JAKARTA - Dinamika internal organisasi kian menghangat menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada Agustus 2026. Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan sejumlah manuver mulai terlihat—baik dalam bentuk pencalonan diri maupun pengusungan figur tertentu.

"Yang menarik, pola kontestasi kali ini semakin terang dibaca dalam format berpasangan, yakni antara calon Ketua Umum dan calon Rais Aam. Karena itu, tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai paslon,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dia menuturkan, Rais Aam memang dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun, lanjut dia, dalam praktik politik organisasi, komposisi AHWA sering kali dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum.

"Saya mencermati dari dekat percaturan para aktor utama dalam Muktamar ke-35 ini. Dari hasil pencermatan tersebut, dinamika di lapangan saat ini dapat dibaca sebagai berikut," ungkapnya.

Pertama, calon Ketua Umum petahana, Yahya Cholil Staquf. "Pada posisi saat ini, ia sedang mencari pasangan untuk posisi Rais Aam yang dapat memperkuat basis dukungan sekaligus memperluas legitimasi," ujar Gus Lilur.

Kedua, Rais Aam petahana, Miftachul Akhyar. Ia berada dalam konfigurasi bersama Sekretaris Jenderal petahana, Saifullah Yusuf. "Pada tahap ini, keduanya tengah mencari figur yang akan diusung sebagai calon Ketua Umum," katanya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Ketiga, muncul figur yang disokong oleh kekuatan penguasa, yakni Menteri Agama Nazaruddin Umar. "Saat ini ia dalam proses mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," imbuhnya.

Keempat, terdapat poros yang disokong oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Dalam kelompok ini masih berlangsung kontestasi internal di antara sejumlah nama, yaitu KH. Abdussalam Shohib, KH. Yusuf Chudhori, KH. Imam Jazuli, dan KH. Abdul Ghoffar Rozin.

"Namun satu hal yang relatif sudah mengerucut adalah pengusungan KH. Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," ucapnya.

Kelima, kekuatan yang disokong oleh jejaring PWNU Jawa Timur, yang mendorong figur KH Abdul Hakim Mahfuz. "Pada posisi saat ini, poros ini masih dalam tahap mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," katanya.

Keenam, muncul pula calon alternatif yang juga berakar pada jejaring NU Jawa Timur, yaitu KH Marzuki Mustamar. "Berbeda dengan poros sebelumnya, konfigurasi ini sudah lebih jelas dengan memastikan dukungan kepada Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," jelasnya.

Gus Lilur mengatakan, jika dinamika aktor di atas dilihat dari perspektif kekuatan suara, maka peta kontestasi menjadi semakin menarik. "Secara garis besar, jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan memiliki sekitar 250 suara secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama memiliki sekitar 130 suara. Adapun jaringan petahana Ketua Umum diperkirakan menguasai sekitar 20 persen suara, atau sekitar 100 suara.

Sementara Rais Aam petahana bersama Sekjen petahana juga memiliki basis sekitar 100 suara. Di luar itu, terdapat sekitar 70–80 suara yang masih mengambang.

"Membaca peta ini, terlihat bahwa peluang kemenangan relatif lebih besar berada pada jaringan PKB–IKA PMII. Peluang tersebut akan semakin menguat apabila mampu membangun koalisi dengan jaringan Kementerian Agama," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika kedua kekuatan ini berpadu, maka potensi suara yang dapat dihimpun bisa mencapai sekitar 400 suara—angka yang secara praktis sangat menentukan. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

Di satu sisi, Menteri Agama memiliki kepentingan untuk maju sebagai Ketua Umum, tetapi belum menemukan pasangan Rais Aam. Di sisi lain, jaringan PKB–PMII juga ingin mengusung calon Ketua Umum sendiri, meskipun telah relatif solid dalam menentukan Rais Aam, yakni Said Aqil Siradj.

"Di sinilah pertanyaan kompromi menjadi krusial. Apakah mungkin terjadi skenario di mana jaringan PKB–PMII melepas ambisi pada posisi Ketua Umum dan menyerahkan posisi tersebut kepada Nazaruddin Umar, untuk kemudian berpasangan dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam?" katanya.

Dia menambahkan, jika konfigurasi ini benar-benar terjadi, dan mendapatkan dukungan dari Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Muktamar NU sudah “selesai sebelum dimulai”.

Namun, menurut dia, dinamika Muktamar NU tidak pernah berjalan dalam satu jalur tunggal. Selalu ada kemungkinan munculnya poros tandingan.

Maka dari itu, menurut dia, jangan meremehkan kekuatan petahana. Dalam skenario tertentu, kata dia, Yahya Cholil Staquf dapat membangun pasangan alternatif dengan figur seperti KH Asep Saifuddin Chalim atau KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam.

Konfigurasi semacam ini berpotensi menjadi rival kuat bagi poros Nazaruddin–Said. "Selain itu, tidak dapat diabaikan juga kemungkinan munculnya pasangan lain, seperti KH Zulfa Mustofa yang berpasangan dengan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam," ujar dia.

