JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) meresmikan penataan kawasan di area Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Adapun peresmian ini dilaksanakan usai Pemprov DKI Jakarta membongkar tiang monorel yang mangkrak.

Hal ini disampaikan Pramono ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Paguyuban Jawa Tengah, di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, yang turut dihadiri Bang Yos. "Saudara-saudara sekalian, sekarang yang namanya monorel tanggal 22 Juni besok saya akan resmikan dan saya akan ajak Bang Yos, jalan Rasuna Said, Kuningan kita," ucap Pramono.

Ia menyebut lokasi yang sebelumnya dibangun tiang monorel akan diubah menjadi pedestarian seperti di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Jalur pedestarian itu akan dibangun ramah pejalan kaki dan sekaligus sebagai etalase baru pembangunan Jakarta.

"Pedestrian jalannya itu pasti kayak jalan Sudirman Thamrin dan itulah yang menjadi etalase baru bahwa Jakarta sekarang ini dalam membangun," ucapnya.

Pramono menyampaikan bahwa 109 tiang monorel yang dimulai pembongkarannya pada Januari 2026, saat ini sudah rampung sepenuhnya. Ketika memulai pembongkaran, Pramono juga mengajak Bang Yos menyaksikan secara langsung.

Alasan Pramono mengajak sahabatnya itu, karena monorel tersebut merupakan peninggalan Bang Yos. Ia meyakin Bang Yos memiliki peninggalan begitu banyak terutama di sektor infrastruktur dan transportasi, namun karena perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, proyek monorel itu tak bisa dilanjutkan.

"Ketika kita merapikan, menebang, memotong monorel yang jumlahnya 109 monorel tadi, saya memberikan kepada Bang Yos. Karena apa," ucap dia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan 109 tiang monorel di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan telah rampung dibersihkan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan setelah membongkar besi monorel tersebut.

"Bahwa monorel yang berjumlah 109, sekarang ini per hari Sabtu kemarin semuanya sudah terpotong dan dirapikan," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Pramono menyebut, penataan kawasan akan dibangun pedestarian, selokan hingga taman atau ruang terbuka hijau. "Kita akan memulai untuk pembangunan tadi, mulai untuk pedestrian, selokan, taman, dan sebagainya," ujar dia.

Penataan kawasan di Rasuna Said tentunya akan dilakukan percepatan oleh Pemprov DKI Jakarta, guna mengejar target perubahan wajah kawasan pada Juni 2026.

"Yang Rasuna Said segera kita selesaikan sampai dengan mudah-mudahan bulan Juni tanggal 22 Juni, itu pas 499 tahun Jakarta sudah selesai semuanya. Wajah Rasuna Said sudah berbeda," ucap dia.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalur pedestarian. Hal ini untuk mengembalikan pedestarian sebagai area aman untuk para pejalan kaki.

Lihat video: 20 Tahun Mangkrak, Ratusan Tiang Monorel Dibongkar Tengah Malam hingga Subuh



"Hal yang berkaitan dengan pedestrian. Kami meminta kepada jajaran Satpol PP untuk melakukan penertiban kepada PKL-PKL, apakah itu PKL liar maupun binaan," kata Pramono.

Tak hanya pedagang, penertiban juga akan menyasar para pengemudi Ojek Online (Ojol) yang biasa parkir atau mangkal di pedestarian.

"Termasuk ojol untuk tidak sembarangan memarkir kendaraan ataupun dagangannya di tempat-tempat yang akan ditata oleh Pemerintah DKI Jakarta," ucap Pramono.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut nenyaksikan pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026). Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso mengaku lega fondasi kereta monorel telah dibongkar.

"Jujur saja hari ini hati saya lega sekali gitu ya dengan adanya kepastian yang dicanangkan Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini," ujar Bang Yos usai groundbreaking pembongkaran tiang monorel.

Proyek itu berawal ketika dirinya hendak mencari solusi atas permasalahan kemacetan di Jakarta pada 2003. Dia telah mengumpulkan pakar transportasi dari beberapa universitas untuk merancang jaringan transportasi makro ibu kota.

"Nah, saat proses ini dilakukan yang makan waktu berbulan-bulan tentunya karena dilakukan survei segala macam, saya studi banding ke beberapa negara di antaranya dan saya berhenti lama di Bogota, Ibu kota Kolombia ya karena situasinya sama dengan Jakarta," katanya.

