PT Timah Tbk (TINS) mulai mempercepat pengembangan logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) di Bangka Belitung, melalui kolaborasi dengan PT Perminas.

Proyek yang berlokasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tanjung Ular, Mentok, tersebut, ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada 20 Mei 2026, sebagai langkah awal pembangunan industri REE nasional.

Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro mengatakan, pengembangan REE menjadi fokus baru perseroan dalam mengoptimalkan mineral ikutan timah, yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Bertahun-tahun PT Timah mengelola hanya biji timah dari hulu sampai ke hilir."

"Namun sejak akhir 2025 kami mulai tergabung dalam konsorsium yang dipimpin kementerian Dikti, dan PT Timah bersama PT Perminas menjalankan program pemerintah untuk mengelola mineral REE atau logam tanah jarang,” kata Restu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, dikutip pada Rabu (1/4/2026).

Restu menjelaskan, dalam skema kerja sama tersebut, PT Timah akan berperan sebagai pemasok bahan baku REE, sementara Perminas menyiapkan teknologi serta operasional pengolahan.

Pemerintah telah menaruh perhatian terhadap pengembangan logam tanah jarang (LTJ) dan mineral strategis. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk Badan Industri Mineral (BIM) sebagai orkestrator dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk menjalankan usaha dari hulu ke hilir.

Dalam skenario optimistis, pemerintah memperkirakan potensi nilai tambah LTJ nasional dapat mencapai sekitar US$7,42 miliar pada 2030. Secara indikatif, nilai ini setara dengan 3–4% pangsa pasar Rare Earth Oxides (REO) global.

Tahapan dan strategi utama pengembangan LTJ dilakukan dengan pemetaan potensi melalui riset dan konsolidasi data, pendalaman sumber cadangan, penyusunan pre-feasibility study, serta uji coba teknologi menuju industrialisasi.

Dalam waktu dekat, BIM akan menjalankan pilot riset terapan di Mamuju, Sulawesi Barat. Riset tersebut sekaligus menguji teknologi leaching Ion Adsorption Clay (IAC) dan membandingkan metode in-situ dan ex-situ sebagai dasar rekomendasi kebijakan nasional.

Secara paralel, penguatan implementasi juga dilakukan melalui pengembangan kemitraan strategis dengan calon mitra investasi, teknologi, pemasok, dan offtaker dari berbagai negara.

Secara konseptual dan di atas kertas, hal tersebut tampak cukup ideal dan menjanjikan. Namun, ada beberapa catatan agar kebijakan-strategi-program tersebut tidak hanya sekadar berjalan. Kebijakan tersebut diharapkan betul-betul bisa bekerja secara lebih efektif dan memberi dampak positif (ekonomi) yang konkret.

Dari perspektif ekonomi, strategi dan model bisnis LTJ pada dasarnya adalah sama dengan model bisnis lainnya. Misalnya, industri pertambangan di sektor hulu; industri pemurnian-pengolahan hasil tambang di sisi midstream; dan industri pengguna akhir untuk di sisi hilirnya.

Bagi Indonesia, bisnis pertambangan tentu bukan hal baru. Lain halnya dengan LTJ yang masih relatif baru. Saat ini, kita masih berada pada tahapan menuju infant industry karena belum ada bisnis produksi LTJ secara komersial.

Hambatan utamanya adalah tekno-ekonomi. Secara teknis kita belum menguasai teknologi pendayagunaan LTJ yang secara keekonomian masuk pada skala komersial dan terserap pasar.

Meski begitu, kegiatan pertambangan LTJ secara komersial perlu segera direalisasikan. Ini semestinya bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui BUMN pertambangan seperti Mind.Id-Perminas dengan dukungan Danantara.

Bisa juga melalui partnership dengan para pelaku pertambangan LTJ yang sudah berpengalaman di tingkat global-regional. Sejauh ini, negara-negara produsen utama LTJ global antara lain adalah Cina, AS, Australia, Myanmar, Thailand, Vietnam, India, dan Rusia.

Sedangkan dari sisi midstream, jika kita ingin memaksimalkan potensi sumber daya LTJ di tanah air, maka perlu menggandeng mitra. Terutama pelaku usaha pemurnian dan pengolahan LTJ yang memiliki keterkaitan atau menjadi offtaker dari produksi LTJ domestik. Cina dalam hal ini adalah negara yang sejauh ini mendominasi (80–95%) segmen midstream LTJ.