Begitu pula peluang pasangan alternatif dari Jawa Timur, yakni KH Marzuki Mustamar yang bisa saja berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, yang tetap memiliki basis kultural yang luas.

"Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah para kandidat dalam jaringan PKB–IKA PMII seperti Gus Rozin, Salam, Jazuli, dan Yusuf bersedia melepas ambisi untuk posisi Ketua Umum demi membuka jalan bagi Nazaruddin Umar dalam kerangka koalisi yang lebih besar?" katanya.

"Ataukah Muhaimin Iskandar tetap akan mendorong konfigurasi sendiri tanpa kompromi?" sambungnya.

Di titik ini, dia berpendapat, Muktamar NU akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan utama: jaringan PKB–IKA PMII dan jaringan Kementerian Agama. "Jika kedua jaringan ini berpadu, maka kekuatan lain berpotensi hanya menjadi pelengkap dalam kontestasi," jelasnya.

Gus Lilur mengatakan, di tengah seluruh dinamika ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya menjaga kemandirian NU dari intervensi kekuasaan. "Kita harus belajar dari Muktamar sebelumnya, bahwa ketika intervensi penguasa masuk, maka kepemimpinan NU hancur lebur," ujarnya.

Dia menegaskan, Muktamar ke-35 tidak boleh mengulang nasib buruk itu. Ia seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa NU tetap berdiri sebagai organisasi yang mandiri, tidak menjadi alat politik praktis, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Dia melanjutkan, NU adalah fondasi republik ini. Ia lahir, tumbuh, dan berkontribusi dalam pembentukan negara. Karena itu, kehormatan NU harus tetap dijaga—terutama di hadapan kekuasaan negara.

Membaca dinamika menuju Muktamar NU ke-35 adalah membaca pertemuan antara kepentingan, jaringan, dan nilai. Peta “paslon” yang terbentuk hari ini mungkin masih akan berubah. Namun satu hal yang pasti: arah NU ke depan akan sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil dalam forum tersebut.

"Semoga Muktamar ke-35 benar-benar menjadi ruang untuk mengembalikan NU sebagai organisasi yang berdaulat, bermartabat, dan bebas dari intervensi. Mari wujudkan NU yang berdikari dan bebas intervensi. Sebab hanya dengan begitu, NU bisa berdiri kokoh sebagai kekuatan moral bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membeberkan perkembangan yang terjadi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dia sengaja menggunakan istilah paslon (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar ke-35 NU.

"Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun, dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Secara normatif, kata dia, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, lanjut dia, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. "Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum," ujarnya.

Dengan kata lain, dia mengatakan, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dalam perkembangan terkini, dia mengungkapkan adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA, yaitu: KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

"Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan," kata pengusaha rokok ini.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



Menurut narasi yang berkembang, kata dia, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut. "Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.



Kedua, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dengan kecenderungan mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, sambil tetap mencari konfigurasi yang ideal untuk posisi Ketua Umum.

Ketiga, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Keempat, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama, yang mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nazaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Kelima, tidak menutup kemungkinan munculnya paslon alternatif, yang biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dia menjelaskan, dinamika ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam forum IKA PMII. Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka kemungkinan adanya koalisi antara jaringan PKB di NU, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.

"Dalam skenario seperti ini, jika figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu konfigurasi, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah selesai sebelum forum resmi berlangsung," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sebagaimana tradisi NU, semua itu tetap harus berhadapan dengan faktor kiai pesantren—yang sering kali menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal. "Pertanyaan lain yang juga menarik adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal," jelasnya.

Dia menuturkan, dalam dinamika organisasi, perubahan konfigurasi semacam ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi yang tidak selalu tampak ke permukaan. "Ia bisa berasal dari perbedaan strategi, perebutan kue, perbedaan jaringan, atau bahkan perbedaan cara membaca arah NU ke depan," katanya.

Dalam skenario lain, ujar dia, jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan dinamika yang berkembang di IKA PMII, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif, misalnya Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, di sisi lain, Yahya Cholil Staquf telah melakukan komunikasi dengan Buya Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun hingga saat ini belum dijawab.

"Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen. Dalam politik organisasi, angka semacam ini penting sebagai basis awal, tetapi tidak selalu menentukan hasil akhir," kata dia.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya Said Aqil Siradj memilih berada dalam konfigurasi lain, maka terbuka kemungkinan bagi Gus Yahya untuk mencari alternatif, seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam. "Semua dinamika ini menunjukkan satu hal: bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, tetapi arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi," tegasnya.

Menurut dia, istilah paslon yang digunakannya pada akhirnya, bukan sekadar istilah teknis. Istilah itu adalah cara untuk membaca bahwa dalam NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri.

"Ia selalu merupakan hasil dari konfigurasi dua poros sekaligus: Rais Aam dan Ketua Umum. Dan di balik konfigurasi itu, selalu ada pertarungan yang lebih dalam—tentang arah NU ke depan. Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?" pungkasnya.

REMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh menegaskan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis. Termasuk orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi.

Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis cuan.

“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Gus Rosikh, menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi.

Menurut Gus Rosikh, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar.

“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi.

