Bisnis.com, CIREBON - Ketidakpastian arah kebijakan transisi energi kembali mencuat setelah rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit 1 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikabarkan batal.

Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila mengatakan, perusahaan hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah mengenai kelanjutan kebijakan pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar batu bara tersebut.

Menurut dia, informasi mengenai kemungkinan pembatalan program tersebut baru sebatas pemberitaan di media massa dan belum disampaikan secara formal kepada pengelola pembangkit.

“Kami belum menerima pemberitahuan resmi apakah rencana pensiun dini itu dilanjutkan atau dibatalkan. Informasi yang kami dengar baru dari media,” kata Joseph, Jumat (6/3/2026).

Ia menegaskan, selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah, operasional PLTU Cirebon unit 1 tetap berjalan normal sebagaimana biasanya.

Joseph menjelaskan ketidakpastian kebijakan tersebut juga membuat manajemen belum menyampaikan perubahan apa pun kepada para karyawan di lingkungan pembangkit.

Sejak awal, kata dia, rencana pensiun dini PLTU memang disampaikan kepada pekerja sebagai wacana yang masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Karena itu, hingga kini, perusahaan belum memberikan informasi baru terkait status operasional pembangkit tersebut. “Secara operasional fasilitas di PLTU berjalan seperti biasa. Kami juga belum menyampaikan apa pun kepada karyawan karena dari awal sudah dijelaskan bahwa rencana pensiun dini itu masih berupa wacana,” ujarnya.

Menurut Joseph, kepastian mengenai masa depan pembangkit hanya bisa diputuskan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan energi nasional. Dalam proses pembahasan sebelumnya, Cirebon Power termasuk perusahaan yang menyatakan kesediaannya mengikuti skema pensiun dini pembangkit yang ditawarkan pemerintah.

Joseph mengatakan, saat pemerintah membuka kesempatan bagi operator pembangkit untuk mengajukan diri secara sukarela, pihaknya ikut berpartisipasi untuk melihat kemungkinan kelanjutan program tersebut.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi terhadap rencana percepatan penghentian PLTU yang menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional.

“Kami waktu itu ikut dalam skema volunteer ketika pemerintah meminta siapa yang bersedia mengajukan pembangkitnya untuk dikaji dalam program pensiun dini,” kata dia.

Namun demikian, Joseph menegaskan perusahaan tidak mempermasalahkan jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan program tersebut.

Ia menambahkan, apabila rencana pensiun dini benar-benar dijalankan, maka konsekuensinya adalah perubahan kontrak jual beli listrik antara operator pembangkit dan PT PLN (Persero). Perubahan tersebut perlu dilakukan karena penghentian operasi pembangkit lebih cepat dari masa kontrak yang sebelumnya telah disepakati.

“Kalau program pensiun dini itu dijalankan, tentu kontrak dengan PLN harus diamendemen. Itu bagian dari proses yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Joseph menilai pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sumber energi pengganti sebelum menghentikan operasi pembangkit batu bara dalam skala besar.

Menurut dia, keberlanjutan pasokan listrik tetap menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan transisi energi. “Ketersediaan pembangkit pengganti tentu menjadi hal penting agar pasokan listrik tetap terjaga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengungkapkan belum ada kandidat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bakal disuntik mati menggantikan PLTU Cirebon-1.
PLTU Cirebon-1 mulanya menjadi target pensiun dini sebagai langkah transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, belakangan pemerintah membatalkan rencana tersebut.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary menuturkan, saat ini pihaknya masih mencermati kebutuhan listrik untuk Jawa-Madura-Bali (Jamali). Menurutnya, daya listrik yang dibutuhkan untuk wilayah Jamali masih cukup besar.
"Belum, belum. Kami masih butuh banyak daya untuk memperkuat Jamali ini," ucap Rizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pemilihan PLTU yang bakal disuntik mati merupakan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, PLN hanya akan mengikuti arahan pemerintah.
"Kalau kami sih kan kami PLN hanya sebagai operator," ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 PLTU yang berpotensi untuk dipensiundinikan menggantikan PLTU Cirebon-1.
“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kendati demikian, Yuliot tak memerinci di mana saja 15 PLTU yang dimaksud. Dia pun menyampaikan rencana melakukan pensiun dini PLTU sebagai upaya dekarbonisasi sektor energi masih dalam kajian.
Yuliot menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan kapasitas pembangkit listrik dari EBT. Ini khususnya kemampuannya dalam menggantikan kapasitas yang hilang apabila pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang beroperasi.
“Jadi, bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” katanya.
Yuliot menambahkan bahwa pengendalian pembangunan dan pengurangan PLTU secara bertahap, merupakan bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan transisi energi. Strategi tersebut diterapkan untuk dekarbonisasi industri.
“Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional,” ucapnya.
Asal tahu saja, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.
"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

