026 PTPP

Selain itu, Novel juga memastikan bahwa PTPP tetap menjalankan beberapa proyek ke depan. Perseroan menargetkan pencapaian nilai kontrak di 2026 sebesar Rp 22 triliun. Hingga April, perseroan telah mengantongi nilai kontrak sebesar Rp 4,5 triliun.

Agar piutang-piutang yang menumpuk di 2025 tidak terulang, Novel mengatakan perseroan akan lebih selektif memilik kontrak. Dia akan melihat kapasitas dan kompetensi PTPP terhadap kontrak tersebut, terutama proyek berbasis anggaran pemerintah (APBN), BUMN,serta proyek swasta.

Adapun dia menyatakan PTPP masih memperoleh dan menjalankan proyek kontraktor sektor pertambangan. Sejumlah proyek saat ini berada dalam tahap tender maupun penjajakan.

Meski demikian, perseroan menegaskan tetap fokus pada bisnis inti sebagai kontraktor konstruksi, bukan pada aktivitas tambang.

“Dari sisi konstruksinya, kami tetap berada di area tersebut, bukan di area tambangnya,” ujar Novel.

PTPP juga mengedepankan pengelolaan risiko dengan memilih proyek yang memiliki arus kas (cash flow) yang baik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat pada 2026.

Selain itu, peluang proyek engineering, procurement and construction (EPC) juga dinilai cukup besar. Sejumlah tender dari sektor energi, termasuk proyek-proyek dari PLN sedang diikuti perseroan.

Dari sisi profil pelanggan, Novel menyebut mayoritas proyek PTPP masih berasal dari pemerintah dan BUMN. Ia memperkirakan sekitar 30%–40% proyek berasal dari anggaran pemerintah (APBN), sementara porsi BUMN juga berada di kisaran persentase yang sama. Sisanya berasal dari sektor swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran vs AS-Israel telah berdampak terhadap kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak hingga mencapai 110 dolar AS per barel, yang mengarah pada darurat energi global. Hampir semua negara berpotensi terdampak darurat energi global, termasuk Indonesia.

"Banyak negara sudah menetapkan kebijakan untuk meminimalkan dampak darurat energi global tersebut. Kendati negara-negara lain sudah menetapkan kebijakan untuk mengatasi darurat energi, Indonesia masih adem ayem, belum menetapkan kebijakan dan upaya riil," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Fahmy mengatakan pemerintah memang sudah mewacanakan kebijakan penghematan energi untuk mengatasi dampak darurat energi, di antaranya work from home (WFH), konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan transisi energi. Ia menilai ketiga kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengatasi darurat energi, yang merupakan masalah jangka pendek.

"Sedangkan kebijakan yang diwacanakan itu merupakan solusi masalah jangka panjang," ucap Fahmy.

Fahmy menyebut ada satu opsi kebijakan untuk mengatasi masalah jangka pendek tersebut, yakni pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 120 triliun per tahun.

"Selama pemerintahan Joko Widodo, kebijakan itu hanya diwacanakan, namun tidak pernah diterapkan hingga sekarang," sambung Fahmy.

Dia memaparkan salah satu kesulitan penerapan kebijakan tersebut adalah mekanisme pembatasan BBM subsidi. Fahmy menyampaikan Pertamina pernah melakukan uji coba penggunaan MyPertamina, tetapi gagal.

"Saat ini digunakan barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi, namun banyak kendaraan pribadi yang mendapatkan barcode dengan mudah," ucap Fahmy.

Agar pembatasan BBM subsidi dapat diterapkan, Fahmy menyarankan sebaiknya menggunakan mekanisme yang sederhana dengan menetapkan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Ia mengatakan kendaraan tersebut meliputi sepeda motor, kendaraan angkutan orang, dan kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok.

"Sedangkan mobil pribadi harus migrasi dari penggunaan BBM subsidi ke BBM nonsubsidi. Kalau pembatasan subsidi BBM tersebut berhasil, maka sekitar Rp 120 triliun dana APBN dapat dihemat sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini," kata Fahmy.

