JAKARTA - Sebanyak 24.980 personel gabungan bakal dikerahkan untuk menjaga kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang dilaksanakan di kawasan Monas Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) besok. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

“Pertama, akan dilaksanakan kegiatan May Day Fiesta 2026 di Monas, tempat kita berada sekarang. Yang kedua, adanya penyampaian aspirasi di muka publik yang akan dilaksanakan di DPR/MPR serta di Disnaker Provinsi DKI Jakarta,” kata Budi Hermanto usai apel gelar pasukan yang dipimpin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, Kamis (30/4/2026).

“Polda Metro Jaya bersama TNI, Pemda, Pamdal, dan unsur terkait menyiapkan 24.980 personel. Terdiri dari 15.575 personel Polri, 6.003 personel TNI, 1.002 personel dari Pemprov DKI, 400 personel Pamdal, dan 2.000 Sabuk Kamtibmas,” sambung dia.

Dia menerangkan, pengerahan puluhan ribu personil gabungan ini untuk memastikan bahwa perayaan May Day 2026 besok akan berjalan aman lancar dan kondusif. Terkait rekayasa lalu lintas, pihaknya akan menerapkan secara situasional.

Ia pun mengimbau masyarakat bisa menghindari kawasan Monas besok. “Mengingat akan ada intensitas keramaian, kepadatan, sehingga arus lalu lintas terkait tentang rekayasa dan lain-lain itu sifatnya fungsional dan situasional. Kami akan sampaikan dan lihat, nanti akan kami selalu update di media sosial dan di media online, seluruh platform akan kami sampaikan,” ujar dia.

Dia menambahkan, TNI-Polri hingga pihak terkait akan mengawal aksi May Day tersebut. Ia juga menekankan agar tidak adanya provokasi.

“Pada prinsipnya juga diimbau dalam penyampaian pendapat ini juga dilindungi oleh undang-undang. Ada aturan yang mengatur suatu regulasi, sehingga petugas pelayanan Polri, TNI, Pemprov DKI akan mengawal aspirasi saudara-saudara buruh dapat tersampaikan dengan baik, dapat tersampaikan dengan aman dan nyaman,” ungkapnya.

“Begitu juga dengan personel yang terlibat, ini juga merupakan saudara-saudara kita sehingga kita tidak terprovokasi, aspirasi tersampaikan dengan damai dan tertib,” jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kata “good afternoon” atau selamat siang dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dalam konferensi pers setelah rapat kebijakan moneter bank sentral AS tersebut menjadi yang paling dinantikan oleh kalangan investor di seluruh dunia.

Namun, ucapan pembuka Powell pada akhir rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (30/4/2026), ini merupakan yang terakhir kalinya karena masa jabatannya akan segera berakhir pada 15 Mei.

Powell menyatakan bahwa calon penggantinya, Kevin Warsh, yang tengah menjalani proses konfirmasi, akan segera mengambil alih peran sebagai Ketua The Fed. Ia menyebut proses transisi akan berjalan normal dan menaruh keyakinan pada kemampuan penerusnya untuk membangun konsensus di antara anggota komite.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh atas kemajuannya setelah lolos dari Komite Perbankan Senat pagi ini. Ini merupakan langkah penting ke depan dan saya mendoakan yang terbaik bagi kelanjutan proses tersebut,” ungkapnya dalam konferensi pers FOMC, Kamis (30/4/2026).

Namun, meskipun turun dari kursi bos The Fed, Powell memastikan dirinya akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur bank sentral.

“Saya akan tetap menjabat sebagai gubernur untuk jangka waktu yang akan ditentukan,” ujarnya.

Powell menegaskan bahwa perannya ke depan akan lebih terbatas dan tidak akan mengganggu kepemimpinan baru. Dia berencana mengambil posisi yang lebih pasif setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua.

“Saya berencana untuk tetap ’low profile’ sebagai gubernur,” katanya.

Transisi ini kepemimpinan ini berlangsung dalam kondisi yang tidak sepenuhnya normal, seiring meningkatnya tekanan terhadap The Fed.

Powell sebelumnya juga menyoroti adanya serangkaian serangan hukum terhadap bank sentral yang dinilai berpotensi mengganggu independensi kebijakan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya untuk tetap berada di dalam institusi.

“Saya tidak akan meninggalkan Dewan sampai penyelidikan ini benar-benar selesai dengan transparansi dan kepastian,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa awalnya telah merencanakan untuk pensiun, tetapi perkembangan dalam beberapa bulan terakhir membuatnya mengubah keputusan. Powell menilai keberlanjutan dan stabilitas institusi menjadi prioritas dalam situasi saat ini.

