Bisnis.com, PAINAN - Anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Novermal 5 perusahaan sawit/CPO yang beroperasi di wilayah Pesisir Selatan diadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dia menyampaikan laporan ke KPPU itu terkait persoalan harga dan potongan timbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Melalui Surat Deputi Penegakan Hukum No.1177/DH/P/IV/2026 tanggal 25 Juni 2026, saya telah dipanggil untuk didengar keterangan sebagai saksi, atas pengaduan saya yang tercatat sebagai Perkara Laporan No. 77-92/DH/KPPU-L/VI/2026," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Novermal bilang selanjutnya penyelidik KPPU akan mendengar keterangan darinya pada hari Jumat 2 Juli 2026 mendatang, terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, yaitu tentang pembelian TBS kelapa sawit oleh 5 (lima) pabrik kelapa sawit yang diduga bersekongkol menetapkan harga seragam rendah, dan potongan timbangan seragam tinggi (praktik kartel).

Dia menjelaskan informasi terbaru untuk harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan mencapai Rp1.400 per kg, dan harga ini berada jauh bawah harga TBS kebun plasma yang ditetapkan pemerintah.

Adapun, untuk harga TBS kebun swadaya Kabupaten Sijunjung lebih tinggi dari Pesisir Selatan. Artinya kondisi ini terjadi potongan timbangan TBS Pesisir Selatan mencapai 9% - 12%, sementara di Sijunjung hanya 4% - 5%.

Pihak pabrik selalu berdalih, ujar Novermal, harga rendah karena rendemen TBS Pesisir Selatan rendah. Tapi, cek rendemen hamparan tidak pernah dilakukan, dan rendemen di pabrik tidak pernah dibuka.

"Dalih mereka, potongan timbangan tinggi karena mutu TBS rendah, tapi tidak jelas standarnya," ujar dia.

Menurutnya dari dulu sampai sekarang, harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan paling rendah, dan potongan timbangan paling tinggi di Sumbar.

"Dengan harga Rp700 per kg di bawah harga Kabupaten Sijunjung, petani kelapa sawit Pesisir Selatan dengan luas kebun swadaya 44 ribu hektar, rugi Rp700-an miliar per tahun," sebutnya.

Oleh karena itu, dia meminta KPPU memulihkan iklim usaha yang adil bagi petani sawit swadaya, yaitu penetapan harga dan potongan timbagan (sortasi) TBS kelapa sawit yang transparan dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Permentan No. 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

"Kalau 5 pabrik tersebut terbukti melakukan praktik kartel dan persaingan usaha tidak sehat, saya berharap KPPU menjatuhkan sanksi yang tegas," harap Novermal yang juga kader PAN ini.

Novermal pun mengungkapkan kelima pabrik kelapa sawit yang diadukan ke KPPU tersebut, PT Incasi Raya Sudetan POM di Teluk Ampalu Inderapura, PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura, PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura, PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan, dan PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang.

Bisnis.com, PADANG — Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengajak berbagai pihak untuk bisa bergerak bersama untuk membantu mencarikan peluang agar sawit swadaya/rakyat bisa bermitra dengan pabrik sawit/CPO.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrianto melihat sejauh ini belum ada kemitraan yang lahir dari pekebun swadaya, tapi yang telah berjalan adalah kemitraan dalam pola plasma. Sementara itu di Sumbar telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit meski peran di lapangan masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan dan kendala.

“Dengan hadirnya Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini, kami menaruh harapan agar pemerintah provinsi dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota melalui peran satgas,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan pentingnya untuk memperjuangkan perkebunan sawit swadaya ini, karena dari segi harga, sangat jauh berbeda yang diterima oleh sawit plasma yang telah bermitra dengan perusahaan CPO. Harga sawit plasma jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh sawit swadaya, dan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan petani sawit yang tidak hanya di Pesisir Selatan saja, tapi bagi seluruh petani sawit swadaya yang ada di Sumbar.

“Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi petani, keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar,” sebutnya.

Menurutnya bicara soal keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 sebagai upaya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga TBS dari lembaga pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan.

Kemudian melihat pada latar belakang pembentukan satgas serta ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat. Makanya langkah hadirnya satgas tidak hanya bicara soal pengawasan harga TBS semata, tapi bisa membangun peluang kemitraan bagi sawit swadaya.

Dia menuturkan tidak tertutup kemungkinan ada berbagai kendala yang selama ini dihadapi Tim Penetapan Harga TBS, terutama dalam memperoleh data dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Begitupun untuk ruang lingkup tugas satgas saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi petani sawit di lapangan.

Selain itu, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang dinilai kurang kooperatif dalam mendukung proses penetapan harga. Oleh karena itu, pemda menaruh harapan yang besar kepada satgas agar mampu memperkuat pengawasan dan kemudian mendukung terwujudnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pekebun dan perusahaan kelapa sawit.

Melihat dari data Tim Ahli Penetapan Harga TBS Provinsi Sumbar, luas lahan pekebun yang telah bermitra masih di angka sekitar 18 ribu hektare. Angka tersebut masih jauh dibandingkan total luas perkebunan kelapa sawit masyarakat yang mencapai sekitar 500 ribu hektare di Sumbar.

