Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Menara Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), memutuskan membagikan dividen final tahun buku 2025 senilai Rp400,08 miliar atau setara Rp6,89 per saham kepada para pemegang saham.

Sebelumnya perseroan telah membagikan dividen interim Rp399,91 miliar. Dengan demikian, total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp800 miliar untuk tahun buku 2025.

Corporate Secretary TOWR Monalisa Irawan mengatakan keputusan pembagian dividen final tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 21 Mei 2026. Dividen tersebut berasal dari laba bersih perseroan sepanjang tahun buku 2025.

"Perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk periode tahun buku 2025 sesuai dengan hasil RUPS Tahunan sebesar Rp400.086.429.070,01 atau setara Rp6,89 per saham," kata Monalisa dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 2 Juni 2026, sedangkan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi berlangsung pada 3 Juni 2026.

Adapun cum dividen di pasar tunai dijadwalkan pada 4 Juni 2026 dan ex dividen di pasar tunai pada 5 Juni 2026. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen (recording date) ditetapkan pada 4 Juni 2026.

"Tanggal pembayaran dividen tunai TOWR dijadwalkan pada 19 Juni 2026," tambah Gilang.

Manajemen TOWR menegaskan seluruh proses pembagian dividen telah dikoordinasikan bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Biro Administrasi Efek perseroan.

Selain itu, perseroan memastikan pembagian dividen tunai tersebut tidak akan memengaruhi kondisi operasional maupun keberlangsungan usaha perusahaan.

Sebagai informasi, TOWR membukukan laba bersih sebesar Rp3,67 triliun sepanjang 2025. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat sebesar Rp21,60 triliun.

Sementara itu, total ekuitas perseroan mencapai Rp27,08 triliun hingga akhir Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR), mulai mempersiapkan tahapan go private atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah rencana tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/5/2026).

Direktur Utama SUPR Juliawati Gunawan Halim mengatakan perseroan bersama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) selaku pemegang saham pengendali telah menyusun tahapan pelaksanaan voluntary tender offer (VTO) hingga penghapusan pencatatan saham di BEI.

Rencana go private dan delisting dilakukan setelah perseroan bersama Protelindo mengevaluasi strategi bisnis jangka panjang grup dalam rangka pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien.

“Kami perlu untuk melakukan restrukturisasi dalam Grup, termasuk meninjau ulang status kepemilikan saham oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) di beberapa anak perusahaan,” ujarnya dalam Paparan Publik, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan pemenuhan kewajiban refloat oleh Protelindo serta ketentuan minimum free float perseroan.

Sebagai bagian dari proses go private, Protelindo akan melakukan penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik dengan harga Rp45.000 per saham.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan perseroan, pengumuman pernyataan VTO kepada publik akan dilakukan pada 22 Mei 2026. Selanjutnya, perseroan memperkirakan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diperoleh pada 11 Juni 2026.

Adapun masa pelaksanaan VTO dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 14 Juli 2026, sementara pembayaran akhir kepada pemegang saham publik diperkirakan dilakukan pada 24 Juli 2026.

“Seluruh proses masih bergantung pada persetujuan OJK, BEI, KSEI dan instansi yang berwenang lainnya,” tulis manajemen SUPR.

Perseroan juga memperkirakan OJK akan mencabut efektif pernyataan pendaftaran perusahaan publik pada 18 Februari 2027. Setelah itu, BEI diproyeksikan membatalkan pencatatan saham SUPR pada 10 Maret 2027 bersamaan dengan pembatalan penitipan kolektif oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Perkiraan Jadwal Delisting SUPR

• RUPSLB: 20 Mei 2026
• Pengumuman Pernyataan VTO kepada Masyarakat: 22 Mei 2026
• Perkiraan tanggal pernyataan efektif VTO dari OJK: 11 Juni 2026
• Perkiraan Masa VTO: 15 Juni – 14 Juli 2026
• Tanggal akhir pembayaran VTO: 24 Juli 2026
• Perkiraan OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik: 18 Februari 2027
• Perkiraan BEI membatalkan pencatatan Efek: 10 Maret 2027
• Perkiraan KSEI membatalkan penitipan kolektif: 10 Maret 2027

