TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia berada dalam "kondisi fisik yang sangat baik" setelah detail tentang diagnosis kankernya terungkap. Dalam unggahan di X pada Jumat (24/4/2026), Netanyahu mengungkapkan ia telah didiagnosis menderita tumor ganas setelah operasi yang berhasil untuk pembesaran prostat jinak, tetapi tumor tersebut telah "diangkat".

Ia mengatakan pengobatan tersebut telah "menghilangkan masalah dan tidak meninggalkan jejaknya".

Perdana Menteri berusia 76 tahun itu mengatakan para dokter mendeteksi tumor ganas stadium awal selama pemeriksaan medis rutin, tetapi menunda publikasi laporan tersebut.

Netanyahu mengatakan ia meminta untuk menghentikan publikasi catatan kesehatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Iran karena ia ingin mencegah Teheran menyebarkan "lebih banyak propaganda palsu terhadap Israel". Israel bergabung dengan AS untuk menyerang Teheran pada 28 Februari.

Ia mengungkapkan operasi awal dilakukan untuk mengobati pembesaran prostat jinak sekitar 18 bulan yang lalu dan telah berada di bawah pengawasan medis ketat sejak saat itu.

Netanyahu mengatakan "titik kecil kurang dari satu sentimeter" kemudian ditemukan dalam penilaian terbaru.

"Saya mengalami masalah medis ringan dengan prostat saya yang telah sepenuhnya diobati. Syukurlah, itu sudah berlalu," katanya dalam unggahan panjang tersebut.

Ia menambahkan ia memilih menjalani perawatan karena "ketika saya diberi informasi tepat waktu tentang potensi bahaya, saya ingin segera mengatasinya."

Ia menambahkan, "Ini berlaku di tingkat nasional dan juga di tingkat pribadi".

Berita ini muncul di tengah kunjungan Netanyahu yang dijadwalkan ke Gedung Putih dalam beberapa pekan mendatang, di mana diperkirakan AS akan menegosiasikan persyaratan mereka untuk kesepakatan damai dengan Iran.

Sementara itu, Israel baru-baru ini memperpanjang perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon selama tiga pekan.

Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai perlu ada pengawasan berlapis dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan tata kelola berjalan akuntabel.

Ia mengatakan, skala dan ragam fungsi Kopdes yang mencakup aspek komersial hingga sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas lembaga sesuai kewenangan.

Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (22/4) menilai untuk unit keuangan seperti penyaluran kredit, pengawasan sebaiknya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi.

“Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK,” katanya.

Sementara itu, pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan unit usaha komersial dapat tetap berada di bawah Kementerian Koperasi (Kemenkop), sedangkan fungsi sosial seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Selain pengawasan dari regulator, Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkala oleh pihak ketiga untuk mendeteksi potensi moral hazard.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pengawasan juga perlu ditopang oleh tata kelola internal yang kuat, termasuk rekrutmen pengelola yang profesional dan berbasis komunitas lokal untuk memperkuat rasa memiliki atau sense of ownership.

Menurut dia, pengelolaan yang melibatkan warga desa setempat akan menciptakan sense of ownership yang penting untuk menjaga keberlanjutan koperasi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian; distributor barang strategis seperti LPG 3 kg, pupuk, beras; penyalur bansos, hingga penyedia layanan keuangan termasuk penyaluran kredit berbunga 6 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemisahan pembukuan antarunit usaha dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi langkah krusial untuk meningkatkan transparansi pengelolaan.

Menurut dia, dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, Kopdes perlu memiliki struktur yang jelas agar setiap aktivitas dapat terukur secara akuntabel.

“Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya unit mana yang sehat dan mana yang bermasalah,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat di desa.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian, stabilisator harga, distributor barang strategis, penyalur bantuan sosial, sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6 persen.

Namun, Yusuf menilai menuntut satu entitas di tingkat desa menjalankan terlalu banyak fungsi sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan karena beban yang ditanggung menjadi terlalu besar.

Ia menekankan jika program tetap dijalankan, pemisahan unit usaha setidaknya harus dilakukan dari sisi akuntansi agar kinerja masing-masing fungsi—mulai dari distribusi barang, layanan keuangan, hingga penyerapan hasil pertanian—dapat dievaluasi secara objektif.

