Bisnis.com, CIREBON — Stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayah Cirebon, Jawa Barat dilaporkan mulai menipis. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keandalan pasokan listrik nasional jika suplai bahan bakar tidak segera ditingkatkan.

Wakil Direktur Cirebon Power, Joseph Pangalila, mengatakan cadangan batu bara di beberapa pembangkit saat ini berada pada level yang bervariasi. Sebagian pembangkit masih memiliki stok di atas 10 hari operasi, tetapi sebagian lainnya telah turun hingga di bawah batas tersebut.

“Stok batu bara sekarang ada yang sebagian di atas 10 hari, ada juga yang sebagian kurang dari 10 hari,” ujar Joseph saat ditemui di Cirebon, Kamis (5/3/2026) malam.

Menurut dia, kondisi itu perlu mendapat perhatian karena pasokan batu bara merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan operasional pembangkit listrik berbasis batu bara. Joseph menjelaskan menipisnya stok batu bara di sejumlah pembangkit tidak lepas dari kebijakan harga dalam skema domestic market obligation (DMO) batubara Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, harga batu bara untuk pembangkit listrik dipatok lebih rendah dibanding sektor industri lain. Harga batu bara untuk pembangkit listrik ditetapkan sekitar US$70 per ton. Angka ini jauh di bawah harga yang berlaku untuk sektor industri lain seperti semen yang dapat mencapai sekitar US$90 per ton.

Sementara untuk industri smelter, harga batu bara mengikuti harga pasar. Perbedaan harga tersebut membuat pemasok batu bara cenderung memprioritaskan penjualan ke sektor dengan harga lebih tinggi.

“Karena harga DMO untuk listrik paling rendah, tentu prioritas dari supplier biasanya ke sektor lain terlebih dahulu,” katanya.

Akibatnya, pasokan batu bara ke pembangkit listrik sering kali menjadi prioritas terakhir dalam distribusi.

Menurut Joseph, situasi ini telah mulai terasa sejak tahun lalu ketika beberapa pembangkit mulai mengalami penurunan stok yang cukup signifikan. “Sebetulnya kondisi ini sudah kami rasakan sejak tahun lalu,” ujarnya.

Untuk mengatasi potensi gangguan pasokan tersebut, pihak pembangkit meminta pemerintah memberikan dukungan agar suplai batu bara untuk sektor kelistrikan mendapat prioritas yang lebih kuat. Pemerintah pun saat ini tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan tambang batu bara untuk meningkatkan pengiriman ke pembangkit listrik.

Joseph mengatakan, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan bakar di pembangkit sehingga operasi pembangkit listrik tidak terganggu. Baginya, sektor kelistrikan memiliki peran vital karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem energi nasional.

Joseph juga menegaskan pembangkit listrik tenaga uap tidak memiliki alternatif bahan bakar pengganti dalam jangka pendek. Setiap PLTU dirancang untuk menggunakan jenis batu bara dengan spesifikasi tertentu, mulai dari nilai kalor hingga kandungan kimia di dalamnya.

“PLTU itu didesain untuk memakai batu bara. Bahkan mengganti dengan batu bara jenis lain pun tidak mudah. Kami tidak punya opsi lain dalam jangka pendek selain memastikan pasokan batu bara tetap tersedia,” katanya.

Meski stok batu bara di sejumlah pembangkit mulai menipis, Joseph memastikan pasokan listrik menjelang Lebaran masih dalam kondisi aman. Konsumsi listrik nasional biasanya menurun selama periode libur Lebaran karena banyak industri dan pabrik menghentikan operasional sementara.

Penurunan aktivitas industri tersebut secara otomatis mengurangi beban listrik nasional. “Biasanya menjelang Lebaran banyak pabrik tutup sehingga kebutuhan listrik turun. Jadi untuk periode ini masih aman,” ujarnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan pasokan batu bara tetap stabil agar keandalan sistem kelistrikan nasional tidak terganggu dalam jangka panjang. Joseph menilai saat ini sistem listrik Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis batu bara yang menjadi tulang punggung pasokan listrik.

“Kalau melihat keandalan suplai listrik saat ini, memang masih bertumpu pada batu bara. Kami berharap pemerintah dapat memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tetap terjaga agar stabilitas pasokan listrik nasional tidak terganggu di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat," ujarnya.

Jakarta: Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, keandalan pasokan gas menjadi faktor krusial bagi sektor kelistrikan dan industri. PT Nusantara Regas (NR) pada Senin, 19 Januari 2026 resmi menerima pasokan liquefied natural gas (LNG) perdana dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan gas nasional bagi sektor strategis.