"Saya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Saya berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah," ucapnya.

Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman.

KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh dikenal penggerak Bahtsul Masail Pesantren di Jawa Tengah juga menegaskan pelaksanaan Muktamar NU ke depan harus terbebas dari kepentingan politik praktis maupun orientasi materi.

Muktamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi NU semestinya menjadi ruang musyawarah yang suci dan berlandaskan nilai-nilai keikhlasan, bukan ajang kontestasi kepentingan kelompok atau transaksi yang berorientasi pada keuntungan finansial.

“NU ini didirikan oleh para ulama dengan niat ibadah, bukan untuk kepentingan politik sesaat atau mencari cuan. Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” ujarnya.

Gus Rosikh menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi.

“PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Gus Rosikh mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Gus Rosikh mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal.

"Saya berharap NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa," katanya.

JAKARTA - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar segera Muktamar paling lambat awal Agustus 2026. Para ketua PWNU se-Indonesia menyampaikan desakan itu dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan bahwa kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa pasca kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.

Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin. Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring. Dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.

Forum menilai keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keummatan.

Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi di Jakarta.

Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.

Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.

“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.

JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 2026 diprediksi menjadi arena pertarungan tiga poros kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, mulai dari lingkar kekuasaan negara hingga basis kultural pesantren. Dinamika ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kompleks dalam sejarah suksesi kepemimpinan NU.

Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat menyebut Muktamar kali ini bukan sekadar pergantian figur. Melainkan pertarungan arah organisasi di tengah perubahan lanskap politik nasional pasca-2024.

“Ini sudah seperti ‘perang tiga poros’. Ada yang bermain di level kekuasaan, ada yang di birokrasi, dan ada yang kembali menguatkan basis pesantren. Semuanya sedang bergerak,” kata Bustomi dalam keterangannya di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Bustomi memetakan setidaknya tiga kekuatan utama yang saat ini mulai intens melakukan konsolidasi di tingkat wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU).

Poros pertama adalah adalah poros petahana (incumbent) yang masih bertumpu pada figur KH Yahya Cholil Staquf. Kelompok ini mengandalkan capaian digitalisasi organisasi serta peran global NU, termasuk keterlibatan dalam forum-forum internasional seperti R20. Namun, kritik terhadap kecenderungan sentralisasi dinilai menjadi tantangan serius.

Poros kedua adalah poros birokrasi yang mengerucut pada nama Nasaruddin Umar, Menteri Agama saat ini. Sosok ini dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar pemerintahan dan dianggap mampu menjaga hubungan harmonis antara NU dan negara.

“Poros ini kuat di jalur komunikasi dengan kekuasaan. Mereka menawarkan stabilitas dan sinergi,” ujar lanjut alumnus magister ilmu politik FISIP UNAIR ini.

Sementara itu, poros ketiga adalah poros kultural dan grass root alias akar rumput, yang diisi oleh tokoh seperti mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar dan figur muda asal Jombang KH Abdussalam Shobih atau yang akrab disapa Gus Salam. Kelompok ini mengusung narasi 'kembali ke pesantren' dan penguatan otonomi cabang.

“Mereka bermain di wilayah emosional dan ideologis. Basis kelompok ini kuat di akar rumput karena pendekatannya lebih langsung,” tegas pria asal Madura ini.

Isu Tambang Jadi Pemicu (H2)

Di balik pertarungan tiga poros tersebut, isu pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU menjadi salah satu faktor pemicu utama. Menurut Bustomi, wilayah-wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Kalimantan dan Sumatera kini jauh lebih kritis dalam menentukan pilihan.

Mereka menuntut keseimbangan antara kemandirian ekonomi organisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai keumatan.

“Isu tambang ini membelah. Ada yang melihatnya sebagai peluang kemandirian, tapi ada juga yang khawatir soal dampak sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Bustomi menegaskan bahwa suara di tingkat PWNU dan PCNU akan sangat ditentukan oleh tiga isu mulai dari isu finansial, netralitas politik menuju Pilpres 2029, serta isu kesejahteraan.

Menurutnya, isu kesejahteraan misalnya akan menjadi faktor paling konkret yang dirasakan langsung oleh pengurus di daerah, meski sering luput dari perhatian elit di pusat.

“Yang menentukan nanti bukan hanya narasi besar, tapi siapa yang bisa menjawab kebutuhan riil di bawah. Ini juga penting diperhatikan oleh poros-poros tersebut,” katanya.

Selain pertarungan di level struktural, Bustomi juga menyoroti potensi 'perang data' di media sosial yang akan mewarnai Muktamar. Infografis, survei, hingga video pendek diprediksi menjadi alat utama dalam membentuk opini.

“Ruang digital akan jadi arena baru. Persepsi bisa dibentuk lewat data, tapi juga bisa dimanipulasi dan itu telah, sedang dan akan terus berlangsung” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi praktik politik uang yang kerap muncul dalam momentum Muktamar. Menurutnya, transparansi publik perlu diperkuat untuk menjaga integritas forum tertinggi organisasi tersebut.