Fungsi nonbisnis seperti penyaluran bansos, menurutnya, juga sebaiknya tidak melekat permanen, melainkan berbentuk penugasan dengan durasi tertentu dan evaluasi berkala.

Dari sisi pengawasan, Yusuf mengingatkan potensi moral hazard karena sebagian risiko pembiayaan ditanggung negara.

“Kalau kredit macet dibebankan ke fiskal, sementara lembaga penyalur tidak menanggung risiko yang sepadan, insentif untuk berhati-hati jadi lemah. Ini sering terjadi dalam program kredit bersubsidi,” katanya.

Ia mendorong adanya sistem pengawasan berlapis untuk memastikan akuntabilitas, terutama pada unit yang mengelola dana publik dan pembiayaan.

Menurutnya, perlu ada pengawasan dari otoritas yang memahami risiko keuangan untuk unit simpan pinjam, audit ketat terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, serta transparansi data transaksi agar pengawasan sosial dapat berjalan efektif.

"Di l

uar itu, transparansi ke publik juga penting. Selama data transaksi tidak terbuka, pengawasan sosial sulit berjalan," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan sejumlah hal mengenai daftar high shareholding concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Bursa menjelaskan daftar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menjelaskan HSC List merupakan pengumuman yang diberikan oleh BEI dan KSEI atas saham yang terindikasi mempunyai konsentrasi kepemilikan oleh sejumlah investor yang terbatas.

“HSC ditentukan oleh Komite khusus yang terdiri dari BEI dan KSEI yang memperhatikan dari aspek pengawasan, perusahaan tercatat dan para pemegang sahamnya,” ujar Irvan, Rabu (22/4/2026).

Irvan juga menjelaskan tujuan dari HSC adalah untuk meningkatkan transparansi kepada publik atas informasi konsentrasi Perusahaan Tercatat. Dia menuturkan proses flow penentuan HSC dimulai dengan Trigger Factor, HSC Checking, sampai dengan pengumuman.

Dalam proses Trigger Factor, kata dia, saham yang terkena Trigger Factor yang ditentukan oleh Komite HSC akan ditindaklanjuti dengan assessmentshareholding structure. Adapun trigger factor tersebut memperhatikan beberapa aspek seperti price volatility, aspek pengawasan, liquidity, dan lain-lain.

Irvan juga menuturkan dalam hal saham terindikasi memiliki HSC, maka BEI akan mengumumkan kepada publik. Perusahaan tercatat juga menurutnya dapat memperbaiki kondisi shareholding structure dari HSC dengan melakukan improvement antara lain refloat, corporate action, dan lain-lain.

“BEI akan kembali melakukan pengumuman atau recovery announcement kepada publik ketika perusahaan tercatat sudah terbukti tidak lagi memiliki konsentrasi dalam kepemilikan sahamnya,” ucapnya.

Sebelumnya, MSCI mengungkapkan pihaknya mengetahui terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upwardmigration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disiplin terhadap aspek legal dan manajemen risiko menjadi bentuk kecerdasan yang tidak bisa ditawar

Jakarta (ANTARA) - Kabar bakal ditutupnya secara permanen seluruh gerai Menantea, merek fusion tea (teh buah) kekinian, pada 25 April 2026 terasa seperti jeda mendadak dalam sebuah cerita yang sebelumnya melaju cepat.

Publik mengenal merek ini sebagai simbol keberhasilan bisnis anak muda, yang digagas oleh Jehian Panangian dan Jerome Polin, lalu tumbuh pesat sejak diluncurkan pada 10 April 2021.

Dalam waktu singkat, brand ini menjelma dari fenomena viral menjadi jaringan usaha yang tersebar di berbagai kota. Namun, seperti banyak kisah pertumbuhan cepat lainnya, kejatuhan sering kali tidak datang dari luar, melainkan dari fondasi yang tidak cukup kokoh sejak awal.

Di balik keputusan menutup seluruh gerai, tersibak persoalan yang tidak sederhana. Lemahnya fondasi kerja sama, kurang

nya pengecekan latar belakang mitra, absennya audit internal yang rutin, serta kompleksitas operasional menjadi rangkaian masalah yang saling berkaitan.

Fakta ini mengingatkan bahwa kecepatan ekspansi tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan sistem. Dalam banyak kasus, pertumbuhan justru menutupi celah-celah yang baru terasa ketika tekanan datang bertubi-tubi.