Namun, akan kurang realistis jika kita mengandalkan industri strategis enduser, seperti industri pertahanan atau industri energi (terbarukan)--seperti kendaraan listrik, industri elektronika dan robotik–untuk menarik dan menggerakkan sisi midstream dan hulu LTJ. Hal ini karena artinya kita akan berbicara tentang industrialisasi dan daya saing industri dalam arti lebih luas.

Dalam dalam konteks LTJ, akan lebih mengarah pada high tech-sophisticated industries. Di bidang ini, tentu saja gap dan tingkat ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara maju-industri sudah jauh lebih lebar lagi dibandingkan dengan gap jika kita menggarap segmen hulu dan midstream.

Dalam kaitan dengan pasar, jika strategi pendekatan end user industry sebagai lokomotif ini yang dikedepankan kita akan berkompetisi dengan industri dari CIna, Jepang, Korea, dan India yang sudah lebih dulu berkembang.

Jika kita mengarah ke strategi ini, kita akan bersaing dengan industri pertahanan, pesawat, serta kendaraan listrik maupun hybrid dengan AS, misalnya. Kita akan bersaing dengan Eropa dalam industri logam-metalurgi, pertahanan-pesawat, otomotif dan energi terbarukan.

Industri di Amerika Utara dan Eropa sudah mapan menjadi pasar utama pengguna akhir dari pemanfaatan LTJ global. Tidak realistis jika kita ingin mempengaruhi kemapanan itu, apalagi menggesernya.

Akan lebih masuk akal jika kita sedikit menangkap peluang ekonomi yang ada di dalamnya, dengan bermitra dan merealisasikan satu-dua investasi di bidang itu di tanah air. Tapi, menempatkannya sebagai strategi utama pengembangan LTJ untuk menarik gerbong segmen midstream dan hulu pertambangan LTJ, jelas bukan hanya tidak tepat, tetapi juga tidak terukur.

Mudah-mudahan sebelum 2029 sudah ada “pecah telur” realisasi produksi LTJ di hulu. Begitu pula di sektor midstream, industri pengolahan-pemurnian sudah bisa menghasilkan pada skala komersial. Jika hanya sebatas skala pilot project, khawatirnya tidak akan berlanjut dan sekadar hanya akan menjadi omon-omon.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus menyusun strategi mendorong pengelolaan dan hilirisasi mineral kritis sebagai langkah strategis untuk memastikan swasembada energi nasional.

Di sela Sarasehan dan Sosialisasi KEN kolaborasi DEN dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Jakarta, Jumat (27/2/2026), para pemangku kepentingan sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor bisnis menjadi keniscayaan dalam mengelola sumber daya yang dinilai krusial bagi masa depan industri dalam negeri.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, M. Fauzan Adziman menegaskan bahwa peran pemerintah sangat strategis dalam eksplorasi mineral kritis.

Adapun untuk mengembangkan komoditas ini, pemerintah sebelumnya telah membentuk Badan Industri Mineral (BIM) dan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN), Perminas.

"Jadi memang kedua ya, unsur pemerintah dan bisnis ini memang nggak bisa terpisahkan. Oleh karena itu kan Pak Presiden [Prabowo Subianto] mendorong mineral kritis melalui BIM, Kemudian juga untuk sisi bisnis, dibuat juga Perminas. Ini masih dalam proses tentunya, dan juga bekerja sama ya dengan Kementerian ESDM," ujar Fauzan.

Menurutnya, desain pengelolaan mineral kritis sedang dibangun secara hati-hati karena menyangkut keamanan dan ketahanan nasional. Terkait BUMN mana yang punya tanggung jawab utama mengelola mineral kritis, Fauzan mengaku pemerintah masih menyusun strategi ke depan.

"Khusus untuk yang mineral kritis, ini desainnya sedang dibangun secara hati-hati, karena memang tadi ya banyak terkait keamanan, ketahanan nasional," tambahnya.

Fauzan juga menyoroti nilai tambah yang sangat tinggi dari pengelolaan mineral kritis, namun tantangannya terletak pada penguasaan sains dan teknologi.

Menyoal pengembangan mineral kritis, Fauzan berharap holding pertambangan nasional, MIND ID, mengambil peran sentral dalam mengamankan bisnis bernilai tinggi dari hilirisasi mineral kritis, seperti untuk baterai EV dan semikonduktor.

