Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut melalui rancangan Peraturan Gubernur sebagai langkah memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di sektor kemaritiman.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan pemerintah daerah telah melakukan finalisasi terhadap penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang sanksi administratif dan penyelesaian sengketa tersebut.

"Regulasi itu menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan serta penegakan sanksi terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Muslim menegaskan setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan kawasan pesisir untuk kegiatan usaha wajib memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan serta memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

Menurut dia, pemanfaatan ruang laut harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

"Aturan yang termuat dalam regulasi itu perlu diselaraskan antara objek pengawasan dengan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi dapat berjalan lebih efektif," kata Muslim.

Lebih lanjut ia menegaskan ketentuan yang dimuat dalam rancangan Peraturan Gubernur tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang dapat muncul dalam pengelolaan ruang laut.

Apabila dokumen rancangan regulasi telah memenuhi standar substansi teknis dan legal drafting, maka pembahasan selanjutnya dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Muslim menekankan pentingnya koordinasi antar bidang dalam proses penyusunan hingga implementasi kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

"Harapan pemerintah daerah regulasi itu memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB," ujar dia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, NTB merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare dan wilayah daratan seluas 1,96 juta hektare.

NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya. Garis Wallace yang melintasi NTB memberikan warisan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati yang melimpah, seperti ekosistem laut dengan potensi kemaritiman hingga hutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU-- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau terus menggesa revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan pajak air permukaan. Revisi regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan saat ini draf revisi Pergub masih dalam tahap penyempurnaan karena terdapat sejumlah perubahan substansi.

“Untuk revisi Pergubnya masih ada perubahan. Kami juga baru rapat terkait itu bersama Pak Sekda,” ujarnya Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan, pihaknya menargetkan pekan depan draf revisi sudah diajukan ke Biro Hukum untuk proses harmonisasi. Setelah itu, regulasi tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami usahakan pekan depan sudah masuk harmonisasi di Biro Hukum. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai, karena masih ada review lagi dari Depdagri setelah dari Biro Hukum,” katanya.

Selain revisi nilai dasar air, Bapenda juga tengah mengkaji rencana penetapan pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit. Namun, kebijakan tersebut belum akan diterapkan tahun ini dan masih dalam tahap kajian mendalam.

“Kalau untuk pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit, tahun ini kami kaji dulu supaya lebih kuat untuk penerapannya. Karena potensinya sangat besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Bapenda Riau telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya terkait penetapan nilai dasar air sebagai komponen utama dalam perhitungan pajak air permukaan.

Dalam proses pembahasan, Bapenda telah melakukan simulasi terhadap tiga opsi nilai dasar air, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000.

“Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada tiga opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000,” kata Ninno.

Berdasarkan data realisasi 2024, penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp52 miliar. Dari hasil simulasi, potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, penerimaan pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200, potensi penerimaan diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Adapun jika ditetapkan Rp1.000, proyeksi penerimaan sekitar Rp96 miliar.

“Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD,” jelasnya.

Pemprov Riau berharap revisi Pergub ini dapat memperkuat dasar hukum pemungutan pajak air permukaan sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri “Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih” di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026). Dalam dialog tersebut yang disorot yakni komitmen Pemprov Jakarta dalam memperkuat strategi pengendalian polusi udara.

Forum ini mempertemukan Pramono Anung, perwakilan legislatif, dan masyarakat dalam format town hall meeting untuk membahas arah kebijakan udara bersih di Ibu Kota. Sejumlah masukan disampaikan terkait perlunya penguatan Strategi Pengendalian Polusi Udara (SPPU) agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub), bukan hanya sebatas kebijakan teknis.

Pramono menuturkan pengendalian polusi udara tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kerangka kebijakan yang jelas serta konsisten. Dia menilai Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sudah tidak memadai untuk menjawab perkembangan regulasi nasional dan kompleksitas sumber emisi perkotaan.