“Harus ada keberanian untuk menolak dan mengungkap praktik money politics. Kalau perlu, viralkan agar ada efek jera,” tegasnya.

Muktamar ke-35 NU, lanjut dia, akan menjadi penentu arah besar organisasi apakah tetap bergerak dengan pola komando dan hierarkis atau kembali menguatkan basis kultural dari bawah.

“Ini bukan sekadar kontestasi elite. Ini soal masa depan NU,” tandas Bustomi.

KALSEL - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam kembali menemui sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Kali ini cucu pendiri NU KH Bishri Syansuri tersebut menemui KH Muhammad Wildan Salman yang dikenal Guru Wildan.

Kunjungan Gus Salam menemui keturunan dari Syeikh M. Arsyad Al-Banjari (Datuk Kelampayan), Martapura, Banjar Kalimantan Selatan, ini dalam rangka mohon doa restu, nasihat dan bimbingan ulama untuk berikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35.

Guru Wildan bin Salman Jalil merupakan Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Selatan. Selain silaturahmi, Gus Salam dijadwalkan menggelar kajian kitab kuning “Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asyfiya”.

“Saya selalu dan menjadi protocol kalau masuk ke suatu wilayah untuk menggalang kepercayaan ketua-ketua PCNU, saya akan sowan dulu ke Rais Syuriyah dan Kiai sepuh setempat. Saya sudah sowan silaturhmi ke Guru Wildan,” kata Gus Salam, Minggu (26/4/2026).

Gus Salam mengaku mengagumi Guru Wildan, karena merupakan murid langsung Syeikh Yasin al-Fadani yang dijuluki Musnid Ad-Dunya atau pemilik sanad ilmu terluas di dunia ulama besar makkah keturunan Minangkabau. ”Guru Wildan mengasuh pesantren tertua dan terbesar di Kalsel; Pesantren Darussalam dengan jumlah santri 12.000,” tambahnya.

Gus Salam mengaku mendapat pesan penting dari Guru Wildan agar menjaga dan menjalankan jam’iyyah Nahdlatul Ulama dengan landasan keilmuan berbasis pesantren serta etika-akhlaqul karimah yang kuat. Pesan ini melandasi Guru Wildan yang kesehariannya mengajar kitab-kitab besar seperti Ithaf al-Saadah al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, Fathul Bari Syarah Soheh Bukhori, dan lainnya.

Lihat video: FULL Pidato Prabowo di Acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama



“Guru Wildan juga berpesan agar NU dikelola dengan rasa cinta, saling mengasihi dan menguatkan ukhuwwah nahdliyyah. Saya sudah pamit beliau dan mohon izin untuk komunikasi dengan PCNU se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah juga didoakan beliau agar diberi kemudahan meraih cita-cita,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat IKAPMAM Aziz Ja'far menjelaskan kehadiran Gus Salam beserta masyayikh PP Mamba’ul Maarif, Denanyar Jombang di tanah Banjar juga untuk memberi kajian kitab “Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asyfiya” sebuah kitab yang mengulas pola hidup yang baik sesuai Islam dengan sentuhan tasawuf dan akhlak.

Aziz Ja'far menjelaskan, pengajian kitab tersebut dilaksanakan di Pesantren Raoudlotul Muta’allimin An-Nahdliyyah (RMA) Guntungmanggis, Banjar Baru Kalimantan Selatan yang diasuh KH Muhari atau dikenal Guru Muha dan diikuti ratusan alumni, masyarakat, dan santri, bahkan pengurus NU Cabang Banjar Baru, Kalsel.

“Dalam pengajian rutin kitab ini, Kiai Abdussalam selalu menyelipkan pesan disertai kisah agar santri tetap terikat dengan masyayikh pesantren. Dan, agar warga serta pengurus NU senantiasa terikat dengan muassis dan masyayikh sepuh NU,” katanya.

Aziz Ja'far menyatakan, di antara substansi isi kitab berujung tentang thoriqoh atau jalan yang ditempuh yang dilandasi oleh tasawwuf; pemahaman ruhani dalam menjalankan rutinitas keseharian, baik dalam beribadah maupun menjalankan usaha. Karena, keduanya adalah kebutuhan hidup manusia yang beragama.

Gus Salam menjelaskan membentuk karakter dan mendidik karakter sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, terutama NU dan berbangsa. Kitab Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asfiya’ menyuguhkan kajian, panduan dan kisah-kisah praksis membentuk karakter dari para sahabat, ulama dan aulia atau para wali.

“Kita ingat, bagaimana character building, membangun kepribadian bangsa menjadi prioritas Presiden Soekarno. Bagaimana pendiri NU, Mbah KH Bishri Syansuri berwasiat agar tetap menjadi NU. Bahkan hebatnya, KH As’ad Syamsul Arifin menjadikan NU sebagai Thoriqoh,” ujar Gus Salam.

Menurut Gus Salam thoriqoh dimaksud jalan menuju kebaikan dalam beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Bertasawuf dan berthoriqoh kunci pada niat. Jadi, perbaiki niat bila mengabdi di NU, supaya bisa tersambung kebaikan terhadap muassis NU. Sehingga, terhindar dari niat yang salah, dan tidak menyimpang dari garis perjuangan para ulama.

