JAKARTA - Tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan akhirnya dibongkar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pembongkaran dilaksanakan mulai hari ini, Rabu (14/1/2026).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut anggaran untuk membongkar tiang-tiang monorel tersebut menyedot biaya ratusan juta. Bukan ratusan miliar seperti yang ramai diperbincangkan.

"Jadi yang pertama anggaran untuk membongkar saja Rp254 juta," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Pramono menjelaskan, anggaran Rp100 miliar dialokasikan untuk penataan kawasan secara menyeluruh selama satu tahun penuh. Seperti penataan jalan, pengelolaan taman di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.

"Yang Rp100 miliar itu adalah anggaran untuk mengatur pedestrian, jalan, taman selama satu tahun penuh. Sehingga dengan demikian itu untuk kebutuhan pengaturan, penataan jalan Rasuna Said sampai dengan satu tahun penuh," ucap dia.

Lihat Video: Kondisi Tiang Monorel di Jalan Rasuna Said, Akan Dibongkar Pekan Ketiga Januari?

Pembongkaran ini dikerjakan Pemprov DKI Jakarta, lantaran PT Adhi Karya selaku penanggung jawab proyek tak kunjung melalukan pembersihan monorel. Padahal Pemprov telah menyurati Adhi Karya untuk melakukan pembongkaran.

"Udah kita surati dari dulu-dulu dan udah, pokoknya besok kita bongkar lah," pungkas Pramono.

Sekedar informasi, pembangunan monorel di Ibu Kota dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada tahun 2002 untuk mengembangkan moda angkutan massal selain bus Transjakarta dan Subway.

Monorel di Jakarta terbagi dalam dua jalur. Rute jalur hijau (green line) yakni Semanggi-Casablanca- Kuningan-Semanggi dan jalur biru (blue line) meliputi Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy.

Pada 2004 konstruksi mulai dikerjakan dengan membuat tiang-tiang pancang. Namun, pembangunan proyek ini tersendat. Harapan sempat muncul saat seremonial pemasangan batu pertama di Tugu 66, Kuningan, Jakarta Selatan pada Oktober 2013.

Namun, setelah batu pertama dipancangkan belum berlanjut ke batu kedua. Alih-alih terlihat ada struktur konstruksinya, area konstruksi sama sekali tidak ada kegiatan.

Gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih mengembangkan LRT daripada monorel. Dari segi teknis dan pengembangan, LRT lebih mudah dibanding monorel.

Terlebih pihaknya sudah memastikan PT JM gagal melanjutkan proyek senilai Rp12 triliun itu lantaran mereka tidak bisa menunjukkan bukti uang 30% atau Rp4 triliun. Mereka juga dinilai menyalahi pembangunan depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang yang merusak tata ruang.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal berdiskusi lebih lanjut dengan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos terkait rencana pembongkaran tiang monorel di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya dijadwalkan pada pekan depan.

"Saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, karena monorail itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi. Maka nanti minggu depan ini, saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorel itu kita bersihkan, jalannya kami rapikan," kata Pramono saat acara haul Pahlawan Nasional MH Thamrin di TPU Karet Bivak, Minggu (11/1/2026).

Politikus PDIP ini menjelaskan pengerjaan pembongkaran tiang monorel bukan pekerjaan mudah dan murah. Sebab, beban kerja bukan berkutat hanya pembongkaran tiang.

"Biaya keseluruhan untuk memperbaiki Jalan Rasuna Said itu angkanya (Rp) 100 miliar. Saya ingin meluruskan 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan, dan sebagainya.," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Pramono bilang soal pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan bakal digarap pada pekan ketiga Januari 2026. Dia memastikan tidak ada penutupan jalan selama proyek pembongkaran berlangsung.

"Untuk pembongkaran monorel seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan dan untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan," kata Pramono di Pasar Kombongan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Konsumen kini lebih berhati-hati dalam memberi produk hunian vertikal atau apartemen imbas maraknya proyek mangkrak.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan bahwa kepastian penyelesaian proyek dan ketepatan waktu serah terima (handover) kini menjadi pertimbangan utama di atas sekadar iming-iming harga murah.

Dia juga mengatakan, konsumen saat ini cenderung memprioritaskan rekam jejak pengembang guna menghindari risiko pembangunan apartemen yang tidak selesai.