“Kami sedang berupaya menguatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara. Salah satunya evaluasi efektivitas Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara juga termasuk pembahasan peningkatan dokumen menjadi Pergub dan penambahan aspek Early Warning System pada episode polusi di Jakarta dan integrasi dengan aspek kesehatan (kelompok rentan),” ujar Pramono.

Menurut dia, kualitas udara merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi kehidupan hidup warga Jakarta. Kota global tidak hanya diukur dari gedung tinggi atau peringkat internasional, tetapi juga dari sejauhmana pemerintah mampu menjamin kesehatan dan kenyamanan warganya.

“Bagi kami, kota global bukan semata soal peringkat atau infrastruktur megah melainkan kualitas hidup warganya. Salah satu aspek paling mendasar dari kualitas hidup itu adalah udara yang bersih dan sehat untuk dihirup setiap hari,” katanya.

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia mengatakan, dorongan agar strategi pengendalian polusi udara dituangkan dalam Pergub bertujuan memperkuat kepastian hukum. Sehingga kebijakan tidak berhenti pada respons jangka pendek saat kualitas udara memburuk.

“Kami mendorong agar komitmen pengendalian polusi udara di Jakarta diperkuat melalui Peraturan Gubernur paralel dengan revisi Perda No 2 Tahun 2005 untuk masuk prompemperda 2027. Ini menjadi payung hukum, arah yang jelas, dan keberlanjutan lintas periode," ucapnya.

Dia menekankan perlunya konsistensi terhadap keberlanjutan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta. Sebab, tanpa komitmen kuat dari kepala daerah, perlindungan terhadap kelompok rentan dikhawatirkan tidak optimal.

"Komitmen Pak Pramono yang kuat menjadi penting agar upaya perlindungan kelompok rentan dari polusi udara, terutama untuk kesehatan publik,” katanya.

Perwakilan DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan penguatan strategi pengendalian polusi udara perlu ditopang oleh pembaruan regulasi dan arah pembangunan yang konsisten.

DPRD mendorong revisi Perda Nomor 2 Tahun 2005 agar lebih berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, penguatan pengawasan emisi, penerapan sanksi yang tegas, serta pengembangan sistem peringatan dini.

“Kami juga mendorong masifikasi dan transformasi transportasi umum berbasis listrik, prioritas pembangunan SPKLU, serta harmonisasi pembangunan kawasan aglomerasi sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2020 guna mengendalikan emisi lintas wilayah,” ujar Wibi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) mengungkap akan mewajibkan pengembang kawasan industri untuk turut menyediakan lahan bagi hunian vertikal atau rusun subsidi pemerintah.

KDM mengaku keputusan itu akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang bakal diteken pada Senin (2/2/2026).

"Hari Senin akan kami keluarkan peraturan gubernurnya, setiap kawasan industri harus menyiapkan area tanah untuk perumahan apartemen,” kata KDM saat ditemui di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pengembang kawasan subsidi di sejumlah wilayah mengenai gagasan tersebut. Bahkan, dia juga mengaku telah mendapat persetujuan dari para developer.

Adapun, gagasan tersebut dijalankan dalam rangka memastikan masyarakat tinggal di wilayahnya masing-masing dan tidak melakukan pengembangan permukiman di sekitar kawasan sempadan sungai hingga persawahan.

"Apa yang saya inginkan adalah industri tidak boleh mencerabut akar kebudayaan warga,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang berencana memperbaiki tata ruang di sejumlah kawasan Jawa Barat yang telah padat penduduk. Di antaranya, Bekasi, Bandung, hingga Bogor.

"Perumahan di areal padat penduduk seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen, karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat," jelasnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga menekankan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk area permukiman di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi area persawahan maupun perkebunan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan area permukiman di sekitar area sempadan sungai.