Melihat kondisi itu, dia berharap keberadaan satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kemitraan-kemitraan baru antara petani dan perusahaan, sehingga manfaat penetapan harga TBS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dia bilang sejauh ini Pemkab Pesisir Selatan telah berupaya menginisiasi berbagai skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya resistensi dari pihak perusahaan. “Kami berharap satgas yang dibentuk secara kolaboratif oleh pemerintah provinsi tersebut dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Ekspor komoditas lobster laut asal Sumatra Barat mengalami penurunan cukup drastis akibat turunnya hasil tangkapan nelayan dan berkurangnya pencari lobster di daerah tersebut.

Eksportir asal Padang, Misho, mengatakan penurunan sudah terjadi dalam setahun terakhir. Pasokan dari Mentawai dan Pesisir Selatan kini jauh berkurang akibat cuaca panas berkepanjangan yang membuat lobster sulit ditangkap karena tidak keluar dari karang.

Menurut dia, kondisi itu membuat banyak nelayan mengurangi aktivitas penangkapan. Hasil tangkapan yang masuk ke pengepul kini hanya dalam jumlah kecil, meski tetap dibeli dengan syarat hidup dan sehat serta mengikuti harga pasar.

Akibat penurunan pasokan, Misho tidak lagi mengekspor langsung dan memilih menjual ke Jakarta sebelum diteruskan ke China dan Taiwan karena volume tidak mencukupi untuk ekspor mandiri.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di daerah lain sehingga banyak eksportir beralih menjadi pengepul sebelum menggabungkan pasokan untuk ekspor.

“Keluhannya sama, hasil tangkapan nelayan di daerah lain juga turun akibat cuaca panas,” tegasnya.

Peluang Besar dari Budidaya Lobster

Misho menilai prospek pasar ekspor lobster Indonesia masih sangat besar karena permintaan dari China saja belum dapat dipenuhi secara maksimal. Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah mengembangkan budidaya lobster laut di Sumbar yang memiliki kondisi perairan cukup baik.

Namun, menurutnya, pengembangan budidaya perlu dibarengi peningkatan pengetahuan dan teknik pembudidayaan agar menghasilkan lobster berkualitas ekspor.

“Sekarang sebenarnya ada nelayan lokal yang melakukan budidaya lobster laut, yakni lobster jenis pasir dan mutiara. Saya sudah melihat hasil panennya, ternyata cangkangnya sangat lunak dan warnanya sedikit pucat. Kondisi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ekspor. Namun, untuk memenuhi kebutuhan restoran atau rumah makan, hasil seperti itu sudah cukup bagus,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas budidaya, Misho berharap pemerintah daerah memfasilitasi studi banding ke Vietnam yang dikenal sebagai negara penghasil lobster budidaya berkualitas.

Menurutnya, jika dilakukan secara serius dan konsisten, Sumbar berpotensi menjadi sentra lobster nasional dengan dukungan daerah pesisir seperti Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat.

Misho bahkan menawarkan diri membantu proses belajar budidaya lobster ke Vietnam dengan biaya pribadi. Dia hanya meminta dukungan berupa surat resmi dari pemerintah daerah untuk memudahkan koordinasi dengan pelaku usaha budidaya di negara tersebut.

“Pemerintah daerah tidak perlu memikirkan biaya saya. Asalkan ada surat resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, itu sudah menjadi modal kuat bagi saya untuk pergi ke Vietnam,” ungkapnya.

Uji Coba Budidaya Lobster di Pesisir Selatan

Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar telah memulai uji coba budidaya lobster laut di perairan Sungai Bungin, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebanyak 700 ekor benih lobster dibudidayakan oleh nelayan Afrizal yang dikenal sebagai pelopor budidaya lobster di wilayah tersebut.

Program ini dimulai pada 2024 saat DKP Sumbar menggelar pelatihan budidaya lobster. Afrizal terpilih mengikuti pelatihan di Sibolga, Sumatra Utara, salah satu kawasan perikanan besar di Indonesia.

Di sana dia mempelajari berbagai hal mulai dari pemilihan benih, teknik pemberian pakan, sistem sirkulasi air, hingga menjaga kualitas lingkungan laut agar lobster tumbuh optimal.

“Belajar di Sibolga membuka wawasan saya. Lobster memang butuh perhatian lebih dibanding ikan kerapu. Tapi kalau dirawat dengan benar, hasilnya jauh lebih menjanjikan,” tutur Afrizal.

Sepulang dari pelatihan, Afrizal langsung menerapkan ilmunya. Pada Oktober 2024, ia menebar 700 ekor benih lobster jenis pasir di keramba miliknya di Sungai Bungin, dengan dukungan DKP Sumbar. Benih tersebut dirawat secara disiplin, diberi pakan berupa potongan kerang dan keong, ikan rucah, serta rajungan kecil setiap hari, sekaligus menjaga kebersihan air agar tetap jernih.

Hasilnya cukup menggembirakan. Setelah satu tahun, pertumbuhan lobster dinilai baik. Namun, untuk kebutuhan ekspor, kondisi cangkang masih tergolong lunak sehingga meningkatkan risiko kematian saat pengiriman.