KOMPAS.com-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara yang berpotensi dipensiunkan lebih dini. Daftar tersebut muncul setelah rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dibatalkan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan belasan PLTU itu masuk radar karena kontribusi emisinya dinilai tinggi.

“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Yuliot belum memerinci lokasi maupun kapasitas PLTU yang masuk daftar tersebut. Pemerintah masih mengkaji skema percepatan pensiun PLTU sebagai bagian dari agenda dekarbonisasi sektor energi.

Fokus pemerintah tidak berhenti pada penghentian operasi PLTU. Kesiapan pembangkit pengganti juga menjadi perhatian utama, terutama dari energi baru dan terbarukan.

“Jadi bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” tegas Yuliot.

Pemerintah sebelumnya membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Pemerintah kini mengalihkan perhatian ke PLTU lain yang usianya lebih tua dan berdampak lingkungan lebih besar untuk masuk skema early retirement.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 didasari pertimbangan teknis. Usia operasi pembangkit tersebut masih panjang dengan teknologi yang dinilai lebih baik.

“Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif itu lebih baik,” ujar Airlangga.

Skema pensiun dini akan dialihkan ke PLTU lain yang dinilai lebih tua. Dampak lingkungannya juga dinilai lebih berat. Airlangga memberi sinyal kandidat pengganti PLTU Cirebon-1 masih berada di Pulau Jawa.

“Nanti ada PLTU yang lebih tua, karena banyak PLTU yang tua. Di Jawa juga, PLN lagi menyusun daftar,” katanya.

Pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang sebelumnya disiapkan Asian Development Bank tidak akan hangus. Dana tersebut akan dialihkan untuk membiayai pensiun dini PLTU lain yang memenuhi kriteria.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menambahkan Kementerian ESDM telah menyiapkan kajian menyeluruh terkait PLTU yang layak dipensiunkan lebih awal.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 mencatat sekitar 175 PLTU teridentifikasi memiliki dampak lingkungan signifikan dan berpotensi masuk kandidat pensiun dini.

“Mana yang paling buruk dampaknya, dari emisi, dari masalah, efek dari ketenagakerjaan juga nanti bagaimana. Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan early retirement of PLTU itu,” kata Eniya.

Penentuan PLTU pengganti Cirebon-1 masih berjalan. PLTU Suralaya dipastikan tidak masuk daftar pensiun dini dalam waktu dekat.

“Oh, enggak. Itu (Suralaya) masih ada yang lebih buruk lagi. Nanti kita cari itu,” ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul PLTU Cirebon-1 Gagal Pensiun, Kementerian ESDM Identifikasi 15 PLTU Beremisi Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi untuk dipensiundinikan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, sebanyak 15 PLTU calon dipensiun dinikan muncul setelah pemerintah membatalkan suntik mati PLTU Cirebon-1.
“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” kata Yuliot di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kendati, Yuliot tak merinci di mana saja 15 PLTU yang dimaksud. Dia pun menyampaikan rencana melakukan pensiun dini PLTU sebagai upaya dekarbonisasi sektor energi masih dalam kajian.
Yuliot menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Ini khususnya kemampuannya dalam menggantikan kapasitas yang hilang apabila pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang beroperasi.
“Jadi, bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” katanya.
Yuliot menambahkan bahwa pengendalian pembangunan dan pengurangan PLTU secara bertahap, merupakan bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan transisi energi. Strategi tersebut, diterapkan untuk dekarbonisasi industri.
“Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional,” ucapnya.
Asal tahu saja, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.
"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.
"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan emisi tinggi, namun masih mengkaji mekanisme pensiun dini pembangkit-pembangkit listrik tersebut.

“Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi ada 15 PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di sela-sela acara “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi” yang digelar di Jakarta, Selasa.

Meskipun demikian, Yuliot mengatakan rencana untuk melakukan pensiun dini PLTU sebagai upaya dekarbonisasi sektor energi masih dalam kajian.

Ia menyoroti pentingnya untuk mempertimbangkan kemampuan kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan dalam menggantikan kapasitas yang hilang apabila pemerintah melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang beroperasi.

“Jadi, bukan hanya pensiun dini, kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” ucap Yuliot.

Dalam paparannya, Yuliot menyampaikan pengendalian pembangunan dan pengurangan PLTU secara bertahap atau pensiun dini PLTU merupakan bentuk komitmen Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan transisi energi.

Strategi tersebut, lanjutnya, diterapkan untuk dekarbonisasi industri.

“Sekaligus untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional,” ujar dia.

Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU tersebut dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

Airlangga menambahkan bahwa alternatif pengganti tetap akan berupa PLTU, khususnya unit yang sudah berusia lebih tua, mengingat banyak unit sejenis di Jawa yang berpotensi untuk dipensiunkan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakup analisis dan kriteria untuk menentukan PLTU yang dapat dipensiunkan.

Beberapa unit PLTU telah diidentifikasi, dan setiap unit tetap dianalisis secara menyeluruh untuk menilai dampaknya mulai dari emisi, efek terhadap tenaga kerja, hingga pemanfaatan sumber daya lainnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah tengah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti usai PLTU Cirebon-1 batal pensiun dini. Alasan batalnya pensiun dini kali ini adalah umur PLTU yang masih relatif panjang, teknologi mumpuni, serta kinerja yang memadai.

“Bagaimana kita mencari pembangkit listrik yang performanya kurang bagus, dalam arti polusinya, segala macam,” kata Wakil Ketua I Satgas Transisi Energi & Ekonomi Hijau Rachmat Kaimuddin, saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/12).

Rachmat juga menjelaskan, upaya pensiun dini PLTU harus melihat dampak teknis ke depan. Misalnya, apakah ada energi pengganti atau bagaimana dampaknya pada kebutuhan listrik di sekitarnya.

Satu hal yang tak kalah penting, kata Rachmat, adalah adanya pihak yang mau membantu mendanai. Dia memastikan kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) masih terus berlanjut, meskipun rencana pensiun dini tak lagi menyasar PLTU Cirebon-1.

Dia mengatakan, selama ini rencana pensiun dini fokus ke PLTU Cirebon-1 karena unit tersebut yang ditawarkan. Oleh karena itu, dilakukan kajian terhadap PLTU yang beroperasi di pesisir Laut Jawa tersebut.

Akan tetapi, dua pekan lalu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1.

“Nanti dicarikan alternatif yang usianya lebih tua dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu dipensiunkan,” kata Airlangga pada 5 Desember, dikutip dari Antara.

Saat ini, pemerintah bersama PLN sedang memetakan daftar unit yang masuk list pemensiunan menggantikan PLTU Cirebon-1.

Pada 2022 lalu, Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan laporan riset yang bertajuk Financing Indonesia's Coal Phase-Out. Dalam riset tersebut, IESR menilai ada 12 PLTU yang layak pensiun dini karena sudah menua hingga berada di dekat pemukiman warga.