“Saya adalah santri, niat sendiko dawuh mengikuti arahan, perintah dan nasehat guru dan kiai serta masyayikh NU dan pesantren. Ketika saya diperintah untuk ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU melalui muktamar ke-35, nanti, saya sam’an wa tho’atan,” ucapnya.

BANDUNG - Pengasuh PP Daarul Ma’arif, Margaasih Bandung, Jawa Barat KH Sofyan Yahya atau Ajengan Sofyan menekankan pentingnya kemandirian Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu agar NU tidak bergantung kepada pihak eksternal.

Pesan tersebut disampaikan Ketua PWNU Jawa Barat periode 1999-2006 tersebut saat menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur (Jatim) sekaligus cucu pendiri NU KH Bishri Syansuri KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

Dalam silaturahmi ini, Gus Salam didampingi dzurriyah PP Lirboyo Kediri. Kunjungan tersebut merupakan ikhtiar menjalankan perintah guru dan kiai di pesantren Jawa Timur untuk menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU.

“NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakat harus bangkit dengan kemandiriannya, agar kuat. Dan, tidak bergantung pada pihak eksternal,” kata Gus Ayis, panggilan KH Arif Afifuddin, cucu Mbah Yai Abdul Karim, pendiri PP Lirboyo Kediri menirukan pesan Ajengan Sofyan.

Gus Ayis yang mendampingi Gus Salam menjelaskan, Ajengan Sofyan selalu memperhatikan perkembangan NU. Beliau memiliki harapan besar agar NU benar-benar mandiri sebagai jam’iyyah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab besar, sebagaimana karakter pesantren dibangun diatas kemandiriannya. Karenanya, NU dan Pesantren tidak bisa dipisahkan.

“Ketua Umum PBNU harus dari kader pesantren. Dan, saatnya dzurriyah muassis NU tampil menjadi pimpinan tanfidziyah PBNU,” ujar Gus Ayis.

Lihat video: Harlah NU ke-100! Tokoh Nasional & Menteri Hadir di Momen Bersejarah



Terpisah, Gus Salam menyatakan sowan ke KH Sofyan Yahya untuk tabarrukan teladan pengalaman beliau dalam memimpin NU Jawa Barat. Termasuk memohon doa restu atas iktiarnya dalam Muktamar ke-35.

“Ajengan Sofyan memberi penegasan bahwa NU adalah benteng akhlak dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dan, harus tetap dijaga sampai kapan pun serta dalam kondisi apa pun. Semua dinamika Muktamar harus dilandasi akhlak yang baik dan terhindar dari money politics,” tambahnya menirukan pesan Ajengan Sofyan.

Sedangkan, Mustasyar PBNU sekaligus Pengasuh PP Nurul Huda, Cibojong Cisurupan, Garut KH M. Nuh Addawami ini menuturkan menjadi pengurus dalam jam’iyyah NU harus mampu berperan sebagai dokter bagi mereka yang sakit.

Di samping sebagai dokter, pengurus juga berperan sebagai orang tua yang membimbing keluarganya, menjadi sahabat sejati bagi warga NU yang ingin berkeluh kesah, dan sekaligus menjadi motivator bagi warga Nahdliyyin.

“Jadilah pengurus, bukan pemimpin. Karena didalam NU yang dibutuhkan adalah pengurus yang mengurusi kebutuhan warga, melayani segala keluhan umat,” kata Gus Salam menirukan pesan Ajengan KH M. Nuh Addawami yang juga pernah menjabat sebagai Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat 2016-2021.

Gus Salam menambahkan, pesan Ajengan Addawami merupakan penegasan reflektif dari dawuh pendiri NU hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari.

“Barangsiapa yang mau mengurus NU, akan aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku, akan kudoakan khusnul khatimah beserta anak-cucunya,” ucapnya.

Sebagai santri, kata Gus Salam, dirinya mengikuti arahan, perintah dan nasihat guru-kiai serta masyayikh NU. ”Ketika saya diperintah untuk ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU melalui muktamar ke35, nanti, saya tetap sam’an wa tho’atan. Bila saya ditakdirkan menjadi pimpinan PBNU, kelak sesungguhnya saya bukanlah pemimpin, tapi santri yang meladeni atau mengurus NU. Pemimpin NU tetaplah Hadratussyeikh Mbah Hasyim As’ari, Mbah Wahab, Mbah Bishri dan Para Pendahulu NU,” ucapnya.

JAKARTA - Staf PBNU Syaiful Bahri mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK pada Selasa (21/4/2026). Ia dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Saksi tidak hadir," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Akan hal itu, Budi menyatakan pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun, belum diungkap kapan waktunya.

"Penyidik akan koordinasikan untuk penjadwalan berikutnya," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan eks stafsusnya.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dua tersangka baru itu belum dilakukan penahanan.

BANTEN - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), banyak gagasan hebat muncul dari komunitas NU arus bawah. Salah satunya dari struktural dan komunitas NU di Banten.