“Ekspor lobster ini harus dalam keadaan hidup hingga sampai ke negara tujuan. Nah, hasil dari diskusi pengepul di Padang, ternyata tidak layak, risiko mati tinggi. Ke depan, tentu saya berharap ada solusi dari hal ini,” pintanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimisme terhadap prospek perikanan budidaya nasional.

"Sudah 2 tahun ini kami bekerja dengan riset dan uji coba. Kami memiliki bibit yang sangat melimpah. Pasar seafood dunia itu tidak kurang dari US$414 miliar, sementara ekspor Indonesia baru US$5 miliar. Potensi ini sangat besar, dan dengan dukungan berbagai pihak, kita optimis mampu mengejar ketertinggalan di sektor budidaya ikan,” ujarnya, seperti dikutip dari situs KKP.

Program percontohan budidaya lobster telah dimulai sejak akhir 2024 dengan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) di atas 80% sebelum dipindahkan ke keramba jaring apung untuk tahap pembesaran. Hasilnya, sebagian besar lobster tumbuh hingga ukuran konsumsi ideal.

“KKP mendukung penuh budidaya lobster dalam negeri agar kesejahteraan nelayan dan pembudidaya meningkat serta menjaga keberlangsungan biota laut,” tegasnya.

Selain meningkatkan nilai ekonomi, budidaya lobster juga dinilai dapat menekan praktik penyelundupan benur yang masih terjadi.

“Pesan saya jelas bahwa budidaya akan dikembangkan terus dan menjadi tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya, khususnya untuk lobster saya akan all-out bahwa ini harus dikembangkan di dalam negeri,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra Barat dikejutkan guncangan gempa bumi berkekuatan mangnitudo 4,7 pada Minggu (21/6/2026) menjelang siang ini.

Berdasarkan data dari BMKG, gempa bumi itu pusat nya berada di Kota Pariaman dengan kedalaman gempa 28 km. Namun guncangan gempa dirasakan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar dan tidak berpotensi tsunami.

Seorang warga di Kabupaten Pesisir Selatan, Iril mengatakan guncangan gempa terasa cukup kuat, seperti terasa hentakan di dalam dalam. Tapi kondisi itu tidak berlangsung lama, dan diperkirakan hanya sekian detik saja.

"Satu kali hentakan (gempa) saja, dan cukup mengagetkan, saya sempat berdiri di dalam rumah untuk evakuasi. Alhamdulillah, cuma sebentar saja," katanya, Minggu (21/6/2026)

Sejauh ini belum ada laporan terkait dampak gempa bumi M4,7 tersebut. Namun, dari penjelasan Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4.7.

"Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas Sesar Mentawai," ujarnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi dirasakan di Padang, Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, Bukittinggi, Solok, Muko-Muko, Pasaman Barat.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," sebutnya.

Dia menyampaika hingga hari Minggu, 21 Juni 2026 pukul 09:54:29 WIB tadi, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktifitas gempabumi susulan (aftershock) sebanyak 1 (satu) kali, dengan kekuatan M3,5 dan kedalaman 25 km.

Bisnis.com, PAINAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalami peningkatan mencapai Rp2.200 per kilogram pada pekan ketiga Juni 2026 .

Menurut keterangan pengepul di Sutera, Pesisir Selatan, Anggi, harga Rp2.200 per kilogram itu mengalami kenaikan bila dibandingkan pada pekan pertama Juni 2026, dimana harga TBS sawit rakyat anjlok jadi Rp600 per kilogram.

"Harga ini sudah naik, bahkan seperti harga awal tahun 2026. Biasanya harga tertinggi harga TBS sawit rakyat di wilayah Kecamatan Sutera ini Rap2.700 per kilogram," katanya, Sabtu (20/6/2026).

Dia menjelaskan adanya kenaikan harga TBS sawit rakyat ini, setelah adanya gerak cepat pemerintah merespon kondisi harga di tingkat petani yang tidak bermitra dengan perusahaan. Alhasilnya, gerak pemerintah itu memberikan dampak yakni kembalinya harga TBS di posisi biasanya.

"Kalau harga TBS sawit rakyat ini kan beda dengan harga sawit plasma yang sudah bermitra dengan perusahaan, dan harga TBS nya itu mengacu pada penetapan pemerintah. Beda dengan sawit rakyat, perusahaan yang menentukan," ungkapnya.

Dia menceritakan sebagai pengepul, biasanya yang menjadi pertimbangan harga oleh perusahaan CPO itu adalah kualitas buah sawitnya itu, punya rendemen berapa, serta beberapa persyaratan lainnya. Kemudian yang jadi tolak ukur pengepul, terkait jarak tempuh lokasi panen untuk dikirim ke pabrik.

"Jadi semakin jauh lokasi pabrik nya dari kawasan perkebunan rakyat, kami pengepul juga perlu menghitung biaya angkut nya. Seperti di Pesisir Selatan, pabrik CPO banya ke arah Selatan Sumbar, jarak dari Sutere ke pabrik butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan," ucapnya.