"Pembeli sekarang lebih fokus pada kepastian penyelesaian proyek. Mereka sangat selektif melihat reputasi developer dan timeline serah terima. Itulah yang menjadi concern terbesar, sehingga penjualan saat ini justru didominasi oleh proyek yang sedang dibangun, atau sekitar 60% transaksi berasal dari unit under construction," ujar Ferry dalam Media Briefing, dikutip Kamis (8/1/2026).

Diketahui pada Desember 2025, konsumen Apartemen Grand Pakubuwono Terrace dan Arkamaya mengadu ke DPR RI karena tak kunjung mendapatkan hunian.

Pembangunan apartemen keduanya terjadi pada 2012 dan 2014. Namun, pada 2018 pembangunan Apartemen Grand Pakubuwono Terrace terhenti.

Sementara jika menilik pada kinerja penjualan apartemen sepanjang 2025, kondisi pasar dinilai relatif stabil, namun belum menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif. Salah satu faktor penahannya adalah terbatasnya pasokan unit baru yang masuk ke pasar.

Berdasarkan data Colliers, total pasokan apartemen baru di Jakarta sepanjang 2025 hanya menyentuh angka 2.200 unit. Angka ini merosot tajam hingga 50% dibandingkan dengan realisasi pasokan pada 2024.

Ferry menyebut, penurunan pasokan tahunan itu terjadi lantaran banyak pengembang yang semula menjadwalkan serah terima pada akhir 2025 tetapi menggeser targetnya ke tahun 2026. Di sisi lain, beberapa proyek juga mulai mengatur ulang agenda serah terima guna menyesuaikan dengan kondisi daya serap pasar.

Lebih lanjut, mengacu pada paparan yang disampaikan, pasar apartemen Jakarta saat ini masih digerakkan oleh pengguna langsung (end-user) dengan porsi 52%, sedangkan porsi investor tercatat sebesar 48%.

Dari sisi metode pembayaran, Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan porsi 45%, disusul tunai keras 32%, dan tunai bertahap 24%.

Ke depan, sebaran pasokan baru untuk periode 2026—2028 diprediksi akan terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan dengan porsi 66%, Jakarta Timur sebesar 16%, serta Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing menyumbang 9%.

Insentif PPN DTP Belum Optimal Dongkrak Penjualan Apartemen

Lebih lanjut, meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih lesu diserap oleh pasar apartemen.

Ferry mengungkapkan, interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab minimnya efektivitas penyerapan insentif PPN DTP. Sehingga, menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen apartemen.

"Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang," kata Ferry.

Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni.

Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung.

Sebelumnya, Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, menjelaskan bahwa penjualan apartemen di Jakarta pada 2026 diproyeksi mencapai 94% dari total suplai tersedia 20.000 unit. Hal itu terdorong keputusan perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.

"Permintaan yang terjadi saat ini dengan adanya insentif PPN DTP ini mendorong permintaan di segmen menengah pada proyek-proyek yang eksisting," jelasnya dalam Konferensi Pers, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, dalam paparannya Arief turut menjelaskan bahwa insentif pajak meningkatkan permintaan di segmen menengah dan menengah bawah. Lokasi dengan serapan paling besar akibat PPN DTP berada di wilayah Tangerang dan Bekasi.

Seiring dengan tingginya serapan apartemen yang mencapai 94% dari total suplai, Cushman & Wakefield memproyeksi pengembang akan mulai melakukan ekspansi bisnis pada tahun depan.

Setidaknya, sebanyak 11.300 unit apartemen diproyeksi selesai pada 2026. Mayoritas berlokasi di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta Selatan.

"Pasokan baru diperkirakan mulai tumbuh bertahap pada pertengahan tahun 2026 dan diproyeksikan semakin meningkat di tahun 2027," jelasnya.

Dari sisi harga, pertumbuhan diperkirakan tetap stabil pada 2026 di kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta per meter persegi dikarenakan adanya insentif PPN DTP tersebut.

"Kalau kita lihat harga jualnya itu juga diperkirakan tetap akan konservatif, sejalan dengan kondisi pasar yang stabil. Adanya insentif PPN DTP ini juga diharapkan dapat berperan dalam menjaga affordability," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengultimatum Adhi Karya sebagai penanggung jawab proyek untuk membongkar tiang monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam kurun waktu sebulan. Ia akan bersurat ke Adhi Karya awal pekan depan untuk segera membongkar tiang monorel.

"Jadi untuk tiang monorel, kemarin sudah kita rapatkan. Dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adhi Karya untuk meminta kepada Adhi Karya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kajati Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu 1 bulan," tambahnya.

