Bisnis.com, CIREBON — Stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayah Cirebon, Jawa Barat dilaporkan mulai menipis. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keandalan pasokan listrik nasional jika suplai bahan bakar tidak segera ditingkatkan.

Wakil Direktur Cirebon Power, Joseph Pangalila, mengatakan cadangan batu bara di beberapa pembangkit saat ini berada pada level yang bervariasi. Sebagian pembangkit masih memiliki stok di atas 10 hari operasi, tetapi sebagian lainnya telah turun hingga di bawah batas tersebut.

“Stok batu bara sekarang ada yang sebagian di atas 10 hari, ada juga yang sebagian kurang dari 10 hari,” ujar Joseph saat ditemui di Cirebon, Kamis (5/3/2026) malam.

Menurut dia, kondisi itu perlu mendapat perhatian karena pasokan batu bara merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan operasional pembangkit listrik berbasis batu bara. Joseph menjelaskan menipisnya stok batu bara di sejumlah pembangkit tidak lepas dari kebijakan harga dalam skema domestic market obligation (DMO) batubara Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, harga batu bara untuk pembangkit listrik dipatok lebih rendah dibanding sektor industri lain. Harga batu bara untuk pembangkit listrik ditetapkan sekitar US$70 per ton. Angka ini jauh di bawah harga yang berlaku untuk sektor industri lain seperti semen yang dapat mencapai sekitar US$90 per ton.

Sementara untuk industri smelter, harga batu bara mengikuti harga pasar. Perbedaan harga tersebut membuat pemasok batu bara cenderung memprioritaskan penjualan ke sektor dengan harga lebih tinggi.

“Karena harga DMO untuk listrik paling rendah, tentu prioritas dari supplier biasanya ke sektor lain terlebih dahulu,” katanya.

Akibatnya, pasokan batu bara ke pembangkit listrik sering kali menjadi prioritas terakhir dalam distribusi.

Menurut Joseph, situasi ini telah mulai terasa sejak tahun lalu ketika beberapa pembangkit mulai mengalami penurunan stok yang cukup signifikan. “Sebetulnya kondisi ini sudah kami rasakan sejak tahun lalu,” ujarnya.

Untuk mengatasi potensi gangguan pasokan tersebut, pihak pembangkit meminta pemerintah memberikan dukungan agar suplai batu bara untuk sektor kelistrikan mendapat prioritas yang lebih kuat. Pemerintah pun saat ini tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan tambang batu bara untuk meningkatkan pengiriman ke pembangkit listrik.

Joseph mengatakan, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan bakar di pembangkit sehingga operasi pembangkit listrik tidak terganggu. Baginya, sektor kelistrikan memiliki peran vital karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem energi nasional.

Joseph juga menegaskan pembangkit listrik tenaga uap tidak memiliki alternatif bahan bakar pengganti dalam jangka pendek. Setiap PLTU dirancang untuk menggunakan jenis batu bara dengan spesifikasi tertentu, mulai dari nilai kalor hingga kandungan kimia di dalamnya.

“PLTU itu didesain untuk memakai batu bara. Bahkan mengganti dengan batu bara jenis lain pun tidak mudah. Kami tidak punya opsi lain dalam jangka pendek selain memastikan pasokan batu bara tetap tersedia,” katanya.

Meski stok batu bara di sejumlah pembangkit mulai menipis, Joseph memastikan pasokan listrik menjelang Lebaran masih dalam kondisi aman. Konsumsi listrik nasional biasanya menurun selama periode libur Lebaran karena banyak industri dan pabrik menghentikan operasional sementara.

Penurunan aktivitas industri tersebut secara otomatis mengurangi beban listrik nasional. “Biasanya menjelang Lebaran banyak pabrik tutup sehingga kebutuhan listrik turun. Jadi untuk periode ini masih aman,” ujarnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan pasokan batu bara tetap stabil agar keandalan sistem kelistrikan nasional tidak terganggu dalam jangka panjang. Joseph menilai saat ini sistem listrik Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis batu bara yang menjadi tulang punggung pasokan listrik.

“Kalau melihat keandalan suplai listrik saat ini, memang masih bertumpu pada batu bara. Kami berharap pemerintah dapat memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tetap terjaga agar stabilitas pasokan listrik nasional tidak terganggu di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat," ujarnya.

Kedua pembangkit milik Cirebon Power beroperasi optimal untuk mendukung ketersediaan listrik di jaringan 150 kV dan 500 kV

Cirebon (ANTARA) - Perusahaan pembangkit listrik PT Cirebon Electric Power (Cirebon Power) memastikan dua unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dioperasikan secara optimal guna mendukung pasokan tetap aman pada sistem kelistrikan Jawa-Bali saat Lebaran 2026.

“Kami tetap bekerja. Kedua pembangkit milik Cirebon Power beroperasi optimal untuk mendukung ketersediaan listrik di jaringan 150 kV dan 500 kV,” kata Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila di Cirebon, Jumat.

Ia menjelaskan kebutuhan listrik saat Lebaran umumnya lebih rendah karena banyak kegiatan industri dan pabrik berhenti sementara, sehingga beban sistem kelistrikan cenderung menurun.

Menurut dia, kondisi tersebut membantu menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode mudik dan libur panjang Idul Fitri.

Meski demikian, Joseph mengakui pihaknya tetap mewaspadai potensi kendala pasokan batu bara yang menjadi bahan bakar utama dua unit PLTU di Cirebon.

Ia mengatakan kelangkaan batu bara yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kebijakan domestic market obligation (DMO) yang membuat harga batu bara untuk pembangkit listrik lebih rendah dibanding sektor lain.