Oleh karena itu, bicara soal sawit rakyat, maka banyak persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga membuat harga TBS sawit rakyat jauh berbeda dengan sawit plasma.

Salah seorang petani sawit, Zulmasri mengatakan harga Rp2.200 per kilogram ini terbilang harga yang cukup bagus. Artinya dari hasil panen, masih bisa menyisahkan sedikit modal untuk beli pupuk, dan bisa pula untuk kebutuhan rumah tangga.

"Rp2.200 per kilogram ini sudah lumayan, dari pada Rp600 per kilogram dulu. Kalau bisa berharap, ingin pula menikmati harga yang ditetapkan pemerintah kepada petani sawit plasma itu," pintanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska menilai solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian kebun sawit rakyat itu adalah pemerintah perlu menambah keberadaan pabrik CPO yang disebar ke sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Dia bilang dari data yang dimilikinya, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit pabrik CPO, dan keberadaan 5 unit pabrik tersebut, belum memadai untuk menampung luas lahan dan produksi sawit yang ada di Pesisir Selatan.

Kemudian untuk lokasi pabrik masih tersentra di wilayah selatan nya, sedangkan perkebunan kelapa sawit masih banyak dari Kecamatan Sutera, hingga ke Lunang yang berdekatan dengan perbatasan Sumbar - Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Novermal menjelaskan melihat data tahun lalu, di Pesisir Selatan tercatat ada 41 ribu hektar kebun kelapa sawit dengan status kebun rakyat (milik masyarakat) atau kebun swadaya. Lalu, ada 36 ribu hektar kebun HGU (milik perusahaan), dan kebun plasma baru sekitar 700-an hektar.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit pabrik CPO nya. Kini baru ada 5 unit pabrik CPO, dan hal ini adalah sebuah masalah sebenarnya, kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia menyebutkan bicara soal harga sawit untuk kebun rakyat yang rendah bukanlah hal yang baru, malahan sudah berlangsung lama. Kondisi itu bahkan sudah berulang kali diperjuangkan, termasuk dua kali hearing di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, tapi hasilnya masih nol koma nol.

Sekarang dengan adanya Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra. Artinya, selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. “Tapi, Pergub-nya belum ada. Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, Novermal meminta kepada Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan tegas untuk memperjuangkan nasib petani sawit terutama yang kebun rakyat.

Selanjutnya, kepala daerah perlu untuk segera membuat Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, dan iringi dengan cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Surantih sampai Silaut, dan pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya agar segala bentuk aturan tersebut berjalan cepat, jadikan saja para pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok tani atau ketua koperasi, dan pekebun mitranya sebagai anggota, dan fasilitasi mereka bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal, Anggota Komisi I DPRD Pessel ini.

Selain itu, Novermal juga berharap agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktek usaha yang terindikasi curang ini. “Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga awal Juni 2026 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, mengatakan sejauh ini terdapat tiga kejadian karhutla di Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan. Seluruh kejadian tersebut telah ditangani dengan cepat melalui koordinasi lintas instansi.

“Dalam hal ini kami berkoordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten dan kota, termasuk Satgas Karhutla. Sehingga, ketika terjadi karhutla, jadi cepat tanggap,” katanya, Kamis (11/6/2026).

Dia menjelaskan dari tiga kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar relatif kecil, yakni paling luas sekitar 2 hektare, sementara sebagian lainnya hanya puluhan meter.

Ferdinal menyebut lokasi karhutla berada di kawasan perkebunan rakyat dan sebagian di area hutan dekat jalur lalu lintas. Dugaan sementara penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti puntung rokok atau kelalaian lain.

Selain itu, berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan pada Kamis (11/6), tidak ditemukan titik hotspot di Sumatra Barat karena beberapa hari terakhir sempat terjadi hujan di sejumlah daerah.

Menanggapi potensi musim kering, Dishut Sumbar telah melakukan langkah antisipasi, termasuk koordinasi dengan BMKG serta menyurati seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

“Gubernur Sumbar telah menyurati seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota, peralatan juga sudah disiapkan, koordinasi antarinstansi seperti dengan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup terus diintensifkan,” ujarnya.

Dishut juga telah memetakan wilayah rawan karhutla di Sumbar, antara lain Pesisir Selatan, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan.

Menurutnya, sebagian besar karhutla dipicu aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat, meski ada juga faktor kelalaian seperti pembakaran sampah atau puntung rokok.

“Makanya sebelum karhutla itu terjadi, kami harus lebih cepat melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Dishut mengandalkan polisi hutan, Brigade Dalkarhutla, serta Masyarakat Peduli Api (MPA), dan memperkuat kolaborasi dengan instansi lain serta perusahaan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan karhutla berdampak luas pada lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga citra daerah, sehingga perlu sinergi semua pihak.

“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.

Ia juga menyebut pada 2025 terjadi lebih dari 110 kejadian karhutla dengan luas terdampak lebih dari 1.450 hektare.

BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal dan lebih panjang, dengan potensi El Nino yang meningkatkan risiko karhutla pada Juni–September.

Gubernur menekankan pentingnya deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha.