Proses ship-to-ship transfer LNG berlangsung pada 19-21 Januari 2026, dengan kegiatan commissioning dan penyerahan gas PGN dilaksanakan pada 20 Januari 2026. Selanjutnya, gas hasil regasifikasi dialirkan melalui proses gas-in di Onshore Receiving Facility (ORF) Muara Karang sebelum disalurkan ke jaringan pipa gas.

Pasokan LNG ini direncanakan sebanyak tiga kargo sepanjang tahun 2026 dan bersumber dari Kilang LNG Tangguh Papua. Melalui infrastruktur PGN, penyaluran gas dapat dilakukan dengan kapasitas maksimum hingga 100 MMSCFD, dengan kemampuan continuous operation sebesar 60 MMSCFD untuk menjamin keandalan suplai.

Sebagai operator terminal LNG nasional, PT Nusantara Regas telah melayani dan menyalurkan gas hasil regasifikasi LNG sejak tahun 2012, terutama untuk mendukung pasokan energi sektor kelistrikan.

Selama lebih dari satu dekade, Nusantara Regas berperan strategis dalam memastikan ketersediaan gas bumi yang andal dan berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan permintaan energi nasional dan upaya transisi menuju energi yang lebih bersih.

Direktur Operasi & Komersial PT Nusantara Regas, Mahfud Fauzi, menegaskan penerimaan pasokan LNG ini memperkuat peran jangka panjang Nusantara Regas dalam sistem energi nasional.

“Sejak awal beroperasi, Nusantara Regas telah menjadi bagian penting dalam menjaga kontinuitas suplai LNG nasional, khususnya untuk sektor kelistrikan. Penerimaan LNG perdana dari PGN ini menjadi tonggak strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik dan industri,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menambahkan, suplai LNG tersebut akan difokuskan untuk mendukung aktivitas pembangkitan listrik dan industri melalui pemanfaatan infrastruktur gas yang terintegrasi.

“Suplai LNG PGN dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, komersial, dan rumah tangga agar aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara stabil dan berkesinambungan. Gas hasil regasifikasi selanjutnya disalurkan melalui sistem ORF Muara Karang dan jaringan pipa PGN untuk menjangkau pengguna akhir,” lanjutnya.

Operasi LNG dan gas PGN ini terealisasi sebagai bentuk kolaborasi seluruh stakeholder gas meliputi SKK Migas, Kementerian ESDM, LNG Supplier, PGN, Pertamina, PLN, dan NR selaku pengelola terminal.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi, Nusantara Regas akan terus mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur LNG dan gas bumi guna menjawab kebutuhan energi nasional yang terus berkembang.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

"[PLTU] Cirebon itu salah satu yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

Institute for Essential Services and Reform (IESR) menyebutkan pembatalan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan memperlambat transisi energi menuju dekarbonisasi di sektor kelistrikan. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan Presiden Prabowo yang ingin meninggalkan energi fosil sepuluh tahun dari sekarang, sebagaimana disampaikan pada pidato kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2025.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai keengganan pemerintah dan PLN untuk mewujudkan pensiun dini PLTU batu bara menunjukkan kemunduran komitmen transisi energi.

Kekhawatiran terhadap biaya pensiun dini yang dianggap tinggi hanya dari aspek biaya kompensasi kontrak dinilai tidak mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih besar, terutama dari penurunan biaya polusi dan kesehatan publik. Selain itu, biaya yang tinggi tersebut muncul karena kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yang hingga kini enggan dikoreksi.

Kajian yang dilakukan IESR menunjukkan bahwa pensiun dini PLTU sebelum 2050 justru memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang dibandingkan membiarkan PLTU beroperasi hingga usia pensiun alami.

“Secara umum, biaya pensiun dini PLTU menjadi mahal karena struktur Purchase Power Agreement PLTU, di mana terdapat klausul take or pay yang membuat PLN harus membayar listrik pada tingkat kapasitas dan tinggi dan kontrak PPA selama 30 tahun, tiga kali dari waktu normal pengembalian investasi,” kata CEO IESR Fabby Tumiwa dalam siaran pers, dikutip Jumat (5/12/2025).

Selain itu, kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk batu bara sejatinya hanya mentransfer risiko harga bahan bakar global ke PLN dan negara, sehingga membuat biaya PLTU terlihat lebih murah.

“Kebijakan ini juga membuat pembangkit energi terbarukan tidak dapat berkompetisi secara adil,” tambah Fabby .

Fabby juga menambahkan bahwa listrik dari PLTU sejatinya tidak murah karena ada eksternalitas yang tidak pernah dihitung, yaitu dampak kesehatan dan biaya akibat polusi udara yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk kenaikan beban BPJS.