Gagasan itu diorientasikan untuk membangkitkan dan menggairahkan NU melalui strategi kaderisasi berjenjang, massif, dan sistematis. Kemudian diikuti gerakan nahdliyyin sesuai inisiatif, kreasi dan inovasi berbasis kearifan lokal.

“Dalam bahasa saya, membangkitkan dan menggairahkan NU dilakukan dengan ideologisasi; ngelmuni lagi secara baik dan efektif tentang ber-NU, bergerak di dalam NU dan bekhidmat melalui NU demi kemashlahatan dan kemajuan umat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur KH Abdussalam Shohib, dipanggil Gus Salam, Selaa (21/4/2026).

Peta jalan menggairahkan NU itu disampaikan Gus Salam beberapa saat setelah dirinya sowan ke Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Roudlotul Ulum Cidahu Pandeglang Banteng, sekaligus Mustasyar PBNU Abuya Muhtadi Dimyati. Gus Salam juga telah sowan dan silaturahmi ke Rais Syuriyah PWNU Banten untuk mohon doa restu dan dukungan serta mohon izin untuk bertemu dengna tanfidziyah PWNU-PCNU se-Banten.

Di banyak kesempatan bersilaturahmi dengan masyayikh dan struktur NU, Gus Salam selalu menegaskan ikhtiarnya untuk mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU melalui gelaran Muktamar ke-35, Agustus 2026. Hal itu dilakukan Gus Salam untuk memenuhi permintaan, sekaligus perintah para guru dan kiainya agar maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.

“Abuya Muhtadi Dimyati, ulama sepuh Pakubumi Banten, berpesan agar Ulama-NU turut menjaga ketentraman masyarakat dan perbaikan ekonomi bangsa,” cerita Gus Salam tentang nasehat Abuya Muhtadi Dimyati.

“Saya menangkap pesan itu sebagai perintah agar NU ke depan memberi tekanan dan penegasan prioritas program untuk lebih menguatkan sabuk pengaman di tengah masyarakat, sekaligus bersama pemerintah membangkitkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa,” tambahnya.

Sejalan dengan nasehat Abuya Muhtadi, dalam forum silaturahmi dan dialog di kediaman KH Ahmad Imron, dikenal Gus Imron, Pengasuh PP Daarul Falahiyah Cisoka Tangerang Banten, ketua-ketua PCNU se Banten menyampaikan pentingnya sinergi; gerakan padu dengan pola kemitraan dan berbagi peran antara PBNU hingga PCNU pada hal-hal konkret dan produktif.

Forum silaturahmi dan dialog antara Gus Salam dengan Ketua PWNU dan PCNU se-Banten tersebut dilaksanakan Sabtu, 18 April 2026 malam. Dimulai pukul 20:30 hingga 24:00 WIB, silaturahmi dan dialog berjalan penuh keakraban dan gayeng disertai canda dan humor khas santri-kiai pesantren.

“Kiai-kiai PCNU berharap sinergi PBNU hingga struktur bawah dijalankan untuk melayani kepentingan nyata dan konkret dirasakan masyarakat-nahdliyyin, khususnya di bidang keagamaan, sosial budaya dan ekonomi,” ungkapnya.

Gus Salam menyebut banyak sekali inisiatif produktif dan inovasi NU dibawah. Yang diperlukan pengakuan afirmatif, memfasilitasi dan mendampingi pengembangannya. Bukan mengendalikan disertai birokrasi struktural yang ribet, apalagi dibumbui tekanan bersifat instruktif-doktrinal. Hindari kesan intimidatif dan sikap arogan dalam mengkoordinasikan dan mengonsolidasi gerakan pelayanan NU arus bawah. Ini akan memicu cidera ruh berjam’iyyah yang tidak mudah diobati,” ucapnya.

Dialog tersebut diikuti ketua PWNU Banten, para ketua PCNU dari Tangerang Selatan, Kota Tangeran, Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang dan ketua PW GP Ansor NU Banten.

Silaturahmi ini mencairkan kebekuan dari situasi NU dalam beberapa waktu terakhir. Ukhuwwah nahdliyyah kembali terbentuk sebagai langkah merawat persaudaraan struktur dan warga NU yang sempat terusik oleh konflik di internal PBNU yang dirasakan tidak produktif, bahkan menguras energi berjam’iyyah.

“Alhamdulillah. Kita saling mendialogkan bagaimana menjaga dan merawat jati diri Nahdlatul Ulama dengan menghidupkan kembali ghirah berjuang di NU. Saya tetap menyampaikan pentingnya rekonsiliasi menyeluruh. Disertai upaya revitalisai dan rekontruksi ruhul ma’had wal jam’iyyah (pesantren dan jam’iyyah), ruhul jihad; dengan kesungguhan dan ketangguhan berjuang, dan ruhul khidmah; mengabdi untuk melayani demi kemashlahatan umat,” tambahnya.

JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) menerima kunjungan KH Abdussalam Shohib, cucu pendiri NU KH Bishri Syansuri, Denanyar, Jombang. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Gedung PWNU DIY Rabu malam, 15 April 2026.