"Kita melihat kan perkembangan EV itu non-linear. Jadi kemarin baru beberapa ini 10%, sekarang sudah mendekati mau 15% adopsi. Di lain pihak, kami juga kemarin membantu untuk mengembangkan supaya semikonduktor untuk EV itu dibuat di kita juga. Nah kalau baterainya itu sudah dibuat oleh kita juga, itu sebetulnya menjadi satu integrator yang sangat kunci," paparnya.

Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menekankan bahwa penguasaan teknologi pengelolaan menjadi kunci utama, terutama untuk mengolah mineral ikutan yang selama ini terbuang sebagai limbah (waste). Menurutnya, hal ini secara alami masuk dalam skop pekerjaan MIND ID.

"Sampah ya sampah, kita nggak bisa memanfaatkannya. Nah kalau kita punya teknologinya, ternyata di dalam sampah itu masih mengandung beberapa mineral ikutan gitu. Nah itu kan ada di dalam skop pekerjaan daripada MIND ID," katanya.

Anggota DEN lainnya, Sripeni Inten, juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus menarik investor baru, tetapi juga menjaga investor lama yang sudah ada dan berkontribusi. Ia menyayangkan jika investor lama justru mati karena kebijakan yang tidak berpihak.

"Tapi tolong dong jaga dong yang investor lama. Jaga dong yang sudah hidup, jangan sampai mati. Itu yang justru menunjukkan gini, orang akan masuk jadi mikir," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) memastikan kursi Direktur Utama masih ditempati Gilarsi W. Setijono, meski sang nakhoda kini juga memimpin PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas.

Chief of Corporate Affairs VKTR Indah P. Saugi menyampaikan bahwa secara internal belum ada perubahan struktur manajemen perseroan. Adapun operasional disebut masih berjalan sesuai dengan mandat yang ada.

“Hingga saat ini, Pak Gilarsi W. Setijono masih menjabat sebagai Direktur Utama VKTR dan tidak ada perubahan struktur manajemen,” pungkas Indah saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, Gilarsi diketahui telah aktif menjalankan perannya sebagai nakhoda Perminas selaku BUMN baru yang digagas Danantara Indonesia untuk membawahi sektor tambang mineral kritis.

Terbaru, dia mendampingi Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan New Energy Metals Holdings Ltd (NEM) terkait pengembangan ekosistem logam tanah jarang di Gabon dan Indonesia, Senin (16/2/2026).

Terkait hal tersebut, manajemen VKTR memilih untuk tidak memberikan pernyataan yang mengatasnamakan entitas pelat merah tersebut.

Indah pun menyarankan agar rincian mengenai penunjukan Gilarsi sebagai nakhoda Perminas dikonfirmasikan langsung kepada pihak terkait.

“Segala hal terkait penunjukan Pak Gilarsi sebagai Dirut Perminas dapat dikonfirmasikan langsung ke pihak Perminas,” ucap Indah.

Alhasil, Gilarsi saat ini masih menjabat sebagai CEO VKTR. Lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) itu tercatat memiliki pengalaman panjang di perusahaan swasta nasional, multinasional, hingga BUMN.

Dia diketahui sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) periode 2015–2020. Adapun, karirnya di Grup Bakrie bermula pada 1991–1994 sebagai Senior Business Development Manager di Bakrie & Brothers.

Setelah sempat berkarir di Philips Lighting dan Merrill Lynch, dia kembali ke Grup Bakrie untuk memimpin VKTR sejak Januari 2022 hingga saat ini.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gilarsi Wahju Setijono kini menjadi Direktur Utama atau CEO PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang fokus mengelola komoditas tanah jarang dan mineral kritis lainnya.

Hal ini terkonfirmasi dari rilis terbaru Danantara yang berjudul "Perminas, New Energy Metals, dan Danantara Mendukung Kerjasama Terintegrasi Logam Tanah Jarang yang Menghubungkan Sektor Hulu Gabon dengan Sektor Hilir Indonesia" dan dipublikasikan pada 17 Februari 2026.

"Perminas berkomitmen untuk mendukung tujuan strategis Indonesia dalam bidang mineral kritis dan industrialisasi hilir. MoU ini menciptakan jalur terstruktur untuk mengevaluasi peluang yang menghubungkan potensi sumber daya hulu dengan penciptaan nilai hilir, sejalan dengan tata kelola yang kuat dan prioritas nasional jangka panjang,” sebut Gilarsi dalam siaran pers.