“DMO batu bara untuk pembangkit sekitar 70 dolar AS per ton, sementara untuk sektor lain seperti semen bisa mencapai sekitar 90 dolar AS per ton, dan untuk smelter mengikuti harga pasar,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, pemasok batu bara kerap memprioritaskan penjualan ke sektor dengan harga lebih tinggi sehingga pasokan ke pembangkit listrik berpotensi berkurang.

Joseph menyebutkan stok batu bara di pembangkit Cirebon saat ini bervariasi, dengan sebagian unit memiliki cadangan di atas 10 hari operasi dan sebagian lainnya kurang dari 10 hari.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah saat ini tengah melakukan pembicaraan dengan para pemasok batu bara agar dapat meningkatkan pasokan ke pembangkit listrik.

“Kami berharap ada keberpihakan dari pemerintah untuk menambah pasokan batu bara ke pembangkit listrik,” katanya.

Ia menegaskan PLTU tidak memiliki alternatif bahan bakar lain dalam jangka pendek, karena fasilitas pembangkit telah dirancang khusus menggunakan batu bara dengan spesifikasi tertentu.

“PLTU batu bara memang didesain untuk memakai batu bara. Bahkan mengganti dengan jenis batu bara lain pun tidak mudah karena setiap pembangkit memiliki spesifikasi bahan bakar yang berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pada akhir Februari 2026 PLTU Cirebon Unit-II telah menyelesaikan proses pemeliharaan fasilitas atau major overhaul (MOH) tipe C sesuai target.

Ia menyampaikan proses pemeliharaan tersebut berjalan lancar tanpa insiden, sehingga perusahaannya mencatatkan pencapaian 4,9 juta jam kerja aman (safe man hours).

“Kamis pastikan pasokan listrik tetap aman, dengan pengoperasian dua unit PLTU Cirebon,” tuturnya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Ketidakpastian arah kebijakan transisi energi kembali mencuat setelah rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit 1 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikabarkan batal.

Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila mengatakan, perusahaan hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah mengenai kelanjutan kebijakan pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar batu bara tersebut.

Menurut dia, informasi mengenai kemungkinan pembatalan program tersebut baru sebatas pemberitaan di media massa dan belum disampaikan secara formal kepada pengelola pembangkit.

“Kami belum menerima pemberitahuan resmi apakah rencana pensiun dini itu dilanjutkan atau dibatalkan. Informasi yang kami dengar baru dari media,” kata Joseph, Jumat (6/3/2026).

Ia menegaskan, selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah, operasional PLTU Cirebon unit 1 tetap berjalan normal sebagaimana biasanya.

Joseph menjelaskan ketidakpastian kebijakan tersebut juga membuat manajemen belum menyampaikan perubahan apa pun kepada para karyawan di lingkungan pembangkit.

Sejak awal, kata dia, rencana pensiun dini PLTU memang disampaikan kepada pekerja sebagai wacana yang masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Karena itu, hingga kini, perusahaan belum memberikan informasi baru terkait status operasional pembangkit tersebut. “Secara operasional fasilitas di PLTU berjalan seperti biasa. Kami juga belum menyampaikan apa pun kepada karyawan karena dari awal sudah dijelaskan bahwa rencana pensiun dini itu masih berupa wacana,” ujarnya.

Menurut Joseph, kepastian mengenai masa depan pembangkit hanya bisa diputuskan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan energi nasional. Dalam proses pembahasan sebelumnya, Cirebon Power termasuk perusahaan yang menyatakan kesediaannya mengikuti skema pensiun dini pembangkit yang ditawarkan pemerintah.

Joseph mengatakan, saat pemerintah membuka kesempatan bagi operator pembangkit untuk mengajukan diri secara sukarela, pihaknya ikut berpartisipasi untuk melihat kemungkinan kelanjutan program tersebut.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi terhadap rencana percepatan penghentian PLTU yang menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional.

“Kami waktu itu ikut dalam skema volunteer ketika pemerintah meminta siapa yang bersedia mengajukan pembangkitnya untuk dikaji dalam program pensiun dini,” kata dia.

Namun demikian, Joseph menegaskan perusahaan tidak mempermasalahkan jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan program tersebut.

Ia menambahkan, apabila rencana pensiun dini benar-benar dijalankan, maka konsekuensinya adalah perubahan kontrak jual beli listrik antara operator pembangkit dan PT PLN (Persero). Perubahan tersebut perlu dilakukan karena penghentian operasi pembangkit lebih cepat dari masa kontrak yang sebelumnya telah disepakati.

“Kalau program pensiun dini itu dijalankan, tentu kontrak dengan PLN harus diamendemen. Itu bagian dari proses yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Joseph menilai pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sumber energi pengganti sebelum menghentikan operasi pembangkit batu bara dalam skala besar.

