Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprotes pemberitaan salah satu media nasional yang menyebut kas negara yang ada di Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Ia menilai pemberitaan tersebut keliru karena dana mengendap SAL masih utuh. Purbaya menegaskan dana SAL tidak berkurang, melainkan hanya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum.

"Ada berita katanya uang saya tinggal Rp120 triliun dari SAL. Dikeluarkan itu disebar ke mana-mana," katanya di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Dari total dana SAL Rp420 triliun, Purbaya telah memindahkan Rp300 triliun dari BI ke bank umum. Dana tersebut masih dalam bentuk simpanan seperti deposito.

Purbaya menegaskan dana SAL tersebut belum digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Uang saya SAL masih utuh Rp420 triliun. Dia (media) enggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi, harusnya dia belajar lagi yang betul sebelum menyebarkan berita negatif seperti itu," ujar Purbaya.

"Anggaran saya sampai sekarang masih aman, yang Rp420 triliun belum sama sekali disentuh. Jadi orang itu mesti belajar yang betul," jelasnya.

Meski menilai pemberitaan soal sisa uang nganggur pemerintah itu salah, Purbaya tidak akan membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Ia telah berkali-kali menjelaskan dana SAL yang diberitakan hanya tersisa Rp120 triliun sebenarnya hanya dipindahkan ke bank umum, bukan digunakan untuk belanja negara.

"Enggak usah (dibawa ke Dewan Pers). Ngapain? Orang bodoh ngapain diajarin lagi. Kan sudah saya jelasin berkali-kali, itu enggak dipakai yang Rp120 triliun. Kenapa dia keluarin (berita) begitu lagi? Cuman saya pindahin aja di bank, seperti deposito saya pindahin dari BI ke bank. Uangnya sepeser pun belum dipakai untuk anggaran (negara), masih dalam bentuk SAL. Anggaran yang lain masih aman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penggunaan SAL masih menjadi alternatif terakhir dalam menjaga ketahanan keuangan negara.

[Gambas:Youtube]

BANDUNG - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergisitas seluruh elemen bangsa. Terutama dalam menjaga serta menciptakan situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sekaligus membuka acara opening ceremony Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026.

Sigit memaparkan bahwa, di situasi perkembangan teknologi dewasa ini terkadang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di antaranya maraknya penyebaran misinformasi yang menyesatkan masyarakat. Belum lagi kejahatan lain yang merugikan warga seperti narkoba, cyber crime dan kejahatan seksual.

Oleh karena itu, untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan kejahatan tersebut diperlukan sinergisitas dan dukungan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

"Tentunya harapan kita PERSIS dengan seluruh kekuatan dan kader yang dimiliki bisa bekerja sama dengan kami dengan Polri. Karena kami juga tentunya menyadari bahwa Polri tidak akan bisa berdiri sendiri, Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa," kata Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri dan PERSIS ke depannya bakal terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas demi menjaga situasi kamtibmas dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul.

"Oleh karena itu tentunya saya mengharap ke depan kolaborasi persahabatan rasa kekeluargaan yang dimiliki Polri dan PERSIS akan terus terjalin dengan semakin baik, semakin kuat dan kita yakin bahwa dengan kita bersama-sama kita akan menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanat nasional," ujarnya

Di sisi lain, Kapolri mengungkapkan soal situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Hal itu juga tentunya berdampak ke seluruh negara termasuk Indonesia.

Menurut Sigit, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya terbaik dengan meluncurkan sejumlah program untuk kebaikan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sigit menyebut, Presiden, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam menghadapi segala bentuk tantangan global yang masuk ke dalam negeri.

"Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan tentunya ini juga menjadi tugas dan PR dari para pemuda khususnya yang nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini dan bagaimana kita bisa eksis, bisa ikut berkontribusi dan memiliki semangat untuk bersama-sama menjaga dan menghadapi situasi yang ada," ucap Sigit.

Indonesia, kata Kapolri, pernah berjuang bersama mengusir penjajahan. Menurut Sigit, para pejuang ketika itu mengutamakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.

Oleh sebab itu, Sigit meyakini, Indonesia dengan semangat nilai persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, akan bisa menghadapi segala bentuk tantangan yang ada.

"Kalau kita semua memiliki semangat yang sama, memiliki rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang memang itu menjadi karunia bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty meminta agar masyarakat tidak termakan pelintiran video yang dipotong tentang ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di UGM. Pasalnya, video tersebut dipotong dan dipelintir dari video utuh yang sejatinya pernyataan JK secara utuh itu bisa sangat dipahami.

"Ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Jusuf Kalla, kita bisa memahami karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran, ada kata yang mungkin dalam khazanah teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid, tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang," ujarnya usai bertemu JK di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis malam (23/4/2026).

Menurutnya, pihaknya bertemu JK kaitannya situasi dan kekisruhan yang berkembang beberapa waktu ini, khususnya soal video ceramah JK yang viral tersebut. Video viral itu sejatinya hanyalah berupa potongan belaka yang seolah dikemas untuk mengadu domba antarumat bergama

"Saya sendiri sebagai Ketua Umum PGI telah memberikan pandangan saya di minggu-minggu pertama sebelum ini berkembang dan meluas. Karena selain sebagai Ketua Umum PGI, saya orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku, dari hari pertama kejadian sampai hari terakhir," tuturnya.

Sebabnya, kata dia, ceramah JK secara utuh bisa dipahami dengan baik, terlebih olehnya yang terlibat langsung dalam proses perdamaian yang terjadi di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah. Pemilihan istilah Syahid untuk agama Kristen dalam ceramah JK di Masjid Universitas UGM itu sejatinya tak menggeser makna dari istilah Martir dalam agama Kristen.

"Kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik, saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Di situ kita lihat bagaimana ketika agama diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai maka kehancurannya sangat luar biasa," jelasnya.

Dia menerangkan, sebagaimana syahid dalam agama Islam, martir dalam agama Kristen pun kerap diselewengkan saat ada konflik, khususnya kala agama dijadikan sebagai senjata untuk bertikai. Ceramah JK itu sejatinya dianggap sebagai pengingat agar agama tidak lagi dijadikan sebagai senjata untuk berkonflik.

Selain itu, kata dia, ceramah JK itu merupakan contoh dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dan sebab-sebab terjadinya konflik, termasuk karena isu agama. Sama halnya dengan maksud dari ceramah JK, dia ingin agar agama dikembalikan ke misi mulianya sebagai agen perdamaian.

"Saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada dua bagian, satu menit, satu menit. Ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, tiga bisa diselesaikan.m, salah satunya konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama dan kenapa agama karena ada pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain," paparnya.

"Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik dan ini betul-betul mengingatkan itu jangan lagi terulang," ungkap Jacklevyn.

Maka itu, pihaknya meminta agar masyarakat tak terhasut konflik oleh isu agama, sebagaimana ceramah JK yang videonya dipotong dan dipelintir, seolah itu sengaja dibuat untuk membenturkan antarumat beragama. Manakala ada isu, seharusnya pun dilakukan klarifikasi dahulu sebagaimana yang dilakukan pihaknya saat datang ke rumah JK.

"Kami selalu katakan sebagai teman-teman yang mengalami itu langsung di lapangan, jangan mudah untuk terhasut agama. Malam ini kami bersilaturahim memperkuat dialog dan rajutan kebangsaan yang harus terus dipupuk dari level para pimpinan sampai level grassroots, di level komunitas. Biasakanlah berjumpa untuk mendengar langsung, untuk berbicara langsung, untuk mengklarifikasi secara langsung," bebernya.

"Pak Din (mantan Ketum Muhammadiyah, Din Syamsuddin) juga terlibat dalam perjanjian Malino, bahkan ketika di Malino II. Jadi, jangan kita menjadi terpecah oleh isu-isu yang mungkin saja dikemas dan dilemparkan untuk membenturkan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menanggapi kritik dari Komisi I DPR terkait kehadirannya dalam sejumlah rapat kerja.

Dia menyebut ketidakhadirannya disebabkan benturan jadwal yang tidak dapat dihindari.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono usai menghadiri konferensi pers terkait program prioritas dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai keluhan anggota dewan, Sugiono menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat karena pada waktu yang bersamaan memiliki agenda lain.

"Saya kebetulan pas jadwalnya nggak ada di situ dan itu juga sudah saya komunikasikan," katanya kepada wartawan

Saat ditanya lebih lanjut apakah ketidakhadirannya telah diwakilkan dan dikomunikasikan kepada DPR, Sugiono memastikan hal tersebut sudah dilakukan.

Dia menekankan bahwa koordinasi tetap dilakukan agar hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, tetap berjalan dengan baik meski ada keterbatasan kehadiran secara langsung.