Salah satu pelajaran yang paling menonjol dari peristiwa ini adalah soal kontrak. Dalam pengakuannya, Jerome menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan rinci sejak awal.

Pernyataan ini bukan sekadar refleksi personal, melainkan penegasan atas satu prinsip mendasar dalam dunia usaha bahwa risiko tidak pernah benar-benar bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan baik jika diantisipasi melalui instrumen hukum yang tepat.

Namun, dalam praktiknya, banyak pengusaha terutama yang baru merintis masih memandang kontrak sebagai formalitas administratif. Fokus utama sering kali tertuju pada pemasaran, penjualan, dan ekspansi.

Perspektif ini diperkuat oleh pandangan bahwa penyusunan kontrak membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang dianggap tidak langsung menghasilkan keuntungan.

Akibatnya, tidak sedikit kesepakatan bisnis yang dilakukan tanpa landasan tertulis yang memadai, atau ditandatangani tanpa proses telaah yang cukup.

Aspek hukum

Sekar Ayu Primandani, pakar hukum dari BP Lawyers, menyoroti fenomena ini sebagai kecenderungan yang berbahaya. Banyak pelaku usaha, kata dia, terjebak dalam dorongan mengejar peluang sehingga mengabaikan aspek perlindungan hukum.

Mereka takut kehilangan kesempatan jika terlalu banyak bertanya atau menegosiasikan isi kontrak. Padahal, di titik inilah sebenarnya risiko mulai terbentuk.

Menurut alumnus Fakultas Hukum UI itu, ketika kontrak tidak disusun dengan cermat, pelaku usaha pada dasarnya berjalan tanpa peta. Mereka tidak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban, tidak memahami batas tanggung jawab, dan tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang tegas.

Situasi ini sering baru disadari ketika masalah sudah muncul, ketika bisnis mulai stagnas atau rugia, dan ketika ruang untuk memperbaiki keadaan menjadi semakin sempit.

Lebih jauh, persoalan dalam bisnis tidak hanya berhenti pada kontrak antarmitra. Hubungan antara para pendiri dan pemegang saham juga menyimpan potensi konflik yang tidak kalah besar.

Pada tahap awal, relasi ini biasanya dibangun atas dasar kepercayaan dan kesamaan visi. Namun, seiring berkembangnya usaha, kepentingan menjadi semakin kompleks, dan perbedaan pandangan menjadi tidak terelakkan. Tanpa perjanjian pemegang saham yang jelas, perbedaan tersebut bisa berubah menjadi sumber friksi yang merusak.

Perjanjian pemegang saham berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana keputusan strategis diambil, bagaimana kontrol didistribusikan, dan bagaimana arah bisnis ditentukan.

Ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan mekanisme yang menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi keputusan besar misalnya perubahan model bisnis atau ekspansi signifikan perjanjian ini menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil melalui proses yang transparan dan disepakati bersama.

Di sisi lain, tantangan yang sering luput diperhatikan adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam banyak bisnis yang melibatkan beberapa pihak, muncul asumsi bahwa semua orang memiliki peran yang sama.

Padahal, tanpa pembagian yang jelas, akuntabilitas menjadi kabur. Kesalahan operasional berulang karena tidak ada pihak yang secara spesifik bertanggung jawab, sementara keputusan strategis diambil tanpa koordinasi yang memadai.

Pengaturan peran

Dalam struktur Perseroan Terbatas, pembagian peran sebenarnya sudah diatur secara tegas. Direksi bertanggung jawab atas operasional harian dan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan.

Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat, tanpa terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, pemegang saham memiliki peran dalam menentukan arah strategis dan penggunaan hasil kinerja perusahaan. Ketika batas-batas ini tidak dipahami, konflik kepentingan menjadi sulit dihindari.

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah anggapan bahwa komisaris memiliki kewenangan lebih tinggi dalam segala hal, termasuk menandatangani dokumen atas nama perusahaan.

Padahal, secara hukum, kewenangan tersebut berada pada direksi. Kekeliruan pemahaman ini bukan hanya soal teknis, tetapi dapat berdampak pada legitimasi keputusan dan keabsahan tindakan hukum perusahaan.