Ia menegaskan apabila dalam waktu satu bulan tidak dibongkar mulai Januari 2026, Pemprov DKI akan turun tangan. "Kalau dalam 1 bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar. Dan kapan DKI akan membongkar, kami sudah menetapkan waktunya adalah Januari. Jadi, kalau Januari nanti DKI membongkar," ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono menyebut bahwa setelah pembongkaran tiang monorel akan pelebaran jalan dan pedestarian di kawasan Rasuna Said. Ia membeberkan bahwa data dari Dinas Perhubungan (Dishub) akan terjadi penurunan kemacetan di Rasuna Said sebesar 14-18 persen.

"Sekaligus ya kami akan membuat, eh, apa, kami potong, kami bongkar, kita buat pelebaran jalan, pedesterian-nya kita bangun, dan dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan, apa, Rasuna Said akan menjadi lebih baik. Dan kalau itu bisa dilakukan, berdasarkan hasil kajian, analisa, survei, dan juga perhitungan dari Dinas Perhubungan, maka kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18%," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Akhirnya nasib tiang monorel yang ditanam berjejer di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan kini menjadi jelas. Keberadaan tiang proyek mangkrak itu akan resmi dibongkar.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 17/10/2025) berikut ini.

Daftar Isi

• Proyek Gagal Berlanjut, Resmi Dihentikan Ahok
• Bangkai Proyek Mangkrak Monorel Jakarta Akan Dibongkar
• KPK Beri Arahan

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebelum adanya LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, DKI Jakarta sempat hampir memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni Monorail (monorel). Namun sayangnya, proyek tersebut gagal terealisasi.

Proyek monorail Jakarta diinisiasi di era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso.

Rencananya, proyek monorail Jakarta akan memiliki dua jalur yang jika ditotal, panjangnya mencapai 29 km. Dua jalur tersebut yakni Jalur Hijau (Green Line) yang rutenya melingkar melayani Casablanca-Kuningan-Semanggi-Casablanca dan Jalur Biru (Blue Line) melayani Kampung Melayu-Tanah Abang-Tomang.

Proyek ini bermula pada 2003 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Megawati. Pemrakarsa proyek ini adalah PT Indonesia Transit Central yang merupakan konsorsium bentukan Adhi Karya, Global Profex Sinergy, dan Radiant Utama.

Sedari awal, proyek ini diketahui bermasalah dari segi pembiayaan. Konsorsium kesulitan mencari sumber pendanaan.

Kendati demikian, pada 2005 perusahaan sudah memasang tiang pancang di tengah jalan seandainya sumber pendanaan ditemukan.

Proyek Gagal Berlanjut, Resmi Dihentikan Ahok

Sayangnya, kendala tersebut terus berlanjut pada 2008. Sampai akhirnya, pemerintah memutuskan menghentikan proyek tersebut, sehingga hanya menyisakan tiang-tiang pancang yang berdiri tegak di tengah jalanan.

Wacana melanjutkan proyek tersebut terus bergulir dari setiap periode kepemimpinan gubernur DKI Jakarta. Namun, itu semua berakhir kegagalan.

Hingga akhirnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T.P (Ahok), memutuskan tak lagi melanjutkan proyek tersebut.

Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) pun lebih memilih membangun moda transportasi lain, seperti MRT dan LRT daripada meneruskan proyek monorail Jakarta

Bangkai Proyek Mangkrak Monorel Jakarta Akan Dibongkar

Kabar terbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membongkar tiang monorel yang berada di antara jalur cepat dan jalur lambat Jalan Rasuna Said. Dan akan dimanfaatkan untuk memperluas lebar jalan.

Hal ini diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung. Ia menegaskan, pembongkaran tiang proyek monorel itu akan dimulai pada awal Januari 2026 nanti. Diikuti dengan pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.
‎
‎"Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan mulai untuk membenahi Jalan Rasuna Said. Dan saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/10/2025).

‎Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said tersebut sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

KPK Beri Arahan

Bahkan, Pramono juga sempat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi, salah satunya terkait pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said.

Pramono mendatangi KPK pada Kamis (16/10/2025) kemarin. Ia bertemu dengan pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.

"Beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini," ujarnya di KPK, seperti dikutip dari detiiknews.

Pramono mengungkap KPK memberikan arahan, proses pembongkaran tiang monorel bisa dilakukan selama tidak ada proses hukum yang berlangsung. Pramono mengaku juga telah mendapat surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) terkait rencana pembongkaran itu.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati," sebutnya.

Tak hanya tiang monorel yang berada di Jalan Rasuna Said, pihaknya juga akan membongkar tiang yang sama di jalan lainnya, terutama di sekitar Senayan.

