JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Serang resmi menutup dan menyelesaikan perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat. Perkara tersebut sebelumnya berkaitan dengan gugatan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 909 tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Sekolah.

Kuasa hukum Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, mengatakan berdasarkan informasi yang tercantum dalam aplikasi e-Court, perkara tersebut dinyatakan selesai. Kepastian ini setelah majelis hakim menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat.

“Perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG telah dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga proses pemeriksaan perkara berakhir,” kata Alwanih, Selasa (9/6/2026). Stop Polemik, Prof Dede: Pengelolaan Yayasan Diserahkan ke Pemerintah melalui UIN Jakarta

Menurut Alwanih, perkembangan tersebut tidak terlepas dari perubahan tata kelola di internal Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang terjadi selama proses persidangan berlangsung. Dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, disepakati perubahan susunan dewan pembina dengan menetapkan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai ketua dewan pembina secara ex officio serta para wakil rektor sebagai anggota dewan pembina.

Perubahan tersebut, lanjutnya, semakin mempertegas kedudukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pemilik sah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dalam struktur dan tata kelola yayasan. “Dengan perubahan susunan dewan pembina tersebut, posisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pemilik sah yayasan semakin ditegaskan dalam tata kelola organisasi,” ujarnya.

Setelah perubahan dewan pembina, rapat kembali digelar untuk menetapkan susunan pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru. Berdasarkan hasil rapat, jabatan ketua pengurus diemban secara ex officio oleh dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK), sekretaris dijabat kepala bagian umum, dan bendahara dijabat kepala Pusat Pengembangan Bisnis.

Alwanih menjelaskan, perubahan kepengurusan tersebut turut berdampak pada langkah hukum yang ditempuh yayasan. Pengurus yang baru kemudian mencabut kuasa yang sebelumnya diberikan kepada kuasa hukum terdahulu dan menunjuk kuasa hukum baru untuk mewakili yayasan, termasuk mengambil langkah pencabutan gugatan yang sedang diperiksa di PTUN Serang.

Pada Senin (8/6/2026), majelis hakim PTUN Serang mengundang pengurus yayasan yang baru melalui kuasa hukumnya untuk memberikan penjelasan terkait perubahan susunan dewan pembina dan pengurus yayasan serta implikasinya terhadap keberlanjutan perkara yang sedang berjalan.

“Majelis hakim meminta klarifikasi dan memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi dasar perubahan struktur yayasan. Setelah seluruh dokumen diperiksa dan keterangan disampaikan, majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan,” jelasnya. Bonjowi Minta PTUN Jakarta Tolak Gugatan UGM Soal Keberatan Putusan Komisi Informasi Pusat

Sehari kemudian, Selasa (9/6/2026), melalui aplikasi e-Court, PTUN Serang menginformasikan bahwa perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG dinyatakan ditutup dan selesai karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan. Dengan putusan tersebut, proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara terkait Keputusan Rektor Nomor 909 resmi berakhir.

Alwanih menegaskan, berakhirnya perkara ini menunjukkan tata kelola Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta kini berjalan berdasarkan keputusan organ yayasan yang sah. Juga semakin memperkuat posisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengelolaan yayasan serta lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menyerahkan dana hasil pengembalian kerugian keuangan negara dan pemulihan keuangan daerah senilai Rp8,92 miliar kepada Pemerintah Kota Palembang.

Total dana yang diserahkan mencapai Rp8.927.383.310. Dana tersebut diperoleh dari penanganan perkara tindak pidana khusus serta pendampingan perdata dan tata usaha negara.

Kepala Kejari Palembang M Ali Akbar menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan daerah.

"Penyerahan uang pengembalian kerugian keuangan negara dan pemulihan keuangan daerah ini merupakan bukti keseriusan dalam mendukung Pemerintah Kota Palembang untuk menyelamatkan keuangan daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dari total dana yang diserahkan, kontribusi terbesar berasal dari Seksi Tindak Pidana Khusus sebesar Rp6,29 miliar.