Bisnis.com, PAINAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat atau swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, pada Sabtu (30/5) ini menunjukkan angka yang cukup baik yakni dari sebelumnya Rp600 per kg kini naik jadi Rp1.200 per kg.

Seorang petani sawit di Kecamatan Sutera, Waldi, mengatakan harga sawit Rp600 per kg hingga Rp800 per kg sempat dirasakan beberapa hari terakhir, sehingga banyak petani yang menunda masa panen. Namun bagi petani yang sudah lebih dulu panen tanpa mengetahui harga terbaru, mau tidak mau harus menerima harga murah tersebut.

“Bagi yang baru tahu, bisa tunda dulu masa panennya. Tapi ada juga petani yang tidak tahu harga lagi turun, terutama pada hari pertama anjlok itu, terpaksa menerima harga yang murah,” katanya, Sabtu (30/5/2026).

Dia menyampaikan setelah mulai intensnya pembahasan harga sawit rakyat anjlok baik di media massa maupun di media sosial, ternyata turut memberikan dampak yang positif. Beruntung, harga sawit rakyat kini berada di harga Rp1.200 per kg.

Menurutnya meski harga ini masih rendah, setidaknya ada harapan harga sawit bisa kembali lagi ke harga Rp2.000 per kg ke atas. Karena melihat harga sebelum anjlok itu, harga sawit rakyat pernah menyentuh Rp2.600 per kg.

“Panen sawit di Pesisir Selatan ini terutama di Kecamatan Sutera, jauh jaraknya ke pabrik. Jadi semakin jauh jarak perkebunan dengan pabrik, maka pengepul akan mengatur harga yang lebih murah. Kami dari petani memahami itu,” tegasnya.

Namun melihat kondisi harga di bawah Rp1.000 per kg itu, lanjut Waldi, banyak petani yang merasa kecewa dan gelisah karena merasa pemerintah tidak berpihak kepada petani rakyat yang kecil ini, di mana panennya tidak terlalu banyak.

“Jadi para petani telah berdiskusi juga, dampak ini dirasakan ketika pemerintah pusat mengumumkan kebijakan ekspor CPO satu pintu. Nah, langsung dampaknya dirasakan petani rakyat, kalau sawit plasma tidak berdampak itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, belajar dari kondisi ini, Waldi berharap pemerintah daerah bisa menghadirkan solusi sehingga harga sawit rakyat ini bisa di angka yang layak dan tidak semena-mena ditentukan oleh pengepul atau pabrik.

Terkait harapan dari petani ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar menyebutkan rencana kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur satu pintu ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) berdampak buruk terhadap kondisi harga sawit rakyat.

Ketua Apkasindo Sumbar Jufri Nur mengatakan petani sawit rakyat di Sumbar khususnya saat ini belum ada aturan yang menentukan harga, sehingga harga di tingkat petani sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah.

“Semenjak pemerintah mengumumkan rencana ekspor CPO di Indonesia di-hendel BUMN atau satu pintu saja, harga sawit rakyat langsung merasakan dampaknya,” katanya.

Jufri menyampaikan saat ini Pemprov Sumbar bersama Apkasindo tengah membahas rencana peraturan gubernur (Pergub) sebagai regulasi penetapan harga sawit rakyat.

“Kami melihat perlu adanya aturan yang menentukan harga sawit ini, layaknya seperti penetapan harga TBS sawit plasma. Jadi rencana Pergub ini memang tengah kami bahas bersama. Ditargetkan tahun 2026 ini Pergub tersebut bisa diterbitkan oleh Gubernur Sumbar,” harapnya.

Solusi Penambahan Pabrik CPO

Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska, menilai solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian kebun sawit rakyat adalah pemerintah perlu menambah keberadaan pabrik CPO di sejumlah wilayah perkebunan kelapa sawit.

Dia mengatakan dari data yang dimilikinya, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit pabrik CPO, namun keberadaan tersebut belum memadai untuk menampung luas lahan dan produksi sawit di daerah itu.

Kemudian, lokasi pabrik masih terpusat di wilayah selatan, sedangkan perkebunan kelapa sawit banyak berada di Kecamatan Sutera hingga Lunang yang berdekatan dengan perbatasan Sumbar–Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Novermal menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu, di Pesisir Selatan tercatat ada 41 ribu hektare kebun kelapa sawit rakyat, 36 ribu hektare kebun HGU, dan kebun plasma baru sekitar 700-an hektare.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit. Kini baru ada 5 unit, dan ini menjadi masalah sebenarnya: kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia menyebut persoalan harga sawit rakyat yang rendah bukan hal baru, bahkan sudah berlangsung lama dan berulang kali diperjuangkan, termasuk melalui dua kali rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, namun hasilnya belum signifikan.

Dengan adanya Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra, seharusnya pengaturan harga juga mencakup kebun rakyat, namun Pergub turunannya belum ada.

“Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, Novermal meminta Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan bersikap tegas dalam memperjuangkan nasib petani sawit rakyat.

Ia juga mendorong percepatan penyusunan Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, disertai pengawasan rendemen serta pembentukan kelembagaan petani.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal.