Beberapa di antaranya adalah Banten Suralaya Power Station (Banten): dengan kapasitas 1.600 megawatt (MW), PLN Paiton Power Station (Jawa Timur) dengan kapasitas 800 MW, hingga Cilacap Sumber Power Station (Jawa Tengah) berkapasitas 600 MW.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum dapat memastikan pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dipensiunkan usai PLTU Cirebon-1 batal disuntik mati. Sejumlah pengganti proyek pembangkit listrik berbasis batu bara yang akan dipensiunkan masih dalam kajian.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah kini tengah mendalami sejumlah opsi pembangkit lain yang berpotensi masuk skema pensiun dini untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

“Itu masih didalami. Penggantinya, oh kita punya banyak list-nya, contoh Labuhan Angin misalnya di Sumatra Utara, PLTU Ombilin itu juga sudah ada kajiannya dengan World Bank,” ujar Elen kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

Dia menegaskan, seluruh opsi pembangkit pengganti tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum ada yang diputuskan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan untuk fase penghentian operasi.

“Semuanya masih kita kaji, belum ada yang diputusin,” tegasnya.

Selain itu, Elen mengungkapkan bahwa pendanaan untuk skema phase out PLTU Cirebon-1 hingga kini juga belum tersalurkan. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya proses perhitungan yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta perhitungan internal PLN.

“Pendanaan phase out Cirebon belum ada yang tersalurkan, kan mesti ada hitungannya BPKP, kemudian hitungannya PLN sendiri, aspek strategisnya masih banyak jadi masih kita diskusikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Elen menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan hasil kajian dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Asian Development Bank (ADB), serta kerangka kerja yang ditawarkan beberapa negara.

Seluruh kajian tersebut masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta PLN, mengingat adanya potensi beban keuangan dan risiko bunga yang harus ditanggung.

Untuk diketahui, sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1.Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita bidang ekonomi menjadi perhatian pada Jumat (5/12), mulai dari pemulihan listrik di tiga provinsi yang terkena bencana di Sumatra hingga pemerintah mencari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52 persen, di Sumatera Utara 87 persen, dan Sumatera Barat mencapai 99 persen.

“Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerintah: 3,1 miliar dolar AS dari komitmen awal JETP siap digunakan

Pemerintah memastikan sekitar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari komitmen pendanaan awal Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS siap dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

Selain itu, sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang ada di dalam pipeline.

Selengkapnya baca di sini.

BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

"Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerintah cari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun

Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pembatalan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 dinilai akan berdampak luas terhadap ekonomi nasional. Utamanya dalam menggaet investasi hijau yang saat ini diincar investor global.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, industri dan perusahaan dengan target menggunakan energi baru terbarukan (EBT) 100% pada 2040 akan meninjau ulang investasi di Indonesia.

“Mereka akan tinjau ulang investasi maupun ekspansi fasilitas yang ada, toh sistem kelistrikan Indonesia akan didominasi fosil yang tidak selaras dengan aspirasi industri korporat ini,” kata Deon kepada Bisnis, Jumat (5/12/2025).

Risiko investasi dan ekspansi perusahaan EBT disebut akan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi 8%, mengingat realisasi investasi berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pembatalan pensiun dini PLTU juga menunjukkan bahwa komitmen pemerintah berkurang jauh untuk transisi energi, meskipun Presiden Prabowo Subianto cukup ambisius berbicara transisi yang cepat di forum internasional.

“Padahal upaya dan biaya yang dialokasikan untuk ini sudah hampir 3 tahun oleh pihak terkait yaitu PT SMI, ADB, pemilik Cirebon, termasuk juga PLN sudah alokasikan waktu dan biaya untuk assess dampaknya,” jelasnya.

Dia juga menilai pembatalan rencana tersebut akan membuat upaya transisi energi makin berat karena pemangku kepentingan akan makin ragu untuk mengambil keputusan investasi ataupun memberi dukungan ke Indonesia karena tidak konsisten.

