Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai menghadapi ancaman yang tidak hanya berupa hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga krisis biokultural yang berpotensi mengikis pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam mengelola alam.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menilai hilangnya bahasa lokal, ritual, hingga praktik pengelolaan sumber daya alam dapat memutus hubungan antara manusia dan alam yang telah terbangun selama ratusan tahun.

Koordinator Eksekutif WGII Cindy Julianty mengatakan ancaman tersebut bahkan lebih kompleks dibandingkan hilangnya spesies atau kawasan hutan.

“Biokultural ini lebih rentan hilang daripada biodiversitas. Karena, yang terancam hilang bukan hanya spesies atau hutan, melainkan seluruh relasi yang membuat spesies, hutan, manusia, bahasa, ritual, dan pengetahuan tersebut saling terhubung,” kata Cindy.

Menurut dia, Indonesia bukan hanya merupakan negara megabiodiversitas dengan beragam ekosistem dan spesies endemik, tetapi juga negara megabiokultural yang menyimpan hubungan panjang antara manusia dan alam.

"Konsep megabiodiversitas umumnya mengacu pada sesuatu yang tangible, yang bisa dihitung secara fisik. Kenyataannya, aspek fisik tidak mungkin berdiri sendiri tanpa relasi," ujarnya.

"Ada keterkaitan antara alam dan budaya, antara alam dan manusia. Ketika bicara soal biokultural, berarti kita bicara tentang relasi, bahasa, praktik, spiritualitas, dan lanskap yang lebih besar," lanjutnya.

Cindy menilai ketika hubungan tersebut terputus, alam berpotensi dipandang hanya sebagai objek ekonomi.

“Ketika manusia kehilangan rasa keterhubungan dengan alam, alam hanya akan dipandang sebagai objek. Ketika alam hanya dilihat sebagai supply untuk kebutuhan manusia, maka eksploitasi dan destruksi menjadi sesuatu yang dianggap wajar,” katanya.

Dia mencontohkan hubungan tersebut melalui keberadaan berbagai varietas padi lokal di komunitas adat. Setiap jenis padi memiliki nama, fungsi, dan makna yang berbeda, termasuk untuk kebutuhan ritual.

“Ada jenis padi lokal yang tidak bisa digantikan, karena fungsinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan juga spiritual dan ekologis,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya padi lokal juga berpotensi menghilangkan praktik budaya yang menyertainya.

“Ketika padi lokal hilang, ritual yang terkait dengannya juga hilang. Ketika ritual hilang, cara masyarakat melihat sumber daya alam ikut berubah. Padi akan dipandang hanya sebagai komoditas untuk dijual. Ketika ritual hilang, hubungan antara manusia dan alam juga hilang. Peradaban yang terkait dengan alam juga akan ikut hilang,” kata Cindy.

Regenerasi Pengetahuan Terancam
WGII menilai masyarakat adat selama ini mengembangkan sistem pengelolaan alam yang dibangun melalui proses observasi panjang dan disesuaikan dengan karakteristik bentang alam masing-masing.

Di komunitas Kasepuhan, misalnya, dikenal pembagian kawasan leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, mulai dari kawasan sakral, kawasan perlindungan, hingga area yang dapat dimanfaatkan secara terbatas berdasarkan aturan adat.

Komunitas Kasepuhan dan Baduy juga mempertahankan benih padi lokal melalui sistem lumbung tradisional, termasuk memanfaatkan tumbuhan tertentu sebagai pengawet alami.

Namun, Cindy menilai krisis biokultural juga dapat muncul ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber pengetahuan mereka, termasuk akibat perubahan fungsi kawasan menjadi wilayah konservasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membatasi akses terhadap kayu untuk membangun rumah adat maupun tanaman obat yang selama ini digunakan secara turun-temurun.

“Salah satu bentuk krisis biokultural hari ini adalah matinya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Warisan biokultural bukan konsep abstrak. Kita perlu mengembalikan perspektif pengelolaan sumber daya alam berdasarkan praktik yang sudah lama hidup dalam keseharian Masyarakat Adat,” ujarnya.

Menjelang penyelenggaraan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026, perhatian dunia kembali tertuju pada target dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030.

Di Indonesia, WGII mencatat lebih dari satu juta hektare wilayah Indigenous Peoples' and Local Community Conserved Territories and Areas (ICCAs) telah didokumentasikan sebagai kawasan yang dikelola dan dilindungi masyarakat adat maupun komunitas lokal berdasarkan pengetahuan tradisional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menjajaki pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP18 CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan rencana pencalonan tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.

"Sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan mekanisme pendanaan berbasis konservasi yang menjaga ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi," kata Jumhur dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026), dikutip dari Antara.

Rencana tersebut dibahas saat Jumhur bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di London, Inggris, Kamis (25/6/2026), di sela agenda London Climate Action Week.

Selain membahas pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah COP18 CBD, pertemuan itu juga membahas pengembangan skema biodiversity credits atau kredit biodiversitas sebagai alternatif pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut Jumhur, upaya pelestarian keanekaragaman hayati perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Karena itu, mekanisme pembiayaan hijau yang berkelanjutan menjadi salah satu instrumen yang perlu diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Dame Amelia menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara yang berperan dalam pengembangan instrumen pembiayaan konservasi di tingkat global.

Dia juga mengapresiasi pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Biodiversity Credits oleh KLH yang bertugas menyiapkan kajian kebijakan, menyusun skema implementasi, serta mengidentifikasi proyek percontohan.

