Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat menyusul munculnya keluhan dan kemarahan sejumlah orang tua terkait pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah menyediakan sekolah negeri yang cukup bagi seluruh siswa merupakan tanggung jawab penyelenggara negara, bukan kesalahan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi video viral seorang orang tua yang meluapkan kemarahannya di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anaknya terancam tidak diterima di sekolah negeri.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, kemarahan orang tua tersebut berangkat dari keinginan agar anaknya bisa memperoleh pendidikan di sekolah negeri. Namun, dalam proses pemetaan, posisi siswa bersangkutan kalah bersaing dengan pendaftar lain sehingga peluang diterima menjadi semakin kecil.

"Saya memahami ini sebagai perjuangan orangtua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," katanya.

Ia menjelaskan, pada awalnya siswa tersebut memiliki peluang diterima. Namun, setelah adanya tambahan pendaftar, termasuk siswa yang tidak lolos ke Sekolah Maung dan kemudian mendaftar ke sekolah yang sama, peringkat siswa tersebut turun dalam sistem pemetaan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan dari masyarakat selama pelayanan publik belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga.

"Kalau ada orang tua yang marah, itu harus kami terima. Yang penting pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Dedi menegaskan, banyaknya orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri bukanlah kesalahan masyarakat.

"Hari ini apabila banyak orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orang tuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan jumlah sekolah negeri dan guru negeri yang memadai untuk menampung seluruh lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan.

"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," katanya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan bersekolah melalui sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menjamin pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Ia juga mengaku sependapat apabila seleksi masuk sekolah kembali mempertimbangkan nilai ujian. Namun, kewenangan pengaturan sistem penerimaan murid berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah pola belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling. Hal itu guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin (8/6/2026).

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional tersebut merupakan hasil dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput hingga tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan lurah, ketua RT dan RW, hingga kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terlena dengan penghargaan tersebut.

Sebaliknya, masyarakat harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap pemenuhan gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung.

Usulan ini menyusul menumpuknya sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) setelah libur panjang Iduladha 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, usulan tersebut akan ditelaah secara cermat sebelum diputuskan. Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke Pak Gubernur KDM," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Terkait kemungkinan intervensi langsung Pemprov Jabar seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan sampah di TPS Ciwastra melalui penambahan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti, Herman menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara sinergis antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, mengingat kapasitas TPA Sarimukti juga perlu dijaga agar tidak mengalami kelebihan beban.

"Kami akan berkoordinasi dahulu. Yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ia menjelaskan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga pengelolaan sampah residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Farhan pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti saat terjadi lonjakan volume sampah.

"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung terus berupaya memaksimalkan pengolahan sampah di dalam kota. Namun, masih terdapat sampah residu yang tidak dapat diolah dan harus dibuang ke fasilitas pemrosesan akhir.

Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang membuat Kota Bandung rentan menghadapi krisis sampah ketika terjadi peningkatan volume produksi maupun gangguan operasional di TPA regional.

Karena itu, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Kota Bandung ditetapkan dalam kondisi darurat sampah sesuai kategori yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas usulan tersebut. Jika disetujui, status darurat sampah dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan percepatan penanganan sampah.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan pada pertengahan Juni mendatang akan menggelar pertemuan guna membahas arah pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, Bandung dan Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Perhubungan. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan berbagai aspek teknis sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan telah dilakukan menyusul adanya arahan dari Presiden terkait pengoperasian kembali Bandara Husein."Reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk alur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru," katanya, Selasa (2/6/2026).

Ia mengungkapkan, pembahasan teknis bersama Menteri Perhubungan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2026. Pertemuan tersebut akan membahas berbagai aspek operasional hingga dampak reaktivasi bandara terhadap mobilitas di Kota Bandung."Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas secara teknis," ujarnya.

Terkait dampak pengoperasian kembali Bandara Husein terhadap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Dedi Mulyadi mengindikasikan fungsi Kertajati sebagai bandara komersial masih akan dievaluasi pemerintah pusat.