Oleh karena itu, Deon melihat implikasinya akan banyak, selain dari kredibilitas pemerintah dan negara yang turun, manfaat dari pensiun dini PLTU juga tidak didapatkan, seperti pengurangan polusi udara dan berkurangnya dampak ke kesehatan dan produktivitas utamanya komunitas di sekitar PLTU

“Manfaat dari berkurangnya dampak negatif ke kesehatan serta berkurangnya subsidi ke fosil itu saja sudah jauh melebihi biaya pensiun PLTU,” tuturnya.

Untuk itu, IESR mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kembali upaya pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan mengukur ulang dampaknya mempertimbangkan faktor manfaat yang lebih luas seperti pengurangan polusi dan risiko aset terdampak.

“Serta penegasan Perpres 112/2022 untuk mendorong pensiun dini PLTU dan mengevaluasi regulasi yang mendukung penggunaan batu bara seperti DMO [domestic market obligation] dan DPO [domestic price obligation] dan menyusun strategi agar insentif itu ditiadakan lagi,” pungkasnya.

Adapun, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-'retire'

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

“Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire (dari segi lingkungannya memang benar-benar sudah perlu dipensiunkan),” kata Airlangga menjawab pertanyaan media di Jakarta, Jumat.

Airlangga menambahkan bahwa alternatif pengganti tetap akan berupa PLTU, khususnya unit yang sudah berusia lebih tua, mengingat banyak unit sejenis di Jawa yang berpotensi untuk dipensiunkan. Menurutnya, PLN juga saat ini sedang memetakan daftar unit yang masuk pipeline pemensiunan.

Sebagai informasi, PLN telah menandatangani MoU dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menjajaki kelayakan pembiayaan pemensiunan dini PLTU Cirebon-1.

Nota Kesepahaman ini melibatkan Indonesia Investment Authority (INA), ADB, PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), sebagaimana diberitakan pada November 2022.

Ketika ditanya mengenai kelanjutan pendanaan dari ADB ketika pensiun dini PLTU Cirebon-1 batal, Airlangga mengatakan bahwa skema pembiayaan dapat disesuaikan sehingga tidak menimbulkan kendala.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakup analisis dan kriteria untuk menentukan PLTU yang dapat dipensiunkan.

Beberapa unit PLTU telah diidentifikasi, dan setiap unit tetap dianalisis secara menyeluruh untuk menilai dampaknya mulai dari emisi, efek terhadap tenaga kerja, hingga pemanfaatan sumber daya lainnya.

“Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan early retirement PLTU. Sebetulnya kita sedang membahas, ya, (PLTU) Cirebon atau yang lainnya, itu on the list,” kata Eniya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah batal menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1.

Airlangga menyebut ada alasan teknis di balik pembatalan rencana pensiun dini tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah bakal mencari pengganti PLTU lain yang umurnya lebih tua.

"Karena (PLTU) Cirebon itu salah satu yang umurnya masih panjang dan teknologinya juga sudah supercritical dan relatif itu lebih baik," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Just Energy Transition Partnership (JETP) di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

"Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua dan terhadap lingkungan memang sudah perlu di-retire (pensiun). Alternatifnya PLTU juga," jelasnya.

Airlangga membocorkan rencananya PLTU yang akan disuntik mati juga berada di Jawa. Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut pembangkit listrik mana yang dimaksud.

Sang Menko hanya menekankan alternatif tersebut sudah masuk dalam rencana PT PLN (Persero).

Terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa rencana pensiun dini PLTU telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

"Dan di situ kita membuat satu analisis. Nah, analisis itu sudah ada di permen tersebut. Jadi, data pendukung dari permen tersebut itu sudah mengidentifikasikan, kalau gak salah 175 PLTU yang ada (rencana pensiun dini)," tuturnya.

"Nah, itu dikasih analisis mana yang paling buruk dampaknya. Dari emisi, dari masalah efek ke tenaga kerja juga nanti bagaimana. Lalu, penggunaan yang lain. Intinya, semua analisisnya ada di Permen 10 (Tahun 2025). Kita punya kriteria untuk melakukan early retirement of PLTU itu," imbuh Eniya.