Jumlah itu terdiri atas Rp5,54 miliar yang dikembalikan pada tahap penyelidikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 45.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025 tertanggal 25 Mei 2025, serta Rp750 juta dari penanganan perkara pada tahap penuntutan.

Sementara itu, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil memulihkan keuangan daerah senilai Rp2,63 miliar melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Meliputi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang sebesar Rp201,3 juta, Dinas Pendidikan Rp8,23 juta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp14,19 juta, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang sebesar Rp2,41 miliar,” jelasnya.

Kejari Palembang berharap dana yang berhasil dipulihkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

"Harapannya, uang yang telah dikembalikan dan dipulihkan ini dapat digunakan untuk kemajuan Kota Palembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sidang kelima perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar yang menjerat Handy Aliansyah (HA) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (18/5).

Persidangan kali ini menghadirkan dua saksi ahli dari kubu terdakwa, yaitu ahli hukum perdata dan pidana serta satu saksi fakta bernama Farida.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti mempertanyakan posisi Farida yang sebelumnya tercantum dalam daftar saksi korban, tapi justru tampil sebagai saksi pembelaan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Rahayu menjelaskan, Farida telah dipanggil tiga kali untuk hadir sebagai saksi korban, namun sama sekali tidak memberikan respons.

Perdebatan substansial dimulai ketika ahli hukum perdata dari Universitas Muslim Makassar, Sahruddin Nawi, memaparkan konsep wanprestasi di hadapan majelis.

"Ada empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tidak sepenuhnya, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian," ujarnya di Balikpapan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi dapat menempuh langkah hukum berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, hingga bunga.

Dia mengungkapkan bahwa perjanjian tidak harus tertulis, tetapi kesepakatan lisan pun sah secara hukum selama terdapat konsensus di antara para pihak.

Ahli hukum perdata itu juga memberikan pandangan kritis terkait pengalihan aset. Menurut Sahruddin, pengalihan aset belum tentu masuk kategori tindak pidana apabila aset tersebut belum berada dalam sita jaminan atau sita eksekusi pengadilan.

"Selama barang itu belum disita, sah-sah saja dialihkan atau dijual. Tidak ada unsur melawan hukum jika hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban," katanya.

Senada, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Mulia Balikpapan Amir menekankan pentingnya unsur mens rea atau niat jahat dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana penggelapan.

"Kalau barang dijual lalu hasilnya dinikmati sendiri, itu bisa masuk penggelapan. Tetapi kalau digunakan untuk membayar kewajiban, maka unsur mens rea harus dilihat lagi," tegasnya.

Dia menilai hubungan bisnis yang lahir berdasarkan kontrak tidak otomatis menjadi tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal.

Menghadapi argumentasi para ahli, JPU dalam persidangan turut mempertanyakan kapan unsur tindak pidana penipuan dianggap selesai terjadi dan apakah kemacetan pembayaran dapat menghapus unsur pidana.

Adapun, ahli menyatakan unsur mens rea harus benar-benar nyata dan tidak bisa hanya didasarkan pada keterlambatan pembayaran dalam hubungan bisnis.

Sementara itu, saksi fakta Farida yang bekerja di bagian keuangan perusahaan terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran pengadaan BBM solar dalam proyek tersebut.

Menurutnya, purchase order (PO) dibuat berdasarkan permintaan, kemudian diteruskan kepada pemasok untuk pengiriman BBM ke lokasi proyek.

"Setelah barang diterima, invoice diajukan dan pembayaran biasanya dilakukan 14 hari sampai satu bulan," katanya.

Farida mengaku sejak 2012 mulai terjadi keterlambatan pembayaran akibat tunggakan pajak dan belum adanya pembayaran dari pihak CEM kepada perusahaan terdakwa, yang kemudian berimbas pada tunggakan kepada PT Petrotrans.

Dia juga menyebut kondisi keuangan perusahaan terus memburuk hingga sejumlah aset leasing ditarik kembali dan perusahaan berhenti beroperasi pada 2018.

"Aset leasing ditarik semua. Tetapi kewajiban tetap dibayar, termasuk untuk karyawan dan leasing hampir Rp15 sampai Rp17 miliar," katanya.