Di sisi lain, Gilarsi tercatat sebagai Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.

Hal ini merujuk pada Laporan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris per 31 Januari 2026 yang dipublikasikan di Keterbukaan Bursa Efek Indonesia pada 5 Februari 2026.

Dalam laporan tersebut, Gilarsi yang menjabat sebagai Direktur Utama, juga memiliki 12,5 juta saham VKTR atau sekitar 0,03 persen dari total saham VKTR yang beredar di publik.

Lantas seperti apa profil Gilarsi Wahju Setijono?

Berikut yang dirangkum Kompas.com dari laman resmi VKTR.

Profil Gilarsi

Gilarsi yang kini berusia 62 tahun telah meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987.

Berbekal pendidikannya itu, Gilarsi telah berpengalaman lebih dari 35 tahun di berbagai industri termasuk otomotif, logistik, investasi, teknik, manufaktur, dan elektronik.

Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama Perminas, Gilarsi telah menjabat sebagai Direktur Utama VKTR sejak 2022 dan Komisaris Independen PT Satria Antaran Prima Tbk sejak 2021.

Sebelum bergabung dengan VKTR, Gilarsi menjabat sebagai Chief Executive Officer di PT Pos Indonesia (Persero) selama 2015 hingga 2020.

Gilarsi juga pernah menduduki posisi Chief Executive Officer di Adyawinsa Autobody selama 2012 hingga 2015.

Sebelum itu, dia menjabat sebagai Chief Executive Officer di Shafira Corporation pada 2008 hingga 2012, lalu pada 2012 hingga 2015 juga menjabat sebagai Komisaris di perusahaan yang sama.

Sebelum itu, Gilarsi menjabat sebagai Managing Director Psi Technologies Inc. dan Merrill Lynch Investment dari 2006 hingga 2008.

Beliau juga pernah menjabat beberapa posisi di Philips, antara lain Direktur Philips Lighting Electronics Asia Pasifik (2005-2006), Direktur Philips Lighting Luminaires ASEAN dan Pasifik (2004-2005), Direktur Restrukturisasi Bisnis Philips Lighting Luminaires ASEAN dan Pasifik (2002-2004), GM dan Manajer Operasi Philips Lighting (1997-2002).

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Plant Manager di KDI Ceramic Tile Manufacture pada 1995 hingga 1997, sebagai Senior Manager di PT Bakrie and Brothers Tbk pada 1991 hingga 1994, dan sebagai Production Manager di Upprindo Utama pada 1987 hingga 1991.

Arah kebijakan mineral Indonesia memasuki fase baru ketika pemerintah menata ulang pengelolaan komoditas bernilai strategis. Perhatian publik menguat setelah rencana pengalihan tambang emas Martabe dikaitkan dengan kehadiran PT Perusahaan Mineral Nasional.

Isu yang berkembang tidak hanya menyentuh pergantian operator tambang semata. Pemerintah menempatkan sektor mineral sebagai bagian dari strategi industri jangka panjang.

Tambang emas Martabe selama ini dikelola PT Agincourt Resources sebagai salah satu produsen emas besar di Sumatera Utara. Setiap perubahan status izin tambang tersebut dinilai berdampak pada lanskap industri tambang nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah masih melakukan penelaahan menyeluruh.

"Insya Allah minggu depan (diumumkan)," ujarnya kepada wartawan.

Proses yang berjalan difokuskan pada verifikasi kepatuhan operasional perusahaan. Pemerintah memastikan seluruh aktivitas tambang sesuai regulasi yang berlaku.

Evaluasi mencakup izin usaha pertambangan hingga skema kontrak karya yang menjadi dasar hukum operasi. Dokumen lingkungan seperti Amdal dan izin pinjam pakai kawasan hutan juga ikut diperiksa.

Bahlil menegaskan hasil evaluasi akan disampaikan setelah seluruh data dinyatakan lengkap. "Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan," tukasnya.