"Ini agar tidak terjadi lagi, sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan sering kali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata," ungkapnya.

"Mudah-mudahan di tahun 2026, segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026," pungkasnya.

Foto: Pramono Anung sambangi KPK untuk berkonsultasi terkait penanganan rencana pembongkaran tiang monorel yang mangkrak, Jumat (17/10/2025). (Adrial Akbar/detikcom) Pramono Anung sambangi KPK untuk berkonsultasi terkait penanganan rencana pembongkaran tiang monorel yang mangkrak, Jumat (17/10/2025). (Adrial Akbar/detikcom)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhirnya nasib tiang monorel yang ditanam berjejer di sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan kini menjadi jelas. Keberadaan tiang proyek mangkrak itu akan resmi dibongkar. ‎

‎Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pembongkaran tiang proyek monorel itu akan dimulai pada awal Januari 2026 nanti. Diikuti dengan pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.
‎
‎"Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan mulai untuk membenahi Jalan Rasuna Said. Dan saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
‎
‎Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said tersebut sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

‎
‎Sebelumnya, wacana pembongkaran tiang monorel tersebut sempat terdengar pada tahun lalu. Namun, saat itu, masih belum jelas kapan pembongkaran akan dilakukan.
‎
‎Pembongkaran tiang monorel dilakukan selain karena mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Rasuna Said, juga dinilai tidak memiliki nilai ekonomis dan merusak estetika kota.
‎
‎Sebagai informasi, proyek monorel Jakarta dimulai pada 2007 silam. Namun, proyek tersebut harus terhenti karena adanya masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana pada saat itu. Saat ini, ada sekitar 90 tiang pancang yang tersisa.
‎
‎Rencananya, jalur monorel tersebut akan terbagi menjadi dua, yakni Jalur Hijau (Green Line) yang rutenya melingkar melayani Casablanca-Kuningan-Semanggi-Casablanca dan Jalur Biru (Blue Line) melayani Kampung Melayu-Tanah Abang-Tomang.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA – Tiang-tiang bekas proyek monorel Jakarta tercatat sebagai aset macet PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Dalam laporan keuangan semester I/2025, penyusutan nilai aset tersebut tercatat mencapai Rp79,37 miliar.

Tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta telah mangkrak sejak lama. Mulai dibangun sejak 2004 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Sutiyoso, proyek kereta Monorel Jakarta tak kunjung terealisasi bahkan hingga pergantian beberapa pemimpin daerah. Tiang monorel yang membentang dari Jalan Rasuna Said sampai Asia Afrika itu sampai saat ini masih mangkrak.

Terbaru, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung berencana akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut. Hari ini, Kamis (16/10/2025) Pramono menyambangi kantor KPK untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta turut melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

"Persediaan jangka panjang merupakan persediaan yang berupa eks tiang-tiang monorail atas pemberhentian pengerjaan proyek Kereta Jakarta Monorail sebesar Rp132.055.529.401, dikurangi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp79.369.317.901 dan Rp73.010.637.202 pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024," tulis laporan keuangan semester I/2025 ADHI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sederhananya, laporan keuangan tersebut mencatat bahwa nilai awal dari tiang-tiang proyek monorel tersebut sebesar Rp132,05 miliar. Per 31 Desember 2024, perseroan mencatat penurunan nilai sebesar Rp73,01 miliar. Selanjutnya, sampai Juni 2025 ada tambahan penurunan nilai sebesar Rp6,36 miliar. Sehingga, total penurunan nilai per semester I/2025 menjadi sebesar Rp79,37 miliar.

Manajemen Adhi Karya menilai bahwa mereka sudah mencatat penurunan nilai atau impairment yang cukup terhadap aset berupa tiang monorel Jakarta yang kini mangkrak.

Dengan kata lain, nilai buku tiang-tiang monorel di laporan keuangan sudah disesuaikan turun hingga mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu aset itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

"Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai atas tiang monorail cukup untuk menutup kemungkinan masa manfaat di kemudian hari," tulis perseroan dalam laporan keuangan.

Sebelumnya, Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan komitmen perseroan untuk senantiasa mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penataan dan penertiban ruang kota demi kepentingan publik.

"Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait wacana perapihan kembali pilar eks proyek Jakarta Monorail di sepanjang jalan HR. Rasuna Said hingga jalan Asia Afrika yang dimiliki oleh Perseroan, kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," ujar Rozi dalam keterbukaan informasi, Kamis 12 Juni 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.