Sebelumnya, saham SUPR telah mengalami suspensi perdagangan sejak April 2025 akibat belum terpenuhinya ketentuan minimum free float. BEI kemudian menghentikan sementara perdagangan saham SUPR di seluruh pasar mulai 6 April 2026 setelah perseroan menyampaikan rencana delisting secara resmi.

Hingga kini, berbagai upaya yang dilakukan perseroan belum mampu memenuhi ketentuan tersebut.

“Mempertimbangkan hal di atas serta berdasarkan evaluasi secara menyeluruh oleh manajemen Perseroan atas strategi bisnis jangka panjang Perseroan dan Grup Perseroan dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasional yang lebih efisien, termasuk melalui restrukturisasi kepemilikan saham dalam Grup Perseroan, Perseroan memutuskan untuk mengajukan Rencana go private dan delisting,” jelas manajemen SUPR sebelumnya dalam keterbukaan informasi.

Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp45.000 per saham, lebih tinggi dari harga rata-rata historis sesuai ketentuan regulator. Harga terakhir saham SUPR sebelum suspensi ialah Rp42.295 per saham.

Sebagai informasi, pengendali akhir SUPR adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono dari Grup Djarum.

Emiten bidang usaha real estat,kawasan industri, pengelolaan gedung dan perhotelan, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) dikelilingi para taipan. Pasalnya, berdasakan data pemegang saham hingga 1% per 30 April 2026, ada Grup Djarum hingga Grup Prajogo Pangestu. Berdasarkan data pemegang saham, Grup Djarum melalui PT Dwimuria Investama Andalan memiliki sebanyak 482 juta saham atau 10,24% saham SSIA.

Ada pula entitas Grup Prajogo yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menggenggam sebanyak 229,84 juta saham atau sekitar Rp 4,88%. Lalu PT Persada Capital Investama (PCI) perusahaan induk yang didirikan oleh Benny Subianto, yang kini dipimpin oleh Arini Saraswaty Subianto juga memiliki saham SSIA sebanyak 7,85% atau sekitar 369,18 juta.

Arini merupakan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Ia juga merupakan salah satu wanita terkaya di Indonesia versi Forbes.

Di samping itu, PT Henan Putihrai Asset Management memiliki 536,2 juta saham atau setara 11,4% dan Arman Investments Utama sebanyak 400,8 juta saham atau 8,52%. Terdapat Interpid Investments Limited yang mengempit 386 juta saham atau 8,2%.

Sementara itu, investor asing Morgan Stanley Smith Barney LLC melalui MSSB LLC Securities Clearance memiliki 154,3 juta saham atau 3,28% kepemilikan. Ada nama Ferry Sudjono, Direktur Utama (Dirut) PT Henan Putihrai Sekuritas dan HP Financials yang menggenggam 1,59% atau 74,62 juta saham SSIA.

Sebelumnya, Henan Putihrai Sekuritas menilai PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) memiliki sejumlah proyek dalam antrean yang berpotensi mendorong pemulihan laba per saham (EPS) pada tahun buku 2026 sekaligus meningkatkan nilai kawasan industri Subang Smartpolitan.

Dalam analisisnya, Henan menyebut SSIA saat ini mengantongi backlog penjualan lahan seluas 58,7 hektare. Selain itu, pembangunan awal atau peletakan batu pertama jalan tol akses Patimban juga telah dimulai, yang dinilai menjadi katalis penting untuk mendongkrak nilai kawasan Subang Smartpolitan.

“ Selain itu, SSIA telah memperkuat sumber pendapatan berulang, termasuk pembukaan kembali Paradisus by Melia Bali,” tulis Henan dalam analisisnya, dikutip Jumat (8/5).