Indonesia dan IAPB juga sepakat memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog internasional, termasuk menjelang penyelenggaraan COP17 CBD di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, di London, Inggris, Rabu, 24 Juni 2026, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Jumhur dan Dame Amelia bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional. Sementara itu, Dame Amelia, mengatakan, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema Biodiversity Credit karena Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dame Amelia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia. Yakni, dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antar negara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia kepada Menteri Jumhur.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Regulasi nasional Indonesia terkait tata kelola environment, social, governance (ESG) sektor mineral kritis hanya selaras 39% sampai 51% dengan standar internasional, dengan kesenjangan terbesar pada pilar sosial yang mencapai 96%. Hal ini terungkap dalam laporan yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Laporan bertajuk Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi Nasional dengan Standar ESG Internasional untuk Sektor Mineral Kritis di Indonesia tersebut mengkaji 117 peraturan nasional yang mencakup 21 undang-undang, 20 peraturan pemerintah, dan 50 peraturan menteri. Seluruh aturan ini disandingkan dengan tiga standar ESG global yang meliputi International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), dan Copper Mark/Responsible Minerals Initiative (CopperMark/RMI).

Dari kajian tersebut ditemukan 103 bukti kepatuhan yang beririsan antara regulasi nasional dan standar ESG global. Namun, 45% aturan nasional dinilai belum sepenuhnya selaras dan membutuhkan penyesuaian panduan pelaksanaan, sementara 23% belum diatur sama sekali dalam regulasi nasional.

Yang paling krusial, 96% dari kekosongan aturan tersebut berada pada pilar sosial yang mencakup mekanisme perlindungan masyarakat adat termasuk komitmen Free, Prior and Informed Consent (FPIC), akuisisi lahan, serta pemindahan tempat tinggal masyarakat.

Dari total 42 parameter ESG komprehensif yang dievaluasi yang meliputi pengelolaan air limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, keselamatan kerja, hingga transparansi rantai pasok dan antikorupsi, sebanyak 40 parameter masih memiliki kesenjangan substansi teknis operasional yang memerlukan penguatan.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Kemenko Perekonomian Agus Wibowo mengatakan penguatan aspek ESG menjadi keharusan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang bertanggung jawab.

"Penguatan pada aspek ESG wajib dilakukan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Studi yang telah dibuat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penyesuaian pada peraturan yang sudah ada maupun menyusun peraturan baru agar selaras dengan standar ESG internasional. Harapan kita adalah agar studi ini dapat meningkatkan keselarasan regulasi nasional dengan standar ESG internasional," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (23/6/2026).

Laporan ini juga menemukan bahwa meski regulasi nasional Indonesia sudah memiliki fondasi ESG yang cukup luas dan tersebar lintas sektor, aturan-aturan tersebut masih terfragmentasi dan belum menyentuh aspek teknis operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan audit pasar global.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha mengatakan kajian ini membuka pemahaman bahwa ESG bukan persoalan satu sektor.

"Studi ini makin menunjukkan bahwa ESG bukan single point of view, karena aspek-aspek yang dinilai tersebar di berbagai sektor. Pemahaman yang substansial, terutama standar yang diakui secara internasional, penting bagi industri dan pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, serta membuka transformasi dan penyesuaian terhadap industri regulasi ESG global," katanya.

Laporan ini memberikan tiga rekomendasi strategis. Bagi pemerintah, diperlukan transformasi regulasi tata kelola ESG melalui penyusunan pedoman kepatuhan nasional dan pembentukan institusi koordinator lintas sektor. Bagi pembuat standar internasional, laporan mendorong mekanisme pengakuan kesetaraan (equivalency recognition) agar dokumen hukum resmi Indonesia dapat diakui langsung untuk menekan biaya audit. Bagi pelaku industri, laporan menekankan pentingnya membangun compliance register terintegrasi dan memperkuat unit kerja ESG.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan posisi strategis Indonesia sebagai pemegang cadangan mineral kritis justru bisa menjadi risiko jika tata kelola tidak diperkuat.

"Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan mineral kritis dan pengolahannya, namun posisi tawar tersebut bisa menjadi risiko, jika tata kelola tidak didukung secara komprehensif. Hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi dalam rencana pembangunan pemerintah. Studi kesenjangan ESG ini membantu mengidentifikasi 'kerugian tersembunyi', seperti emisi dan kerugian ekologis, yang dihadapi saat ini dan di masa depan," katanya.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periooe 2012–2015

Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)

SEBUAH dalil yang ditanamkan Emil Salim dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam, sekurang-kurangnya diganti dengan hal berperan serupa kepada alam.” Prinsip ini sederhana, hampir seperti hukum fisika. Tetapi dalam praktik pembangunan kita beberapa dekade terakhir, prinsip ini diabaikan berulang kali. Dan, kini tagihan ekologisnya datang dengan bunga yang tidak kita bayangkan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Sekitar 10% hutan tropis dunia berada di sini. Sekitar 17% jenis burung dunia hidup di hutan-hutan Indonesia. Dan 35% hingga 39% (641 hingga 716 spesies) dari seluruh spesies burung di Indonesia tersebut berada di hutan Papua.

Ratusan jenis mamalia unik, termasuk spesies yang menjadi sumber genetika penting bagi pertanian dan kedokteran, menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam yang tak ternilai harganya. Emil Salim menyebut Indonesia sebagai “negeri sumber genetika”, sebuah gelar yang mengandung tanggung jawab sekaligus potensi yang belum sepenuhnya kita rawat.