Kajian IESR juga menemukan bahwa pensiun dini PLTU justru menguntungkan. Ditinjau dari penghematan subsidi, penurunan risiko dan biaya kesehatan, manfaatnya justru 2 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan biaya pensiun dini itu sendiri.

Studi IESR pada 2022 memperkirakan biaya pensiun dini PLTU di sistem PLN yang sesuai dengan target Persetujuan Paris, yaitu 9,2 gigawatt (GW) pada 2030 memerlukan biaya mencapai US$4,6 miliar atau sekitar Rp73,6 triliun.

Kebutuhan dana untuk pensiun dini PLTU ini akan meningkat menjadi US$27,5 miliar atau sekitar Rp440 triliun hingga 2045. Namun, potensi penghematan yang diperoleh jauh lebih besar. Subsidi listrik batu bara yang dapat dihindari diperkirakan mencapai US$34,8 miliar (Rp556 triliun), sementara penghematan biaya kesehatan publik mencapai US$61,3 miliar (Rp980 triliun) pada periode yang sama.

Selain itu, kebutuhan investasi energi terbarukan, jaringan listrik dan penyimpan energi untuk menggantikan energi dari pengakhiran operasi PLTU dan memenuhi penambahan permintaan tenaga listrik baru sekitar US$1,2–1,3 triliun hingga 2050.

“Namun yang perlu dicatat bahwa biaya tersebut sesungguhnya merupakan investasi kelistrikan, tidak dinikmati oleh pemilik aset dan aset seluruh infrastruktur tersebut akan menjadi aset PLN dan negara di masa depan,” tulis IESR.

IESR menilai keputusan pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan menjadi pionir bagi percepatan penghentian PLTU lainnya di Indonesia dengan menggunakan skema ETM atau blended finance, dan memperkuat transisi energi hijau di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi domestic market obligation (DMO) batubara telah mencapai 180,9 juta ton hingga Oktober 2025. Dari total tersebut, sekitar 66% diserap oleh sektor kelistrikan.

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara ESDM Totoh Abdul Fatah mengatakan harga DMO batubara masih stagnan, sektor kelistrikan dipatok US$70 per ton dan untuk sektor non listrik lainnya US$90 per ton.

“Untuk tahun 2025 sendiri produksi kita ditargetkan 739 juta ton dan sampai Oktober 2025 itu baru mencapai 661,8 juta ton dan DMO nya telah mencapai 180,9 juta ton dan harga rata-rata HBA nya 111,24 itu rata2 dari Januari-Oktober,” kata Totoh, Rabu (3/12/2025).

Totoh juga menyinggung kinerja produksi dan DMO dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data ESDM, pada 2021 produksi batubara mencapai 613 juta ton dengan DMO 133 juta ton atau sekitar 25%, sedikit di bawah target.

Pada periode 2022–2025, realisasi DMO mengalami peningkatan menjadi sekitar 27%, melampaui target minimal 25%. Totoh menjelaskan bahwa HBA sempat mencapai puncaknya pada 2022.

“HBA pada tahun 2022 itu cukup signifikan kenaikannya, bisa mencapai US$266,3. Sebetulnya dari tahun 2021 sudah ada potensi kenaikan dan pada tahun puncaknya di 2022. Kemudian tahun 2023 turun ke US$201, tahun 2024 kembali ke sekitar US$121, dan saat ini lebih turun lagi, rata-rata Januari sampai Oktober itu hampir saja US$111 per ton,” paparnya.

Terkait pemanfaatan domestik, Totoh menegaskan bahwa kelistrikan menjadi pengguna terbesar yakni dengan porsi 66% dari total DMO nasional.

Serapan batubara domestik sepanjang Januari–Oktober 2025 didominasi oleh sektor kelistrikan, yang secara konsisten mencatat volume terbesar setiap bulan. Penggunaannya berada pada kisaran 9,7–12,4 juta ton per bulan, dengan puncak pada Agustus sebesar 12,43 juta ton.

Setelah kelistrikan, sektor dengan serapan terbesar adalah semen, meski pergerakannya lebih fluktuatif. Konsumsi semen berada pada kisaran 2,8–7,1 juta ton, dengan puncak di Mei sebesar 7,15 juta ton.

Pengguna signifikan lainnya meliputi pupuk dan tekstil, yang menunjukkan kenaikan pada pertengahan tahun. Pupuk sempat mencapai 1,18 juta ton pada Agustus, sementara tekstil melonjak menjadi 1,74 juta ton pada Oktober, mencerminkan peningkatan aktivitas industri pengolahan.

Sektor briket, kertas, metalurgi, dan kategori lain-lain mencatat konsumsi yang jauh lebih kecil, masing-masing stabil pada level di bawah satu juta ton per bulan.