Di luar pokok perkara, majelis hakim turut menyinggung perkembangan restorative justice (RJ) atau mediasi antara kedua pihak.

Kuasa hukum terdakwa menyebut proses mediasi mulai mengerucut pada pembahasan nilai penyelesaian.

"Sudah mengerucut ke nilai. Mudah-mudahan ada upaya dari terdakwa, apakah sebagian cash atau mekanisme lainnya," ujarnya.

Namun, pihak keluarga korban JM menegaskan hingga kini belum ada titik terang terkait penyelesaian kerugian. Mereka juga menanggapi langsung pendapat para saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam persidangan.

"Kami rasa para ahli tidak membaca secara utuh hasil putusan perdata. Data-data yang diperlihatkan hanya sepotong-sepotong oleh kuasa hukum Handy," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Menurut keluarga JM, sejumlah dokumen yang dipaparkan dalam persidangan sebenarnya telah masuk dalam putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Termasuk dokumen-dokumen yang diperlihatkan ke majelis hakim, semuanya sudah diputuskan dalam perkara perdata sehingga sebenarnya tidak bisa lagi dijadikan bahan diskusi karena sudah inkrah," katanya.

Pihak keluarga juga menegaskan putusan perdata tersebut telah menyatakan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan.

"Jelas sekali semua harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan. Ini sudah perbuatan melanggar hukum, terlebih sudah ada putusan perdata yang inkrah," tegasnya.

Sebelumnya, keluarga JM mengungkapkan pembayaran dari pihak terdakwa baru mulai dilakukan setelah laporan pidana diajukan ke aparat penegak hukum.

Majelis hakim juga menyoroti status tahanan rumah yang dijalani terdakwa Handy Aliansyah.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti menegaskan status tersebut masih dalam evaluasi pengadilan dan meminta terdakwa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Proses tahanan rumah ini masih dievaluasi pengadilan. Karena itu terdakwa harus berhati-hati, mematuhi seluruh aturan, dan jangan sampai melakukan pelanggaran," tegasnya.

Majelis Hakim juga mengingatkan terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban wajib lapor selama proses persidangan berlangsung. Lebih jauh, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa HA.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan ada empat rancangan undang-undang (RUU) yang bakal dibahas pada Masa Persidangan V periode 2025-2026 yang dibuka pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

"Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat I terhadap beberapa rancangan undang-undang," ujar Puan di kompleks Senayan.

Puan mengatakan, empat RUU yang akan dibahas pada tingkat pertama salah satunya yakni RUU tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kedua, RUU tentang Hukum Perdata Internasional. Ketiga, RUU tentang Perubahan atas UU No.16/1997 tentang Statistik. Keempat, RUU tentang Desain Industri.

Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa fungsi pengawasan DPR juga bakal diarahkan pada isu strategis di masyarakat agar menjadi perhatian untuk diselesaikan pemerintah.

Total ada 16 isu strategis yang bakal dibahas DPR mulai dari evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat; evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik; dan optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik.

Kemudian, penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif; pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi; dan terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya, percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN untuk menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan; dan pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif.

Tak berhenti di situ, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama; jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual; evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran; evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.

Kemudian, tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM; upaya penguatan nilai tukar Rupiah; dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik.

"Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian DPR RI pada masa sidang ini. Tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkas Puan.

JAKARTA - Plang penanda Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah lokasi berupa tanah dan bangunan yang tercatat sebagai aset negara pada Kementerian Agama dan dikelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diduga dirusak dan dicopot secara sepihak. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun akan menempuh langkah hukum, termasuk pelaporan kepada pihak kepolisian.