Namun data 2025 menunjukkan bahwa kita sedang menyia-nyiakan warisan luar biasa itu. Deforestasi mencapai 433.751 hektare dalam setahun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 62% dari area yang terdampak deforestasi pada 2024 adalah habitat delapan spesies megafauna ikonik Indonesia. Setiap pohon yang tumbang bukan hanya kehilangan kayu, ia adalah punahnya ekosistem, hilangnya sumber obat-obatan, dan musnahnya warisan genetika yang tidak bisa direproduksi dengan teknologi apa pun.

Eco-Development: Alternatif yang Sudah Lama Ada

Emil Salim memperkenalkan konsep eco-development jauh sebelum dunia ramai membicarakan pembangunan berkelanjutan. Konsepnya tegas: pembangunan tidak boleh menolak pengolahan sumber alam, tetapi kesejahteraan manusia harus dimaknai lebih luas, mencakup mutu lingkungan yang layak dihidupi (livable environment) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generasi mendatang. Kesejahteraan hari ini tidak boleh dibangun di atas puing kehancuran lingkungan untuk hari esok.

Ironisnya, pendekatan ini justru lebih menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang. Kerugian bencana banjir-longsor Sumatera 2025 saja sudah mencapai Rp68,67 triliun. Sementara anggaran bencana BNPB saat kejadian itu hanya tersisa Rp500 miliar. Kita membangun dengan mengabaikan lingkungan, lalu kita bayar berlipat-lipat untuk memulihkan kehancurannya. Ini bukan kebijakan yang rasional. Ini adalah pengulangan kesalahan yang sama dengan harapan hasil berbeda.

Kebijakan Pembangunan di Persimpangan

Sejak era reformasi, Indonesia telah menghasilkan berbagai undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan. Namun, implementasinya kerap kalah dari desakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Izin-izin kehutanan, pertambangan, dan perkebunan terus diterbitkan bahkan di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Konflik kepentingan antara kementerian yang mengejar pertumbuhan dan lembaga yang bertugas melindungi lingkungan berakhir dengan kompromi yang merugikan alam. Emil Salim mengingatkan bahwa tantangan pembangunan dipengaruhi empat faktor: perkembangan penduduk, sumber alam dan lingkungan, teknologi dan budaya, serta dimensi internasional. Keempat faktor ini harus diperhitungkan secara simultan, bukan satu per satu dalam silo kebijakan yang terpisah.

Di tingkat global, Indonesia juga menghadapi tekanan yang semakin nyata. Uni Eropa mulai memberlakukan regulasi deforestasi yang berdampak langsung pada ekspor sawit dan kayu Indonesia. Komunitas internasional semakin kritis terhadap negara-negara yang mengklaim komitmen iklim tetapi terus menggunduli hutannya. Dalam konteks ini, pembangunan berwawasan lingkungan bukan lagi pilihan moral, ia adalah keharusan geopolitik dan ekonomi.

Rekomendasi: Transformasi Paradigma Pembangunan

Pertama, perlu ada reformasi mendasar dalam sistem perizinan lingkungan agar kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) benar-benar berfungsi sebagai filter, bukan sekadar formalitas administratif. Lembaga penilai AMDAL harus independen dari tekanan kepentingan investasi.

Kedua, pendekatan pembangunan berbasis lanskap (landscape approach) harus diadopsi secara serius. Setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan dampak kumulatif terhadap ekosistem yang lebih luas seperti fungsi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (berwawasan kesehatan) secara seimbang dan terpadu. Bukan hanya dampak langsung di lokasi proyek.

Ketiga, sistem insentif ekonomi perlu dibalik. Industri yang merusak lingkungan harus menanggung biaya rehabilitasi penuh, sementara praktik bisnis yang menjaga lingkungan mendapat insentif fiskal nyata.

Keempat, pendidikan lingkungan hidup harus masuk kembali secara substantif ke dalam kurikulum sekolah, bukan sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan sebagai fondasi berpikir lintas disiplin.

Indonesia pernah diakui dunia sebagai salah satu pionir dalam integrasi lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan, terutama berkat kiprah Emil Salim di era Orde Baru. Konferensi Stockholm 1972 menjadi tonggak yang menginspirasi lahirnya UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 di Indonesia. Warisan itu ada. Yang kurang adalah keberanian politik untuk melanjutkannya.

Catatan Akhir

Pembangunan tanpa wawasan ekologi adalah utang kepada generasi mendatang, yang bunganya dibayar dalam bentuk: bencana, runtuhnya sistem dan ketahanan kesehatan, ambruknya rumah sakit mewah dan fasyankes canggih, kesakitan dan kematian, kemiskinan dan keterbelakangan, serta kehilangan warisan yang tidak bisa dikembalikan.

Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan: yang menjaga kekayaan alam, keragaman hayati, dan tradisi kearifan lokal harmonis dengan alam. Yang dibutuhkan hanya: kehendak politik, yang konsisten untuk memilih jalan Emil Salim, bukan jalan serakahnomic. Wallahu a’lam bish-shawab.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012–2015

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan (MHKI) 2024-2027

Aktif melakukan advokasi kebijakan kesehatan publik dan penguatansistem kesehatan nasional.

ADA dua kalimat yang lahir dari tangan berbeda, tetapi berbicara tentang hal yang sama. Emil Salim menulis: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam.” Farid Moeloek menegaskan: “Pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya pasti merusak kesehatan.”