"Saya sudah komunikasikan," pungkas Sugiono.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar polemik potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenai memori kolektif peristiwa Ambon untuk dihentikan demi menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk refleksi kebangsaan.

“MUI menegaskan kembali bahwa sejatinya seluruh ajaran agama berpijak pada nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, nilai-nilai luhur ini harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap narasi publik. Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar-sesama anak bangsa,” ungkap Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Zainut mengungkapkan bahwa MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan JK perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif.

“Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya,” katanya.

Zainut juga mengungkapkan bahwa MUI memandang sejarah perjalanan bangsa hendaknya diletakkan sebagai sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat pondasi kebangsaan. “Penting bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai hikmah dari setiap peristiwa masa lalu agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merajut masa depan yang lebih harmonis dan penuh persaudaraan.”

Lihat video: Ceramah Kontroversi, Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi



Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, Zainut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan dalam berbangsa tercermin dari kemampuan mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

MUI, kata Zainut, mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. “Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas.”

Pada kesempatan itu, Zainut juga mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah dibangun bersama.

“Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis. Tugas utama kita hari ini adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kebersamaan dan saling menghormati adalah modal utama Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai bangsa yang beradab,” kata Zainut.

“Tokoh-tokoh bangsa adalah guru bagi kita semua. Mari kita rawat pesan-pesan perdamaian dengan lisan yang santun dan hati yang jernih. Masa depan Indonesia yang damai adalah amanah kolektif yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan kompetensi jurnalis serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah masifnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan sejumlah poin krusial terkait kondisi pers saat ini. Tantangan terbesar jurnalisme hari ini adalah kualitas informasi di media sosial yang kian mengkhawatirkan.

"Informasi di media sosial makin hari makin mengkhawatirkan. Untuk itu, dibutuhkan sosok jurnalis yang lebih kuat secara kapasitas dan integritas. IJTI mendorong adanya regulasi yang tegas agar para penyebar informasi di media sosial juga taat pada kode etik dan menggunakan standar jurnalisme profesional," ujar Herik.

Herik memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus IJTI yakni:

1. Peningkatan Kompetensi: Penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

2. Regulasi yang Mendukung: Dibutuhkan payung hukum yang memihak pada pembangunan ekosistem pers yang sehat.

3. Kaderisasi: Memberikan penguatan khusus bagi generasi muda jurnalis sebagai penerus tongkat estafet pers profesional.

4. Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan jurnalis sebagai fondasi utama profesionalisme kerja.

5. Dukungan Multipihak: Mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem pers yang baik di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diinisiasi IJTI. IJTI memiliki peran vital dalam menjaga marwah pers di Indonesia agar tetap mencerdaskan bangsa.

"KSP akan mendukung penuh IJTI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat dan mencerdaskan di tanah air. IJTI memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Qodari.

Dia menyambut baik usulan terkait penataan informasi di ranah digital. Dia mendorong IJTI aktif memberikan masukan konkret terkait regulasi baru. "Kami mendorong IJTI mengusulkan regulasi baru terkait publikasi informasi di media sosial agar memiliki standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini penting agar ruang digital kita tidak dipenuhi oleh informasi menyesatkan," katanya.

Melalui pertemuan ini, IJTI dan KSP sepakat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik akan informasi yang akurat sekaligus memastikan profesi jurnalis tetap bermartabat di era digital.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengimbau seluruh elemen bangsa tetap menjaga stabilitas nasional dengan tidak terprovokasi isu-isu berkembang di ruang publik. Dinamika demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Masyarakat khususnya pemuda sebagai pilar bangsa harus mampu menjadi penyejuk di tengah situasi berkembang. Jangan sampai terjebak dalam arus informasi yang belum tentu benar dan justru memicu perpecahan,” ujar Haris, Senin (13/4/2026).

Dia menilai isu-isu yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu agenda pembangunan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sedang running dan mengakselerasi program prioritasnya di tengah gejolak geopolitik global, namun kok ada saja kelompok-kelompok yang menghasut dengan berbagai opini miring," katanya.

Haris mengajak seluruh jajaran KNPI di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif mengampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan serta memperkuat solidaritas kebangsaan.

“KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami mengajak seluruh kader dan elemen pemuda untuk terus menyuarakan semangat persatuan,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo. Keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas politik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.

“Pemuda harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga arah pembangunan bangsa. Persatuan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat,” katanya.