Menurut dia, keberlanjutan pasokan listrik tetap menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan transisi energi. “Ketersediaan pembangkit pengganti tentu menjadi hal penting agar pasokan listrik tetap terjaga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengungkapkan belum ada kandidat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bakal disuntik mati menggantikan PLTU Cirebon-1.
PLTU Cirebon-1 mulanya menjadi target pensiun dini sebagai langkah transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, belakangan pemerintah membatalkan rencana tersebut.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary menuturkan, saat ini pihaknya masih mencermati kebutuhan listrik untuk Jawa-Madura-Bali (Jamali). Menurutnya, daya listrik yang dibutuhkan untuk wilayah Jamali masih cukup besar.
"Belum, belum. Kami masih butuh banyak daya untuk memperkuat Jamali ini," ucap Rizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pemilihan PLTU yang bakal disuntik mati merupakan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, PLN hanya akan mengikuti arahan pemerintah.
"Kalau kami sih kan kami PLN hanya sebagai operator," ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 PLTU yang berpotensi untuk dipensiundinikan menggantikan PLTU Cirebon-1.
“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kendati demikian, Yuliot tak memerinci di mana saja 15 PLTU yang dimaksud. Dia pun menyampaikan rencana melakukan pensiun dini PLTU sebagai upaya dekarbonisasi sektor energi masih dalam kajian.
Yuliot menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan kapasitas pembangkit listrik dari EBT. Ini khususnya kemampuannya dalam menggantikan kapasitas yang hilang apabila pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang beroperasi.
“Jadi, bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” katanya.
Yuliot menambahkan bahwa pengendalian pembangunan dan pengurangan PLTU secara bertahap, merupakan bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan transisi energi. Strategi tersebut diterapkan untuk dekarbonisasi industri.
“Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional,” ucapnya.
Asal tahu saja, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.
"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

KOMPAS.com-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara yang berpotensi dipensiunkan lebih dini. Daftar tersebut muncul setelah rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dibatalkan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan belasan PLTU itu masuk radar karena kontribusi emisinya dinilai tinggi.

“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Yuliot belum memerinci lokasi maupun kapasitas PLTU yang masuk daftar tersebut. Pemerintah masih mengkaji skema percepatan pensiun PLTU sebagai bagian dari agenda dekarbonisasi sektor energi.

Fokus pemerintah tidak berhenti pada penghentian operasi PLTU. Kesiapan pembangkit pengganti juga menjadi perhatian utama, terutama dari energi baru dan terbarukan.

“Jadi bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” tegas Yuliot.

Pemerintah sebelumnya membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Pemerintah kini mengalihkan perhatian ke PLTU lain yang usianya lebih tua dan berdampak lingkungan lebih besar untuk masuk skema early retirement.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 didasari pertimbangan teknis. Usia operasi pembangkit tersebut masih panjang dengan teknologi yang dinilai lebih baik.

“Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif itu lebih baik,” ujar Airlangga.

Skema pensiun dini akan dialihkan ke PLTU lain yang dinilai lebih tua. Dampak lingkungannya juga dinilai lebih berat. Airlangga memberi sinyal kandidat pengganti PLTU Cirebon-1 masih berada di Pulau Jawa.

“Nanti ada PLTU yang lebih tua, karena banyak PLTU yang tua. Di Jawa juga, PLN lagi menyusun daftar,” katanya.

Pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang sebelumnya disiapkan Asian Development Bank tidak akan hangus. Dana tersebut akan dialihkan untuk membiayai pensiun dini PLTU lain yang memenuhi kriteria.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menambahkan Kementerian ESDM telah menyiapkan kajian menyeluruh terkait PLTU yang layak dipensiunkan lebih awal.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 mencatat sekitar 175 PLTU teridentifikasi memiliki dampak lingkungan signifikan dan berpotensi masuk kandidat pensiun dini.

“Mana yang paling buruk dampaknya, dari emisi, dari masalah, efek dari ketenagakerjaan juga nanti bagaimana. Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan early retirement of PLTU itu,” kata Eniya.

Penentuan PLTU pengganti Cirebon-1 masih berjalan. PLTU Suralaya dipastikan tidak masuk daftar pensiun dini dalam waktu dekat.

“Oh, enggak. Itu (Suralaya) masih ada yang lebih buruk lagi. Nanti kita cari itu,” ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul PLTU Cirebon-1 Gagal Pensiun, Kementerian ESDM Identifikasi 15 PLTU Beremisi Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi untuk dipensiundinikan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, sebanyak 15 PLTU calon dipensiun dinikan muncul setelah pemerintah membatalkan suntik mati PLTU Cirebon-1.
“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” kata Yuliot di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kendati, Yuliot tak merinci di mana saja 15 PLTU yang dimaksud. Dia pun menyampaikan rencana melakukan pensiun dini PLTU sebagai upaya dekarbonisasi sektor energi masih dalam kajian.
Yuliot menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Ini khususnya kemampuannya dalam menggantikan kapasitas yang hilang apabila pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang beroperasi.
“Jadi, bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” katanya.
Yuliot menambahkan bahwa pengendalian pembangunan dan pengurangan PLTU secara bertahap, merupakan bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan transisi energi. Strategi tersebut, diterapkan untuk dekarbonisasi industri.
“Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional,” ucapnya.
Asal tahu saja, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.
"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.
"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah menetapkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Power Unit 2 di Kabupaten Cirebon sebagai objek vital nasional (obvitnas) ke-26 di Provinsi Jawa Barat.

Status ini menegaskan posisi PLTU tersebut sebagai infrastruktur strategis yang memegang peran penting dalam menjaga pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025 tertanggal 25 November 2025.

Dengan keputusan ini, PLTU Cirebon Power Unit 2 resmi masuk dalam daftar aset nasional yang mendapat prioritas pengamanan karena dampaknya yang luas terhadap kepentingan publik dan perekonomian.

Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Barat Kombes Pol Thomas Panji Susbandari mengatakan, status obvitnas bukan sekadar simbol, melainkan menjadi dasar penguatan sistem pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan.

Langkah ini dipandang strategis untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan listrik di kawasan Jawa-Bali yang menjadi pusat aktivitas industri dan bisnis nasional.