Harga minyak dunia kembali menembus level psikologis US$115 per barel. Lonjakan ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal tekanan baru bagi perekonomian global, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

Kenaikan tajam tersebut dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas hingga mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz dan Laut Merah.

Dalam situasi ini, risiko krisis energi semakin nyata, sementara kepastian akhir konflik masih belum terlihat.

Lalu, seberapa besar dampaknya bagi Indonesia?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai lonjakan harga minyak menghantam ekonomi Indonesia dari dua sisi sekaligus, yakni pasokan dan harga.

Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz mengganggu suplai global, sementara di saat bersamaan harga minyak melonjak tajam. Kombinasi ini berdampak langsung pada negara importir seperti Indonesia.

"Indonesia itu kan net importer. Impor minyaknya itu sangat besar, kalau gak salah 1,2 juta barel per hari. Nah, dengan kenaikan harga yang mencapai di atas US$100 tadi, maka defisit yang digunakan untuk membayar itu kan semakin besar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/3).

Ia mencatat tekanan terhadap rupiah sudah terlihat dengan pelemahan hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini memperburuk beban pembayaran impor energi.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga memicu imported inflation. Harga energi yang tinggi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas.

Dari sisi fiskal, Fahmy menilai pemerintah menghadapi dilema besar. Jika harga BBM subsidi dipertahankan, beban APBN akan membengkak signifikan. Namun, jika harga dinaikkan, dampaknya langsung terasa ke masyarakat.

"Kalau subsidi dipertahankan, harga BBM subsidi tidak naik, maka beban dari APBN itu akan semakin berat. Tapi kalau dinaikkan, inflasi naik dan daya beli turun," jelasnya.

Ia mengingatkan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi berpotensi menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa memicu persoalan sosial.

Untuk menahan beban fiskal, ia menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran, termasuk memangkas pos belanja yang dinilai kurang prioritas.

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat dampak signifikan pada sektor riil, terutama manufaktur.

Kenaikan harga energi dan bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, khususnya bagi industri dengan intensitas energi tinggi seperti petrokimia. Di sisi lain, pelemahan daya beli membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga jual.

"Margin laba mereka akan tergerus, kalau mereka nggak bisa membebankan biaya ini kepada konsumen," ujarnya.

Selain manufaktur, sektor transportasi dan logistik juga menghadapi tekanan besar. Kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan biaya operasional penerbangan, pelayaran, hingga distribusi barang.

Sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik di Indonesia berpotensi langsung mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah.

"Jadi biaya transportasi dan logistik itu akan terkena dampak juga, negatif karena biaya operasionalnya pasti akan meningkat. Itu penerbangan, jasa pengiriman barang, kapal laut," jelas Fabby.

"Nah Indonesia ini menjadi masalah karena kita negara kepulauan. Banyak angkutan barang kita itu antar pulau itu menggunakan kapal. Kalau harga BBM naik, pastinya akan naik juga tuh biaya angkutan. Sehingga kalau harga angkutan naik kan harga barang naik" lanjutnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Fabby menambahkan, dampak ke masyarakat tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi melalui efek berantai atau second round effect.

Kenaikan biaya logistik dan distribusi akan diteruskan ke harga barang konsumsi. Pada akhirnya, masyarakat tetap menanggung kenaikan biaya hidup meski harga BBM subsidi belum berubah.

Di sisi lain, pasar modal juga berpotensi tertekan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Sentimen risk off membuat investor cenderung menarik dana dari aset berisiko seperti saham.

Meski demikian, sektor energi seperti batu bara justru berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.

Fabby menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam dampak.

Pertama, memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memahami potensi krisis dan tidak hanya diyakinkan soal ketersediaan pasokan.

Kedua, menekan konsumsi BBM untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama dalam skenario terburuk jika pasokan global terganggu lebih parah.

Ketiga, mencari sumber pasokan alternatif di luar kawasan konflik.

Keempat, mulai membuka opsi penyesuaian harga energi agar beban APBN tidak sepenuhnya tersedot untuk subsidi.