"Pemprov berkomitmen akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai dan melakukan pembongkaran berbagai bangunan di bantaran sungai," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi rekayasa lalu lintas di Jakarta dengan skema ganjil genap tetap berlaku pada hari ini, Selasa (30/12/2025). Aturan tersebut tetap berjalan di tengah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar oleh elemen buruh.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui TMC Polda Metro Jaya, implementasi ganjil genap merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Dalam beleid itu, ganjil genap diterapkan setiap Senin hingga Jumat (weekdays).

Sesuai prosedur tetap (Protap) operasional, ganjil genap dibagi menjadi dua sesi waktu.

Sesi Pagi: Pukul 06.00 – 10.00 WIB

Sesi Sore: Pukul 16.00 – 21.00 WIB

Adapun, beberapa ruas utama yang menjadi titik krusial pengawasan meliputi Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, dan Jalan Gajah Mada (Jakarta Pusat).

Kemudian Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Panglima Polim (Jakarta Selatan), serta Jalan MT Haryono, Jalan Pramuka, dan Jalan Ahmad Yani (Jakarta Timur).

Sementara itu, melansir akun X resmi @TMCPoldaMetro, area Patung Kuda Monas hingga pukul 09.03 WIB masih terpantau lancar.

"09.03 WIB situasi arus lalu lintas terkini di Traffic Light Patung Kuda Monas Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, arah Jl. MH Thamrin maupun arah Jl. Budi Kemuliaan terpantau ramai lancar," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Untuk diketahui, para pekerja rencananya akan berkumpul di sekitar area Patung Kuda untuk kemudian melakukan konvoi penyampaian pendapat ke sekitar kawasan Istana Merdeka.

Adapun, aksi demo buruh pada hari ini merupakan kelanjutan dari protes menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat tahun 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sebanyak 10.000 buruh dengan estimasi hingga 20.000 sepeda motor akan memadati kawasan Monas dan depan Istana Negara. Buruh menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menaikkan UMP menjadi Rp5,89 juta agar setara dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Alasan penolakan UMP DKI 2026 karena nilai yang ditetapkan lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diumumkan BPS. Ada selisih sekitar Rp160.000. Artinya, rakyat Jakarta 'nombok' karena upah nominal yang diterima tidak mampu menutupi kenaikan harga barang atau upah riil turun," ujar Said Iqbal.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk melakukan percepatan pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di 16 kabupaten dan kota yang kini telah memasuki pekan ketiga pasca bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan supaya upaya pemulihan bisa berjalan sesuai aturan, maka perlu untuk menyiapkan payung hukum, sehingga pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bisa dimulai.

“Kami melihat perlu untuk menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan,” katanya, Kamis (18/12/2025).

Dia menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan rehab rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Kini, untuk tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara.

“Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan rehab-rekon. Makanya untuk pelaksanaan rehab rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan pada masa rehab rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Hal itu kami upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” tegasnya.

Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Dia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni.

“Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kami bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah kabupaten dan kota kami minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” sebutnya.

Menyinggung soal anggaran rehab rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun.

“Kemampuan APBD kami sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” ucap Mahyeldi.

Tiga Prioritas Rehab Rekon Sumbar

Gubernur juga telah menetapkan tiga prioritas utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yakni pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik. Ketiga prioritas ini menjadi pijakan utama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal.

Dia menjelaskan prioritas pertama dalam rehab rekon adalah pembangunan rumah permanen atau hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan paling mendasar. Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” ujarnya.

Prioritas kedua, lanjut Mahyeldi, adalah perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah pemulihan fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah ibadah, puskesmas, hingga rumah sakit, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

“Fasilitas publik harus segera pulih, karena menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” tutup Mahyeldi.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengeluarkan peraturan Gubernur (Pergub) soal larangan penjualan daging anjing dan kucing. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 mulai berlaku sejak Senin, 24 Nomor 2025.

Dalam unggahan akun instagramnya @pramonoanungw, dia menjelaskan Pergub ini diterbitkan usai dirinya menerima masukan dan saran dari para penggemar hewan.