Keduanya sedang membangun satu fondasi, hanya dari sisi yang berbeda. Banjir November 2025, 776 nyawa melayang, 219 fasilitas kesehatan hancur di Sumatera, membuktikan bahwa keduanya bukan teori akademis, melainkan peringatan yang terlalu lama diabaikan.

Dua Mazhab, Satu Gagasan

Emil Salim memperkenalkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan atau eco-development: kesejahteraan manusia hanya berkelanjutan bila ditopang ekosistem yang sehat. Bagi Emil, alam bukan latar belakang pembangunan, melainkan prasyaratnya. Ia bukan anti-pertumbuhan, tetapi ia tegas: pertumbuhan yang memangsa basis sumber daya alamnya sendiri adalah pertumbuhan yang menggali lubang kuburnya sendiri. Mazhab ini lahir dari disiplin ekonomi, politik, dan ekologi. Kemudian berbicara dalam bahasa kebijakan, tata ruang, dan akuntabilitas sumber daya alam.

Farid Moeloek berdiri di sisi berbeda dari segitiga sama kaki, yang sama. Melalui Paradigma Sehat, yang lebih dikenal sebagai Pembangunan Berwawasan Kesehatan, menegaskan bahwa kesehatan bukan tujuan akhir yang dicapai setelah pembangunan berhasil.

Kesehatan adalah penanda sejati apakah pembangunan itu sungguh-sungguh berhasil. Paradigma ini lahir dari dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ia berbicara dalam bahasa tubuh, angka kesakitan, angka kematian, dan kualitas hidup manusia yang nyata.

Dua mazhab, dua bahasa, satu mata rantai. Emil Salim berbicara tentang apa yang terjadi pada bumi; Farid Moeloek berbicara tentang apa yang kemudian terjadi pada manusia. Keduanya mendeskripsikan sebab dan akibat dari peristiwa yang sama: ekologi adalah kesehatan. Hutan yang hilang adalah paru-paru masyarakat yang diambil paksa; sungai yang tercemar adalah infus yang diracuni.

Gagasan bersamanya beririsan pada satu fondasi yang sama: ”tidak ada pembangunan yang sungguh-sungguh berhasil jika ia merusak lingkungan yang menopang kehidupan, dan tidak ada rakyat yang sungguh-sungguh sehat jika ekosistem tempat mereka hidup sedang sekarat.” Bukan kompromi antara dua visi, melainkan satu sintesis yang sudah lama diabaikan, dan kini menunggu untuk diakui.

Etika dan Sosiologi Lingkungan: Landasan Filosofis dan Keadilan

Aldo Leopold menyatakan bahwa komunitas moral manusia harus diperluas hingga mencakup tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Arne Næss selangkah lebih jauh: alam memiliki nilai intrinsik, tidak bergantung pada kegunaannya bagi manusia. Pembangunan yang memperlakukan hutan hanya sebagai komoditas beroperasi dalam logika antroposentris yang dangkal. Kerusakan lingkungan, kata Emil Salim, bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis nilai.

Ulrich Beck menunjukkan bahwa risiko lingkungan tidak terdistribusi merata: ia menghantam kelompok paling rentan. Data Indonesia 2025 membuktikannya, warga kawasan hilir membayar dengan nyawa atas keputusan tata kelola hutan yang tidak pernah mereka ambil. Robert Bullard mengingatkan: restorasi ekosistem harus disertai redistribusi kekuasaan. Komunitas yang paling menanggung beban kerusakan harus menjadi subjek kebijakan, bukan sekadar objek bantuan pascabencana.

Bukti yang Tidak Bisa Dibantah

The Lancet Planetary Health (2023) mencatat 60% penyakit menular baru sejak 1940 bersifat zoonotik, dipicu perambahan habitat akibat deforestasi. Global Environmental Change (2022) menunjukkan setiap peningkatan 10% tutupan hutan menurunkan 13% kasus diare pada balita di wilayah hilir. Nature Medicine (2021) membuktikan wilayah berhutan terjaga memiliki angka kematian akibat penyakit pernapasan 18% lebih rendah. Hutan adalah infrastruktur kesehatan publik tertua dan termurah yang ada.

Banjir Sumatera itu adalah tagihan dari 433.751 hektare hutan yang hilang dalam setahun (Kementerian LHK, 2025). Anggaran BNPB tersisa Rp 500 miliar saat kerugian mencapai Rp 68,67 triliun (BNPB, 2025), perbandingan yang menggambarkan harga dari ketidakpedulian.

Satu Kerangka, Mendesak Diadopsi

Indonesia tidak memulai dari titik nol. Moratorium hutan primer sejak 2011, restorasi gambut, dan kerangka FOLU Net Sink 2030 adalah bukti kesadaran yang ada. Namun implementasi masih kalah cepat dari laju deforestasi. Tiga langkah perlu segera ditempuh. Pertama, setiap kebijakan pembangunan harus melewati uji dampak lintas sektor, yang substantif, bukan sekadar formalitas AMDAL, dengan melibatkan epidemiolog, ekolog, sosiolog, dan komunitas terdampak sejak tahap perencanaan.

Kedua, rehabilitasi daerah aliran sungai harus ditetapkan sebagai program kesehatan preventif nasional. Restorasi hutan adalah intervensi kesehatan masyarakat paling cost-effective yang tersedia, jauh lebih murah dari memulihkan fasilitas kesehatan yang hancur ditelan banjir.

Ketiga, pendekatan One Health harus diadopsi dalam kerangka hukum yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Kementerian Lingkungan, Kehutanan, Pertanian, dan Kesehatan harus beroperasi dalam satu mekanisme pertanggungjawaban bersama. Keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi hanya diukur dari pertumbuhan GDP.