Selain itu, ia juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktik usaha yang dinilai merugikan petani. “Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Masyarakat di Pulau Sumatra mengeluhkan pemadaman listrik oleh PLN di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra mengalami pemadaman listrik dari PLN secara serentak.

Namun dari informasi yang tersebar di medsos yang mengatas nama dari Unit Pembangkit (UPB) PLN menyampaikan bahwa, kondisi pemadaman ini terjadi pada sistem kelistrikan di sebagian besar wilayah Sumatra.

Seorang warga di Padang, Melba mengatakan hampir dua jam lamanya listrik mati. Dia bahkan sudah menghubungi pihak PLN, tapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak PLN.

"Saya tergabung dengan grup WA PLN. Sudah heboh di grup itu bertanya. Tapi pihak PLN tak merespon, padahal internet online," katanya, Jumat (22/5/2026).

Dia menyampaikan rasa kekecewaannya, karena dia menganggap kondisi seperti ini, pihak PLN malah diam dan tak merespon sejumlah pertanyaan pelanggan.

"Pas telat bayar, nyinyir penagihannya. Belum sampai dua telat bayar, diputus aliran listrik di kilometer. Sementara kondisi seperti ini, tak satupun yang merespon," ujar dia dengan nada kesal.

Selain di Padang, pelanggan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Zulkarnaini juga mengaku mengalami pemadaman listrik. Diperkirakan sampai pukul 20.15 WIB, sudah 2 jam lamanya listrik mati tanpa ada kejelasan apapun dari PLN.

"Tidak tahu kenapa kondisi ini malah terjadi , hujan tidak, gempa pun tidak. Jadi, sekarang itu hilang arah tempat bertanya," sebutnya.

Dia meminta agar pihak PLN segera memberikan penjelasan soal kondisi yang terjadi ini. Karena dia mengaku sangat kecewa dengan pelayanan PLN seperti ini, tidak adil dalam menyikapi permasalahan.

"Ketika pelanggan di nilai salah, mereka cepat tuh bersuara. Sekarang entah dimana, mungkin suaranya mati seiring listrik padam," tegasnya.

Kemudian dari informasi yang tersebar di berbagai media massa, wilayah terjadi pemadaman mulai dari Aceh, Medan, Sumbar, Riau, Jambi.

Respons PLN

PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra. Perseroan juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi.

“PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra," dikutip dari siaran resmi.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123.

Bisnis.com, PADANG - Embarkasi Padang, Sumatra Barat, melaporkan kabar duka terkait adanya satu jemaah haji yang tergabung dalam Kloter PDG 11 dilaporkan wafat di Makkah, Arab Saudi, Rabu (20/5/) waktu setempat.

Ketua Kloter PDG 11 Ermizaldi mengatakan jemaah tersebut bernama Imam Kanapi (81), asal Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Almarhum wafat sekitar pukul 13.30 Waktu Arab Saudi (WAS) setelah mendapat mendapat penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah.

“Sebelum kondisinya menurun, Imam Kanapi sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Petugas kesehatan kloter kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan obat,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dia menyampaikan saat itu kondisi almarhum masih stabil dan masih dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian petugas kesehatan juga telah memberikan obat sesuai keluhan yang dialami almarhum. Namun sekitar pukul 13.00 WAS, tim kesehatan kembali mendapat laporan bahwa kondisi Imam Kanapi menurun dan tidak sadarkan diri.

Kemudian petugas kesehatan bersama tim kloter langsung membawa almarhum menggunakan ambulans menuju KKHI Makkah untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Imam Kanapi dinyatakan wafat sekitar pukul 13.30 WAS dengan diagnosis syok kardiogenik atau serangan jantung.

“Jadi berdasarkan data kesehatan haji, almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung,” jelasnya.

Sementara itu, pembimbing ibadah, Asrizal menginformasikan Imam Kanapi berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri, Kasiyati. Sebelum berpulang, almarhum telah menyelesaikan umrah wajib bersama rombongan Kloter PDG 11 di Makkah.

Kloter PDG 11 sendiri diberangkatkan pada gelombang pertama dengan rute Padang–Madinah dan tiba di Madinah, 6 Mei 2026. Jemaah kemudian bergerak menuju Makkah pada 17 Mei 2026 dan melaksanakan umrah wajib setibanya di Kota Suci termasuk Almarhum.

“Usai di salatkan di Masjidil Haram didampingi petugas kloter 11, jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman Syara’i, Makkah,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumbar M. Rifki menyampaikan belasungkawa atas wafatnya jemaah asal Pesisir Selatan tersebut.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya almarhum. Semoga beliau husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” kata Rifki.

Dia juga kembali mengingatkan jemaah haji, terutama lanjut usia, agar menjaga kondisi kesehatan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna. Menurut Rifki, cuaca panas dan aktivitas fisik yang tinggi di Tanah Suci dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Kurangi aktivitas fisik yang menguras tenaga. Jika ingin beribadah di Masjidil Haram, diutamakan malam hari dan tetap didampingi petugas, terutama bagi jemaah lansia,” sebutnya.

Sebelumnya, dua jemaah Embarkasi Padang juga dilaporkan wafat di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadi Kromo Karso (54) asal Bengkulu dan Yunilis Muin (73) asal Kota Bukittinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah.