Ketua Tim Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rusdiyana Nur Ridho mengatakan, sejumlah aset negara berupa tanah dan bangunan bernilai puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai BMN pada Kementerian Agama dan dikelola UIN. Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025 menjadi dasar penataan dan integrasi pengelolaan aset negara dimaksud ke dalam tata kelola Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. ”Namun, setelah plang BMN dipasang di sejumlah titik lokasi, plang tersebut justru diduga dirusak dan dicopot secara sepihak,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2026). Selamatkan Aset Negara, UIN Syarif Hidayatullah Amankan Gedung SMA dan SMK Triguna

Aset yang dimaksud meliputi tanah, rumah, dan bangunan sekolah di wilayah Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Termasuk di Jalan Haji Muri Salim, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. “Tindakan yang dilakukan berupa perusakan dan pencopotan plang yang bertuliskan Barang Milik Negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, UIN Jakarta akan melaporkan dugaan perusakan plang BMN dan dugaan penguasaan sepihak atas aset negara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Tindakan ini jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dugaan perusakan dan pencopotan plang terjadi pada 29 Maret 2026. Kami sedang menyiapkan langkah hukum dan akan melaporkannya kepada kepolisian,” jelasnya.

Rusdiyana menegaskan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV yang diduga merekam peristiwa pencopotan dan perusakan plang BMN tersebut. “Bukti-bukti itu akan kami serahkan kepada pihak berwajib. Dalam waktu dekat akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum,” tandasnya.

Pascaterbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025, UIN Jakarta membentuk tim integrasi untuk melakukan penataan, penertiban, dan integrasi pengelolaan aset negara yang selama ini diduga dikuasai sejumlah pihak. Terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian negara atas pengelolaan aset bernilai ratusan miliar rupiah tersebut, UIN Jakarta telah meminta pendampingan kepada Kejati Banten untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi lewat Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

Pada pertengahan Januari 2026, Kejati Banten telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

UIN Jakarta juga menegaskan setiap klaim mengenai sewa lahan atau penggunaan lahan oleh pihak mana pun tidak menghapus status hukum aset dimaksud sebagai Barang Milik Negara yang tercatat pada Kementerian Agama. Karena itu, segala bentuk pemanfaatan, penguasaan, maupun pengelolaan atas aset tersebut harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan pejabat yang berwenang.

SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya resmi mengeluarkan penetapan eksekusi terhadap Pemkot Surabaya terkait sengketa kontrak pembangunan instalasi pembakaran sampah. Perkara itu telah bergulir selama bertahun-tahun.

Dalam dokumen tertanggal 24 Juni 2025, PN Surabaya memerintahkan Pemkot Surabaya segera memenuhi kewajibannya kepada PT Unicomindo Perdana. Nilainya mencapai sekitar Rp104 miliar. Prabowo Panggil Rosan dan Purbaya, Perintahkan Percepatan Waste to Energy

Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong mengatakan kasus ini bermula dari gugatan wanprestasi atau ingkar janji terkait pembayaran setoran hasil usaha dan biaya manajemen dalam proyek pengelolaan sampah . Setelah melalui proses panjang dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memenangkan pihak swasta.

"Perintah Aanmaning dari Ketua PN Surabaya Dr Rustanto, telah memanggil Wali Kota Surabaya untuk menghadap padatahun lalu guna diberikan teguran (Aanmaning). Pemkot diberi waktu 8 hari sejak teguran diberikan untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela," kata Robert dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Putusan PN Surabaya juga sudah memerintahkan Pemkot Surabaya melakukan pembayaran, melalui penetapan eksekusi ( Aanmaning ) tanggal 24 Juni 2025. Dalam putusan tersebut, ada sejumlah poin. Salah satunya total kewajiban Pemkot Surabaya dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp104.241.354.128.

Menurut Robert, nilai tersebut mencakup penyesuaian kurs dolar, bunga keterlambatan selama 12 tahun, denda potensi keuntungan yang hilang, hingga biaya penjagaan aset. "Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Walikota Surabaya ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 763 PK/Pdt/2021. Faktanya, Pemkot Surabaya berada di posisi "Termohon Eksekusi" setelah kalah di semua tingkatan pengadilan," jelasnya.