Catatan Akhir: Hutan Ditebang, Kesehatan Jadi Korban

Farid Moeloek menyebutnya kegagalan paradigma. Emil Salim menyebutnya keserakahan yang melampaui logika. Leopold menyebutnya kejahatan etis. Beck menyebutnya produksi risiko yang tidak adil. Semua nama itu menunjuk ke satu realitas: Indonesia 2025 sedang membayar harga terlalu mahal dari pembangunan yang mengabaikan ekologi dan kesehatan sekaligus.

Modal kita sesungguhnya luar biasa, keanekaragaman hayati terkaya kedua di dunia, warisan kebijakan lingkungan yang pernah diakui dunia, dan para pemikir besar yang sudah meletakkan peta jalannya. Kini hanya dibutuhkan satu keberanian: memperlakukan ekologi dan paradigma sehat bukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai syarat mutlaknya. Salam Sehat Indonesia.

Peneliti Monash University Australia dan Jagiellonian University Polandia mengungkapkan adanya evolusi ikan akibat perubahan iklim. Fisik ikan beradaptasi terhadap suhu air yang lebih hangat sehingga mampu bertahan hidup. Masalahnya, ukuran ikan mengecil dan kemampuan berkembang biak-nya turun.

Head of the School of Biological Sciences Monash University Craig White menjelaskan, pemanasan global membuat ikan lebih cepat matang secara seksual, namun bertahan pada ukuran tubuh yang kecil. “Evolusi ini berdampak baik bagi kelangsungan ikan, tetapi kurang baik bagi nelayan dan industri perikanan,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (2/6).

Temuan ini dijabarkan dalam hasil penelitian bertajuk Evolutionary Adaptation to Global Change Reduces Sustainable Fisheries Yields. Penelitian ini menggunakan model sejarah hidup (life-history model) yang baru dan diuji pada hampir 3.000 spesies ikan. Model ini memprediksi bagaimana evolusi sejarah hidup ikan akan memengaruhi kelestarian hasil tangkapan di 43 kawasan perikanan terbesar di dunia.

Sedangkan dalam riset sebelumnya, para peneliti menemukan bahwa induk ikan yang lebih besar berkembang biar jauh lebih banyak daripada induk yang kecil. Induk yang lebih besar juga berpotensi menghasilkan keturunan dengan kondisi lebih baik dan memiliki kemampuan bertahan hidup lebih tinggi hingga dewasa.

Maka itu, ketika ikan berevolusi menjadi kecil, beberapa jenis ikan justru berkembang biak lebih sedikit atau bahkan menghilang sepenuhnya dari perairan. White pun menegaskan pentingnya kebijakan iklim seperti pembatasan pemanasan suhu global sebesar 1,5 derajat celsius di atas era pra industri. Ini untuk mencegah hilangnya jutaan ton potensi hasil perikanan.

Para peneliti berpandangan, evolusi ikan dapat menimbulkan kerugian hingga 50 persen bagi industri perikanan, baik dari sisi jumlah tangkapan ikan maupun pendapatan. Padahal, permintaan ke industri perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani diperkirakan terus meningkat secara global.

Di Indonesia, sektor kelautan memegang peran ekonomi yang besar dengan menyumbang lebih dari US$180 miliar atau sekitar Rp3 triliun per tahun. Sektor kelautan ini mencakup perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, serta berbagai industri berbasis laut lainnya.

Indonesia juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar melalui komoditas rumput laut, budidaya ikan, dan perikanan tangkap. Meski begitu, pertumbuhan perikanan tangkap di Indonesia melambat belakangan, akibat jumlah tangkapan yang kian mencapai batas maksimal (yang dianggap aman dan berkelanjutan), yaitu 6,5 juta ton per tahun.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat penemuan 1.538 spesies baru sepanjang 1967-2025, sebanyak 712 spesies di antaranya berupa flora alias tumbuhan. Spesies tumbuhan baru itu berasal dari kelompok seperti rafflesia, begonia, homalomena, rhododendron, nepenthes, hingga orchidaceae atau anggrek.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, penemuan spesies baru bukan sekadar pencapaian akademik. “Setiap spesies baru yang ditemukan adalah pengetahuan baru bagi dunia sekaligus pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati luar biasa yang harus dijaga bersama,” kata dia dalam acara pengenalan spesies baru, dikutip dari situs BRIN, Selasa (2/6).

Arif menjelaskan, temuan BRIN dan para mitranya menunjukkan bahwa Indonesia masih menyimpan potensi biodiversitas yang sangat besar dan belum terungkap seluruhnya. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 saja, sedikitnya 29 jenis baru flora berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh BRIN dan para mitranya.

Namun, proses penemuan spesies baru ini butuh kerja ilmiah yang panjang dan kompleks. Mulai dari ekspedisi ke kawasan hutan dan wilayah terpencil, pengumpulan spesimen, analisis morfologi dan molekuler, serta publikasi di jurnal internasional untuk mendapat pengakuan global.

“Dibutuhkan dedikasi para peneliti, kerja lapangan yang berat, serta dukungan riset yang berkelanjutan. Karena itu, penguatan kapasitas sains taksonomi dan eksplorasi biodiversitas harus menjadi perhatian bersama,” ucap dia.

Saat ini, tantangannya justru semakin kompleks akibat perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, polusi, spesies invasif, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Akibatnya, banyak spesies yang terancam punah bahkan sebelum dikenal secara ilmiah.