Meski demikian, Henan Putihrai Sekuritas tetap mencatat sejumlah risiko yang perlu dicermati. Konflik Iran dan potensi krisis energi global dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja SSIA melalui berbagai saluran bisnis.

Sejalan dengan itu, Henan secara konservatif memangkas proyeksi laba per saham (EPS) SSIA untuk tahun buku 2026 dan 2027 masing-masing sebesar 45,8% dan 48,4%.

Kendati demikian, Henan menilai prospek kawasan industri Subang Smartpolitan sebagai pusat manufaktur besar baru di Indonesia masih tetap terjaga. Permintaan terhadap kawasan tersebut juga disebut tetap stabil di tengah konflik geopolitik.

Henan pun mempertahankan rekomendasi beli untuk saham SSIA dengan target harga Rp 2.200 per saham. Berdasarkan pembaruan valuasi RNAV hingga tahun buku 2026, target harga tersebut mencerminkan potensi kenaikan sekitar 24,65% dari posisi saat ini. Selain itu, valuasi tersebut juga merefleksikan diskon sekitar 55% terhadap RNAV serta alpha sebesar 2,65% dibandingkan tolok ukur dalam pembaruan pasar HPS 2026.

“Kami percaya bahwa realisasi potensi SSIA sebagai pusat manufaktur besar berikutnya di Indonesia tetap berada di jalur yang tepat, dilengkapi dengan penguatan bisnis pendapatan berulangnya,” tulis Henan.

Dua entitas usaha Grup Djarum, yakni PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, kompak memutuskan meninggalkan status perusahaan terbuka melalui aksi go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia(BEI).

Langkah tersebut diumumkan masing-masing perseroan melalui keterbukaan informasi dan menambah daftar emiten yang memilih keluar dari pasar modal di tengah dinamika aturan free float dan efisiensi bisnis.

SUPR menjadi entitas pertama yang mengumumkan rencana hengkang dari bursa. Perseroan mengakui salah satu faktor utama di balik keputusan itu adalah belum terpenuhinya ketentuan minimum free float sesuai regulasi pasar modal.

Manajemen menyebut berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut, termasuk penyampaian rencana pemulihan atas suspensi perdagangan saham dan laporan perkembangan realisasi secara berkala. Namun hingga kini perseroan masih belum mampu memenuhi ketentuan minimum free float sebagaimana diatur dalam keputusan direksi BEI.

Atas kondisi itu, SUPR memutuskan mengajukan rencana go private dan delisting. Dalam skema tersebut, pemegang saham pengendali PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) akan melakukan penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik dengan harga Rp45.000 per saham.

Harga tersebut berada di atas rata-rata harga tertinggi perdagangan harian selama 12 bulan terakhir sebesar Rp42.295 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026-2031 telah resmi ditetapkan. Terdapat nama penerus Grup Djarum, yang saat ini menjabat CEO GDP Venture Martin Basuki Hartono hingga Alissa Wahid di jajaran anggota MWA UGM.

Penetapan 16 anggota itu dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik yang digelar pada Jumat (24/4/2026).

Ketua Ad Hoc pemilihan anggota MWA Deendarlianto mengatakan bahwa seluruh proses pemilihan anggota MWA UGM telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan MWA UGM No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 2 tahun 2021 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota MWA UGM. Selain itu, anggota MWA terpilih juga telah disetujui oleh seluruh anggota pleno.

“Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan,” katanya dilansir dari laman resmi UGM pada Jumat (24/4/2026).

Dia mengatakan bahwa proses pemilihan juga melibatkan kerja kolektif berbagai pihak yang terlibat sejak tahap awal hingga penetapan akhir.

"Banyak sekali pihak yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Proses ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi justru di situ terlihat komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan integritas pemilihan,” katanya.

Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis aplikasi. Sistem itu dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Deendarlianto juga mengatakan bahwa sistem tersebut telah melalui proses verifikasi oleh tim ahli guna memastikan keandalan dan keamanan selama pelaksanaan.

“Kami berupaya memastikan setiap tahapan berjalan transparan, termasuk dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis dan terverifikasi,” jelasnya.

Adapun, ke-16 anggota MWA UGM baru yang terpilih itu berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

Berikut daftar 16 anggota MWA UGM periode 2026-2031:

Dari unsur alumni:

Sofyan Anif (Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong)

Mochamad Soleh (PLN Puslitbang).

Dari unsur tokoh masyarakat:

Martin Basuki Hartono (CEO GDP Venture) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Ketua Tanfidziyah PBNU)

Mohammad Nuh (Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November)

Suroso Isnandar (Direktur Manajemen Risiko PT PLN Persero)

Agus Taufiqurrohman (PP Muhammadiyah)

Erwan Agus Purwanto (Deputi di Kementerian PAN-RB).

Dari unsur dosen non guru besar:

Hakimul Ikhwan

Hilda Ismail

Muslim Mahardika

Dari unsur dosen guru besar:

Tumiran

Agus Heruanto Hadna

Pujo Semedi Hargo Yuwono

Dari unsur mahasiswa:

Andi Batara Gemilang

Unsur tenaga kependidikan:

Fitria Yuniarti

Emiten Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) atau SMN melaporkan adanya aksi korporasi berupa perubahan perjanjian fasilitas pinjaman bergulir (demand loan) dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) senilai Rp 1 triliun.

Dalam laporan yang disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (22/4), disebutkan bahwa perjanjian itu melibatkan anak usaha TOWR, yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), dengan NISP. Perubahan perjanjian itu terkait dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman yang sebelumnya ditandatangani pada 22 April 2025.

Manajemen menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan terbaru, jangka waktu fasilitas pinjaman diperpanjang hingga 22 April 2027. Selain itu, seluruh pihak dalam perjanjian memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari fasilitas tersebut.

"Pelaksanaan perubahan perjanjian ini tidak memberikan dampak negatif material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan," kata Sekretaris Perusahaan TOWR, Monalisa Irawan, dalam laporan tersebut.

Lebih lanjut, transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut mengingat keterlibatan entitas anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perseroan. Selain itu, fasilitas pinjaman diperoleh langsung dari bank dan disertai pemberian jaminan korporasi.

Kendati demikian, manajemen memastikan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Aksi korporasi ini juga tidak tergolong sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Dengan perpanjangan fasilitas pinjaman ini, SMN melalui entitas anaknya diharapkan dapat menjaga fleksibilitas pendanaan untuk mendukung ekspansi bisnis infrastruktur telekomunikasi ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara telekomunikasi Grup Djarum PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) bersiap melakukan go private sekaligus menghapus pencatatan saham (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Corporate Secretary IBST Suciratin mengatakan perseroan akan mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

“Dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (Go Private) dan penghapusan pencatatan saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (Delisting),” kata Suciratin dalam keterbukaan informasi, Selasa (21/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, IBST wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sesuai ketentuan POJK 45/2024.

Adapun RUPSLB dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2026 dan akan digelar secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Manajemen menjelaskan rencana go private dan delisting tidak terlepas dari evaluasi menyeluruh atas strategi jangka panjang grup usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR).

IBST bersama pemegang saham pengendali, PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), menilai perlu dilakukan penyesuaian struktur kepemilikan dan operasional guna meningkatkan efisiensi.

Seperti diketahui, Iforte telah menyelesaikan pengambilalihan saham IBST pada Juli 2024 dan melanjutkan proses penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) yang rampung pada Oktober 2024.

Selanjutnya, Iforte juga menjalankan kewajiban pengalihan kembali saham (refloat), meskipun progresnya masih berlangsung hingga Maret 2026.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, perseroan memutuskan melanjutkan langkah strategis melalui skema go private.