Di tengah proses tersebut, perhatian pasar tertuju pada profil Perminas yang masih minim informasi publik. Kehadirannya disebut berkaitan dengan agenda hilirisasi mineral nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan keuntungan dan kekurangan dari upaya pemerintah menjalin kolaborasi dengan New Energy Metals Holdings Ltd (NEM) untuk mengembangkan ekosistem logam tanah jarang (LTJ).
Adapun, kolaborasi itu dilakukan lewat PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas bersama Danantara. Kerja sama itu mencakup evaluasi potensi sumber daya niobium dan LTJ Maboumine di Republik Gabon, sekaligus inisiatif hilirisasi di Indonesia.
Melalui kemitraan ini, Indonesia diproyeksikan berperan sebagai platform pemrosesan hilir, manufaktur, dan integrasi industri. Kolaborasi tersebut mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari pemisahan, pemurnian, produksi logam, hingga manufaktur magnet permanen berkinerja tinggi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perjanjian itu membuat Perminas di bawah Danantara mendapat akses LTJ dari Gabon untuk campuran industri pertahanan dan produk elektronik.
Menurutnya, terdapat tantangan dari segi teknis dan permodalan terkait pengelolaan LTJ di Indonesia. Oleh karena itu, mengelola LTJ di Gabon dinilai lebih murah.
Apalagi, Indonesia bukan negara yang punya cadangan LTJ melimpah. Selain itu, sebagian besar LTJ di Indonesia masih dalam tahap eksplorasi.
Kendati demikian, Bhima berpendapat kerja sama Perminas dengan NEM berpotensi membuat Indonesia sebagai importir LTJ saja.
"Tapi keputusan BUMN di Gabon membuat Indonesia sebenarnya hanya jadi importir rare earth [LTJ] tanpa punya hilirisasi mineral sejenis di dalam negeri," tutur Bhima kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Menurut Bhima, kerja sama tadi bisa menguntungkan kalau terjadi transfer teknologi ke BUMN yang mengurus hilirisasi. Oleh karena itu, dia menilai kerja sama dengan NEM idealnya dilakukan oleh MIND ID alih-alih Perminas.
Pasalnya, MIND ID lebih memiliki pengalaman panjang di sektor mineral. Bhima pun menekankan, seharusnya Danantara lebih fokus memperbaiki tata kelola mineral yang sudah ada seperti nikel dan bauksit.
"Danantara fokus saja memperbaiki tata kelola mineral yang sudah ada seperti nikel dan bauksit dengan persoalan harga, kapasitas produksi, hingga mengurangi dampak lingkungan dari sumber energi smelter," ucap Bhima.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar berpendapat, kerja sama antara Perminas dan NEM bisa memberi akses awal terhadap sumber daya LTJ yang strategis untuk industri baterai, kendaraan listrik, dan teknologi tinggi.
"Kita Indonesia berpotensi mengamankan pasokan bahan baku sekaligus membangun kapasitas hilirisasi di dalam negeri sehingga tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam rantai pasok global mineral kritis," ucap Bisman.
Dia menuturkan, cadangan LTJ Indonesia masih terbatas dan umumnya berupa mineral ikutan, sementara Gabon dikenal memiliki potensi LTJ yang signifikan dan terintegrasi.
Menurut Bisman, kolaborasi di luar negeri ini bisa jadi merupakan strategi untuk pengamanan pasokan agar Indonesia tidak bergantung pada satu sumber atau negara tertentu.
Terlebih, permintaan LTJ global terus meningkat karena kebutuhan transisi energi dan untuk kendaraan listrik serta industri pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
"Jika dikelola dengan transfer teknologi dan pembangunan fasilitas pemrosesan di dalam negeri, prospeknya cukup menjanjikan baik dari sisi nilai tambah industri maupun posisi tawar Indonesia dalam geopolitik mineral kritis," tutur Bisman.

Bisnis.com, JAKARTA – Gilarsi Wahju Setijono kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas, BUMN baru yang dibentuk oleh Danantara pada 25 November 2025 dan bertugas untuk mengelola pertambangan.

Perminas adalah BUMN yang memiliki mandat untuk mendukung tujuan strategis nasional terkait pengembangan, pengelolaan, dan industrialisasi hilir mineral strategis,termasuk logam tanah jarang dan mineral kritis lainnya.

Pada perkembangan terkini, Perminas bersama Danantara menjalin kolaborasi dengan New Energy Metals Holdings Ltd (NEM) untuk mengembangkan ekosistem logam tanah jarang, Senin (16/2/2026).Pada momen tersebut, kepastian posisi Gilarsi sebagai Presdir Perminas terkonfirmasi.