Sebagai tindak lanjut, pengelola PLTU menjalin kerja sama pengamanan dengan Polda Jabar. Susbandari menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan sistem keamanan secara menyeluruh, baik melalui koordinasi dengan Polres Cirebon maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan status obvitnas, pengamanan akan ditingkatkan dan dilaksanakan secara terintegrasi bersama jajaran kepolisian serta stakeholder terkait,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Thomas menambahkan, pengamanan di kawasan PLTU Cirebon Power diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sistem keamanan PLTU Cirebon Unit 2 akan dikolaborasikan dengan Unit 1 agar tercipta perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Menurutnya, penetapan PLTU Cirebon Power Unit 2 sebagai obvitnas ke-26 di Jawa Barat mencerminkan besarnya peran provinsi ini dalam peta investasi dan pembangunan infrastruktur nasional.

Jawa Barat selama ini menjadi magnet investasi karena letaknya yang strategis dan kedekatannya dengan pusat ekonomi nasional.

“Keberadaan banyak obvitnas dan masuknya investasi besar di Jawa Barat menuntut sistem pengamanan yang kuat, agar aktivitas ekonomi dan pasokan listrik tetap terjaga,” katanya.

Dari sisi korporasi, Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila menyambut positif penetapan tersebut. Ia menilai status obvitnas akan memberikan kepastian dan rasa aman bagi operasional pembangkit yang menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik regional.

“Kami sudah bekerja sama dengan Pam Obvitnas sejak pengelolaan PLTU Cirebon Power Unit 1. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk memastikan pengamanan Unit 2 berjalan optimal,” ungkap Joseph.

Ia menegaskan, dukungan aparat keamanan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas operasional pembangkit listrik berskala besar. Dengan standar pengamanan yang lebih tinggi, risiko gangguan yang dapat berdampak pada pasokan energi diharapkan bisa diminimalkan.

Joseph juga menilai adanya perbedaan signifikan setelah suatu objek ditetapkan sebagai obvitnas, terutama dari sisi sistem keamanan, prosedur operasional, hingga koordinasi lintas instansi.

“Dengan pengamanan yang lebih kuat, kami optimistis PLTU Cirebon Power Unit 2 dapat beroperasi lebih andal dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pasokan listrik di Jawa dan Bali,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembatalan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 dinilai akan berdampak luas terhadap ekonomi nasional. Utamanya dalam menggaet investasi hijau yang saat ini diincar investor global.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, industri dan perusahaan dengan target menggunakan energi baru terbarukan (EBT) 100% pada 2040 akan meninjau ulang investasi di Indonesia.

“Mereka akan tinjau ulang investasi maupun ekspansi fasilitas yang ada, toh sistem kelistrikan Indonesia akan didominasi fosil yang tidak selaras dengan aspirasi industri korporat ini,” kata Deon kepada Bisnis, Jumat (5/12/2025).

Risiko investasi dan ekspansi perusahaan EBT disebut akan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi 8%, mengingat realisasi investasi berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pembatalan pensiun dini PLTU juga menunjukkan bahwa komitmen pemerintah berkurang jauh untuk transisi energi, meskipun Presiden Prabowo Subianto cukup ambisius berbicara transisi yang cepat di forum internasional.

“Padahal upaya dan biaya yang dialokasikan untuk ini sudah hampir 3 tahun oleh pihak terkait yaitu PT SMI, ADB, pemilik Cirebon, termasuk juga PLN sudah alokasikan waktu dan biaya untuk assess dampaknya,” jelasnya.

Dia juga menilai pembatalan rencana tersebut akan membuat upaya transisi energi makin berat karena pemangku kepentingan akan makin ragu untuk mengambil keputusan investasi ataupun memberi dukungan ke Indonesia karena tidak konsisten.

Oleh karena itu, Deon melihat implikasinya akan banyak, selain dari kredibilitas pemerintah dan negara yang turun, manfaat dari pensiun dini PLTU juga tidak didapatkan, seperti pengurangan polusi udara dan berkurangnya dampak ke kesehatan dan produktivitas utamanya komunitas di sekitar PLTU

“Manfaat dari berkurangnya dampak negatif ke kesehatan serta berkurangnya subsidi ke fosil itu saja sudah jauh melebihi biaya pensiun PLTU,” tuturnya.

Untuk itu, IESR mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kembali upaya pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan mengukur ulang dampaknya mempertimbangkan faktor manfaat yang lebih luas seperti pengurangan polusi dan risiko aset terdampak.

“Serta penegasan Perpres 112/2022 untuk mendorong pensiun dini PLTU dan mengevaluasi regulasi yang mendukung penggunaan batu bara seperti DMO [domestic market obligation] dan DPO [domestic price obligation] dan menyusun strategi agar insentif itu ditiadakan lagi,” pungkasnya.

Adapun, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-'retire'

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

“Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire (dari segi lingkungannya memang benar-benar sudah perlu dipensiunkan),” kata Airlangga menjawab pertanyaan media di Jakarta, Jumat.

Airlangga menambahkan bahwa alternatif pengganti tetap akan berupa PLTU, khususnya unit yang sudah berusia lebih tua, mengingat banyak unit sejenis di Jawa yang berpotensi untuk dipensiunkan. Menurutnya, PLN juga saat ini sedang memetakan daftar unit yang masuk pipeline pemensiunan.

Sebagai informasi, PLN telah menandatangani MoU dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menjajaki kelayakan pembiayaan pemensiunan dini PLTU Cirebon-1.

Nota Kesepahaman ini melibatkan Indonesia Investment Authority (INA), ADB, PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), sebagaimana diberitakan pada November 2022.