“Saya akan tetap sampai saya merasa ini waktu yang tepat untuk pergi,” ujarnya.

Powell juga menyoroti pentingnya menjaga independensi bank sentral dari pengaruh politik. Ia menilai tekanan hukum yang terjadi belakangan berpotensi mengganggu kemampuan The Fed dalam menjalankan kebijakan moneter secara objektif.

Menutup konferensi pers terakhirnya sebagai ketua, Powell menyampaikan kalimat singkat yang menandai berakhirnya masa kepemimpinannya. “I won't see you next time.”

JAKARTA - Krisis Timur Tengah yang membuat Amerika Serikat (AS) mencurahkan sebagian besar perhatian dan upayanya di kawasan tersebut berpotensi membuat fokus dari negara adidaya beralih dari Asia Tenggara . Setidaknya itu untuk sementara waktu.

Bagi para pengamat dan pemerhati geopolitik, hal tersebut berpotensi membuat Republik Rakyat China mendapatkan ruang lebih besar untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara.

Sekelompok pemerhati China yang tergabung dalam Forum Sinologi Indonesia (FSI) berpandangan bahwa tindakan asertif dan agresif China di Laut China Selatan LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang.

“Dalam 2 dasawarsa terakhir, China telah bersitegang dengan Vietnam, Indonesia, dan Filipina terkait upaya negara itu menegaskan kepemilikannya atas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ketiga negara di atas dengan dalih sembilan garis putus-putus (Nine dash-line),” ujar Ketua FSI Johanes Herlijanto dalam keterangannya usai penyelenggaraan seminar berjudul “Keketuaan Filipina dan Diplomasi Cina di ASEAN” di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Padahal klaim kewilayahan berdasarkan garis putus-putus tersebut oleh pihak negara-negara Asia Tenggara dinilai bertentangan dengan UNCLOS,” kata Johanes yang juga akademisi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH).

Acara dipandu Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden Muhammad Farid itu, menghadirkan Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir, sinolog yang juga Dosen Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Dr Klaus Heinrich Raditio, serta peneliti mitra FSI Dr Ratih Kabinawa.

Dalam pemaparan para pembicara disampaikan bahwa China ternyata tidak hanya menunjukkan sikap agresif dalam aspek keamanan antara lain dengan melakukan strategi grey zone, yaitu menghadirkan gangguan di ZEE negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) melalui pengerahan milisi maritim yang dibayangi unit penjaga pantai China.

Namun, China juga berupaya menanamkan dominasi terhadap ASEAN melalui jalur-jalur diplomasi. Bahkan, ketika keketuaan ASEAN berada di tangan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali menjadi korban strategi grey zone China di atas, China ditengarai akan tetap berupaya meningkatkan pengaruhnya.

“Bejing seringkali meningkatkan kedekatan bilateralnya dengan anggota ASEAN yang sedang mendapat giliran menjadi ketua dari organisasi multilateral itu,” turut Ratih.

Menurut dia, strategi yang efektif bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi tersebut adalah melalui upaya memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN.

Pertanyaannya, bagaimana China melanjutkan upaya memengaruhi agenda ASEAN di saat organisasi ini diketuai Filipina? Pertanyaan ini penting mengingat akhir-akhir ini Filipina seringkali berada dalam ketegangan dengan Beijing sebagai akibat praktik Grey Zone negara itu di ZEE Filipina.

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, Ratih merujuk pada proposal eksplorasi energi Bersama yang muncul sebagai solusi potensial bagi krisis energi yang sedang dihadapi negara itu akibat perang di Timur Tengah sebagai celah yang dapat dimanfaatkan Beijing untuk membangun kedekatan dengan Manila.

Pemilik gelar doktor dari Universitas Australia Barat (UWA) itu mengkhawatirkan adanya risiko Filipina gagal mendorong penyelesaian Kode Etik Prilaku (COC) di LCS bila eksplorasi bersama tersebut jadi dilaksanakan.

Dia mengimbau Manila berupaya keras memperkuat kerekatan di dalam ASEAN dan mengutamakan agenda ASEAN. “Manila harus memberikan penekanan terhadap agenda ASEAN, utamanya terselesaikannya COC yang dapat mengurangi potensi ketegangan di kawasan ini,” katanya.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir menuturkan hubungan antara China dan ASEAN sangat menarik untuk diamati karena hubungan itu sangat unik dan diwarnai dengan sebuah paradoks, yaitu adanya ketidakpercayan (distrust) di antara kedua belah pihak, meski terdapat hubungan yang sangat dekat.