Tampak para Masyayikh dari PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur menyertai kedatangan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Kedatangan Gus Salam berserta rombongan disambut langsung Katib PWNU KH Mukhtar Salim bersama jajaran pengurus lainnya.

"Saya datang jelang waktu isya' disambut Kiai Mukhtar, kemudian disusul pengurus yang lain. Alhamdulillah, sebelum acara dimulai Masyayikh Ploso dan Lirboyo, Kediri bisa ngobrol gayeng dengan pengurus," kata Gus Salam, Sabtu (18/4/2026).

Dzurriyah PP Al-Falah Ploso, sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH M. Makmun Mahfudz mewakili Gus Salam menyampaikan ucapan terima kasih kepada PWNU DIY yang telah menerima dan menyambut kedatangan silaturahmi Gus Salam dan rombongan.

“Saya mengenalkan sosok Gus Salam sebagai cucu pendiri NU Mbah Bishri Syansuri. Gus Salam juga bagian dari keluarga PP. Al-Falah Ploso dan PP. Lirboyo, Kediri. Saya sampaikan niatan silaturahmi Gus Salam, kaitan ikhtiarnya sebagai kandidat Ketua Umum PBNU melalui muktamar yang akan datang,” tambahnya

“Gus Salam berikhtiar maju sebagai Ketua Umum PBNU atas permintaan dan perintah dari para guru-kiainya. Karenanya dia mohon doa restu dari pengurus PWNU dan PCNU se-Yogyakarta,” ujarnya.

Lihat video: Prabowo: Saya Lebih Berani di Tengah NU, Setiap Negara dalam Bahaya, NU Menyelamatkan



Sementara itu, Gus Salam menyampaikan perkenalannya melalui gagasan dan pikiran tentang jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Dia menjelaskan tentang kondisi NU saat ini dan proyeksinya kedepan.

“Alhamdulillah, saya berkesempatan menyampaikan pemikiran dan gagasan tentang NU ke depan yang dimulai dari landasan dan pentingnya rekonsiliasi secara menyeluruh,” kata Gus Salam

Rekonsiliasi dijalankan dengan memulihkan hubungan semua unsur di jam’iyyah Nahdlatul Ulama demi menjaga persatuan.

"Persatuan itu bisa dibangun kembali bila semuanya dengan penuh kesadaran bisa mengabaikan ego pribadi dan kelompok serta perbedaan-perbedaan yang membatasi untuk bisa bersatu,” ucapnya.

Dilandasi argumentasi teologis, filosofis, dan ragam keteladan, Gus Salam menuturkan dengan kebersamaan, NU bisa merajut kembali usaha-usaha untuk mengembalikan marwah, wibawa dan khidmah perjuangan jam’iyyah di tengah masyarakat berdasar garis perjuangan muassis dan pendahulu NU.

“Saya yakin, dengan meneladani dan menjalankan 5 wasiat Mbah Ali Maksum, Rais Aam PBNU 1981-1984, menantu KH. M. Munawwir Al-Hafid, pendiri PP Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta, kita bisa mengembalikan marwah, wibawa dan kebesaran NU,” ujar Gus Salam.

Lima wasiat Mbah Ali Maksum sangat mashur di kalangan NU karena mencerminkan dan menggambar ruhul alma’had (jiwa pesantren), ruhul jihad (jiwa berjuang) dan ruhul Khidmah (jiwa mengabdi dan melayani) untuk kemashlahatan umat.

Presentasi perkenalan pemikiran Gus Salam disertai dialog gayeng ala NU dan pesantren. Secara bergiliran mulai dari PWNU dan PCNU se-Yogyakarta diminta memberi tanggapan-pemikiran terkait kondisi NU saat ini dan harapan ke depan di bawah kepemimpin baru PBNU.

Suasana hangat dan akrab terasa sepanjang dialog antara Gus Salam dengan pengurus PWNU-PCNU se-Yogyakarta. Mulai dari isu-isu bersifat dogmatis, ideologis, administratif hingga aksi-aksi nyata penopang kemandirian NU terdiskusikan dengan gayeng. Termasuk isu sensitif mengenai AHWA dan mekanisme pemilihan pimpinan PBNU, juga terlontar dari auidens.

Rais PWNU DIY KH. Mas’ud Masduki menyimpulkan ketegangan di NU segera diakhiri, sebaliknya saling berangkulan untuk kebaikan NU melalui khidmah secara konsisten disertai keikhlasan.

“Kita di NU sudah lama berkonflik, kemudian terjadi ishlah. Kini, saatnya bersalam-salaman,” pungkas Kiai Mas’ud disambut senyum-tawa hadirin karena kata bersalam-salaman, identik dengan nama Gus Salam.

JAKARTA - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, wacana arah kepemimpinan kembali menjadi perhatian. Pasal,organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut tengah menghadapi dinamika kepemimpinan.

Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Falahiyah Cisoka Ahmad Imron atau Gus Imron, mengangkat kembali pesan klasik pendiri NU, KH Bisri Syansuri atau Mbah Bisri. Menurut Gus Imron, kondisi NU saat ini menuntut refleksi mendalam dengan berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah diwariskan para muassis.