Ketika ditanya mengenai kelanjutan pendanaan dari ADB ketika pensiun dini PLTU Cirebon-1 batal, Airlangga mengatakan bahwa skema pembiayaan dapat disesuaikan sehingga tidak menimbulkan kendala.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakup analisis dan kriteria untuk menentukan PLTU yang dapat dipensiunkan.

Beberapa unit PLTU telah diidentifikasi, dan setiap unit tetap dianalisis secara menyeluruh untuk menilai dampaknya mulai dari emisi, efek terhadap tenaga kerja, hingga pemanfaatan sumber daya lainnya.

“Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan early retirement PLTU. Sebetulnya kita sedang membahas, ya, (PLTU) Cirebon atau yang lainnya, itu on the list,” kata Eniya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

PT PLN mempertimbangkan kembali rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan alasan tak ekonomis. Padahal, PT PLN sudah meneken nota kesepahaman dengan Asian Development Bank (ADB) terkait dukungan pendanaan pensiun dini PLTU melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, Suroso Isnandar, mengatakan PLN memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1.

“Kita sedang menghitung dan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak dilanjutkan, IPP (independent power producer) PLTU Cirebon 660 MW,” kata Suroso, dalam siaran Inspirasi untuk Bangsa, dikutip Jumat (5/12).

Menurut Suroso, jika PLTU Cirebon-1 pensiun lima tahun lebih cepat dari 2042 ke 2035, klausul kontrak menyatakan PLN tetap harus membayar cicilan lima tahun tersebut pada 2037. Angkanya mencapai Rp 12 triliun per tahun atau total Rp 60 triliun. Ini baru angka penaltinya.

Alasan lain, 660 MW ini tidak bisa digantikan energi terbarukan dengan setara karena akan lebih mahal. Suroso memberi contoh penggantian dengan energi surya. Kapasitas listrik PLTU 660 MW, setara dengan 3.600 MW pembangkit listrik tenaga surya termasuk dengan baterai.

Dari perhitungannya, untuk membangun 660 MW PLTU butuh sekitar US$900 juta (Rp 14,99 triliun, kurs Rp 16.660/US$), sementara untuk membangun 3.600 MW PLTS butuh hampir US$ 5 miliar (Rp 83,27 triliun). Biaya operasional ke depan juga diperkirakan akan sangat berbeda dari angka operasional PLTU.

Namun, ketika dikonfirmasi ulang, Suroso menyatakan rencana pembatalan ini masih belum diputuskan. “Tidak betul. PLN belum memutuskan, tapi masih dalam pembicaraan,” katanya kepada Katadata, Kamis (4/12).

IPP PLTU Cirebon-1, yaitu PT Cirebon Electric Power, juga menyatakan belum mendapat penjelasan resmi dari PT PLN maupun pemerintah terkait rencana pembatalan pensiun dini.

Pembatalan Bisa Jadi Kemunduran Komitmen Transisi Energi

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keputusan PLN didasari ketidakpastian, karena persetujuan pensiun dini yang tak kunjung diberi pemerintah.

Adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 10/2025 yang seharusnya mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU, belum menghasilkan progres konkret dalam pelaksanaannya. CEO IESR Fabby Tumiwa, menilai keengganan pemerintah dan PLN untuk mewujudkan pensiun dini PLTU batu bara sebagai kemunduran komitmen transisi energi.

Menurutnya, biaya pensiun dini terlihat tinggi karena hanya dilihat dari kompensasi kontrak. Sementara tidak mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih besar, bersumber dari penurunan biaya polusi dan kesehatan publik.

Studi IESR pada 2022, memperkirakan biaya pensiun dini PLTU di sistem PLN sesuai target Persetujuan Paris, yaitu 9,2 GW pada 2030, memerlukan biaya mencapai US$ 4,6 miliar (Rp 73,6 triliun). Nilainya akan meningkat menjadi US$ 27,5 miliar (Rp 440 triliun) untuk mempensiunkan PLTU sisanya hingga 2045.

Namun, potensi penghematan yang diperoleh jauh lebih besar. Subsidi listrik batu bara yang dapat dihindari diperkirakan mencapai US$ 34,8 miliar (Rp 556 triliun), sementara penghematan biaya kesehatan publik mencapai US$ 61,3 miliar (Rp 980 triliun) pada periode yang sama.

Selain itu, kebutuhan investasi energi terbarukan, jaringan listrik dan penyimpan energi untuk menggantikan energi dari pengakhiran operasi PLTU, serta memenuhi penambahan permintaan tenaga listrik baru sekitar US$ 1,2-1,3 triliun hingga 2050.

Yang perlu dicatat, biaya tersebut sebetulnya merupakan investasi kelistrikan. Seluruh aset infrastruktur tersebut akan menjadi aset PLN dan negara di masa depan.

IESR menilai, keputusan pensiun dini PLTU Cirebon-1, akan menjadi pionir bagi percepatan penghentian PLTU lainnya di Indonesia dengan menggunakan skema ETM atau blended finance, dan memperkuat transisi energi hijau di Indonesia.

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1. Usulan ini berdasarkan pada kekhawatiran akan timbul efek negatif terhadap pekerja lokal dan ketersediaan jaringan listrik industri yang banyak melakukan relokasi ke Cirebon dan Jawa Tengah.

Data Asosiasi Persepatuan Indonesia menunjukkan, dalam sepuluh tahun terakhir, ada 68 pabrik yang pindah dari wilayah lain ke Jawa Tengah. Faktor utamanya adalah penyesuaian upah tenaga kerja.