Profil Gilarsi Wahju Setijono

Adapun, Gilarsi saat ini juga masih menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT VKTR Teknologi Mobilitas, entitas kendaraan listrik yang berada di bawah naungan Grup Bakrie. Sebelumnya, dia ditahui sebagai mantan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero).

Lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memiliki pengalaman panjang di perusahaan swasta nasional, multinasional, hingga badan usaha milik negara.

Menilik rekam jejaknya, karier Gilarsi Setijono di Grup Bakrie bermula pada 1991–1994 sebagai Senior Business Development Manager di Bakrie & Brothers.

Setelah itu, dia sempat menjabat Manajer Pabrik di PT Keramik Diamond Industries pada 1995–1997. Kemudian, kariernya berlanjut di Philips Lighting sejak 1997 sebagai GM & Operations Manager.

Selanjutnya, dia dipromosikan menjadi Business Restructuring Director Philips Lighting ASEAN & Pacific pada 2002, serta Director ASEAN & Pacific pada 2004 hingga 2006.

Pada 2006–2008, Gilarsi dipercaya menjadi Managing Director di Merrill Lynch, divisi investasi dan manajemen kekayaan Bank of America. Dia kemudian menjabat CEO Shafira Corporation pada 2008–2012, dan melanjutkan peran sebagai Komisaris hingga 2015.

Secara paralel, dia juga memimpin PT Adyawinsa Stamping Industries sebagai CEO pada 2012–2015, salah satu produsen komponen otomotif domestik.

Pada November 2015, Gilarsi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Di bawah kepemimpinannya, perseroan menjalankan agenda transformasi bisnis, mencakup penguatan layanan logistik, surat, dan transaksi keuangan. Dia mengakhiri masa jabatan tersebut pada 2020.

Sejak 2021, Gilarsi tercatat sebagai Komisaris Independen PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX). Dia kemudian kembali ke Grup Bakrie dan memimpin VKTR sebagai CEO sejak Januari 2022 hingga saat ini.

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), New Energy Metals Holdings Ltd (NEM). Kolaborasi ini terkait pengembangan mineral kritis, khususnya tanah jarang (rare earth) yang menghubungkan sektor hulu di Gabon dengan hilir di Indonesia.

Kerja sama ini mencakup evaluasi potensi pengembangan sumber daya niobium dan rare earth lainnya di proyek Maboumine serta penguatan rantai nilai hilir di Indonesia, termasuk pemrosesan, pemurnian, produksi logam dan paduan, hingga manufaktur magnet permanen.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan fase berikutnya industrialisasi Indonesia membutuhkan akses stabil terhadap bahan baku strategis sekaligus kemampuan mengubahnya menjadi produk hilir berdaya saing global.

"Kerangka kerja sama ini selaras dengan ambisi tersebut dan mendukung pengembangan rantai nilai mineral kritis strategis yang berorientasi ke depan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Kerja sama ini juga membentuk kelompok kerja bersama untuk mempercepat program teknis dan komersial, termasuk pertukaran data, lokakarya teknis, serta kajian investasi. Selain itu, para pihak akan membuka negosiasi jalur cepat terkait potensi pembiayaan strategis, termasuk partisipasi ekuitas atau utang pada proyek tambang Maboumine.

Sementara itu, Direktur Utama Perminas, Gilarsi Wahju Setijono menegaskan, kerja sama ini menjadi jalur terstruktur untuk menilai peluang integrasi hulu–hilir yang selaras dengan prioritas nasional jangka panjang dan tata kelola yang kuat.

Kerja sama ini, lanjutnya, diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional berbasis sumber daya strategis.

"Perminas berkomitmen mendorong pencapaian tujuan strategis Indonesia di sektor mineral kritis dan industrialisasi hilir. MoU ini menciptakan jalur yang terstruktur untuk menilai peluang yang menghubungkan potensi sumber daya hulu dengan penciptaan nilai hilir, selaras dengan tata kelola yang kuat dan prioritas nasional jangka panjang," tambahnya.

Sebagai informasi, material kritis seperti niobium (Nb) dan rare earth elements termasuk neodymium (Nd) dan praseodymium (Pr), yang merupakan input utama bagi magnet permanen berkinerja tinggi, serta heavy rare earth elements seperti dysprosium dan terbium yang meningkatkan kinerja magnet pada suhu tinggi, semakin esensial bagi industri modern dan ketahanan nasional.