Harga Tender offer Rp5.400 per Saham

Dalam rangka pelaksanaan go private, Iforte akan melaksanakan penawaran tender sukarela (voluntary tender offer/VTO) kepada pemegang saham publik.

Harga yang ditawarkan ditetapkan sebesar Rp5.400 per saham, lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian selama 90 hari terakhir sebesar Rp5.374 per saham.

Dengan demikian, pemegang saham publik memiliki opsi untuk melepas kepemilikannya dalam aksi korporasi tersebut.

Namun, bagi pemegang saham yang tidak berpartisipasi dalam penawaran tender, mereka tetap akan menjadi pemegang saham di perusahaan tertutup apabila rencana ini disetujui.

Perseroan juga menegaskan bahwa rencana go private dan delisting tidak memerlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak ketiga sebagai prasyarat pelaksanaan.

Selain itu, hingga saat ini tidak terdapat permasalahan hukum material yang dapat menghambat aksi korporasi tersebut.

Ke depan, IBST akan melanjutkan seluruh tahapan sesuai ketentuan regulator, termasuk perubahan anggaran dasar serta penghapusan status sebagai perusahaan terbuka apabila mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perbankan Grup Djarum PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dijadwalkan melakukan pembayaran dividen pada Rabu (8/4/2026).

Berdasarkan jadwal, para pemegang saham BBCA yang berhak akan menerima pembayaran dividen pada besok Rabu (8/4/2026).

BCA telah memutuskan 72% laba bersih dari kinerja tahun buku 2025 sebagai dividen tunai. Dengan demikian, perusahaan bank milik Grup Djarum itu menetapkan penggunaan laba bersih dari kinerja keuangan tahun lalu sebagai dividen tunai senilai Rp336 per saham atau total Rp41,3 triliun.

Keputusan itu sudah termasuk dividen interim Rp55 per saham yang dibayarkan oleh BCA pada 22 Desember 2025. Alhasil, sisa yang akan dibayarkan senilai Rp281 per saham.

Sebagaimana diketahui, rangkaian pembagian dividen BCA 2026 telah melalui cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi yang jatuh pada 27 Maret 2026. Kemudian, cum dividen di pasar tunai jatuh pada 31 Maret 2026 yang bersamaan dengan periode recording date.

Anthoni Salim tercatat sebagai salah satu pemegang saham BBCA hingga akhir Maret 2026. Data di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kepemilikan sebanyak 1.416.306.835 lembar atau setara dengan sekitar 1,15%.

Dari situ, dengan asumsi kepemilikan tidak mengalami perubahan hingga periode recording date, Anthoni Salim diperkirakan memperoleh jatah dividen BCA tahun buku 2025 sekitar Rp397,98 miliar.

Sementara itu, BCA juga memberikan sinyal untuk membagikan dividen interim sebanyak tiga kali untuk tahun buku 2026. Jika kondisi keuangan perseroan memungkinkan, dividen interim akan dibagikan per kuartal.

Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 pada Kamis (12/3/2026).

“Sebagai informasi tambahan untuk tahun buku 2026, apabila kondisi keuangan memungkinkan, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim 3 kali di tahun 2026 yang direncanakan akan dibagikan per kuartal,” ungkap Vera, Kamis (12/3/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Solusi Tunas Prima Tbk (SUPR) mengajukan penghapusan pencatatan saham secara sukarela (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu dilakukan seiring dengan rencana perseroan menjadi perusahaan tertutup (go private).

SUPR diakuisisi Grup Djarum lewat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Iforte Solusi Infotek pada Oktober 2021. Aksi korporasi ini dilakukan sebagai bagian dari langkah strategi perusahaan konglomerasi itu memperkuat bisnis di sektor telekomunikasi.