Akan tetapi, Eniya enggan membocorkan pembangkit mana yang akan dipensiunkan sebagai pengganti PLTU Cirebon-1. Ia hanya menegaskan penggantinya bukan PLTU Suralaya dan PLTU Jawa-1.

"Enggak (PLTU Suralaya). Enggak, enggak (PLTU Jawa-1). Itu masih ada yang lebih buruk lagi. Nanti kita cari itu," tandasnya.

PLTU Cirebon-1 yang mengamankan pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali rencananya disuntik mati pada 2042. Kemudian, dipercepat ke 2037, bahkan ditargetkan bisa pensiun dini pada 2035 mendatang.

Setidaknya dibutuhkan US$300 juta alias Rp4,7 triliun untuk menyuntik mati PLTU dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1.

Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

"[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

Kriteria Seleksi Pengganti

Senada, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan PLTU untuk pensiun dini telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025.

Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi dan menganalisis sekitar 175 unit PLTU yang beroperasi di Indonesia.

"Di situ kita membuat satu analisis. Mana yang paling buruk dampaknya, dari emisi, dari masalah efek ke tenaga kerja. Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan early retirement," jelas Eniya pada kesempatan yang sama.

Saat disinggung mengenai kandidat pengganti PLTU Cirebon-1, Eniya menampik spekulasi bahwa PLTU Suralaya atau PLTU Jawa-1 akan menjadi target berikutnya. Dia menegaskan pemerintah masih mencari pembangkit dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk dari daftar yang ada.

"Oh [Suralaya] enggak. [Jawa-1] juga enggak. Masih ada yang lebih buruk lagi, nanti kita cari itu," pungkasnya.

Pendanaan JETP Naik

Anomalinya, keputusan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 beriringan dengan komitmen pendanaan transisi energi internasional dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Pendanaan JETP mengalami peningkatan dari kesepakatan awal US$20 miliar menjadi US$21,4 miliar atau setara Rp356,2 triliun (kurs JISDOR 4 Desember 2025 sebesar Rp16.646 per dolar AS).

Airlangga memerinci bahwa kenaikan angka komitmen tersebut berasal dari dukungan International Partners Group (IPG) sekitar US$11 miliar dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) sekitar US$10 miliar.

"Ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek-proyek renewable di Indonesia," ujarnya usai rapat koordinasi perkembangan implementasi JETP di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/12/2025).

Meski komitmen pendanaan naik, mantan menteri perindustrian itu membeberkan bahwa realisasi pencairan dana masih berjalan bertahap.

Dari total komitmen awal, dana yang telah dimobilisasi baru mencapai US$3,1 miliar melalui skema JETP. Sementara itu, sekitar US$5,5 miliar lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk pembiayaan proyek-proyek konkret.

Airlangga merincikan sejumlah proyek prioritas yang masuk dalam radar pendanaan ini antara lain Green Corridor Sulawesi, program dedieselisasi pembangkit listrik, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, serta proyek Waste to Energy yang dikombinasikan dengan inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC).

"Inggris dan Irlandia juga menyampaikan studi mengenai Just Framework yang memberikan langkah-langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi," tambah Airlangga.

Dalam pembahasan teranyar dengan duta-duta besar negara anggota IPG, Uni Eropa, GFANZ, ADB, GIZ, hingga World Bank, Airlangga menyebut pihak donor meminta pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap (solar rooftop).

Selain itu, para mitra internasional juga menyoroti pentingnya proses pengadaan dan tender energi terbarukan yang lebih jelas.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia yang diwakilkan Deputy Head of Mission Thomas Graf meyakini pendanaan JETP akan berhasil mendukung transisi energi di Indonesia.

"Kami juga yakin berdasarkan yang kami dengar di rapat hari ini, kita akan dapat bekerjasama dan mencapai hasil bersama demi kebaikan kita semua, kebaikan Indonesia, kebaikan iklim," ucap Graf pada kesempatan yang sama.