Material-material ini menjadi komponen utama dalam kendaraan listrik (electric vehicles/EV) dan elektrifikasi yang lebih luas, energi terbarukan termasuk turbin angin dan infrastruktur jaringan listrik, aplikasi kedirgantaraan dan pertahanan tingkat lanjut, serta berbagai penggunaan industri bernilai tinggi yang bergantung pada akses yang aman terhadap input kritis.

(Rahmat Fiansyah)

PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas menjajaki kerja sama strategis dengan New Energy Metals Holdings Ltd untuk mengembangkan rantai pasok mineral tanah jarang atau rare earth (REE) terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kerja sama ini menghubungkan proyek tambang di Gabon dengan potensi pengolahan dan manufaktur di Indonesia.

Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Senin (16/2) kemarin, dengan dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional.

Kerja sama tersebut mencakup evaluasi pengembangan sumber daya niobium dan rare earth di proyek Maboumine, Gabon, serta potensi pembangunan rantai nilai hilir rare earth di Indonesia, mulai dari pemurnian hingga manufaktur magnet permanen.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P Roeslani mengatakan, akses terhadap bahan baku strategis menjadi kunci fase pertumbuhan industri berikutnya. Menurut dia, kerja sama ini sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan rantai pasok mineral kritis nasional.

“Indonesia membutuhkan akses yang tangguh terhadap input strategis serta kemampuan untuk mengonversinya menjadi produk hilir yang berdaya saing global,” kata Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (17/2).

Sementara Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto, menyebut kemitraan ini menandai fase baru keterlibatan Indonesia dalam industri mineral kritis global. “Kolaborasi ini mencerminkan meningkatnya kapasitas industri Indonesia serta kepercayaan mitra internasional terhadap potensi mineral kritis Indonesia,” ujarnya.

Targetkan Integrasi dari Tambang hingga Magnet

Melalui MoU ini, para pihak membentuk kelompok kerja bersama untuk mempercepat kajian teknis dan komersial. Kerja sama akan mencakup seluruh rantai nilai rare earth, termasuk pemisahan dan pemurnian mineral, produksi logam dan paduan, serta manufaktur magnet permanen.

Magnet berbasis rare earth menjadi komponen utama dalam berbagai teknologi strategis, seperti kendaraan listrik, turbin angin, sistem energi terbarukan, hingga industri pertahanan dan kedirgantaraan. Material seperti neodymium dan praseodymium digunakan untuk menghasilkan magnet berkinerja tinggi. Sementara dysprosium dan terbium meningkatkan stabilitas magnet pada suhu tinggi.

Selain kerja sama teknis, Perminas dan Danantara juga membuka peluang investasi langsung di proyek tambang Maboumine, baik melalui skema ekuitas maupun pembiayaan. Direktur Utama Perminas, Gilarsi Wahju Setijono mengatakan, kerja sama ini membuka peluang penciptaan nilai tambah dari hilirisasi.

“MoU ini menciptakan jalur terstruktur untuk menghubungkan potensi sumber daya hulu dengan penciptaan nilai hilir, sejalan dengan prioritas nasional jangka panjang,” katanya.

Sementara Presiden New Energy Metals, Abduljabbar Alsayegh menyatakan, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok global mineral kritis. “Kami mengapresiasi visi Indonesia dalam memajukan rantai nilai mineral kritis, yang semakin penting bagi transisi energi global dan ketahanan pasokan,” ujarnya.

Menurut Danantara, kerja sama ini mencerminkan strategi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pusat pengolahan dan manufaktur mineral strategis. Melalui integrasi hulu dan hilir lintas negara, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya dalam rantai pasok global rare earth yang menjadi fondasi teknologi energi bersih dan industri masa depan.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya dan mendorong industrialisasi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya lobi dari pihak pengusaha terkait proses evaluasi pencabutan izin tambang emas Martabe di Sumatera Utara milik PT Agincourt Resources.

Nama PT Agincourt Resources masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya buntut bencana besar banjir Sumatra, sehingga izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dicabut.

Bahlil menegaskan seluruh keputusan pemerintah dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil kajian.