“PLTU Cirebon-1 ini kan salah satu yang sangat diandalkan untuk jaringan (listrik) Cirebon dan sekitarnya,” kata Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, saat mengunjungi lokasi PLTU Cirebon-1 awal November lalu.

Jalal lalu mengusulkan agar pemerintah mendorong investor mengutamakan PLTU yang lebih tidak ramah lingkungan untuk dipensiunkan.

Sebelumnya, pemilihan PLTU Cirebon-1 untuk dipensiun dini berdasar pada efektivitasnya. Pasalnya, PLTU ini dinilai telah beroperasi dengan baik, sehingga lebih ‘ekonomis’ saat dipensiun dini dibandingkan dengan PLTU lainnya.

Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power (PT CEP), Joseph Pangalila, menyatakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan telah mengikuti standar Indonesia maupun internasional. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaan pun sesuai dengan kriteria ASEAN Development Bank (ADB), sebagai salah satu penyokong dana pensiun dini.

PT CEP Tetap Tunggu Keputusan Pemerintah

Sebagai operator PLTU Cirebon-1, PT CEP menyatakan tetap menunggu keputusan dari pemerintah. “Cirebon Power akan menanti keputusan pemerintah dan menaatinya,” tutur Head of Communication PT CEP Yuda Panjaitan, kepada Katadata.co.id, pada Senin (1/12).

Soal kekhawatiran atas dampak terhadap tenaga kerja, Yuda menyatakan, PT CEP telah menyampaikan rencana persiapan perusahaan menghadapi pensiun dini, kepada Komisi XII DPR RI.

Sebelumnya juga diberitakan bahwa PT CEP sudah menyiapkan skenario untuk tiga tahun menjelang pensiun dini, bagi kurang lebih 200 pekerjanya. Rencana itu bisa berupa reskilling atau dukungan bagi eks-karyawan yang ingin membuka usaha.

Di Desa Waruduwur, Cirebon, kehidupan Dama (50) berubah sejak pembangkit batu bara beroperasi. Desa itu menghadap langsung ke Laut Jawa. Sebatang sungai memisahkan desa dengan komplek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon di sisi Timur.

Seperti banyak orang di Waruduwur, Dama menggantungkan hidupnya dari laut. Rajungan dan ikan menopang hidupnya selama bertahun-tahun. Dulu, sebelum PLTU beroperasi, ia hanya perlu setengah jam untuk mencari hasil laut. Kini, ia harus menunggang kapal hingga tiga jam yang menghabiskan 20 liter solar, saban melaut. Hasilnya pun tidak seberapa.

“Dapatnya cuma satu kilo, hasilnya enggak ada kan,” kata Dama, awal November silam.

Rajungan yang jadi harapan pemasukan tak lagi bisa diandalkan. Tak ada yang bisa disimpan untuk kebutuhan keluarga. Bahkan kerang hijau yang biasa dibudidaya warga pesisir sudah setahun belakangan tidak ada isinya. Hanya menyisakan cangkang keras dan harapan yang pupus.

Tarsono, warga Waruduwur lainnya, juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, ia bisa memanen hingga 4 ton kerang dari keramba. Namun, setahun belakangan tak ada hasil yang ia dapatkan. Kerang-kerang itu kosong.

Warga Waruduwur masih mengingat jelas kejadian tidak mengenakkan saat PLTU Cirebon-1 masih dalam proses konstruksi pada 2008. Saat itu, dentuman keras terdengar di seantero desa hingga membuat tembok-tembok di rumah warga retak. Warga bercerita, pihak PLTU Cirebon sempat berkunjung ke rumah-rumah warga yang terdampak. Namun, kunjungan tersebut tidak membuahkan apapun, termasuk kompensasi untuk warga.

Kejadian tersebut sempat memunculkan keinginan warga untuk pindah dari Waruduwur. Mereka khawatir atas dampak dari pembangkit tersebut ke depannya. Akan tetapi, pada akhirnya warga kembali mengurungkan niatnya.

“Mau pindah kemana? Orang rumahnya di sini. Kalo pindah, gimana cari uangnya? Susah,” keluh Nuryati, istri Tarsono.

Himpitan ekonomi dampak dari PLTU Cirebon juga dirasakan keluarga Nilayani (44 tahun), yang tinggal di Desa Kanci, Kabupaten Cirebon. Tahun depan, anak ketiganya harus masuk jenjang sekolah baru. Tapi ia dan suaminya dibayang-bayangi ketidakmampuan, karena tak bisa mengandalkan laut sebagai mata pencaharian utama keluarganya.

“Priben kiye, bisa SMP belih (bagaimana ini, bisa SMP atau tidak),” keluh Nila, di tengah derasnya hujan sore itu.

Nila bercerita, sebelum ada PLTU, keluarganya bisa mendapatkan Rp5 juta dalam satu minggu dari hasil melaut. Saat ini kondisinya jauh berbeda. Nila bahkan harus membantu suaminya untuk mencari nafkah dengan menjadi buruh rumah tangga. Tak jarang, anak ketiganya yang baru menginjak usia 13 tahun harus membantu pekerjaan Nila.

“Saya kerja jadi pembantu rumah tangga enggak apa-apa,” kata Nila

“Gajinya Rp35.000 sehari.”

Di rumah, Nila juga mencari peluang ekonomi tambahan dengan berjualan jajanan. Upaya ini ditempuhnya, usai sejumlah harta bendanya sudah lebih dulu habis terjual untuk melanjutkan hidup.

Tidak hanya mempengaruhi mata pencarian, warga juga mengeluhkan udara di sekitar PLTU yang menyesakkan napas. Mijan (60 tahun) mengaku sering terganggu saat melaut di sekitar PLTU.