Hal serupa diungkap Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Prima W. Hutabarat. Dia mengatakan, Indonesia masih menyimpan banyak spesies yang belum teridentifikasi, termasuk di kawasan pegunungan Sulawesi Tengah.

Namun, eksplorasi biodiversitas ini menghadapi tantangan besar. “Mulai dari medan yang berat hingga ancaman kerusakan habitat akibat aktivitas manusia,” kata dia.

Begitu terbentuk akses jalan, masyarakat cenderung bergerak cepat membuka perkebunan atau penambangan batu secara masif. Eksplorasi biodiversitas terhalang habitat spesies yang akhirnya terlanjur rusak.

“Beberapa habitat spesies baru bahkan hilang akibat dibakar atau diubah sebelum proses penelitian selesai dilakukan,” ucap Prima.

Padahal, spesies baru memiliki nilai ilmiah dan konservasi, serta potensi nilai ekonomi yang besar. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Muhammad Rifqi Hariri mengatakan, sejumlah tanaman yang berhasil dideskripsikan justru banyak diminati pasar internasional.

Tanaman ini laku keras sebagai tanaman hias, paludarium atau membuat ekosistem buatan di wadah transparan, dan aquascape atau seni menghias akuarium. “Beberapa spesimen sudah banyak dijual di Amerika dan Jepang. Bahkan tanaman berukuran kecil bahkan dapat mencapai sekitar US$20 per pot (sekitar Rp 357 ribu) di pasar internasional,” kata dia.

Namun, dia menegaskan, pemanfaatan ekonomi biodiversitas harus diimbangi upaya konservasi habitat.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat terdapat 1.583 spesies baru di Indonesia sepanjang eksplorasi pada 1967-2025. Namun, peneliti asing disebut masih mendominasi penemuan dan penamaan spesies tersebut.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Sadtata Nur menilai perlunya penguatan eksplorasi biodiversitas oleh peneliti nasional. “Untuk dapat mengelola dengan baik, maka kita perlu mengidentifikasikannya dengan baik,” kata Sadtata dalam diskusi tentang biodiversitas pada pekan lalu, dikutip dari situs BRIN, Selasa (2/6).

Dominasi peneliti asing ini disaksikan Sadtata selama bertahun-tahun terlibat dalam eksplorasi kawasan hutan, termasuk pengalamannya saat menjelajah hutan Maluku Utara. Dia menuturkan, banyak peneliti asing masuk kawasan hutan Indonesia, untuk mengambil spesimen dan mendeskripsikan spesies baru.

Meski begitu, peneliti Indonesia dinilai belum kehilangan kesempatan. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Prima W. Hutabarat mengatakan bahwa Indonesia masih menyimpan banyak spesies yang belum teridentifikasi. Salah satunya di kawasan pegunungan Sulawesi Tengah.

Namun, eksplorasi biodiversitas ini menghadapi tantangan besar. “Mulai dari medan yang berat hingga ancaman kerusakan habitat akibat aktivitas manusia,” kata dia.

Begitu terbentuk akses jalan, masyarakat cenderung bergerak cepat membuka perkebunan atau penambangan batu secara masif. Alhasil, eksplorasi biodiversitas terhalang habitat spesies yang akhirnya terlanjur rusak.

“Beberapa habitat spesies baru bahkan hilang akibat dibakar atau diubah sebelum proses penelitian selesai dilakukan,” ucap Prima.

Padahal, spesies baru tak sebatas memiliki nilai ilmiah dan konservasi, serta nilai ekonomi yang besar. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Muhammad Rifqi Hariri mengatakan, sejumlah tanaman yang berhasil dideskripsikan banyak diminati pasar internasional.

Tanaman ini laku keras sebagai tanaman hias, paludarium atau membuat ekosistem buatan di wadah transparan, dan aquascape atau seni menghias akuarium.

“Beberapa spesimen sudah banyak dijual di Amerika dan Jepang. Bahkan tanaman berukuran kecil bahkan dapat mencapai sekitar US$20 per pot di pasar internasional,” kata dia.

Namun, dia menegaskan, pemanfaatan ekonomi biodiversitas harus diimbangi upaya konservasi habitat.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengakui riset biodiversitas di Indonesia selama ini masih cenderung bias Jawa. Kondisi itu membuat eksplorasi kekayaan hayati di wilayah luar Jawa belum tergambar secara utuh.

Arif memaparkan, sejauh ini jenis tanaman yang sudah dieksplorasi di Pulau Jawa mencapai sekitar 12.000 spesies. Sementara di Papua sekitar 8.000 spesies dan di Kalimantan sekitar 11.000 spesies.

“Itu menunjukkan bahwa kita memang masih bias Jawa riset-riset yang dilakukan terkait dengan soal biodiversitas,” kata Arif Satria di sela acara pameran dan ekspose spesies flora baru di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Arif menjelaskan, bukan berarti biodiversitas di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding wilayah lain, melainkan karena upaya penelitian di luar Jawa belum maksimal. Menurut dia, wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatra yang memiliki luasan jauh lebih besar dari Jawa diyakini menyimpan kekayaan biodiversitas yang lebih tinggi.

“Karena kita yakin dengan luasan yang sekian kali lipat lebih dari pada Jawa; Papua, Kalimantan, dan Sumatra, saya yakin kita meyakini bahwa biodiversitasnya akan lebih tinggi,” katanya.

Karena itu, BRIN berkomitmen mengurangi bias riset yang selama ini terpusat di Jawa dengan memperbanyak ekspedisi penelitian ke berbagai wilayah Nusantara.