Dari keseluruhan gambaran ini, terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada produk atau pasar, melainkan pada tata kelola. Bisnis yang tampak kuat dari luar bisa saja rapuh di dalam jika tidak ditopang oleh sistem yang jelas dan disiplin.

Kontrak yang tidak matang, perjanjian pemegang saham yang tidak komprehensif, serta pembagian peran yang kabur menciptakan celah yang perlahan melemahkan struktur usaha.

Pelajaran yang bisa diambil bukanlah untuk menakut-nakuti mereka yang ingin memulai usaha, melainkan untuk mengajak melihat bisnis secara lebih utuh.

Bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ide yang menarik atau strategi pemasaran yang agresif, tetapi juga oleh kemampuan membangun fondasi yang kuat sejak awal.

Kontrak, dalam bisnis, bukanlah hambatan, melainkan alat perlindungan. Namun berfungsi seperti pagar yang menjaga agar bisnis tetap berada di jalurnya, bahkan ketika menghadapi tekanan yang tidak terduga.

Maka ketahanan sebuah bisnis tidak diukur dari seberapa cepat tumbuhnya, tetapi dari seberapa siap bisa menghadapi risiko. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disiplin terhadap aspek legal dan manajemen risiko menjadi bentuk kecerdasan yang tidak bisa ditawar.

Hal ini mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi justru menjadi penopang yang menentukan apakah sebuah usaha mampu bertahan atau harus berhenti sebelum waktunya.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional melalui momentum peringatan Hari Kartini.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan.

Namun, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

"Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Ia menambahkan perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, rolemodel dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia juga menegaskan peran perempuan yang menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Astacita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender serta Astacita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

OJK pun terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan RA Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada Senin ini, OJK mengadakan gelar wicara "Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas" di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswa asing yang melibatkan seorang guru besar di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Ia menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam menjaga integritas dan reputasi institusi ternama.

Dedi Mulyadi meminta ke depan proses pengangkatan guru besar, dosen, hingga rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi harus dilakukan secara lebih ketat dan selektif.

“Ke depan harus semakin selektif dalam mengangkat guru besar, dosen, termasuk dalam rekrutmen mahasiswa di sekolah atau kampus yang selama ini dianggap memiliki kualifikasi sebagai universitas ternama dan terpandang,” katanya, Minggu (19/4/2026).

Ia menekankan, status sebagai kampus besar tidak boleh menjadi jaminan bebas dari penyimpangan. Justru, kata dia, standar pengawasan dan evaluasi harus lebih tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung kasus hampir tertukarnya bayi yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) yang turut menjadi sorotan.

Meski secara kewenangan berada di bawah Kementerian Kesehatan, keberadaan RSHS di Jawa Barat membuat dampaknya langsung dirasakan masyarakat setempat.

“Dari sisi kewenangan, RSHS itu ada di Kementerian Kesehatan. Tapi karena domisilinya di Jawa Barat dan kontribusinya besar bagi layanan kesehatan masyarakat, ketika ada oknum seperti ini tentu menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan publik,” katanya.

Dia menyebut, dalam waktu berdekatan telah terjadi dua kasus yang mencederai kepercayaan masyarakat, yakni kekerasan seksual dan dugaan pelecehan yang kini mencuat.

“Kita sudah ada dua kejadian, yang kekerasan seksual dan sekarang ini. Sehingga ke depan harus lebih selektif dan investigatif jadi keharusan agar tidak terulang,” tegasnya.

Ia mendorong seluruh institusi pendidikan dan layanan publik untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap proses rekrutmen dan promosi jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi memperketat akses masuk ke Mekkah menjelang musim haji 1447 H/2026 dengan pengawasan berlapis di sejumlah titik, termasuk melakukan pemeriksaan ketat kendaraan dan individu tanpa izin resmi.

Mengutip Saudi Press Agency, pengetatan terlihat dari pemeriksaan kepolisian di jalur tol Mekkah–Jeddah, sekitar 20 kilometer sebelum kota Mekkah, Sabtu (18/6/2026) waktu setempat.

Petugas bahkan naik ke dalam bus untuk menghitung satu per satu penumpang yang telah mengenakan pakaian ihram. Pemeriksaan serupa kembali dilakukan di titik lain sekitar 12 kilometer sebelum memasuki Mekkah.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan ketat Pemerintah Arab Saudi menjelang dimulainya ibadah besar umat Islam tersebut, dengan prinsip “no permit no haji”. Individu tanpa izin resmi dilarang melanjutkan perjalanan dan diminta putar balik di pos pemeriksaan.