“Ya ganggu di mata, ganggu di pernapasan,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Nila. Selain laut yang tak lagi melimpahkan penghasilan, Nila sempat sakit hingga membuat perekonomian keluarganya makin terpuruk. “Kadang sesak napas, kalau ini ada asap batu bara,” jelasnya.

Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon (KARBON) mencatat 10 penyakit tertinggi di Kecamatan Mundu dan Kecamatan Astanajapura. Kedua wilayah ini cukup dekat dengan PLTU Cirebon. Cirebon. Nasofaringitis akut menjadi penyakit yang paling banyak diderita warga. Ini merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

Tabel penyakit Cirebon (Tim Karbon Cirebon)

Namun, menurut penelusuran Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), keluhan masyarakat yang dirangkum dalam temuan KARBON belum bisa dipastikan apakah itu dampak dari aktivitas PLTU atau disertai faktor lainnya.

“Faktor ekonomi bisa, faktor lingkungan bisa jadi polusi udara, faktor lingkungan keluarga bisa, seperti ada anggota keluarga yang merokok dalam rumah,” jelas seorang dokter di Kecamatan Mundu, mengutip laporan ‘Potret Transisi Energi di Indonesia’ AEER (2023).

PT CEP Klaim Gunakan Teknologi Bersih

PT Cirebon Electric Power (CEP), pemilik PLTU Cirebon, membantah pembangkitnya menyebabkan masalah pernapasan. Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power, Joseph Pangalila mengatakan pihaknya menggunakan teknologi supercritical boiler untuk unit pembangkit Cirebon-1. Pembakaran menggunakan teknologi ini lebih sempurna, sehingga hasil buangannya lebih sedikit. Teknologi ini diklaim ramah lingkungan.

“Kita yang paling pertama menerapkan teknologi ini di Indonesia,” kata Joseph.

CEP juga memiliki fly ash silo, tabung besar berkapasitas 1.800 ton yang berperan menangkap debu halus dari pembakaran batu bara. Lalu, bottom ash yang tersisa langsung dikirimkan ke pabrik semen di Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oleh karena itu, tidak ada fase penimbunan sisa pembakaran.

Untuk memantau emisi yang dihasilkan, CEP menggunakan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang dipantau secara real-time oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pemerintah sebetulnya sudah mengatur ambang batas emisi untuk PLTU batu bara. Sulfur Dioksida (SO2) maksimum 200 mg/Nm kubik, Nitrogen Oksida (NOx) maksimum 200 mg/Nm kubik, partikulat (PM) maksimum 50 mg/Nm kubik.

Sementara itu, sensor PLTU Cirebon-1 diklaim menunjukkan angka di bawah ambang batas. Emisi SO2 misalnya, sekitar 140. Sementara NOx di angka sekitar 200, serta PM di angka 20-an.

Selain soal emisi, PLTU Cirebon-1 juga diklaim dilengkapi dengan cooling tower. Alat ini berperan untuk mendinginkan air kondensasi yang dihasilkan uap bekas turbin menggunakan air laut. Prosesnya memanfaatkan pertukaran panas antara air kondensasi bekas uap turbin dengan air laut yang digunakan sebagai pendingin. Sebagian air akan kembali digunakan untuk mendinginkan, sebagian lainnya dialirkan kembali ke laut.

Meskipun demikian, mekanisme tersebut memastikan air yang kembali dialirkan ke laut dalam suhu normal 30-31 derajat celcius. CEP menegaskan, tidak ada air panas yang terbuang ke laut, hingga menghambat pertumbuhan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Di gerbang keluaran cooling tower tersebut, area sekitarnya juga ditumbuhi oleh mangrove. Total luas mangrove yang ditanam oleh CEP sekitar 20 hektare dan oleh PT Cirebon Power Services sekitar 30 hektare. Hutan mangrove ini kemudian menjadi tempat berkembangbiaknya kepiting bakau.

Perlu Pemantauan Lingkungan

Pengawas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Arie Skripsianti, menyatakan perlu kajian lebih lanjut untuk melihat keterkaitan kasus ISPA dengan aktivitas PLTU Cirebon-1. Ini mengingat banyaknya kasus serupa di wilayah lain yang berjarak dari PLTU.

“Apakah juga dipengaruhi masalah sanitasi, kebersihan, akses air bersih ada kesulitan atau tidak, atau adanya intrusi air laut terhadap sumber air penduduk, perlu ada kajian mendalam,” jelas Arie.

Soal kualitas air laut, Arie melihat hal kontradiktif antara paparan CEP dengan kondisi di masyarakat. Namun, pihaknya belum melakukan uji kualitas air laut dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya, wilayah laut masuk kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, pihaknya harus mengecek kondisinya terlebih dahulu, untuk memastikan faktor yang mendorong penurunan hasil laut nelayan. Dirinya tak menampik ada kemungkinan industri lain yang juga berdampak pada penurunan kualitas air ini.

“Tetapi gini, kita tetap mendorong setiap industri harus taat dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan,” tambahnya.

Dinas Lingkungan Hidup mewajibkan setiap perusahaan mengelola air limbah dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Cemaran tidak boleh melebihi baku mutu atau kadar maksimal yang ditetapkan. Sanksi administratif hingga denda menanti, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi.

Kata Arie, pihaknya memiliki keterbatasan untuk mengawasi ribuan industri yang ada di Kabupaten Cirebon. Untuk itu, DLH Kabupaten Cirebon membuka media pengaduan sebagai kontrol masyarakat.

Selain menjadi kontrol, masyarakat juga harus menjadi pihak yang taat lingkungan. Tapi, menurut Arie, masih banyak masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai. Masalah tersebut akhirnya bermuara di laut.