Usai dikeluarkannya Aanmaning kepada Pemkot Surabaya itu, Robert memastikan ada langkah hukum lanjutan. Salah satunya mengajukan permohonan eksekusi melalui Jamdatun Kejagung RI, sesuai yang termaktub dalam putusan tersebut. Tok! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Kasus Bebaskan Ronald Tannur

"Permohonan eksekusi ini diajukan karena pihak Pemkot Surabaya belum juga melaksanakan amar putusan meskipun status hukumnya sudah tetap sejak tahun 2021. Jika dalam batas waktu yang ditentukan Pemkot tetap tidak membayar, maka pengadilan dapat melakukan tindakan eksekusi paksa terhadap aset milik termohon. Selanjutnya kami ajukan permintaan eksekusi kepada Pemkot Surabaya dengan mengirim surat ke Jamdatun Kejagung," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi membatalkan putusan perkara nomor 221 yang sekaligus mematahkan upaya hukum PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terkait dengan pengelolaan lahan Hotel Sultan.

Melansir laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembatalan Putusan perkaranya nomor 221 itu diatur dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT yang dikeluarkan pada 26 Februari 2026.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2025 yang dimohonkan banding," bunyi Putusan tersebut dikutip Selasa (3/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum PPK GBK Kharis Sucipto menyatakan pembatalan itu memperkuat posisi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dalam melaksanakan penertiban atas Hotel Sultan.

Kharis menuturkan, kini PT Indobuildco yang masih menduduki pengelolaan Hotel Sultan tidak memiliki pilihan langkah hukum lain kecuali mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dia menekankan bahwa proses administratif di PTUN tidak akan menghambat jalannya sengketa perdata yang telah dimenangkan pemerintah.

“Sekalipun demikian, saya tegaskan kembali bahwa proses eksekusi Putusan Perdata PN Jakarta Pusat tidak terpengaruh secara hukum dengan perkara TUN,” ujar Kharis kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Terkait proses Eksekusi, Kharis menyebut saat ini PPKGBK tengah menunggu perintah resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memulai proses eksekusi fisik di lapangan.

Manajemen PPKGBK memastikan seluruh tahapan pengambilan paksa lahan akan dijalankan secara hati-hati sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku.

Adapun, langkah ini diambil guna mengamankan kembali aset negara di Blok 15 kawasan Senayan yang selama puluhan tahun dikelola oleh PT Indobuildco. Pasalnya, penguasaan lahan oleh Indobuildco tersebut sudah tidak memiliki landasan legalitas sejak masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) habis.

“Kami yakin bahwa semua proses eksekusi akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Untuk itu, kami memohon dukungan dan kepercayaan dari publik agar proses eksekusi penyelamatan aset negara ini dapat berjalan segera dalam tatanan hukum yang ada," pungkasnya.

PT Agincourt Resources tengah bernegosiasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pembayaran gugatan perdata atas dugaan kerusakan lingkungan Sumatra. Agincourt adalah pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan dan merupakan anak usaha United Tractors (UNTR), bagian dari Grup Astra.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan proses negosiasi masih berlangsung. “Agincourt terakhir sedang negosiasi untuk melakukan pembayaran denda,” ujar Hanif usai Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Selain Agincourt, KLH juga bernegosiasi dengan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), pengelola PLTA Batang Toru. “Ini sudah proses untuk pembayaran gugatan perdatanya,” kata dia.

Setelah proses negosiasi rampung, hasilnya akan dilaporkan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Januari lalu, Presiden Prabowo mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra menyusul bencana besar banjir dan longsor di tengah kerusakan hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan digugat secara perdata oleh KLH, yakni PT Agincourt Resources sebesar Rp200,9 miliar, PT North Sumatera Hydro Power Rp22,5 miliar, PT Toba Pulp Lestari Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi Rp158 miliar.

Bisnis.com, BANDUNG – Tim Hukum Jabar Istimewa mencatat telah memberikan pendampingan hukum gratis (pro bono) terkait 1.179 aduan masyarakat sepanjang tahun 2025.

Adapun laporan warga Jawa Barat tersebut masuk melalui pos pengaduan Bale Kapeurih dan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menjelaskan ribuan aduan tersebut mencakup berbagai jenis permasalahan hukum. Mulai dari sengketa tanah, perkara perdata, pidana umum, hingga kasus pidana anak.Namun, pihaknya menegaskan tidak memproses aduan yang berkaitan dengan persoalan utang piutang pribadi.