Adapun, Pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan pembatasan akses ke Mekkah sejak 13 April 2026. Kebijakan ini menyasar warga asing maupun penduduk yang tidak memiliki dokumen sah untuk keperluan haji.

Hanya pemegang visa haji resmi, pekerja dengan izin khusus di area tempat suci, serta penduduk dengan identitas Mekkah yang diizinkan masuk ke Tanah Suci.

Selain itu, pemerintah menetapkan 18 April 2026 sebagai batas akhir bagi jemaah asing pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi. Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk juga dihentikan sementara hingga 31 Mei 2026.

Semua jenis visa selain visa haji pun tidak diperbolehkan masuk ke Mekkah. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan kepadatan menjelang puncak musim haji.

Pemerintah setempat juga mengintegrasikan sistem perizinan berbasis digital melalui platform seperti Absher dan Muqeem yang terhubung dengan sistem Tasreeh. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan memverifikasi izin masuk bagi pekerja maupun jemaah.

Di samping itu, Pemerintah Arab Saudi juga mewanti-wanti adanya sanksi tegas, termasuk denda dan tindakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mempercepat langkah restrukturisasi BUMN Karya melalui penguatan tata kelola, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepatuhan regulasi.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk membangun sektor konstruksi nasional yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi,” kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu saat menggelar rapat bersama jajaran direksi seluruh BUMN Karya untuk membahas langkah strategis percepatan transformasi dan penyehatan kinerja perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, BP BUMN dan Danantara menekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel sebagai bagian dari fondasi tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, penguatan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian dalam proses restrukturisasi yang sedang dijalankan.

Menurut Dony, penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan BUMN Karya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan fondasi perusahaan menjadi lebih sehat.

Ia menilai langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap BUMN Karya.

“Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” ujarnya.

BP BUMN dan Danantara menargetkan restrukturisasi yang lebih terarah dan terukur agar BUMN Karya dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN Karya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - Presiden China Xi Jinping memperingatkan tatanan dunia sedang berada dalam kondisi rapuh di tengah meningkatnya konflik global, termasuk perang Iran yang dinilai memperparah ketidakstabilan internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez di Beijing, Selasa (14/4/2026).

"Tatanan dunia sedang runtuh menjadi kekacauan," ujar Xi Jinping dalam pertemuan tersebut, dikutip The Economic Times, Selasa (14/4/2026).

Xi menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara China dan Spanyol dalam merespons meningkatnya ketegangan geopolitik. Ia menyebut hubungan kedua negara terus berkembang dan berperan dalam menjaga stabilitas relasi antara China dan Uni Eropa, sekaligus menyerukan penguatan komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Besar Rakyat itu juga menyoroti komitmen kedua negara dalam mempertahankan multilateralisme. Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional yang inklusif menjadi kunci untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas global di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Kunjungan Sánchez ke Beijing berfokus pada penguatan hubungan ekonomi sekaligus membahas isu geopolitik global. Spanyol dalam kesempatan tersebut menyuarakan sikap kritis terhadap aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

China juga menyampaikan penolakan terhadap eskalasi militer di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menilai gencatan senjata yang ada saat ini masih rapuh dan perlu dijaga melalui dialog serta upaya diplomasi yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Sánchez menyatakan komitmen Spanyol untuk bekerja sama dengan China dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik hingga isu lingkungan dan sosial. Ia juga mendorong China untuk memainkan peran lebih besar dalam mendorong penyelesaian konflik di sejumlah kawasan, termasuk Iran, Gaza, dan Ukraina.

Selain isu geopolitik, Sánchez menyoroti pentingnya hubungan ekonomi yang lebih seimbang antara China dan Uni Eropa. Ia menyebut ketidakseimbangan perdagangan saat ini tidak berkelanjutan dan perlu ditangani melalui kerja sama yang konstruktif.

Adapun kunjungan tersebut menjadi bagian dari meningkatnya interaksi antara China dan negara-negara Barat di tengah ketidakpastian global. Perang Iran serta dinamika kebijakan luar negeri AS dinilai turut mendorong negara-negara Eropa untuk memperluas kerja sama strategis dengan Beijing.