Setelah itu, dia memutuskan jaringan transportasi ibu kota terdiri dari empat moda. Pertama, MRT, monorel, bus Transjakarta/busway, dan waterway. Moda transportasi tersebut dirancang saling terintegrasi agar rakyat dengan mudah menjangkau wilayah ibu kota.

Kemudian, Bang Yos berencana memulai proyek moda transportasi itu tanpa investor. Hal itu dilandasi lantaran kepercayaan investor terhadap Indonesia khususnya Jakarta belum pulih pasca gejolak 1998.

"Jadi saya tanya kepada tim, 'Ini moda apa yang nggak perlu investor?' Dijawab jelas 'Busway, Pak' gitu. Karena itu saya mulai dengan busway. Nah, untuk mengejar kecepatan menanggulangi kemacetan ini secara paralel kita bangun juga monorel," katanya.

Pada tahun 2004, proyek itu dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, proyek itu terhenti pada 2007. "Nah, terus akibatnya saya tidak tahu terus mangkrak jadi besi tua seperti ini," ujar Bang Yos.

"Dan tahun 2014 monorel ini diganti dengan LRT yang tidak ada rencana sebelumnya. Tentu Gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu. Sejak itulah mangkrak total ini dari besi tua jadi barang seperti ini yang merusak estetika kota," ucapnya.

Menurut dia, perlu ada keputusan kebijakan progresif untuk menangani tiang monorel. "Hanya ada dua pilihan, lanjutkan atau bongkar. Itu saya kira sudah ditawarkan Gubernur Pramono, tidak bisa melanjutkan ya dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk tetapi harus kita lakukan itu," ucap Bang Yos.

Namun, Bang Yos mengucapkan terima kasih pada Pramono yang telah berani mengambil keputusan. Dengan begitu, estetika ibu kota akan tertata kembali.

"Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi. Karena itu yang selama ini terus terpikir, aduh ya sedih aja gitu kan aku mulai jadinya kayak begini," ujarnya.

"Kepastian itulah yang diberikan Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat, nggak enak apa pun mengeluarkan biaya harus kita lakukan," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengungkap latar belakang kebijakan pembangunan sistem transportasi massal Jakarta, termasuk keputusan memulai layanan bus rapid transit (BRT) Transjakarta hingga proyek monorel yang kini resmi dibongkar.

Penjelasan tersebut disampaikan Sutiyoso saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Rabu (14/1/2026).

Sutiyoso menjelaskan bahwa pada awal masa kepemimpinannya, kondisi sosial dan ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih akibat kerusuhan Mei 1998. Situasi tersebut berdampak panjang terhadap kepercayaan investor, terutama terhadap Jakarta.

“Nah, saya mulai yang tidak perlu investor, karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei 1998, itu akibatnya amat panjang terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia lebih khususnya Jakarta,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia memilih memulai pembangunan moda transportasi yang tidak bergantung pada investasi swasta.

Menurutnya, berdasarkan kajian para pakar transportasi yang dilibatkan, moda yang paling memungkinkan untuk segera dijalankan tanpa dukungan investor besar adalah bus rapid transit. Dari situlah Transjakarta atau Busway mulai dibangun sebagai langkah awal menanggulangi kemacetan.

“Rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang kalau tidak pernah saya mulai sampai hari raya kuda juga tidak akan jadi-jadi. Begitu, jadi saya tanya pakar-pakar moda apa yang tidak butuh investor, dijawab busway. Oleh karena itu, saya mulai dengan Transjakarta atau Busway,” imbuhnya

Sutiyoso menilai kebijakan tersebut harus segera dimulai agar solusi jangka panjang tidak terus tertunda. Ia berpandangan bahwa tanpa keberanian memulai, perencanaan transportasi makro Jakarta tidak akan pernah terwujud.

Seiring dengan itu, untuk mengejar percepatan penanganan kemacetan, Pemprov DKI juga menjalankan pembangunan monorel secara paralel. Sutiyoso menyebut monorel saat itu telah diterapkan di sejumlah kota dunia seperti Bogota, Manila, dan Bangkok, sehingga dinilai layak menjadi bagian dari sistem transportasi Jakarta.