Keputusan SUPR untuk delisting terutama disebabkan oleh isu pemenuhan porsi minimal saham publik (free float) sebesar 7,5 persen. Setelah diambil alih oleh Grup Djarum, free float SUPR hanya tersisa 0,09 persen saja mengacu pada laporan bulanan registrasi pemegang efek per 28 Februari 2026.

Selain SUPR, Grup Djarum juga mengakuisisi PT Remala Abadi Tbk (DATA) yang juga masih terkait dengan bisnis telekomunikasi. Kedua perusahaan itu melengkapi ekosistem bisnis telekomunikasi yang sebelumnya hanya melalui PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).

"Berdasarkan evaluasi secara menyeluruh oleh manajemen perseroan atas strategi bisnis jangka panjang perseroan dan grup perseroan dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasional yang lebih efisien, termasuk melalui restrukturisasi kepemilikan saham dalam grup perseroan, perseroan memutuskan untuk mengajukan rencana go private dan delisting," kata manajemen SUPR dalam keterbukaan informasi, Senin (6/4/2026).

Setelah diakuisisi Grup Djarum, SUPR kesulitan untuk melepas saham kepada publik. Hal tersebut membuat sahamnya disuspensi BEI di mana harga saham terakhir berada di level Rp43.850 dengan nilai pasar sebesar Rp49,9 triliun.

Terkait rencana go private itu, manajemen SUPR memberikan harga penawaran sebesar Rp45 ribu per saham kepada investor. Angka ini mengacu pada POJK 45/2024 pasal 36 huruf (b) juncto pasal 39 huruf (a).

Manajemen juga menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 20 Mei 2026. Periode penawaran tender sukarela ditargetkan dimulai pada 15 Juni dan berakhir 14 Juli 2026, sehingga diharapkan SUPR akan delisting pada 29 Januari 2027.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel – Saham emiten Grup Djarum PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun tajam sepanjang tiga bulan pertama 2026 di tengah aksi jual masif investor asing.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga pukul 11.38 WIB, saham BBCA telah melemah 15,98 persen secara year to date (YtD) dan diperdagangkan di level Rp6.500 per saham.

Sepanjang 2025, saham BBCA juga ditutup di zona negatif dengan penurunan 13,40 persen. Kinerja tersebut menjadi penurunan tahunan pertama sejak saham BBCA merosot 8,75 persen pada 2008 saat krisis finansial global.

Investor asing tercatat membukukan aksi jual bersih (net sell) di saham BBCA sebesar Rp20,59 triliun sejak awal 2026, menjadi yang terbesar di bursa sejauh ini.

Prospek BBCA

Riset KB Valbury Sekuritas yang terbit pada 31 Maret 2026 menilai BBCA pada dua bulan pertama 2026 masih stabil dan sesuai dengan proyeksi, meski pertumbuhan laba terlihat relatif kecil.

KB Valbury mencatat laba bank-only BBCA pada dua bulan pertama 2026 (2M26) mencapai Rp9,22 triliun, naik 2,8 persen secara tahunan dari Rp8,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut dinilai inline dengan proyeksi, dengan run rate sekitar 98,5 persen terhadap estimasi dua bulan pertama 2026.

Secara keseluruhan, capaian ini masih sejalan dengan skenario proyeksi 2026 yang cenderung optimistis, meski masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan terhadap kinerja setahun penuh.

Pertumbuhan laba BBCA yang relatif datar terutama dipengaruhi pertumbuhan kredit yang lebih moderat, sehingga pertumbuhan top line hanya naik tipis 0,8 persen secara bulanan.

Namun, kinerja tetap ditopang oleh pendapatan non-bunga yang tumbuh 13,2 persen secara tahunan serta penurunan provisi sebesar 18,8 persen yoy, yang menjadi faktor penting menjaga kinerja di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi melemahnya permintaan kredit.

Dari sisi intermediasi, total kredit BBCA tumbuh 5,8 persen yoy menjadi Rp953,22 triliun pada Februari 2026.