“Oleh karena itu ini ke depan justru riset yang bias Jawa ini akan kita kurangi dan kita akan banyak ke luar Jawa itu untuk mendapatkan gambaran biodiversitas secara lebih utuh lagi,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengenalan spesies baru penting untuk membuka peluang bioprospeksi, termasuk pengembangan obat berbasis sumber daya hayati lokal.

Arif mencontohkan, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies flora, dengan sekitar 9.600 spesies berpotensi menjadi obat. Namun, dari jumlah itu baru sekitar 20 jenis yang sudah benar-benar dimanfaatkan sebagai obat.

“Jadi masih banyak PR kita di dalam pengembangan obat-obatan kesehatan agar bisa terus memanfaatkan sumber daya lokal yang kita miliki,” katanya.

Beberapa dekade ini ada diskusi panjang tentang bagaimana sistem pangan harus mampu menyediakan diet sehat tanpa memperparah krisis iklim. Diskusi ini menjadi lebih relevan dalam momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei 2026.

Pertanyaannya sederhana, tetapi mampu membuka pemahaman masyarakat awam: apakah isu gizi dan perubahan iklim adalah dua hal yang terpisah, atau justru saling terhubung erat dalam satu sistem yang sama?

Jawabannya: keduanya saling terhubung dan Indonesia menghadapi dua krisis sekaligus.

Dilema Krisis Iklim dan Kebutuhan Pangan Manusia

Populasi dunia terus bertambah. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk global mencapai 8,5 miliar pada 2030 dan 9,7 miliar pada 2050. Artinya, kebutuhan pangan akan terus melonjak.

Namun di sinilah letak dilemanya. Dengan sistem pangan yang kita jalankan saat ini, upaya memenuhi kebutuhan tersebut justru mempercepat perubahan iklim dan memproduksi banyak emisi.

Faktanya, sistem pangan menyumbang sekitar 26% emisi gas rumah kaca global. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) (2022) total emisi dari sistem agrifood mencapai 16,2 miliar ton setara CO₂.

Memang, persentasenya terhadap total emisi global sedikit menurun pada 2022, tetapi secara absolut angkanya meningkat sekitar 10% sejak 2000. Sektor pertanian juga menyerap sekitar 70% pengambilan air tawar global dan menggunakan hampir 50% lahan layak huni di bumi.

Tidak Hanya Krisis Lingkungan

Menurut data dari FAO, pada 2025 tercatat sekitar 123,4 juta orang atau 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Ini adalah alarm keras. Bagaimana mungkin negeri dengan kekayaan biodiversitas luar biasa memiliki hampir separuh populasinya yang kesulitan mengakses makanan bergizi?

Jawabannya terletak pada orientasi sistem pangan kita yang terlalu lama berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Kita mengejar produksi beras tinggi, tetapi mengabaikan keberagaman pangan lokal. Kita mengandalkan input kimia untuk meningkatkan hasil panen, tetapi mengorbankan kesehatan tanah dalam jangka panjang.

Padahal, tidak dapat dipungkiri krisis gizi seringkali berakar pada krisis tanah. Penggunaan pestisida berlebihan dan praktik monokultur mempercepat degradasi lahan. Keanekaragaman mikroorganisme tanah menurun, kandungan nutrisi menyusut.

Ketika tanah kehilangan kesehatannya, tanaman yang tumbuh di atasnya pun kehilangan kualitas gizinya. Mata rantai ini jarang disadari: piring yang miskin nutrisi sering kali bermula dari tanah yang sakit.

Kita tidak bisa lagi memisahkan kesehatan manusia dari kesehatan bumi. Keduanya berada dalam satu ekosistem yang saling terkait. Memastikan piring kita berisi makanan bergizi harus berjalan seiring dengan memastikan proses produksinya menjaga tanah, air, dan keanekaragaman hayati.

Perubahan pola hujan, banjir, kekeringan, serta kenaikan muka laut mengancam lahan pertanian, terutama di wilayah pesisir. Ketergantungan pada segelintir komoditas pangan utama membuat sistem kita rapuh. Ketika iklim ekstrem datang, harga pangan melonjak. Mereka yang hidup di ambang kemiskinan menjadi kelompok pertama yang kehilangan akses terhadap protein dan vitamin.

Selama beberapa dekade terakhir, revolusi hijau berhasil mendongkrak produktivitas pangan secara signifikan melalui penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, dan irigasi intensif. Produksi meningkat, ketersediaan pangan membaik. Namun, keberhasilan tersebut juga melahirkan konsekuensi jangka panjang yang tidak kecil. Sistem pangan modern berkembang menjadi semakin intensif dan cenderung eksploitatif.

Pendekatan Ekonomi Restoratif Menjadi Relevan

Berbeda dengan ekonomi ekstraktif yang mengambil tanpa mengembalikan, ekonomi restoratif bertujuan memulihkan modal alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendekatan ini bukan sekadar jargon hijau, melainkan strategi pragmatis untuk membangun sistem yang lebih tangguh.

Bagi Indonesia, urgensinya sangat jelas. Lebih dari 85% masyarakat menggantungkan hidup pada sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketika tanah rusak dan laut tercemar, bukan hanya ekosistem yang terdampak, tetapi juga mata pencaharian jutaan keluarga.