Menurut Fabby,  pemerintah harus menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial, untuk menahan perlambatan ekonomi.

"APBN akan dibutuhkan untuk memberikan stimulus ekonomi tadi dan bantalan untuk perlindungan sosial. (APBN) tidak bisa dihabiskan semuanya untuk subsidi BBM. Berarti konsekuensinya harga BBM harus disesuaikan. Nah ini yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu 2 minggu ke depan," tegasnya.

LETJEN TNI Bambang Trisnohadi resmi menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI usai dilantik oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) dan kenaikan pangkat Pati TNI. Pelantikan berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2026).

Bambang Trisnohadi sebelum mendapat penugasan baru dalam mutasi TNIpada Maret 2026menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III sejak 24 Juli 2024. Jabatannya sebagai Pangkogabwilhan III digantikan oleh Letjen Lucky Avianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

Karier militer Bambang Trisnohadi yang berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus) dimulai saat menjadi lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama Akademi Militer (Akmil) 1993.

Jenderal Kopassus kelahiran 26 Februari 1972 ini saat berpangkat Letnan Kolonel pernah mengisi beberapa jabatan di militer. Di antaranya Pabandya Lat Ops Paspampres (2008-2009), Dandenwalpri Grup A Paspampres (2009—2010), Danyonif 315/Garuda (2010—2011), dan Sespri Wakasad (2011-2012)

Setelah berpangkat Kolonel, Bambang menjadi Dan Grup A Paspampres (2012—2014), Asops Kasdam VI/Mulawarman (2014—2015), Koorspri Kasad (2015—2017), dan Pamen Denma Mabesad (2017—2018).

Selanjutnya kariernya terus moncer. Saat berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), beberapa jabatan yang diemban adalah Danmentar Akmil (2018), Danrem 121/Alambhana Wanawai (2018—2020), Kasdam XVII/Cenderawasih (2020—2021), dan Ir Pusterad (2021—2022).

Kemudian ketika berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen), Bambang menjadi Sahli Bidang Keamanan Kemhan (2022), Dirjen Strahan Kemhan (2022—2024), dan Pangdam IX/Udayana (2024)

Dia menyabet gelar lulusan terbaik Seskoad Susreg XLVI 2008. Saat mengikuti Sesko TNI pada 2017,Bambang lulus dengan status terbaik alias menyabet penghargaan Adi Wira Nugraha. Bambang pernah ditugasi sebagai pasukan perisai hidup presiden alias Paspampres. Bambang mula-mulai menjadi Pabandya Lat Ops Paspampres (2008-2009) hingga Dandenwalpri Grup A Paspampres (2009-2010).

Selain itu, Bambang juga pernah menjadi Komandan Upacara Penurunan Bendera pada Peringatan HUT Kemerdekaan ke-70 RI pada 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka.

Selain itu, Bambang juga merupakan Komandan Defile Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI di Pusdiklatpassus, Batujajar, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri HUT ke-80 TNI sekaligus menjadi inspektur upacara yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025). Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Saat itu yang menjadi komandan upacara adalah Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Tampak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Hadir pula para kepala staf. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ikut mendampingi dengan menggunakan atribut loreng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran krisis energi global yang berdampak pada banyak negara. Indonesia dinilai belum terdampak langsung dari sisi pasokan, namun tekanan harga energi berpotensi membebani subsidi dan impor energi nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, hampir seluruh negara akan terdampak karena Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Gangguan di jalur tersebut langsung memengaruhi stabilitas energi global.

“Bahkan Filipina itu sudah menetapkan krisis energi dalam waktu satu tahun. Menyusul nanti Thailand dan beberapa negara lain,” kata Fahmy kepada Republika, Kamis (26/3/2026).

Fahmy menjelaskan, selain gangguan distribusi, dampak paling cepat terasa adalah lonjakan harga minyak dunia yang sempat melampaui 100 dolar AS per barel dan mencapai sekitar 115 dolar AS per barel sebelum terkoreksi. Kenaikan harga tersebut menjadi sinyal awal tekanan ekonomi global.