KB Valbury menilai perlambatan ini lebih disebabkan efek basis tinggi (high base effect) pada tahun lalu, bukan pelemahan struktural permintaan kredit.

Sementara itu, likuiditas tetap kuat dengan dana pihak ketiga tumbuh 9,9 persen yoy menjadi Rp1.227,76 triliun, ditopang pertumbuhan CASA 13 persen dan giro yang melonjak 22,3 persen yoy.

Net interest margin (NIM) tercatat 5,24 persen, turun dibandingkan 5,75 persen pada periode yang sama tahun lalu, namun masih dianggap stabil dan berada dalam kisaran target 2026 di level 5,4 persen.

Kualitas aset juga tetap solid dengan credit cost rendah di 0,31 persen, membaik dari 0,40 persen pada Februari 2025.

KB Valbury memperkirakan laba bersih konsolidasi BBCA pada kuartal I-2026 akan mencapai Rp14,64 triliun, sedikit di bawah konsensus pasar Rp14,80 triliun.

Secara umum, proyeksi manajemen dinilai realistis dengan target pertumbuhan kredit 8-10 persen, NIM 5,4-5,6 persen, dan credit cost 40-50 basis poin.

Meski demikian, KB Valbury menyoroti risiko dari sisi kepercayaan pasar akibat ketidakpastian ekonomi domestik, melemahnya konsumsi, serta perubahan outlook peringkat kredit oleh Moody's dari stabil menjadi negatif.

Tekanan juga datang dari ketegangan geopolitik global dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, KB Valbury menilai saham BBCA masih menarik dengan potensi katalis dari dividend yield yang tinggi, rencana buyback saham, serta peluang pembagian dividen interim kuartalan pada 2026.

KB Valbury mempertahankan rekomendasi beli (buy) untuk BBCA dengan target harga Rp9.760 per unit berbasis metode GGM (3,9 kali rasio PBV 2026), sementara saham saat ini diperdagangkan di kisaran 2,6 kali PBV atau berada di level minus 2 standar deviasi dari rata-rata valuasi historis. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel – Saham emiten Grup Djarum PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun tajam sepanjang tiga bulan pertama 2026 di tengah aksi jual masif investor asing.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga pukul 11.38 WIB, saham BBCA telah melemah 15,98 persen secara year to date (YtD) dan diperdagangkan di level Rp6.500 per saham.

Sepanjang 2025, saham BBCA juga ditutup di zona negatif dengan penurunan 13,40 persen. Kinerja tersebut menjadi penurunan tahunan pertama sejak saham BBCA merosot 8,75 persen pada 2008 saat krisis finansial global.

Investor asing tercatat membukukan aksi jual bersih (net sell) di saham BBCA sebesar Rp20,59 triliun sejak awal 2026, menjadi yang terbesar di bursa sejauh ini.

Prospek BBCA

Riset KB Valbury Sekuritas yang terbit pada 31 Maret 2026 menilai BBCA pada dua bulan pertama 2026 masih stabil dan sesuai dengan proyeksi, meski pertumbuhan laba terlihat relatif kecil.

KB Valbury mencatat laba bank-only BBCA pada dua bulan pertama 2026 (2M26) mencapai Rp9,22 triliun, naik 2,8 persen secara tahunan dari Rp8,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut dinilai inline dengan proyeksi, dengan run rate sekitar 98,5 persen terhadap estimasi dua bulan pertama 2026.

Secara keseluruhan, capaian ini masih sejalan dengan skenario proyeksi 2026 yang cenderung optimistis, meski masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan terhadap kinerja setahun penuh.

Pertumbuhan laba BBCA yang relatif datar terutama dipengaruhi pertumbuhan kredit yang lebih moderat, sehingga pertumbuhan top line hanya naik tipis 0,8 persen secara bulanan.