Jika kita beralih ke model restoratif, dampaknya bisa berlapis. Petani tidak lagi terjebak pada ketergantungan input kimia mahal yang merusak lahan. Mereka bisa mengandalkan praktik regeneratif seperti agroforestri, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan tanah berbasis ekologi. Lahan yang pulih berarti produktivitas yang stabil dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, ekonomi restoratif membuka jalan bagi kebangkitan pangan lokal yang adaptif terhadap iklim, seperti sagu, sorgum, dan berbagai umbi-umbian. Diversifikasi ini tidak hanya memperkaya nutrisi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Ketika satu komoditas gagal akibat cuaca ekstrem, sistem yang beragam tetap mampu bertahan.

Restorasi juga menciptakan peluang ekonomi baru di pedesaan, mulai dari rehabilitasi lahan kritis hingga pengembangan rantai nilai produk lokal. Dengan demikian, transisi ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang mengurangi ketimpangan sosial.

Kita sering berbicara tentang hak atas pangan sebagai hak dasar manusia. Namun hak itu tidak akan terpenuhi jika sistem produksinya terus merusak fondasi ekologisnya. Menyediakan makanan sehat bagi hampir 10 miliar penduduk dunia pada 2050 tidak mungkin dicapai dengan cara-cara lama yang eksploitatif.

Transisi menuju ekonomi restoratif memang tidak mudah. Ia menuntut keberanian kebijakan, insentif yang tepat, serta perubahan pola konsumsi. Namun kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunda.

Tanah yang terus terdegradasi membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Generasi yang tumbuh dengan kekurangan gizi kehilangan potensi yang tak tergantikan.

Mengatasi krisis gizi berarti berhenti memandang alam sebagai objek eksploitasi dan mulai melihatnya sebagai mitra. Indonesia memiliki modal sosial dan hayati yang besar untuk memimpin transformasi ini.

Yang dibutuhkan adalah komitmen kolektif untuk memutus rantai sistem yang merusak dan mulai menanam benih restorasi, di tanah, di kebijakan, dan di piring kita sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan populasi serangga penyerbuk secara langsung mengancam gizi dan pendapatan jutaan petani kecil di seluruh dunia, berdasarkan riset terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Nature.

Riset yang dipimpin Universitas Bristol ini untuk pertama kalinya menelusuri rantai hubungan lengkap antara penyerbuk liar, hasil panen, dan asupan nutrisi keluarga petani. Studi dilakukan di 10 desa pertanian kecil dan lanskap sekitarnya di Nepal selama satu tahun, dengan memantau pola makan, kandungan gizi tanaman, dan serangga yang mengunjungi tanaman tersebut.

Hasilnya, serangga penyerbuk bertanggung jawab atas 44% pendapatan pertanian keluarga dan menyumbang lebih dari 20% asupan vitamin A, folat, dan vitamin E. Ketika populasi penyerbuk menurun, keluarga berisiko mengalami gizi buruk yang berujung pada kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit dan siklus kemiskinan yang makin dalam. Seperempat populasi dunia saat ini sudah mengalami kondisi hidden hunger atau kelaparan tersembunyi akibat kekurangan mikronutrien.

Peneliti utama studi ini Dr. Thomas Timberlake mengatakan keanekaragaman hayati bukan kemewahan, melainkan fondasi kesehatan, gizi, dan penghidupan manusia.

"Dengan mengungkap bagaimana spesies seperti penyerbuk mendukung makanan yang kita makan, kami menyoroti risiko hilangnya keanekaragaman hayati bagi kesehatan manusia, sekaligus peluang besar untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan bekerja bersama alam," katanya, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/5/2026).

Dr. Naomi Saville dari University College London menambahkan bahwa lebih dari separuh anak-anak dalam studi tersebut memiliki tinggi badan di bawah normal untuk usianya. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh pola makan buruk yang bergantung pada sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan hasil penyerbukan serangga.

"Seiring menurunnya keanekaragaman penyerbuk, hilangnya vitamin A, folat, dan protein dari pola makan dapat makin merusak kesehatan dan perkembangan anak-anak ini, sehingga upaya memulihkan populasi penyerbuk sangat krusial," katanya.

Studi ini juga menemukan peluang nyata untuk perubahan positif. Langkah sederhana seperti menanam bunga liar, mengurangi penggunaan pestisida, atau memelihara lebah asli dapat membantu meningkatkan jumlah penyerbuk, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi petani.

Dr. Samuel Myers, Direktur Fakultas Johns Hopkins Institute for Planetary Health yang turut menulis laporan ini, mengatakan studi tersebut membuktikan secara rinci apa yang selama ini diklaim bidang Planetary Health.

"Kesejahteraan manusia dan kondisi sistem alam planet kita saling terhubung erat. Saat kita merobek jaring kehidupan makin besar, kita mendegradasi masa depan populasi rentan di seluruh dunia. Melindungi sistem alam adalah fondasi untuk mengamankan masa depan yang layak huni bagi umat manusia," katanya.

Dengan sekitar dua miliar orang bergantung pada pertanian skala kecil dan banyak di antaranya menghadapi defisiensi vitamin, temuan ini menawarkan kerangka praktis bagi pembuat kebijakan dan petani untuk merancang sistem pertanian yang lebih nature-positive. Meski riset berfokus di Nepal, pola yang sama membentuk sistem pangan di seluruh dunia—termasuk di negara-negara industri yang pola makannya masih bergantung pada ekosistem penyerbuk global.

Tim peneliti kini menerapkan temuan ini di lapangan bersama petani, organisasi lokal, dan mitra pemerintah Nepal, termasuk menginformasikan penyusunan Strategi Nasional Penyerbuk Nepal yang baru.