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bisnis.com, PAINAN — Petani sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa tersenyum lega meski Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar (TBS) Provinsi Sumatra Barat menetapkan harga sawit dengan tren kenaikan pada April 2026.

Harga TBS yang ditetapkan pemerintah tersebut hanya berlaku bagi petani plasma atau mereka yang bermitra dengan perusahaan. Sementara itu, petani sawit swadaya atau kebun rakyat tidak menikmati harga yang sama.

“Pekan lalu saya baru panen sawit, harga yang dibeli pengepul Rp2.300 per kilogram. Saya kira harganya di angka Rp4.000 an, seperti pemberitaan yang ada. Ternyata kami petani rakyat tidak bisa mendapatkan harga sawit yang telah ditetapkan pemerintah itu,” kata Waldi, petani sawit di Sutera, Pesisir Selatan, Kamis (16/4/2026).

Waldi mengaku kecewa karena harga sawit yang mereka terima jauh di bawah harga yang berlaku bagi petani plasma. Padahal menurutnya, kualitas hasil panen sawit rakyat tidak kalah.

“Sekarang kan belum ada pemerintah cek rendemen sawit rakyat ini. Kalau di cek, maka pihak pabrik bisa tahu, dengan demikian harga sawit petani rakyat bisa setara dengan harga sawit plasma atau bermitra itu,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah tidak setengah-setengah dalam memberikan perhatian kepada kebun sawit rakyat jika benar-benar ingin mendorong perekonomian petani.

Kondisi yang dialami Waldi bukanlah kasus tunggal. Banyak petani sawit swadaya di Pesisir Selatan menghadapi persoalan serupa.

Permasalahan ini juga menjadi sorotan Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska. Menurutnya, salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan menambah jumlah pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) di daerah yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit.

Ia menjelaskan saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan hanya terdapat lima unit pabrik CPO. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk menampung produksi sawit dari luas perkebunan yang ada.

Selain itu, lokasi pabrik juga masih terkonsentrasi di wilayah selatan, sementara perkebunan kelapa sawit tersebar dari Kecamatan Sutera hingga Lunang yang berbatasan dengan Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Jumlah Pabrik Tak Sebanding dengan Produksi

Novermal menjelaskan berdasarkan data tahun lalu, luas kebun kelapa sawit di Pesisir Selatan mencapai sekitar 41.000 hektare untuk kebun rakyat atau kebun swadaya. Sementara itu, kebun berstatus hak guna usaha (HGU) milik perusahaan mencapai 36.000 hektare, dan kebun plasma sekitar 700 hektare.

Dengan luas lahan tersebut, idealnya wilayah ini memiliki minimal delapan hingga sepuluh unit pabrik CPO. Saat ini jumlahnya baru lima unit.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit pabrik CPO nya. Kini baru ada 5 unit pabrik CPO, dan hal ini adalah sebuah masalah sebenarnya, kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, rendahnya harga sawit bagi kebun rakyat bukan persoalan baru. Masalah ini bahkan telah beberapa kali dibahas, termasuk melalui dua kali hearing di DPRD Pesisir Selatan, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Novermal juga menyoroti belum adanya aturan turunan daerah dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra.

“Atinya, selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. Tapi, Pergub-nya belum ada. Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Berdasarkan penetapan harga TBS per 14 April 2026, harga TBS untuk kebun plasma dan mitra mencapai Rp4.180 per kilogram. Sementara itu, harga TBS yang diterima petani kebun rakyat tertinggi hanya sekitar Rp3.000 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut bahkan lebih terasa jika dibandingkan dengan daerah lain. Di Kabupaten Sijunjung, harga TBS kebun rakyat bisa mencapai Rp3.600 per kilogram.

“Harga yang demikian, membuat pabrik CPO di Sijunjung berani untuk membeli sawit yang ada di Pesisir Selatan, karena dari segi bisnis, masih untung bagi pabrik Sijunjung untuk membeli sawit di Pesisir Selatan, meski jaraknya cukup jauh antara kedua daerah tersebut,” katanya.

Selain harga yang lebih rendah, petani di Pesisir Selatan juga menghadapi potongan timbangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

“Sudahlah harganya rendah, potongan timbangan di pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan, tinggi pula. Potongan timbangan TBS kebun rakyat di Sijunjung hanya 4% hingga 5%. Kalau di di Pesisir Selatan bisa mencapai 9% hingga 12%,” sambungnya.

Dengan kondisi tersebut, petani sawit rakyat di Pesisir Selatan berpotensi mengalami kerugian besar. Dari total kebun rakyat seluas sekitar 41.000 hektare, kerugian diperkirakan mencapai Rp41 miliar setiap bulan atau sekitar Rp492 miliar per tahun.

“Hitungannya, panen paling rendah 1.000 kg per hektar, dikali 41.000 hektar, dikali kekurangan harga Rp500 per kg, dikali 2 kali panen satu bulan. Andai harga TBS kelapa sawit kebun rakyat Pesisir Selatan bisa sama dengan harga di Sijunjung, pendapatan petani sawit bertambah Rp41 miliar per bulan atau Rp492 miliar per tahun,” ujar anggota Anggota Komisi I DPRD Pessel dari Fraksi PAN itu.