“Ini pekerjaan rumah juga sebetulnya, terus terang saja,” kata Arie. Edukasi masyarakat terus diulangnya sebagai solusi masalah ini.

Warga melihat kerang yang kosong di Cirebon (Katadata)

Pensiun Dini PLTU Harus Adil

Di tengah keluhan warga soal pembangkit batu bara, pemerintah Indonesia sebetulnya hendak menyudahi operasional PLTU Cirebon-1 lebih awal. Pembangkit berkapasitas 660 MW ini sejatinya bisa beroperasi hingga 2042. Namun, kebijakan pensiun dini dijadwalkan tujuh tahun lebih awal atau di 2035.

“Sebagai bentuk komitmen kita, Indonesia mempensiunkan dini 660 megawatt PLTU Cirebon-1, tujuh tahun sebelum masa pensiun, kita tarik,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Februari lalu.

Bahlil sempat menjelaskan, ada dua syarat yang perlu dipenuhi untuk melakukan pensiun dini PLTU. Pertama, ada pihak yang mendanai. Kedua, kebutuhan dana yang tidak terlalu membebani negara, PLN, maupun rakyat.

PLTU Cirebon-1 dipilih karena memungkinkan dari segi ekonomi. Proyek ini juga telah mendapat dukungan dana dari Asian Development Bank (ADB) senilai US$250-300 juta atau setara Rp4-5 triliun (kurs Rp16.710/US$). Penandatanganan kesepahaman antara ADB dan PLN dilakukan saat peluncuran ETM Country Platform di Bali, November 2022.

Pendanaan proyek menggunakan skema Energy Transition Mechanism (ETM), skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah RI agar berbagai pihak bisa terlibat di proyek energi bersih. Namun, rencana ini menyisakan banyak pertanyaan di tingkat tapak.

“Sekarang statusnya bagaimana? Kita tinggal tunggu saja keputusan pemerintah,” kata Joseph Pangalila, pekan lalu.

Joseph menjelaskan, selama ini PLTU Cirebon-1 telah dikelola dengan baik, sehingga tak banyak upaya pemulihan sebelum dipensiunkan. Ini yang kemudian disebut lebih ‘ekonomis’ dibandingkan PLTU lainnya.

Joseph juga memastikan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan telah mengikuti standard Indonesia maupun internasional. Program pemberdayaan masyarakat pun sesuai dengan kriteria ADB. Namun, dirinya kembali menegaskan, pihaknya tak tahu kapan rencana pasti pensiun dini akan dijalankan.

Ketidakpastian ini juga disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon. Angga Nugraha selaku Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mengaku belum tahu skema rinci pemensiunan ini.

“Kita belum mendapat sebuah kesimpulan bahwa pensiun ini adalah pensiun off atau perubahan menjadi energi terbarukan,” kata Angga.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Endang Sutrisno, mengingatkan peran pemerintah daerah sebagai penyambung kebijakan nasional, termasuk dalam transisi energi. Menurutnya, pemerintah daerah harus siap dengan green policy, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dibarengi keberlanjutan lingkungan.

Endang juga meminta pemerintah daerah ikut menjaga keseimbangan sosial antara masyarakat dan perusahaan, dalam hal ini PLTU Cirebon. Menurutnya, komitmen transisi energi harus termuat dalam kebijakan, seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah (RJPMD). Agenda besar seperti pensiun dini PLTU Cirebon-1 menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Dirinya menyarankan agar ketika dilaksanakan, perusahaan bersama organisasi non-pemerintah juga bisa bekerja sama.

Menyambung hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Harmono, menekankan aspek keadilan dalam proses pensiun dini PLTU. Sebab katanya, transisi ini bukan hanya soal energi, namun berkaitan dengan nasib tenaga kerja, kegiatan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan sosial.

“Mereka yang hidup di sekitar PLTU telah menanggung beban lingkungan selama bertahun-tahun. Saat PLTU akan tutup, maka mereka juga berhak mendapat manfaat dari perubahan tersebut, bukan justru menjadi kelompok yang ditinggalkan,” paparnya.

Oleh karena itu, pensiun dini PLTU harus diikuti dengan rencana diversifikasi ekonomi, peluang kerja baru, dan program pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal ini, Joseph menyatakan pihaknya telah menyiapkan rencana terkait tenaga kerja, untuk tiga tahun sebelum pensiun dini PLTU dilakukan.

“Kita planning untuk menyiapkan mereka setelah pensiun, apakah perlu reskilling untuk bekerja lagi atau mau usaha? Kita siapkan,” jelas Joseph.

Hal serupa dilakukan terhadap masyarakat yang dibina melalui corporate social responsibility (CSR). Pembinaan bertujuan membuat masyarakat dan usahanya bisa mandiri. Namun, Joseph berkata, rencananya pembinaan ini akan terus dilakukan hingga beberapa tahun setelah penutupan PLTU.

Harmono kemudian menambahkan catatan, perlu ada kerangka hukum yang melindungi. Baik pihak kementerian, pemerintah daerah, dan pemilik usaha berkoordinasi menyiapkannya. Hukum ini menyangkut kompensasi, pemulihan lingkungan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Dama dan warga Waruduwur, pensiun dini PLTU merupakan secercah harapan. Hingga saat ini, ia sendiri belum mendengar rencana tersebut. Namun, sudah terlalu lama masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU menanggung beban lingkungan yang mempengaruhi hidup mereka.

“Saya sih setuju [pensiun dini PLTU],” katanya, tegas.