“China dan ASEAN berada dalam hubungan yang sangat dekat sekali. Keterlibatan China dengan ASEAN cukup dalam, sangat intensif, dan dalam berbagai aspek serta tingkatan,” ucapnya.

Namun pada sisi lain, rasa saling percaya antara ASEAN dan China belum memadai. Selain itu, insiden antara China dengan negara-negara ASEAN juga masih sering terjadi.

Dalam pandangan Ahmad, ketidakpercayaan yang muncul di kalangan negara-negara ASEAN pada China ada hubungannya dengan masalah di LCS. Namun, dia optimistis insiden akan semakin berkurang bila COC di LCS telah berhasil disepakati.

Pemerhati hubungan internasional dan pakar hubungan Indonesia-China Dr. Klaus Heinrich Raditio mengemukakan pandangan yang cenderung pesimistis mengenai niat China untuk menyelesaikan COC di tahun 2026. “Pertama posisi China di LCS sudah cukup kuat, kedua AS dan China sudah bergabung sebagai G2 yaitu kelompok yang terdiri dari dua negara tersebut,” ujarnya.

Hal di atas menyulitkan AS untuk turut serta dalam negosiasi COC. Karena itu, Klaus berpandangan bahwa persatuan ASEAN menjadi syarat mutlak bagi terselesaikannya COC di LCS. “Tanpa persatuan ASEAN, tak akan ada keberhasilan,” ucapnya.

Namun, penyandang gelar doktor dari Universitas Sydney Australia itu memiliki optimisme terhadap keketuaan Filipina. “Filipina memiliki posisi yang kuat di mata hukum,” katanya merujuk pada hasil Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 2016 yang menggugurkan klaim kepemilikan RRC pada sebagian besar wilayah LCS.

Bagi Klaus, tindakan Filipina yang menjadi satu-satunya yang berani menggugat China di Mahkamah Internasional perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa Filipina memiliki isu-isu domestik yang menjadi tantangan bagi peran negara itu di ASEAN.

Karena itu, Klaus menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemimpin informal dari ASEAN untuk memainkan peran sangat penting yaitu mempersatukan negara-negara ASEAN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprotes pemberitaan salah satu media nasional yang menyebut kas negara yang ada di Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Ia menilai pemberitaan tersebut keliru karena dana mengendap SAL masih utuh. Purbaya menegaskan dana SAL tidak berkurang, melainkan hanya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum.

"Ada berita katanya uang saya tinggal Rp120 triliun dari SAL. Dikeluarkan itu disebar ke mana-mana," katanya di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Dari total dana SAL Rp420 triliun, Purbaya telah memindahkan Rp300 triliun dari BI ke bank umum. Dana tersebut masih dalam bentuk simpanan seperti deposito.

Purbaya menegaskan dana SAL tersebut belum digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Uang saya SAL masih utuh Rp420 triliun. Dia (media) enggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi, harusnya dia belajar lagi yang betul sebelum menyebarkan berita negatif seperti itu," ujar Purbaya.

"Anggaran saya sampai sekarang masih aman, yang Rp420 triliun belum sama sekali disentuh. Jadi orang itu mesti belajar yang betul," jelasnya.

Meski menilai pemberitaan soal sisa uang nganggur pemerintah itu salah, Purbaya tidak akan membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Ia telah berkali-kali menjelaskan dana SAL yang diberitakan hanya tersisa Rp120 triliun sebenarnya hanya dipindahkan ke bank umum, bukan digunakan untuk belanja negara.

"Enggak usah (dibawa ke Dewan Pers). Ngapain? Orang bodoh ngapain diajarin lagi. Kan sudah saya jelasin berkali-kali, itu enggak dipakai yang Rp120 triliun. Kenapa dia keluarin (berita) begitu lagi? Cuman saya pindahin aja di bank, seperti deposito saya pindahin dari BI ke bank. Uangnya sepeser pun belum dipakai untuk anggaran (negara), masih dalam bentuk SAL. Anggaran yang lain masih aman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penggunaan SAL masih menjadi alternatif terakhir dalam menjaga ketahanan keuangan negara.

[Gambas:Youtube]

BANDUNG - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergisitas seluruh elemen bangsa. Terutama dalam menjaga serta menciptakan situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sekaligus membuka acara opening ceremony Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026.