"Ketika menerima para penggemar hewan pada waktu itu saya berjanji untuk membuat Peraturan Gubernur Saya telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025," kata Pramono, Selasa (25/11/2025).

Dalam pasal 27 A, ditegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang untuk memperjualbelikan Hewan Penular Rabies (HPR), untuk tujuan pangan baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya baik mentah maupun dalam olahan.

Sedangkan pasal 27 B, menegaskan larangan kegiatan penjagalan hewan yang bertujuan untuk konsumsi. "Melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan Hewan Penularan Rabies (HPR) yang ditunjukkan untuk tujuan pangan," ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

Perintah tersebut terkait kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

"Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta," kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri juga telag berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

"Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD," katanya.

Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu alias gratis. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 dikutip Senin (10/11/2025).

Angkutan umum yang dimaksud adalah Sistem Bus Rapid Transit (BRT) seperti layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan Transjabodetabek, layanan angkutan lainnya yang dikelola oleh Badan Usaha BRT. Kemudian Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

Adapun masyarakat golongan tertentu yang diberikan layanan angkutan umum massal gratis, meliputi:

1. Peserta Didik pemegang kart KJP Plus dan KJMU
2. Penerima Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak
3. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
4. Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK
5. PJLP dan Pegawai Non-ASN Pemprov DKI Jakarta
6. ASN dan Pensiunan AN Provinsi DKI Jakarta
7. Penyandang Disabilitas
8. Penduduk Lanjut Usia
9. Veteran RI
10. Karyawan Swasta pemegang Kart Pekerja Jakarta
11. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD
12. Penjaga Rumah Ibadah
13. Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Jumantik, Pengurus Karang Taruna, Dasawisma, atau Pengurus Posyandu
15. Anggota TNI dan Kepolisian Negara RI

Foto: Sejumlah warga melintas di zebra cross halte Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, (3/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah warga melintas di zebra cross halte Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, (3/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dalam aturan tersebut disebutkan masyarakat yang masuk kedalam lebih dari 1 (satu) golongan, hanya dapat mendaftarkan dir sebagai penerima Layanan Angkutan Umum Massal Gratis melalui mekanisme dari salah satu golongan.

Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran
Proses verifikasi dan validasi dokumen pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis dilaksanakan oleh PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan Badan Usaha terkait berdasarkan data dukung dari Perangkat Daerah/Unit Kerja (PD/UKPD) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

• pendidikan
• ketahanan pangan
• perumahan
• pemberdayaan masyarakat
• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
• sosial
• ketenagakerjaan
• pendidikan mental dan spiritual

Data dukung disampaikan oleh PD/UKPD untuk diteruskan ke PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan Badan Usaha terkait, serta menyampaikan pembaharuan data dukung setiap 6 (enam) bulan sekali tau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dokumen pengajuan layanan angkutan umum massal gratis yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, diteruskan oleh Badan Usaha ke PT Bank DKI (Bank Jakarta) untuk proses penerbitan kart layanan.

PT Bank DKI (Bank Jakarta) melakukan penerbitan kartu Layanan Angkutan Umum Massal Gratis, yang memuat nama, kategori kelompok, dan foto diri. Kart layanan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Ketentuan Penggunaan Kartu Layanan:

• kartu layanan dapat digunakan pada sistem BRT, MRT, dan LRT.
• kartu layanan hanya dapat digunakan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam kartu layanan.
• dalam hal terjadi kehilangan kart layanan, pemegang kart wajib melaporkan kehilangan dan mengajukan pemblokiran kartu layanan kepada PT Bank DKI (Bank Jakarta) dalam jangka waktu 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Setiap penerima Layanan Angkutan Umum Massal gratis dilarang menyalahgunakan kartu layanan yang diterbitkan oleh PT Bank DKI (Bank Jakarta) berupa diperjualbelikan atau digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak.

Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal Gratis dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas layanan dan bar dapat mendaftar kembali 1 (satu) tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal Gratis.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menerbitkan aturan anyar untuk mengatur spesifikasi angkutan pengangkut produk saat mengunjungi pabrik Aqua milik PT Tirta Investama di Subang, Jawa Barat.