"Kita mesti lebih bijak menyikapi berbagai isu provokatif dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa", lanjutnya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi.

Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menekankan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurut Adrianus, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menghormati setiap pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap narasi yang disampaikan tetap berkontribusi pada persatuan dan stabilitas bangsa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Adrianus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ruang diskursus publik yang sehat, objektif, dan konstruktif, serta menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi.

Adrianus menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan amanah rakyat secara optimal, dengan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun.

"Mari mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi serta menjaga persatuan nasional," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Alumni IPNU yang juga Katib Syuriah PBNU, Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan, salah satu nilai yag menjadi pondasi tegaknya jam’iyyah NU adalah komitmen persatuan sebagaimana nampak dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Karenanya, kita perlu kembali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangan kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan," ujar Niam saat memberikan sambutan acara Halalbihalal Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Minggu malam (12/4/2026).

Menurutnya, menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai fondasi utama berdirinya jam’iyah Nahdlatul Ulama. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan orientasi, baik keagamaan maupun politik.

Guru Besar Bidang Fikih itu menerangkan, geneologi NU itu komitmen bersatu, maka idealnya, tidak ada ruang yang di NU terhadap pertikaian dan perpecahan. Karenanya, jika ada perbedaan pandangan di antara pihak, maka yang lain harus berperan sebagai juru damai, bukan menjadi kompor yang memanaskan, dengan menggunakan mabda’ serta mekanisme organisasi sebagai pedoman.

"Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi," tuturnya.

"Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan," terangnya.

Dalam momentum halalbihalal yang penuh kehangatan, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan, pesan mendalam tentang hakikat silaturahim sebagai perekat utama persaudaraan di tengah perbedaan. Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan momentum untuk mempertautkan hati demi menjaga dan mempererat hubungan antarsesama.

Ia mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara bijak dan tidak menjauh dari kebersamaan, sebagaimana nasihat orang tua yang selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, seluruh elemen harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah diwariskan para pendiri, yang termaktub dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan," katanya.

Sementara itu, Kyai Ma'ruf Amin menambahkan, pentingnya tema yang diangkat pada momentum halal bi halal ini sebagai bahan refleksi baik untuk personal maupun secara organisasi atau kelembagaan. Tugas manusia sebagai Khalifatullah fil ardh dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta serta memakmurkan bumi.

"Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat," sebutnya.

"Allah mengatakan Dia-lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah," pungkasnya.

JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) Jaga Nusantara Bersama (Jagatara) berkomitmen mendukung dan mengawal program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jagatara juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jagatara, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jumat, 10 April 2026.

Ketua Dewan Pembina Jagatara Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengajak seluruh keluarga besar Jagatara untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta turut menyukseskan berbagai program pemerintah.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Jagatara, mari kita jaga kerukunan dalam bingkai NKRI. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kita harus bersama-sama mengawal dan mendukung program-program pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya, Sabtu (11/4/2026).

Halal bihalal nasional ini dihadiri oleh para perwakilan ketua dan anggota Jagatara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hadir juga Para Ketua DPD Sumatera Utara, Jakarta, Riau, Aceh, dan lainnya

Lihat video: Mewah atau Sederhana? Intip Unboxing Isi Bingkisan Halalbihalal Istana yang Viral!



Ketua Umum Jagatara Edy Koesriadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Halal bihalal nasional ini harus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan soliditas antaranggota.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan ketua dan anggota dari seluruh Indonesia yang telah menyempatkan hadir dalam acara Halal Bihalal di Kantor DPP Jagatara ini. Semoga momentum ini semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas organisasi,” ujar Edy



Sekjen Jagatara M. Arif Fahrizal mengatakan, sebagai ormas yang memiliki program pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, Jagatara tentunya berkomitmen menjadi ormas yang mandiri dalam melakukan kegiatan dan membantu pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional.

Arif melanjutkan, Jagatara saat ini telah terbentuk di 26 DPD Provinsi. Serta telah berkontribusi membantu pemerintah menyukseskan berbagai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Memanfaatkan Program MBG sebagai pengembangan ekosistem ekonomi dan juga Program Pendamping Halal dari BPJPH untuk membatu UMKM mendapatkan sertifikasi halal merupakan dua program unggulan yang saat ini sedang dijalankan," tuturnya.

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menekankan keterbukaan perdagangan harus sejalan dengan perlindungan pers nasional. Keterbukaan ekonomi tidak boleh mengorbankan kedaulatan media nasional.

Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai implikasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya Agreement on Related Trade (ART). Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta ini melibatkan pemerintah, regulator, dan pelaku industri media.

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional, memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.

Namun demikian, pemerintah juga menegaskan regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama. Kebijakan publisher rights dinyatakan tetap berlaku dan akan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari, Sabtu (11/4/2026).

Pemerintah juga mendorong adanya pengaturan terhadap platform digital dan media sosial agar tunduk pada prinsip kesetaraan dengan media pers, guna menciptakan ekosistem informasi yang adil dan berimbang.

Sementara itu, Dewan Pers melalui anggota sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan, menegaskan bahwa kedaulatan pers merupakan pagar konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam perjanjian internasional.

Dahlan menyoroti dua isu krusial. Pertama, terkait kepemilikan media sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. ART dinilai berpotensi membuka peluang kepemilikan asing hingga 100% di sektor media, yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Lihat video: Hari Pers Nasional, Cak Imin dan Sejumlah Menteri KMP Hadiri Puncak Peringatan HPN



Kedua, perlindungan publisher rights. Dahlan menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 harus tetap menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk kewajiban lisensi, pembagian data, serta skema bagi hasil yang adil.

Menurut Dahlan, setiap ketentuan dalam ART—termasuk yang mengatur pembebasan kewajiban platform—harus dibatalkan apabila bertentangan dengan regulasi nasional. “Jangan sampai kedaulatan kepemilikan konten media, karya jurnalistik, dan prinsip keadilan platform justru dilemahkan,” tegasnya.

Dari sisi industri, SPS mencatat adanya kekhawatiran yang semakin menguat di kalangan perusahaan pers dan pelaku ekonomi kreatif. Pergeseran belanja iklan ke platform global, menyusutnya kapasitas ruang redaksi (newsroom), hingga meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tantangan nyata yang dihadapi industri media saat ini.

Selain itu, posisi tawar perusahaan pers dalam memperoleh pendapatan dinilai semakin melemah, termasuk terkait penggunaan karya jurnalistik oleh teknologi kecerdasan buatan tanpa mekanisme kompensasi yang memadai.

SPS menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh keadilan ekonomi—yakni siapa yang memperoleh nilai dari konten jurnalistik yang diproduksi oleh media nasional.

Diskusi ini memperkuat pandangan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap perdagangan global. Namun, setiap perjanjian internasional harus memastikan tidak terjadinya penggerusan terhadap kedaulatan media nasional.

Kedaulatan tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu kedaulatan kepemilikan media, distribusi konten, monetisasi berita, serta kedaulatan regulasi nasional. SPS Pusat menegaskan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri media dalam negeri merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat peranan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

JAKARTA - Sebagai seorang istri prajurit TNI, mengikuti suami berdinas berkeliling Indonesia merupakan hal yang sangat disyukuri. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil, salah satunya melihat langsung keanekaragaman adat, budaya, dan seni dari masing-masing daerah, termasuk seni ukiran.

Kesenian ukiran merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang saat ini mulai banyak ditinggalkan. Hal ini menjadi kegelisahan seorang istri prajurit yang khawatir akan seni ukir yang indah akan punah jika tidak dijaga kelestariannya.

Dari sinilah, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Brigif 1 PD Jaya Ayu Rama terpanggil untuk melestarikan kesenian ukiran yang mengangkat motif-motif daerah dalam bentuk sebuah tas kulit dengan desain modern. Dengan memberdayakan istri para prajurit dalam memanfaatkan waktu luang, akhirnya lahirlah produk dengan nama Be El Be.

“Be El Be dikerjakan dengan 80% handmade, mulai dari memahat, melukis sampai menjadikannya sebuah produk dengan nilai jual tinggi. Dari tas, dompet, hingga berbagai aksesoris,” bunyi keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Karena unik dan memiliki nilai seni yang tinggi, Be El Be mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama dari Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Uli Simanjuntak dan Ketua Daerah Jaya Sandy Deddy Suryadi. Be El Be terpilih sebagai salah satu UMKM yang mengikuti kegiatan Persit Bisa dalam rangka HUT ke 80 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK).

“Kegiatan Persit Bisa ini diharapkan UMKM anggota Persit Kartika Chandra Kirana dapat berkembang dan berinovasi sehingga mendorong kemandirian dan kebanggaan bagi prajurit TNI AD terlebih kebanggaan untuk anggota Persit Kartika Chandra Kirana.”