Anggota DPRD Provinsi Banten ini menilai, tiga pesan Mbah Bisri bukan sekadar nasihat, tetapi dapat menjadi solusi strategis untuk menjawab dinamika kepemimpinan NU hari ini.

“Untuk mengatasi kebuntuan dan gejolak arah kepemimpinan NU, saya menyebutnya sebagai triple problem solving. Tiga pesan Mbah Bisri ini masih sangat relevan,” ujar Gus Imron, Kamis (16/4/2026).

Adapun tiga pesan yang dimaksud adalah pertama, warga NU diingatkan agar tidak menjadikan NU sebagai ladang mencari keuntungan pribadi. Kedua, jangan meninggalkan atau membenci NU karena hal itu justru akan membawa dampak buruk. Ketiga, warga nahdliyin didorong untuk membesarkan NU dan aktif dalam program-programnya agar mendapatkan keberkahan hidup.

“Jika tiga prinsip tersebut dipegang teguh, maka arah organisasi akan kembali pada khittah perjuangan yang lurus dan berkelanjutan,” katanya.

Gus Imron menyebut sosok yang dinilai mampu menerjemahkan pesan tersebut dalam konteks kekinian adalah cucu langsung Mbah Bisri, yakni KH Abdussalam Shohib atau yang akrab disapa Gus Salam.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



“Kalau yang lain mungkin tidak memiliki beban moral yang sama. Tapi sebagai cucu, Gus Salam punya kedekatan nilai dan tanggung jawab untuk menerjemahkan pesan Mbah Bisri,” tegasnya.

Nama Gus Salam belakangan menjadi sorotan di lingkungan NU. Kiai muda asal Pondok Pesantren Denanyar, Jombang itu saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU periode 2022–2027 dan dikenal aktif dalam berbagai struktur organisasi sejak awal 2000-an.

Dalam perkembangan terbaru, KH Abdussalam Shohib secara terbuka menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 mendatang. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Halalbihalal PC IKA PMII Jombang di Al-Aqobah International School, dan disambut antusias oleh peserta beberapa waktu yang lalu.

“Saya diperintah para kiai untuk berikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 nanti,” ujar Gus Salam.

Gus Salam menegaskan langkah tersebut bukan didorong ambisi pribadi, melainkan bentuk ketaatan kepada para guru dan sesepuh pesantren. Gus Salam juga memohon doa restu serta masukan dari para kiai dan warga NU agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

Di tengah dinamika menuju Muktamar, gagasan tiga pesan Mbah Bisri yang kembali digaungkan Gus Imron menjadi refleksi penting bahwa masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh figur, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai dasar organisasi dijaga dan diterjemahkan dalam kepemimpinan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan menuju Muktamar ke-34 yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun ini. Konsolidasi internal dan pembentukan kepanitiaan menjadi fokus utama guna memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga saat ini proses persiapan terus berjalan tanpa hambatan.

“Persiapan menuju Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 terus dilakukan. Hari ini kami juga melakukan konsolidasi untuk melengkapi kepanitiaan,” ujarnya dalam keterangan pers di Semanggi, Jakarta, Rabu (15/4/2026) malam.

Dia menjelaskan, sebelumnya rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah yang dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum telah menetapkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah pembentukan panitia inti untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang akan menjadi rangkaian awal sebelum Muktamar.

PBNU menargetkan rangkaian agenda tersebut dapat berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Munas dan Konbes dijadwalkan digelar lebih dahulu sebelum puncak Muktamar.

Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran pengurus wilayah dan cabang untuk fokus mempersiapkan diri serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.

“Saya berharap tidak terbawa oleh berita-berita yang belum tentu benar. Kalau kita lihat medsos itu luar biasa sekali dan itu tentu belum tentu kebenarannya,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh mekanisme terkait peserta Muktamar telah diatur dalam AD/ART organisasi. Selain itu, tim khusus juga telah dibentuk untuk menuntaskan berbagai surat keputusan (SK) dan regulasi yang diperlukan.

“Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mengganggu. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalau ada kabar Sekjen tidak mau tanda tangan dan lain sebagainya, itu adalah kabar-kabar yang tidak benar,” tegasnya.

Terkait lokasi penyelenggaraan, Gus Ipul menyebut sejumlah daerah telah mengajukan diri sebagai tuan rumah, di antaranya Lirboyo di Kediri, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, hingga Jakarta. Namun, keputusan final mengenai tempat dan waktu pelaksanaan masih menunggu musyawarah antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Adapun terkait pembukaan Muktamar, PBNU berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tradisi pada muktamar sebelumnya. Meski demikian, belum ada konfirmasi kehadiran karena proses kepanitiaan masih berlangsung.

Di sisi lain, Gus Ipul memastikan dirinya tidak memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk mencalonkan diri,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak kader NU yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi ke depan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan para muktamirin dalam forum Muktamar.

“Muktamar yang menentukan. Kita tunggu saja prosesnya. Yang berpotensi tentu ada, tapi yang menang hanya satu,” katanya.