Sigit memaparkan bahwa, di situasi perkembangan teknologi dewasa ini terkadang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di antaranya maraknya penyebaran misinformasi yang menyesatkan masyarakat. Belum lagi kejahatan lain yang merugikan warga seperti narkoba, cyber crime dan kejahatan seksual.

Oleh karena itu, untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan kejahatan tersebut diperlukan sinergisitas dan dukungan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

"Tentunya harapan kita PERSIS dengan seluruh kekuatan dan kader yang dimiliki bisa bekerja sama dengan kami dengan Polri. Karena kami juga tentunya menyadari bahwa Polri tidak akan bisa berdiri sendiri, Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa," kata Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri dan PERSIS ke depannya bakal terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas demi menjaga situasi kamtibmas dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul.

"Oleh karena itu tentunya saya mengharap ke depan kolaborasi persahabatan rasa kekeluargaan yang dimiliki Polri dan PERSIS akan terus terjalin dengan semakin baik, semakin kuat dan kita yakin bahwa dengan kita bersama-sama kita akan menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanat nasional," ujarnya

Di sisi lain, Kapolri mengungkapkan soal situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Hal itu juga tentunya berdampak ke seluruh negara termasuk Indonesia.

Menurut Sigit, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya terbaik dengan meluncurkan sejumlah program untuk kebaikan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sigit menyebut, Presiden, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam menghadapi segala bentuk tantangan global yang masuk ke dalam negeri.

"Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan tentunya ini juga menjadi tugas dan PR dari para pemuda khususnya yang nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini dan bagaimana kita bisa eksis, bisa ikut berkontribusi dan memiliki semangat untuk bersama-sama menjaga dan menghadapi situasi yang ada," ucap Sigit.

Indonesia, kata Kapolri, pernah berjuang bersama mengusir penjajahan. Menurut Sigit, para pejuang ketika itu mengutamakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.

Oleh sebab itu, Sigit meyakini, Indonesia dengan semangat nilai persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, akan bisa menghadapi segala bentuk tantangan yang ada.

"Kalau kita semua memiliki semangat yang sama, memiliki rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang memang itu menjadi karunia bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty meminta agar masyarakat tidak termakan pelintiran video yang dipotong tentang ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di UGM. Pasalnya, video tersebut dipotong dan dipelintir dari video utuh yang sejatinya pernyataan JK secara utuh itu bisa sangat dipahami.

"Ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Jusuf Kalla, kita bisa memahami karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran, ada kata yang mungkin dalam khazanah teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid, tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang," ujarnya usai bertemu JK di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis malam (23/4/2026).

Menurutnya, pihaknya bertemu JK kaitannya situasi dan kekisruhan yang berkembang beberapa waktu ini, khususnya soal video ceramah JK yang viral tersebut. Video viral itu sejatinya hanyalah berupa potongan belaka yang seolah dikemas untuk mengadu domba antarumat bergama

"Saya sendiri sebagai Ketua Umum PGI telah memberikan pandangan saya di minggu-minggu pertama sebelum ini berkembang dan meluas. Karena selain sebagai Ketua Umum PGI, saya orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku, dari hari pertama kejadian sampai hari terakhir," tuturnya.

Sebabnya, kata dia, ceramah JK secara utuh bisa dipahami dengan baik, terlebih olehnya yang terlibat langsung dalam proses perdamaian yang terjadi di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah. Pemilihan istilah Syahid untuk agama Kristen dalam ceramah JK di Masjid Universitas UGM itu sejatinya tak menggeser makna dari istilah Martir dalam agama Kristen.

"Kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik, saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Di situ kita lihat bagaimana ketika agama diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai maka kehancurannya sangat luar biasa," jelasnya.

Dia menerangkan, sebagaimana syahid dalam agama Islam, martir dalam agama Kristen pun kerap diselewengkan saat ada konflik, khususnya kala agama dijadikan sebagai senjata untuk bertikai. Ceramah JK itu sejatinya dianggap sebagai pengingat agar agama tidak lagi dijadikan sebagai senjata untuk berkonflik.

Selain itu, kata dia, ceramah JK itu merupakan contoh dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dan sebab-sebab terjadinya konflik, termasuk karena isu agama. Sama halnya dengan maksud dari ceramah JK, dia ingin agar agama dikembalikan ke misi mulianya sebagai agen perdamaian.

"Saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada dua bagian, satu menit, satu menit. Ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, tiga bisa diselesaikan.m, salah satunya konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama dan kenapa agama karena ada pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain," paparnya.

"Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik dan ini betul-betul mengingatkan itu jangan lagi terulang," ungkap Jacklevyn.

Maka itu, pihaknya meminta agar masyarakat tak terhasut konflik oleh isu agama, sebagaimana ceramah JK yang videonya dipotong dan dipelintir, seolah itu sengaja dibuat untuk membenturkan antarumat beragama. Manakala ada isu, seharusnya pun dilakukan klarifikasi dahulu sebagaimana yang dilakukan pihaknya saat datang ke rumah JK.

"Kami selalu katakan sebagai teman-teman yang mengalami itu langsung di lapangan, jangan mudah untuk terhasut agama. Malam ini kami bersilaturahim memperkuat dialog dan rajutan kebangsaan yang harus terus dipupuk dari level para pimpinan sampai level grassroots, di level komunitas. Biasakanlah berjumpa untuk mendengar langsung, untuk berbicara langsung, untuk mengklarifikasi secara langsung," bebernya.

"Pak Din (mantan Ketum Muhammadiyah, Din Syamsuddin) juga terlibat dalam perjanjian Malino, bahkan ketika di Malino II. Jadi, jangan kita menjadi terpecah oleh isu-isu yang mungkin saja dikemas dan dilemparkan untuk membenturkan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menanggapi kritik dari Komisi I DPR terkait kehadirannya dalam sejumlah rapat kerja.

Dia menyebut ketidakhadirannya disebabkan benturan jadwal yang tidak dapat dihindari.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono usai menghadiri konferensi pers terkait program prioritas dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai keluhan anggota dewan, Sugiono menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat karena pada waktu yang bersamaan memiliki agenda lain.

"Saya kebetulan pas jadwalnya nggak ada di situ dan itu juga sudah saya komunikasikan," katanya kepada wartawan

Saat ditanya lebih lanjut apakah ketidakhadirannya telah diwakilkan dan dikomunikasikan kepada DPR, Sugiono memastikan hal tersebut sudah dilakukan.

Dia menekankan bahwa koordinasi tetap dilakukan agar hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, tetap berjalan dengan baik meski ada keterbatasan kehadiran secara langsung.

"Saya sudah komunikasikan," pungkas Sugiono.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar polemik potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenai memori kolektif peristiwa Ambon untuk dihentikan demi menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk refleksi kebangsaan.

“MUI menegaskan kembali bahwa sejatinya seluruh ajaran agama berpijak pada nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, nilai-nilai luhur ini harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap narasi publik. Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar-sesama anak bangsa,” ungkap Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Zainut mengungkapkan bahwa MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan JK perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif.

“Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya,” katanya.

Zainut juga mengungkapkan bahwa MUI memandang sejarah perjalanan bangsa hendaknya diletakkan sebagai sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat pondasi kebangsaan. “Penting bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai hikmah dari setiap peristiwa masa lalu agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merajut masa depan yang lebih harmonis dan penuh persaudaraan.”

Lihat video: Ceramah Kontroversi, Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi



Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, Zainut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan dalam berbangsa tercermin dari kemampuan mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

MUI, kata Zainut, mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. “Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas.”

Pada kesempatan itu, Zainut juga mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah dibangun bersama.

“Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis. Tugas utama kita hari ini adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kebersamaan dan saling menghormati adalah modal utama Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai bangsa yang beradab,” kata Zainut.

“Tokoh-tokoh bangsa adalah guru bagi kita semua. Mari kita rawat pesan-pesan perdamaian dengan lisan yang santun dan hati yang jernih. Masa depan Indonesia yang damai adalah amanah kolektif yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan kompetensi jurnalis serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah masifnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan sejumlah poin krusial terkait kondisi pers saat ini. Tantangan terbesar jurnalisme hari ini adalah kualitas informasi di media sosial yang kian mengkhawatirkan.

"Informasi di media sosial makin hari makin mengkhawatirkan. Untuk itu, dibutuhkan sosok jurnalis yang lebih kuat secara kapasitas dan integritas. IJTI mendorong adanya regulasi yang tegas agar para penyebar informasi di media sosial juga taat pada kode etik dan menggunakan standar jurnalisme profesional," ujar Herik.

Herik memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus IJTI yakni:

1. Peningkatan Kompetensi: Penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

2. Regulasi yang Mendukung: Dibutuhkan payung hukum yang memihak pada pembangunan ekosistem pers yang sehat.

3. Kaderisasi: Memberikan penguatan khusus bagi generasi muda jurnalis sebagai penerus tongkat estafet pers profesional.

4. Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan jurnalis sebagai fondasi utama profesionalisme kerja.

