#30 tag 24jam
Bappenas: Keberlanjutan jadi faktor tingkatkan daya saing komoditas RI
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ... [393] url asal
#bappenas #platform-indikator-yurisdiksi-berkelanjutan #giz-indonesia
Implementasi IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045,
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, keberlanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia.
“Keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,” katanya dalam agenda Sosialisasi Nasional dan Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB), dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.
IYB merupakan instrumen dan inisiatif nasional yang dirancang untuk mendukung tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah (kabupaten/provinsi).
Melalui IYB, lanjutnya, Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Teguh juga menekankan perlunya dukungan integrasi data lintas sektor, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif petani, asosiasi, dan sektor swasta dalam implementasi IYB.
“Implementasi IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ucap Teguh.
Kegiatan sosialisasi dan diseminasi platform IYB sendiri menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola komoditas perkebunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi yang terintegrasi, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi menuju tata kelola berkelanjutan, memperkuat sistem pemantauan berbasis yurisdiksi, meningkatkan transparansi data, serta mendukung sistem produksi yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto.
Dukungan terhadap pengembangan IYB disampaikan pula oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi yang menilai IYB selaras dengan perkembangan standar keberlanjutan global dan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Representative Country Director of GIZ for Indonesia Karin Allgoewer menyampaikan, keberlanjutan saat ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dalam sistem perdagangan global yang semakin menuntut transparansi dan ketertelusuran rantai pasok.
Melalui diskusi multi pihak, para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya interoperabilitas dan integrasi data lintas sektor, penguatan kapasitas daerah dan pekebun, harmonisasi kebijakan keberlanjutan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi IYB.
Selain itu, IYB diharapkan dapat menjadi instrumen yang memperkuat tata kelola perkebunan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar, serta mendukung pengembangan sistem produksi yang transparan, inklusif, dan berdaya saing.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)