Pada dua video terbarunya di Youtube yang bernama Kang Dedi Mulyadi Channel, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mendatangi pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) dengan jenama Aqua di Subang. Dalam video berdurasi kurang dari 30 menit itu, Dedi menekankan agar armada pengangkut di pabrik menggunakan spesifikasi truk sumbu 2 yang memiliki kapasitas pengangkutan 5—8 ton.

Dengan penggunaan spesifikasi ini, dia menyebut tak berdampak negatif terhadap umur jalan, pengiriman bisa berjalan selama 24 jam, dan makin banyak tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu, dia akan merilis aturan anyar berupa Peraturan Gubernur (Pergub) pada Senin (27/10/2025).

“Senin saya keluarin Pergub-nya,” ujarnya, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut, masyarakat di desa sekitar bisa berpartisipasi sebagai sopir. Dengan dibekali kemampuan menyetir truk dan akses pendanaan untuk kredit tanpa uang muka, masyarakat bisa berkesempatan menikmati dampak positif keberadaan pabrik. Dia turut menyebut fasilitas kreditBJB yang bisa digunakan masyarakat juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memanfaatkan kesempatan ini.

“Semua orang akan menjaga pabriknya,” katanya.

Selain itu, Dedi menanyakan kepada perwakilan perusahaan soal dana tahunan untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, dana Rp1 miliar yang dikeluarkan untuk membangun jalan tak perlu dialokasikan pada tahun depan. Alasannya, pembangunan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dedi menyarankan agar perusahaan mengalihkan alokasi dana tersebut untuk menyediakan rumah bagi masyarakat miskin di sekitar pabrik.

“Uang Rp1 miliar untuk bangun rumah orang miskin,” katanya.

Klarifikasi Aqua

Produsen Aqua, PT Tirta Investama memberikan klarifikasi terkait video yang menampilkan kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat.

"[Klarifikasi ini] meluruskan informasi yang saat ini beredar di media sosial, yang menyebutkan bahwa Aqua menggunakan air dari sumur bor biasa, bukan dari air pegunungan, serta menyoroti isu pajak, SIPA, dampak lingkungan, hingga kontribusi sosial perusahaan. Kami ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat," tulis Aqua dalam laman resminya, dikutip Kamis (23/10/2025).

Terkait Aqua menggunakan air dari sumur bor biasa, perseroan menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Aqua, kata perusahaan, menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing (mengalir alami).

Kemudian, terkait pengambilan air oleh Aqua mengganggu sumber air masyarakat, perseroan menegaskan bahwa air yang digunakan berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat.

"Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," tulis perusahaan dalam klarifikasinya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur keringanan, pengurangan, hingga pembebasan pajak daerah serta sanksi administrasi pajak.

Regulasi ini menjadi pedoman baru yang lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami dibanding aturan sebelumnya yangmasih tersebar di berbagai regulasi terpisah. Pergub tersebut mencakup tiga fasilitas utama, antara lain:

Untuk mendapatkannya, Pemprov DKI menyiapkan dua mekanisme:

1. Secara otomatis (jabatan) → pejabat berwenang langsung memberikan keringanan tanpa perlu pengajuan.

2. Berdasarkan permohonan wajib pajak yang bisa diajukan secara tertulis maupun online melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemberian fasilitas ini dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, dan alasan, miasalnya:

Dengan aturan baru ini, beberapa Pergub lama dicabut, termasuk yang mengatur soal BPHTB dan PBB.

Proses pengajuan permohonan juga diatur ulang, misalnya untuk pembebasan pajak bagi perwakilan negara asing yang tetap mengikuti asas timbal balik.Secara umum, Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ini hanya mengatur garis besar. Petunjuk teknis, seperti detail syarat dan cara pengajuan, akan diatur lebih lanjut oleh Bapenda DKI Jakarta.