"Tidak ada (lobi), saya tidak pernah dilobi oleh pihak manapun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan menteri investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Ia menambahkan pemerintah tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam menyikapi status izin tambang tersebut. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka hak-hak investor akan dipulihkan. Namun, jika ada pelanggaran, sanksi akan diberikan secara proporsional.

"Kita harus fair dong, kita harus fair, kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," katanya.

Menurut Bahlil, arahan tersebut telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Pemerintah diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran sebelum mengambil keputusan final.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek (izin tambang emas Martabe) kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional," ujarnya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penilaian administratif dan teknis, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Bahlil menyebut proses kajian tidak akan berlangsung lama.

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian ya, penataannya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif (Faisol), dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian, insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai dan feeling saya sih insya Allah semuanya akan baik-baik saja," katanya.

Tambang emas Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nama perusahaan tersebut masuk dalam daftar 28 perusahaan yang diumumkan izinnya dicabut oleh pemerintah karena diduga terkait pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra.

Dari total 28 perusahaan, sebanyak 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 1.010.592 hektare, sementara enam perusahaan lainnya bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. PT Agincourt Resources termasuk dalam kelompok terakhir.

Pihak Agincourt sebelumnya menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.

Perusahaan menyatakan akan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga membentuk perusahaan baru, PT Perminas, untuk mengambil alih pengelolaan tambang emas di Martabe. Namun, proses evaluasi izin oleh Kementerian ESDM masih berlangsung dan belum ada keputusan final yang diumumkan secara administratif.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Industri Mineral merekomendasikan agar izin usaha pertambangan logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat, nantinya dapat diberikan kepada PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai mitra badan usaha milik negara (BUMN).

Adapun, Badan Industri Mineral (BIM) berencana membangun dua pilot project industri hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) di Mamuju, Sulawesi Barat.

Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Konteksnya adalah riset sambil menunggu proses administrasi dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Kementerian ESDM untuk penerbitan IUP yang kami rekomendasikan kepada Perminas,” tutur Kepala BIM Brian Yuliarto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

Menurut Brian, proyek di Mamuju juga ditujukan sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemain strategis dalam industri pengolahan LTJ. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia.

“Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pemain strategis dalam REE sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi negara lain untuk masuk dan mendirikan industri downstreaming REE di Indonesia,” ujarnya.

LTJ merupakan sekelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat unik dan sangat penting bagi berbagai teknologi modern, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, serta teknologi pertahanan.

Berdasarkan catatan BIM, terdapat tiga wilayah dengan potensi LTJ terbesar di Indonesia, yakni Bangka Belitung, Mamuju, dan wilayah Sulawesi. Brian menilai, LTJ saat ini menjadi mineral yang menjanjikan dan berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Lebih lanjut, Brian mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan dalam mencari mitra teknologi dari luar negeri untuk pengembangan LTJ. Dia mengaku telah mengunjungi sejumlah negara yang memiliki teknologi pengolahan LTJ. Namun, belum membuahkan hasil.

Menurutnya, banyak negara cenderung menutup diri dalam kerja sama teknologi dan hanya berminat membeli LTJ dalam bentuk bahan mentah.

“Kami sudah menemui beberapa negara untuk membicarakan kemungkinan pengembangan bersama industri downstreaming logam tanah jarang ini. Hampir semua negara menutup diri, mereka hanya mau membeli bahan mentah,” kata Brian.

Meski demikian, Brian menyampaikan bahwa BIM saat ini telah melakukan pendataan riset dan pengembangan di dalam negeri. Namun, penelitian tersebut masih berada pada tahap awal, yakni pemisahan mineral menjadi mixed rare earth oxide.

Dia juga mengungkapkan telah berupaya menggaet sejumlah negara sebagai offtaker, meskipun hingga kini masih terdapat pembatasan dari pihak calon mitra.

Brian menuturkan, BIM telah menghitung potensi LTJ yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, pihaknya juga akan menentukan porsi LTJ yang dapat diekspor dan yang wajib diolah di dalam negeri. Namun, data tersebut belum dapat disampaikan secara terperinci.

“Ini adalah masa yang sensitif. Kami juga telah melaporkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] terkait inventori LTJ yang dimiliki Indonesia. Namun, untuk sementara belum kami buka karena kondisi geopolitik dan sosial politik global yang sangat dinamis. Data tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat,” jelas Brian. (M Ryan Hidayatullah)