5. Dukungan Multipihak: Mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem pers yang baik di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diinisiasi IJTI. IJTI memiliki peran vital dalam menjaga marwah pers di Indonesia agar tetap mencerdaskan bangsa.

"KSP akan mendukung penuh IJTI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat dan mencerdaskan di tanah air. IJTI memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Qodari.

Dia menyambut baik usulan terkait penataan informasi di ranah digital. Dia mendorong IJTI aktif memberikan masukan konkret terkait regulasi baru. "Kami mendorong IJTI mengusulkan regulasi baru terkait publikasi informasi di media sosial agar memiliki standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini penting agar ruang digital kita tidak dipenuhi oleh informasi menyesatkan," katanya.

Melalui pertemuan ini, IJTI dan KSP sepakat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik akan informasi yang akurat sekaligus memastikan profesi jurnalis tetap bermartabat di era digital.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengimbau seluruh elemen bangsa tetap menjaga stabilitas nasional dengan tidak terprovokasi isu-isu berkembang di ruang publik. Dinamika demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Masyarakat khususnya pemuda sebagai pilar bangsa harus mampu menjadi penyejuk di tengah situasi berkembang. Jangan sampai terjebak dalam arus informasi yang belum tentu benar dan justru memicu perpecahan,” ujar Haris, Senin (13/4/2026).

Dia menilai isu-isu yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu agenda pembangunan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sedang running dan mengakselerasi program prioritasnya di tengah gejolak geopolitik global, namun kok ada saja kelompok-kelompok yang menghasut dengan berbagai opini miring," katanya.

Haris mengajak seluruh jajaran KNPI di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif mengampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan serta memperkuat solidaritas kebangsaan.

“KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami mengajak seluruh kader dan elemen pemuda untuk terus menyuarakan semangat persatuan,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo. Keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas politik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.

“Pemuda harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga arah pembangunan bangsa. Persatuan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat,” katanya.

"Kita mesti lebih bijak menyikapi berbagai isu provokatif dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa", lanjutnya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi.

Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menekankan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurut Adrianus, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menghormati setiap pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap narasi yang disampaikan tetap berkontribusi pada persatuan dan stabilitas bangsa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Adrianus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ruang diskursus publik yang sehat, objektif, dan konstruktif, serta menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi.

Adrianus menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan amanah rakyat secara optimal, dengan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun.

"Mari mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi serta menjaga persatuan nasional," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Alumni IPNU yang juga Katib Syuriah PBNU, Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan, salah satu nilai yag menjadi pondasi tegaknya jam’iyyah NU adalah komitmen persatuan sebagaimana nampak dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Karenanya, kita perlu kembali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangan kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan," ujar Niam saat memberikan sambutan acara Halalbihalal Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Minggu malam (12/4/2026).

Menurutnya, menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai fondasi utama berdirinya jam’iyah Nahdlatul Ulama. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan orientasi, baik keagamaan maupun politik.

Guru Besar Bidang Fikih itu menerangkan, geneologi NU itu komitmen bersatu, maka idealnya, tidak ada ruang yang di NU terhadap pertikaian dan perpecahan. Karenanya, jika ada perbedaan pandangan di antara pihak, maka yang lain harus berperan sebagai juru damai, bukan menjadi kompor yang memanaskan, dengan menggunakan mabda’ serta mekanisme organisasi sebagai pedoman.

"Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi," tuturnya.

"Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan," terangnya.

Dalam momentum halalbihalal yang penuh kehangatan, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan, pesan mendalam tentang hakikat silaturahim sebagai perekat utama persaudaraan di tengah perbedaan. Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan momentum untuk mempertautkan hati demi menjaga dan mempererat hubungan antarsesama.

Ia mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara bijak dan tidak menjauh dari kebersamaan, sebagaimana nasihat orang tua yang selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, seluruh elemen harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah diwariskan para pendiri, yang termaktub dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan," katanya.

Sementara itu, Kyai Ma'ruf Amin menambahkan, pentingnya tema yang diangkat pada momentum halal bi halal ini sebagai bahan refleksi baik untuk personal maupun secara organisasi atau kelembagaan. Tugas manusia sebagai Khalifatullah fil ardh dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta serta memakmurkan bumi.

"Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat," sebutnya.

"Allah mengatakan Dia-lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah," pungkasnya.