Untuk Indonesia, Fahmy mengatakan, pasokan energi masih relatif aman dalam jangka pendek. Cadangan energi nasional diperkirakan cukup untuk sekitar 21 hari, sementara produksi minyak domestik masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Dari produksi tersebut, lanjut Fahmy, kilang dalam negeri mampu menghasilkan sekitar 400 ribu barel bahan bakar per hari. Namun risiko tetap terbuka apabila konflik berlangsung lebih lama.

“Dari segi pasokan, sampai sekarang relatif tidak terkena dampaknya. Kecuali nanti kalau perangnya berlarut-larut, barangkali juga akhirnya akan terkena dampaknya,” kata Fahmy.

Meski pasokan masih stabil, Fahmy mengingatkan tekanan terbesar justru datang dari sisi fiskal. Harga minyak global yang tinggi akan langsung meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN karena asumsi harga minyak domestik jauh lebih rendah.

“Dalam asumsi APBN, harga minyak ditetapkan jauh lebih rendah, sehingga ketika harga dunia melonjak, beban subsidi otomatis meningkat,” kata Fahmy.

Fahmy menilai kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi karena biaya energi meningkat dan impor energi menjadi lebih mahal. Kebutuhan devisa juga akan meningkat seiring kebutuhan pembayaran impor minyak dalam dolar AS.

“Karena kita butuh banyak dolar AS untuk membayar harga yang demikian tadi. Nah ini semakin memberikan beban yang cukup berat. Itu dampaknya,” kata Fahmy.

Selain minyak, Fahmy menyoroti risiko pasokan LPG nasional. Indonesia masih mengimpor sekitar 70 persen kebutuhan LPG, sebagian besar berasal dari Timur Tengah yang pengirimannya melewati Selat Hormuz. “Jika jalur tersebut terganggu, pasokan LPG ke Indonesia berpotensi berkurang,” kata Fahmy.

Fahmy menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi LPG melalui jaringan pipa, jaringan gas kota, maupun pengolahan menjadi LNG.

“Jadi sekali lagi, di gas sekalipun Indonesia belum terkena dampak dari segi pasokan. Tapi dari segi harga itu ya pasti mengeluarkan uang lebih banyak,” kata Fahmy.

IDXChannel - Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 resmi digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Lebih dari 100 ribu pemudik diberangkatkan menuju berbagai kabupaten/kota tujuan di seluruh Indonesia.

Salah satu BUMN yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan ini adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Direktur Utama Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago mengatakan, perseroan turut memberangkatkan pemudik dengan moda bus menuju beberapa kota tujuan, yaitu Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

“Partisipasi ADHI dalam program mudik ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran,” ujarnya dalam pernyataan resminya, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Melalui program ini pula, kata Moeharmein, diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengelolaan arus mudik secara lebih baik.

"Diharapkan perjalanan mudik ini dapat berlangsung dengan lebih tertib dan aman," katanya.

Melalui inisiatif ini, kata dia, Adhi Karya turut mendukung terciptanya mobilitas masyarakat yang lebih aman dan terkelola dengan baik, sekaligus sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Peserta mudik terdiri dari tenaga pengawal outsourcing serta karyawan dan karyawati Adhi Karya beserta keluarga yang diberangkatkan dari dua titik keberangkatan, yakni kawasan GBK dan Kantor Operasi Adhi Karya di Pasar Minggu, dan secara resmi dilepas oleh jajaran Komisaris dan Direksi Adhi Karya.

Program bertajuk 'Mudik Nyaman Bersama' ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, sekaligus mewujudkan mudik yang lebih tertib, nyaman, dan berkeselamatan.

Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi berbagai BUMN bersama Badan Pengelola BUMN dan BPI Danantara. Melalui program ini, BUMN berupaya untuk menyediakan alternatif transportasi yang lebih aman dan terorganisir bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Pada tahun ini, program Mudik Gratis Bersama BUMN melibatkan hampir seluruh BUMN dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan darat, laut, hingga kereta api.

Program ini juga menunjukkan sinergi antar-BUMN lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan transportasi mudik yang lebih tertata.

(Dhera Arizona)