Namun, kinerja tetap ditopang oleh pendapatan non-bunga yang tumbuh 13,2 persen secara tahunan serta penurunan provisi sebesar 18,8 persen yoy, yang menjadi faktor penting menjaga kinerja di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi melemahnya permintaan kredit.

Dari sisi intermediasi, total kredit BBCA tumbuh 5,8 persen yoy menjadi Rp953,22 triliun pada Februari 2026.

KB Valbury menilai perlambatan ini lebih disebabkan efek basis tinggi (high base effect) pada tahun lalu, bukan pelemahan struktural permintaan kredit.

Sementara itu, likuiditas tetap kuat dengan dana pihak ketiga tumbuh 9,9 persen yoy menjadi Rp1.227,76 triliun, ditopang pertumbuhan CASA 13 persen dan giro yang melonjak 22,3 persen yoy.

Net interest margin (NIM) tercatat 5,24 persen, turun dibandingkan 5,75 persen pada periode yang sama tahun lalu, namun masih dianggap stabil dan berada dalam kisaran target 2026 di level 5,4 persen.

Kualitas aset juga tetap solid dengan credit cost rendah di 0,31 persen, membaik dari 0,40 persen pada Februari 2025.

KB Valbury memperkirakan laba bersih konsolidasi BBCA pada kuartal I-2026 akan mencapai Rp14,64 triliun, sedikit di bawah konsensus pasar Rp14,80 triliun.

Secara umum, proyeksi manajemen dinilai realistis dengan target pertumbuhan kredit 8-10 persen, NIM 5,4-5,6 persen, dan credit cost 40-50 basis poin.

Meski demikian, KB Valbury menyoroti risiko dari sisi kepercayaan pasar akibat ketidakpastian ekonomi domestik, melemahnya konsumsi, serta perubahan outlook peringkat kredit oleh Moody's dari stabil menjadi negatif.

Tekanan juga datang dari ketegangan geopolitik global dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, KB Valbury menilai saham BBCA masih menarik dengan potensi katalis dari dividend yield yang tinggi, rencana buyback saham, serta peluang pembagian dividen interim kuartalan pada 2026.

KB Valbury mempertahankan rekomendasi beli (buy) untuk BBCA dengan target harga Rp9.760 per unit berbasis metode GGM (3,9 kali rasio PBV 2026), sementara saham saat ini diperdagangkan di kisaran 2,6 kali PBV atau berada di level minus 2 standar deviasi dari rata-rata valuasi historis. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Djarum PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli mencatatkan pendapatan sebesar Rp22,36 triliun sepanjang tahun 2025. Pendapatan ini naik 33,77% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp16,71 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan, Senin (30/3/2026), Blibli mengalami kenaikan pendapatan institusi pihak ketiga sebesar Rp9,02 triliun, pendapatan ritel online sebesar Rp8,67 triliun, dan toko fisik sebesar Rp7,59 triliun. Pendapatan itu dikurangi oleh diskon dan promosi langsung sebesar Rp3,17 triliun.

Naiknya pendapatan ini juga didorong oleh kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp18,4 triliun pada 2025, naik 37,52% secara tahunan dari Rp13,41 triliun. Alhasil, laba bruto BELI naik menjadi Rp3,9 triliun, naik dari Rp3,29 triliun. Laba bruto ini meningkat 18,53% secara tahunan.

Meski demikian setelah dikurangi biaya, perusahaan mengalami rugi bersih menjadi Rp2,35 triliun sepanjang tahun 2025. Turun dari sebelumnya sebesar Rp2,56 triliun pada 2024.

Total aset BELI sepanjang tahun 2025 sebesar Rp17,8 triliun, naik dari tahun 2024 sebesar Rp16,16 triliun.

Kemudian total liabilitas BELI meningkat menjadi Rp8,34 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp6,34 triliun. Adapun total ekuitas BELI naik menjadi Rp17,8 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp16,16 triliun.