Proyek monorel kemudian secara resmi dicanangkan pada 2004 oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sutiyoso menyebut pada saat pencanangan tersebut seluruh aspek perencanaan telah tersedia, termasuk skema pembiayaan dengan investor asal China.

Namun, proyek tersebut tidak berlanjut sesuai rencana setelah masa jabatan Sutiyoso berakhir pada 2007. Dia mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan proyek tersebut hingga akhirnya mangkrak dan menyisakan tiang-tiang beton yang kemudian menjadi besi tua dan merusak estetika kota.

Sutiyoso juga menyinggung perubahan kebijakan pada 2014 ketika proyek monorel digantikan dengan pembangunan LRT, yang menurutnya tidak termasuk dalam rencana awal.

Dia mengakui setiap Gubernur memiliki pertimbangan kebijakan masing-masing, meskipun perubahan tersebut berujung pada terhentinya proyek monorel secara total.

Dalam pandangannya, kondisi infrastruktur yang telah puluhan tahun mangkrak tidak dapat dibiarkan tanpa kejelasan. Oleh karena itu, ia menilai keputusan pemerintah provinsi saat ini untuk membongkar tiang monorel merupakan langkah tepat.

“Dalam kondisi seperti itu, harus ada keputusan yang jelas apakah dilanjutkan atau dibongkar. Dan hari ini, keputusan itu akhirnya diambil,” ujar Sutiyoso.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan Rasuna Said akan dikerjakan hanya pada malam hari.

Pramono mengatakan, pengerjaan proyek dikerjakan malam hari guna menghindari kemacetan pada jalan utama Rasuna Said.

"Pengerjaan dilakukan pada malam hari, sehingga tidak ada penutupan jalur," ujarnya pada Rabu (14/1/2026).

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan rekayasa lalu lintas saat pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dilakukan secara situasional.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengemukakan pengaturan lalu lintas itu bergantung pada eskalasi kendaraan di lokasi.

Artinya, petugas bakal menerapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan di lokasi pembongkaran tersebut. Sebaliknya, jika arus lalu lintas lancar maka kepolisian tidak akan menerapkan pengaturan.

"Situasional aja. Rencana pembongkaran malam hari dan di jalur lambat," ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Dia menambahkan, pihaknya juga bakal mengerahkan personel untuk memastikan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas alias Kamseltibcar di lokasi pembongkaran.

"Sesuai rencana sih seperti itu. Pembongkaran malam, dan bertahap. Personel kami siapkan untuk pengamanan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengemukakan pembongkaran tiang monorel itu bakal dilakukan pada Rabu (14/1/2026).

Dia mengemukakan bahwa pembongkaran ini bakal menelan dana sebesar Rp100 miliar. Namun, uang ratusan miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel saja.

Sebab, dana itu bakal disalurkan juga untuk perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar," ujar Pramono di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung menegaskan bahwa dana yang disiapkan sebesar Rp100 miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono menegaskan anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil bangetlah," kata Pramono dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2026).

Pramono menuturkan bahwa pembongkaran tiang beton yang bakal dimulai pada Rabu (14/1) itu menjadi salah satu prioritasnya, sesuai permintaan gubernur terdahulu, Sutiyoso atau Bang Yos.

Bahkan, Pramono akan mengundang Bang Yos untuk menghadiri proses pembongkaran tersebut mengingat pembangunan tiang monorel itu dilakukan saat kepemimpinan Bang Yos di Jakarta.

"Minggu depan ini monorel yang sudah dibangun dari tahun 2004, kita bongkar. Saya berharap Bang Yos bisa lebih nyenyak tidurnya karena monorel menjadi beban pribadi beliau. Maka, nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorel itu kita bersihkan jalannya, kita rapikan," ujar dia.

Untuk diketahui, pembangunan beton monorel di Rasuna Said, Jakarta, telah dimulai tahun 2004 di era Gubernur DKI Sutiyoso.

Saat itu pembangunan itu diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai solusi kemacetan lalu lintas. Namun, pembangunan berhenti pada 2007, karena masalah pendanaan dan aset.