"Total pengaduan kami terima dan masuk 1.282 kasus sepanjang 2025. Dan itu belum termasuk yang kami tangani di 2026 kalau ditotal lebih dari 2.000 kasus," kata Jutek, Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan data yang ia himpun, mayoritas pelapor, yakni sebanyak 1.259 orang, merupakan penduduk asli berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sementara itu, 2% sisanya merupakan warga berdomisili luar Jabar yang memiliki sengketa hukum di wilayah Jawa Barat.

Menariknya, sekitar 70% dari laporan yang masuk adalah kasus-kasus lama yang selama ini terhenti atau menggantung tanpa kepastian hukum.

"Sekitar 70% pengaduan yang disampaikan merupakan pengaduan permasalahan hukum yang telah lama belum terselesaikan dan berlarut-larut," ucap Jutek menambahkan.

Berdasarkan pemetaan wilayah, domisili pengadu didominasi oleh warga dari kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat) dengan persentase mencapai 36% atau sebanyak 456 laporan.

Disusul kemudian oleh wilayah Kabupaten Garut sebesar 32%, serta Bogor Raya di angka 21%.

Sisanya tersebar di wilayah Bekasi, Karawang, Sukabumi, hingga Indramayu dengan persentase yang bervariasi.

Jutek mengungkapkan banyak masyarakat yang datang dalam kondisi putus asa karena perkara mereka tidak kunjung usai selama belasan tahun.

"Pengaduan ini ternyata sudah sangat kronis bahkan sampai bertahun-tahun. Terus mereka mengadu dan sampai lah kepada kami jadi ini memerlukan waktu dan mereka ada yang mengurus 10 tahun gak selesai," tuturnya.

Selain menangani konflik lahan dan pidana umum, tim pro bono ini juga memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak ditemukan di beberapa daerah.

Jutek menegaskan komitmen timnya untuk mengawal kasus tersebut, baik melalui jalur mediasi maupun proses peradilan guna memastikan keadilan bagi korban yang terzalimi.

"Ada kekerasan terhadap ibu dan anak. Pidana murni dan tentunya banyak menyelamatkan masyarakat terzalimi. Kami berhasil dengan cara mediasi dan mengawal kasus pidana sampai putusan pengadilan agar pelaku dapat hukuman setimpal," tegasnya.

Hingga saat ini, Tim Hukum Jabar Istimewa telah menuntaskan sekitar 57% dari total kasus yang masuk. Jutek mengakui bahwa sisa kasus lainnya masih dalam tahap pendampingan intensif karena proses birokrasi dan tahapan hukum di pengadilan yang membutuhkan waktu panjang. "Total kasus selesai mencapai 57%, ada 43% sedang proses, 65% proses," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) membuka suara mengenai kabar peralihan tambang Martabe ke Perminas.

Corporate Secretary UNTR Ari Setiyawan menjelaskan UNTR tidak berada dalam kapasitas untuk memberikan komentar mengenai rencana Perminas.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Agincourt Resources, Agincourt Resources belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas,” tutur Ari dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (9/2/2026).

Ari juga menambahkan, Agincourt Resources (PTAR) telah menerima surat gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Januari 2026, dengan nilai gugatan Rp200,99 miliar.

LH mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) perdata kepada PTAR mendalilkan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha PTAR.

Adapun pada tanggal 3 Februari 2026, PTAR telah menghadiri sidang pertama. Adapun proses hukum selanjutnya adalah agenda mediasi antara KLH dan PTAR. Perseroan memastikan PTAR akan menjalankan proses hukum dan tetap menjaga hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ari juga menjelaskan PTAR belum melakukan pencadangan atas kewajiban ganti rugi, mengingat saat ini proses persidangan masih berlangsung. Sebagai informasi tambahan, PTAR telah melakukan pencadangan atas reklamasi dan paska tambang, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 237 - Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Paragraf 14. Jaminan reklamasi dan paska tambang tersebut telah divalidasi oleh kementerian terkait.