Oleh karena itu, Novermal meminta Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan lebih tegas memperjuangkan nasib petani sawit rakyat. Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan gubernur mengenai penetapan harga TBS kelapa sawit kebun rakyat, disertai pengecekan rendemen serta pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya, agar kebijakan tersebut dapat berjalan cepat, pedagang pengumpul dapat difasilitasi menjadi ketua kelompok tani atau koperasi dengan pekebun sebagai anggotanya, lalu bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal.

Ia juga berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktik usaha yang berpotensi merugikan petani.

“Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan harga kelapa sawit di daerah tersebut mencapai Rp4.180 per kilogram pada pekan kedua April 2026.

Ketua Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar Jufri Nur mengakui saat ini harga sawit memang tengah mengalami tren kenaikan dan petani menyambut baik kondisi tersebut.

“Harga TBS yang ditetapkan itu untuk petani plasma atau yang bermitra dengan perusahaan. Bagi petani sawit rakyat harganya mungkin diperkirakan dibawah harga tersebut,” katanya.

Meski harga naik, produksi sawit di Sumatra Barat justru sedang mengalami penurunan.

“Penurunan produksi ini bukan soal pengaruh cuaca, tapi memang lagi menjalani bulan-bulan yang dalam kondisi produksi lagi berkurang,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga sawit saat ini didorong oleh tren kenaikan harga CPO di pasar global. Jufri menambahkan, secara nasional Sumatra Barat masih menjadi provinsi dengan penetapan harga sawit tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Kami berharap kondisi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi petani,” harap dia.

Sumatra Barat sendiri merupakan salah satu dari 10 provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 3% terhadap produksi nasional setiap tahunnya.

Perkebunan kelapa sawit di provinsi ini tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan Limapuluh Kota.

Produksi sawit dari Sumatra Barat sebagian dipasok ke industri pengolahan dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur serta pelabuhan lain menuju berbagai negara tujuan.

Bisnis.com, PAINAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mencatat sepanjang momen libur lebaran 2026 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang drastis dan hal ini terbukti adanya penjual tiket mencapai 40 ribu lebar.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Ronald Bernando mengatakan adanya kunjungan ini membawa dampak ekonomi signifikan bagi daerah, dan perputaran uang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

“Dari sisi pendapatan daerah, kontribusi sektor pariwisata terlihat nyata, dari penjualan tiket yang sekitar 40 ribu lembar itu, rata-rata pendapatan yang diperoleh mendekati Rp400 juta dan menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).

Dia menyebutkan bahwa tidak hanya dari karcis masuk, geliat ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat setempat. Penjual makanan dan minuman, penyedia wahana permainan, pelaku usaha jasa bahari, hingga pemilik perahu penyeberangan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.

Selain itu, adanya jasa parkir yang dikelola masyarakat turut menyumbang pada perputaran ekonomi. Penginapan di sekitar kawasan Carocok juga dilaporkan mengalami tingkat hunian tinggi sejak awal libur Lebaran, seiring membludaknya kunjungan wisatawan dari berbagai daerah.

Untuk membuat suasana semakin meriah di lokasi wisata, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan turut mengambil peran dalam meningkatkan daya tarik wisata melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Selama tiga hari, panggung utama di Pantai Carocok menjadi pusat hiburan bagi pengunjung.

“Antusiasme wisatawan tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Minggu ini kami memperkirakan puncaknya, karena Senin (30/3) besok sudah mulai masuk sekolah,” ujarnya.

Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Zoni Eldo, juga memastikan bahwa pengelolaan parkir di kawasan wisata telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Tarif parkir sudah ditetapkan dan sejauh ini tidak ada kendala berarti. Kalaupun masih ditemukan oknum yang melanggar, akan terus kita tertibkan,” tegasnya.

Dikatakannya lonjakan kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke kawasan wisata, Area parkir dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama pada siang hingga sore hari, Kondisi ini turut mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan pengelolaan parkir guna memastikan penarikan retribusi berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Berbagai langkah penataan dilakukan, di antaranya penempatan petugas di titik strategis, pengaturan arus kendaraan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi.

“Upaya ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung selama berwisata,” tegasnya.

Dia menyampaikan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan pada momen libur Lebaran memberikan dampak positif terhadap PAD, tingginya kunjungan wisatawan, maka turut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan dan penerimaan dari sektor retribusi parkir.

“Kami terus berupaya memastikan pengelolaannya berjalan tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, petugas retribusi parkir di lapangan, Hendrika Primasari, mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan sangat terasa selama masa libur Lebaran tahun ini. Pada libur Lebaran, jumlah kendaraan yang masuk meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan hari biasa.

“Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal serta memastikan penarikan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk mematuhi aturan parkir yang telah ditetapkan serta menjaga ketertiban di kawasan wisata. Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan kawasan wisata.

Oleh karena itu, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada libur Idulfitri 2026, diharapkan Pantai Carocok Painan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah, khususnya melalui sektor retribusi parkir.