Pembangunan sempat kembali dilanjutkan pada era Gubernur Jokowi pada 2013, tapi gagal lagi karena sengketa antarperusahaan. Akibatnya, meninggalkan tiang-tiang beton mangkrak yang akhirnya akan dibongkar di era Pramono Anung untuk penataan kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung menegaskan bahwa dana yang disiapkan sebesar Rp100 miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono menegaskan anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil bangetlah," kata Pramono dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2026).

Pramono menuturkan bahwa pembongkaran tiang beton yang bakal dimulai pada Rabu (14/1) itu menjadi salah satu prioritasnya, sesuai permintaan gubernur terdahulu, Sutiyoso atau Bang Yos.

Bahkan, Pramono akan mengundang Bang Yos untuk menghadiri proses pembongkaran tersebut mengingat pembangunan tiang monorel itu dilakukan saat kepemimpinan Bang Yos di Jakarta.

"Minggu depan ini monorel yang sudah dibangun dari tahun 2004, kita bongkar. Saya berharap Bang Yos bisa lebih nyenyak tidurnya karena monorel menjadi beban pribadi beliau. Maka, nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorel itu kita bersihkan jalannya, kita rapikan," ujar dia.

Untuk diketahui, pembangunan beton monorel di Rasuna Said, Jakarta, telah dimulai tahun 2004 di era Gubernur DKI Sutiyoso.

Saat itu pembangunan itu diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai solusi kemacetan lalu lintas. Namun, pembangunan berhenti pada 2007, karena masalah pendanaan dan aset.

Pembangunan sempat kembali dilanjutkan pada era Gubernur Jokowi pada 2013, tapi gagal lagi karena sengketa antarperusahaan. Akibatnya, meninggalkan tiang-tiang beton mangkrak yang akhirnya akan dibongkar di era Pramono Anung untuk penataan kota.

IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membenarkan perihal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membongkar tiang monorel mangkrak milik perseroan pada pekan ketiga Januari 2026.

"Perihal adanya rencana pembongkaran tiang monorel yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta benar adanya. Hingga saat ini ADHI bersama Pemprov DKI masih melaksanakan pembahasan bersama lebih lanjut," ujar Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (8/1/2026).

Rozi menegaskan, pembahasan bersama lebih lanjut tersebut diperlukan karena tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika tersebut merupakan aset milik perseroan. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 22 Oktober 2012 dan pendapat hukum (legal opinion) dari Jaksa Pengacara Negara No. B.354/G/Gph.1/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Dalam proses ini, kata dia, perseroan terus menjalin komunikasi dengan stakeholder lainnya. Sehingga, diharapkan dapat memberikan pendampingan dan mencari solusi terbaik terhadap kondisi tersebut.

"ADHI tetap berkomitmen untuk mewujudkan dan menjalin komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk memastikan seluruh proses rencana pembongkaran tiang eks monorail berjalan sesuai Tata Kelola Perusahaan dan seluruh ketentuan yang berlaku," kata Rozi.

Sampai dengan saat ini, ujar Rozi, tidak ada informasi/kejadian penting lain yang material sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta mempengaruhi harga saham perusahaan.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeksekusi sendiri pembongkaran tiang monorel mangkrak di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam kurun waktu sebulan. Pembongkaran akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026.

"Minggu ketiga Januari mulai (dibongkar)," kata Pramono di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku telah bersurat ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) selaku penanggung jawab proyek untuk membongkar tiang monorel tersebut pada November 2025. Pemprov memberi waktu sebulan agar Adhi Karya melakukan membongkar.

Namun, karena permintaan itu tak ditanggapi dengan baik, maka Pemprov akan mengeksekusi sendiri pembongkaran tiang tersebut.

"Ya karena kami sudah mengeluarkan surat, sudah kita kasih batas waktu satu bulan. Kalau tidak bisa mereka melakukan, kami akan melakukan sendiri," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan segera membongkar tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Pembongkaran akan dilaksanakan pada pekan ketiga Januari 2026.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah provinsi sebelumnya telah menerbitkan surat kepada pihak terkait untuk membersihkan dan membongkar tiang eks monorail tersebut.

“Kami sudah mengeluarkan surat, sudah kita kasih batas waktu 1 bulan,” ungkap Pramono di sela-sela grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Pemerintah provinsi, lanjut Pramono, telah memberikan tenggat 1 bulan untuk menindaklanjuti surat tersebut.

Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah tersebut, maka proses pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail akan diambil alih oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pramono mengungkapkan proses pembersihan dan pembongkaran akan mulai dilaksanakan pada pekan ketiga Januari 2026.

Kendati begitu, Pramono tidak merinci total dana yang harus digelontorkan pemerintah provinsi untuk membongkar tiang eks monorel tersebut.

“Nanti tanyakan kepada Dinas Binamarga,” pungkasnya.

Pada Oktober 2025, Pramono menyambangi kantor KPK untuk melakukan konsultasi hukum mengenai rencana pembongkaran tiang bekas proyek monorel tersebut.

Jika berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

“Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

“Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI buka suara terkait perintah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta pembongkaran tiang-tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan akan mendukung dan melaksanakan arahan pemerintah, termasuk membongkar tiang monorel yang mangkrak.

"Sebagai mitra pembangunan pemerintah, ADHI berkomitmen untuk mendukung kebijakan dan langkah strategis yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Rozi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/11).

Menurutnya, saat ini perusahaan tengah menunggu arahan resmi dari Pemprov DKI untuk melaksanakan pembongkaran. Ia berkata koordinasi terus dilakukan.

"Saat ini kami masih menunggu surat resmi serta koordinasi teknis lebih lanjut dengan tetap memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan keselamatan," jelasnya.

Pramono memberikan waktu satu bulan kepada ADHI untuk membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak. Jika dalam satu bulan tidak ada tindakan, dia menyatakan Pemprov DKI yang akan melakukan pembongkaran.

"Kalau dalam satu bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar dan kapan DKI akan membongkar, kami sudah menetapkan waktunya adalah Januari," kata Pramono.

Pramono juga mengatakan pihaknya akan menyurati ADHI perihal tiang-tiang mangkrak tersebut paling tidak pekan depan. Tujuannya, agar ADHI bisa langsung membongkar tiang monorel dalam waktu satu bulan sejak surat diterima.

"Dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adhi Karya untuk meminta kepada Adhi Karya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kajati Jakarta, maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu satu bulan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

"Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

"Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama," tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

Pramono Perintahkan Pembongkaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) angkat bicara soal rencana pembongkaran tiang eks monorail, yang merupakan aset tidak lancar perseroan, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rozi dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Tiang-tiang bekas proyek monorel Jakarta tercatat sebagai aset macet ADHI dalam pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang. Dalam laporan keuangan semester I/2025, penyusutan nilai aset tersebut tercatat mencapai Rp79,37 miliar.

Tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta telah mangkrak sejak lama. Mulai dibangun sejak 2004 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Sutiyoso, proyek kereta Monorel Jakarta tak kunjung terealisasi bahkan hingga pergantian beberapa pemimpin daerah. Tiang monorel yang membentang dari Jalan Rasuna Said sampai Asia Afrika itu sampai saat ini masih mangkrak.

Rozi melanjutkan, terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini juga masih dalam proses kajian internal Perseroan sembari menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," kata Rozi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut. Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

"Persediaan jangka panjang merupakan persediaan yang berupa eks tiang-tiang monorail atas pemberhentian pengerjaan proyek Kereta Jakarta Monorail sebesar Rp132.055.529.401, dikurangi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp79.369.317.901 dan Rp73.010.637.202 pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024," tulis laporan keuangan semester I/2025 ADHI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sederhananya, laporan keuangan tersebut mencatat bahwa nilai awal dari tiang-tiang proyek monorel tersebut sebesar Rp132,05 miliar. Per 31 Desember 2024, perseroan mencatat penurunan nilai sebesar Rp73,01 miliar. Selanjutnya, sampai Juni 2025 ada tambahan penurunan nilai sebesar Rp6,36 miliar. Sehingga, total penurunan nilai per semester I/2025 menjadi sebesar Rp79,37 miliar.

Manajemen Adhi Karya menilai bahwa mereka sudah mencatat penurunan nilai atau impairment yang cukup terhadap aset berupa tiang monorel Jakarta yang kini mangkrak.

Dengan kata lain, nilai buku tiang-tiang monorel di laporan keuangan sudah disesuaikan turun hingga mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu aset itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

"Sehubungan dengan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan," tutup Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.