UNTR juga menjelaskan nilai gugatan perdata tersebut tidak berdampak material, baik terhadap keuangan maupun operasional UNTR.

“Perseroan telah meminta PTAR untuk menjalankan proses persidangan dan tetap menjaga hak-hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Ari.

Adapun Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menuturkan pihaknya telah menerapkan langkah-langkah seperti, namun tidak terbatas pada pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources.

“Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,” tutur Rosan dalam keterangan resminya, Senin (9/2/2026).

Selain itu, lanjutnya, perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh.

Dia juga menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.

“Seiring dengan itu, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi,” ucapnya.

Dia menuturkan Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Menurutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat PT Multi Sibolga Timber secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp190,69 miliar. Multi Sibolga Timber merupakan perusahaan kayu yang beroperasi di Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

KLH mendaftarkan gugatan terhadap perusahaan pada 20 Januari 2026. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 40/Pdt.Sus-LH/2026/PN Jkt.Pst. Sidang perdana kasus ini yang seharusnya digelar pada Selasa (3/2) ditunda menjadi Selasa (10/2) karena ketidakhadiran pihak yang bersengketa.

Dalam gugatannya, KLH meminta majelis hakim menyatakan PT Multi Sibolga Timber bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan. “Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat sebesar Rp190.696.027.903 secara tunai melalui Rekening Kas Negara,” demikian tertulis.

Tuntutan ganti rugi terdiri dari kerugian lingkungan ekologis sebesar Rp134,27 miliar, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp51,28 miliar, dan biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp166,09 juta. Perusahaan juga dituntut atas dampak peningkatan sedimentasi sebesar Rp175,54 juta dan peningkatan aliran air permukaan sebesar Rp4,79 miliar.

PT Multi Sibolga Timber memegang konsesi seluas 28.670 hektare di Tapanuli Tengah. Multi Sibolga masuk dalam daftar 28 perusahaan di Sumatra yang diminta Prabowo untuk dicabut izinnya. Meskipun, belakangan tersiar kabar, pencabutan izin tengah ditinjau ulang oleh pemerintah.

Sementara urusan cabut-mencabut izin masih menggantung, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan tengah memproses gugatan perdata untuk perusahaan-perusahaan lainnya, bukan hanya yang beroperasi di Sumatra, tapi wilayah lainnya. Menurut Hanif, proses hukum terhadap perusahaan bisa bergulir ke jalur pidana.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membeberkan rencana kementeriannya untuk menggugat perdata 16 perusahaan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, atas dugaan kerusakan lingkungan. Sebagian perusahaan bergerak di industri ekstraktif termasuk pertambangan batu bara dan nikel.

“Sejujurnya ada 16 yang sedang disusun, nanti bersusulan tiap minggu kami lakukan gugatan perdata,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Hanif, pihaknya sudah menyelesaikan perhitungan kerugian. Total nilainya, triliunan rupiah. KLH masih membuka peluang penyelesaian non-pengadilan bila perusahaan sepakat membayar kerugian pekan ini. Bila tidak, KLH baru menggugat secara perdata. Langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dia menjelaskan, tuntutan kerugian besar karena kerusakan lingkungan yang disebabkannya besar. “Mengekstraksi tanah untuk diambil batu baranya atau nikelnya itu kan mahal sebenarnya untuk mengembalikannya,” kata Hanif.

Khusus terkait kerusakan lingkungan Sumatra, KLH langsung menempuh jalur hukum karena aktivitas perusahaan telah menimbulkan banyak korban. Selain digugat perdata, perusahaan-perusahaan tersebut juga terancam dipidana.

Sebelumnya, KLH telah menggugat perdata enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Rinciannya, gugatan perdata kepada PT Agincourt Resources senilai Rp200 miliar, PT Toba Pulp Lestari senilai Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi senilai Rp158 miliar.

Kemudian gugatan perdata atas PT Perkebunan Nusantara IV senilai Rp121,4 miliar, PT North Sumatera Hydro Energy senilai Rp22,5 miliar, dan PT Multi Sibolga Timber dengan nilai sengketa belum dipublikasikan.