Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Pasar Digital untuk memperkuat pengawasan terhadap ekosistem e-commerce dan penggunaan artificial intelligence (AI) di Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai diperlukan pengaturan yang lebih kuat untuk mendukung pengawasan sektor digital dan sinergi lintas kementerian serta lembaga.

“Dalam kerangka tersebut, dapat dimunculkan gagasan mengenai perlunya Undang-Undang Pasar Digital yang memberikan pengaturan yang lebih tegas, memperkuat pengawasan, dan memperjelas sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Fanshurullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah struktur pasar secara mendasar melalui perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Dia menilai platform digital kini tidak lagi sekadar menjadi perantara transaksi antara penjual dan pembeli, melainkan berkembang menjadi ekosistem yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI).

Fanshurullah menjelaskan integrasi tersebut memang mampu mendorong efisiensi ekonomi, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang usaha baru. Namun, di sisi lain, kondisi itu juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha.

KPPU mencatat sejumlah persoalan dominan di sektor digital, mulai dari penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, integrasi vertikal, diskriminasi layanan dan akses pasar,predatory pricing, subsidi silang, hingga praktik antipersaingan baru melalui pemanfaatan algoritma dan AI.

Menurutnya, penggunaan algoritma dan AI perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi persaingan usaha apabila tidak dijalankan secara transparan.

“Penggunaan teknologi yang tidak transparan dipandang dapat menimbulkan risiko perilaku yang memengaruhi persaingan seperti kartel, diskriminasi, self-referencing, integrasi vertikal, dan perilaku lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam ekosistem digital, algoritma berperan menentukan berbagai aspek mulai dari peringkat produk, rekomendasi, visibilitas, distribusi permintaan, hingga penentuan harga.

“Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan,” tuturnya.

Selain AI, KPPU juga menyoroti penggunaan big data yang dinilai berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Penguasaan data dalam jumlah besar disebut dapat memperkuat dominasi platform digital dan meningkatkan ketergantungan merchant terhadap satu platform tertentu.

Di sisi lain, KPPU mengungkap telah terlibat dalam harmonisasi rancangan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai e-commerce. Menurutnya, sejumlah pengaturan dalam revisi beleid tersebut telah sejalan dengan prinsip persaingan usaha, seperti transparansi biaya platform, informasi asal barang, larangan platform bertindak sebagai produsen, hingga pengaturan tanggung jawab platform atas penggunaan AI.

KPPU mencatat sejak 2020 sektor digital dan e-commerce menyumbang sekitar 4,03% dari total penegakan hukum persaingan usaha yang ditangani lembaga tersebut. Meski masih di bawah sektor konvensional seperti konstruksi dan perdagangan, perkara digital dinilai terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Dia mencontohkan perkara penyalahgunaan posisi dominan Google melalui Google Billing System yang berujung denda Rp202,5 miliar. Menurutnya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga Mahkamah Agung dan siap memasuki tahap eksekusi.

Selain itu, KPPU juga pernah menangani perkara integrasi vertikal dan diskriminasi dalam jasa angkutan sewa khusus yang melibatkan ekosistem Grab. Perkara tersebut juga telah berkekuatan hukum setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan KPPU.

“Saat ini masih terdapat empat penyelidikan dan satu pemeriksaan yang berjalan di KPPU terkait sektor digital atau e-commerce tersebut,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aplikasi di HP bisa menjadi 'gerbang masuk' insiden penyerangan siber. Ada banyak kasus yang menunjukkan pencurian data sensitif terjadi lewat aplikasi berbahaya yang disisipi malware.

Umumnya, aplikasi-aplikasi ini menyamar sebagai tool yang fungsional bagi pengguna. Misalnya aplikasi produktivitas, hiburan, atau game. Namun, risiko serangan siber bisa direduksi dengan menginstal aplikasi lewat toko aplikasi resmi.

Misalnya melalui Google Play Store untuk pengguna HP Android atau Apple App Store untuk pengguna iPhone. Bagi pengguna HP Android, dari dulu memang ada kebebasan untuk melakukan 'sideloading', alias menginstal aplikasi melalui website pihak ketiga atau sumber lain.

Kendati diperbolehkan, namun beberapa saat lalu CEO Google Sundar Pichai memperingatkan para pengguna HP Android untuk tidak melakukan sideloading.

Pembahasan soal sideloading sudah lama menjadi kontroversi. Kubu terpecah menjadi dua, di satu sisi banyak yang menyatakan sideloading memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi pengguna untuk bebas mengakses aplikasi buatan pengembang yang tak tersedia secara resmi.

Namun, di sisi lain banyak yang menilai sideloading berisiko mendatangkan bahaya. Sebab, aplikasi yang tersedia di toko aplikasi resmi sudah melalui proses penyaringan, sehingga lebih aman.

Dalam pemaparannya, Pichai memberikan peringatan ke semua pengguna HP Android bahwa aplikasi sideloading memiliki risiko yang tinggi karena rentan terinfeksi malware.

Peringatan tersebut sejalan dengan alasan Apple yang sebelumnya 'anti' memberikan izin sideloading. Apple juga menjadikan pernyataan Google sebagai 'senjata', dan menyatakan Google saja tahu seberapa besar potensi bahaya yang ditimbulkan oleh aplikasi sideloading.

Debat soal sideloading bertumpu pada satu hal, yakni bagaimana menciptakan keseimbangan antara kebebasan pengguna dan keamanan pengguna.

Meski sideloading berisiko mendatangkan virus bahaya, tetapi mekanisme itu turut mendukung para developer aplikasi independen yang tak mau terikat pada sistem aplikasi resmi di Google Play Store atau Apple App Store.

Apple Akhirnya Menyerah

Sebagai informasi, sideloading dulunya tidak bisa dilakukan di iPhone. Apple sejak awal melarang keras mekanisme tersebut.

Hal ini juga menjadi salah satu perbedaan kunci antara sistem operasi iOS milik Apple dan Android milik Google.

iOS benar-benar eksklusif. Semua aplikasi yang diinstal ke iPhone dan iPad harus melalui toko aplikasi Apple App Store.

Kendati demikian, Undang-Undang Pasar Digital (DMA) yang ditetapkan oleh Uni Eropa akan memaksa Apple mengakomodir mekanisme sideloading pada perangkatnya.

DMA menilai sideloading penting agar tak terjadi praktik monopoli. Apple akhirnya menyerah setelah ditekan aturan Uni Eropa. Pengguna iPhone di kawasan tersebut diperbolehkan melakukan sideloading.

"Hanya pengguna yang berbasis di Uni Eropa yang dapat memasang aplikasi melalui distribusi aplikasi alternatif. Negara atau wilayah Akun Apple Anda harus diatur ke salah satu negara atau wilayah Uni Eropa, dan Anda harus berada di wilayah Uni Eropa," tulis laman Apple Support pada artikel yang diunggah 30 Juli 2025.