Menurut dia, keputusan mengenai masa depan Kertajati akan bergantung pada hasil pembahasan dengan Kementerian Perhubungan."Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial, makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni," katanya.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan adanya perubahan arah pengembangan Kertajati yang selama ini diproyeksikan sebagai pusat penerbangan komersial di Jawa Barat. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong pemanfaatan Kertajati untuk sektor lain, termasuk logistik, perawatan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) Hercules.

Bisnis.com, JAYAPURA—Perwakilan masyarakat Papua di Kabupaten Boven Digoel menyerahkan replika rumah pohon Korowai kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) usai Konferensi Tahunan Analisis Papua Strategis (APS) yang digelar di Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).

Pemberian replika tersebut bukan sekadar cenderamata, melainkan simbol penghormatan masyarakat adat Papua sekaligus pesan tentang pentingnya menjaga hutan, alam, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem hutan.

Franky perwakilan dari Pemkab Boven Digoel menjelaskan replika rumah pohon Korowai itu berasal dari masyarakat adat yang tinggal di kawasan pedalaman Papua.

Mereka menitipkan pesan agar replika tersebut diserahkan kepada KDM sebagai bentuk penghargaan atas perhatian yang selama ini ditunjukkan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

"Mereka berdoa mudah-mudahan ada pemimpin yang amanah, yang baik, yang menghargai pemberian alam yang Tuhan kasih. Tuhan menciptakan tanah, air, pohon, dan semua kekayaan alam yang hari ini masih dijaga oleh masyarakat Papua," katanya.

Menurutnya, masyarakat Korowai memandang pohon dan hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.

"Mereka berharap pesan ini bisa sampai. Mereka masih tinggal di pohon, hidup dari hutan, dan hutan adalah rumah sekaligus sumber makanan bagi mereka," ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat adat menitipkan harapan agar para pemimpin di Indonesia semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan secara turun-temurun.

Karena itu, replika rumah pohon Korowai diberikan sebagai simbol hubungan manusia dengan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

"Mereka berpesan, mudah-mudahan setiap orang yang melihat dan mendengar kisah ini memahami pentingnya menjaga alam. Mereka juga berdoa agar Kang Dedi diberikan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat adat Korowai juga berharap perhatian terhadap Papua tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada upaya melestarikan hutan yang menjadi ruang hidup masyarakat setempat.

"Mereka berharap ada pemimpin yang mampu menjaga dan menyelamatkan hutan-hutan yang ada di Papua karena bagi mereka hutan adalah kehidupan," ujar Franky.

KDM menghadiri konferensi tahunan APS di Jayapura setelah sebelumnya mendapat undangan langsung dari Ketua APS yang juga akademisi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Laus Rumayom dan Pendeta Cirenei.

Laus Rumayom mengatakan pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dengan menempatkan nilai kearifan lokal atau etnosains sebagai fondasi utama.

Menurut dia, pendekatan pembangunan di Papua tidak cukup hanya bertumpu pada aspek keamanan maupun teknokrasi semata.

APS menilai konsistensi KDM dalam menjaga eksistensi kebudayaan di Jawa Barat menjadi contoh yang relevan untuk diadaptasi dalam strategi percepatan pembangunan di enam provinsi dan tujuh wilayah adat Papua.

KDM mengatakan pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dengan menempatkan nilai kearifan lokal atau etnosains sebagai fondasi utama.

Menurutnya, masyarakat adat Papua memiliki pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan alam dan pengetahuan itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tradisional semata.

Dedi menilai banyak praktik kehidupan masyarakat adat Papua yang sesungguhnya merupakan bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sesuai kondisi geografis serta lingkungan setempat.

Salah satu contoh yang ia soroti adalah rumah pohon masyarakat Korowai yang selama ini dikenal sebagai bagian dari identitas budaya Papua.

“Rumah pohon Korowai itu sebenarnya sains tingkat tinggi. Mereka bisa bertahan hidup tanpa merusak ekosistem. Mereka memahami alam, memahami ancaman lingkungan, memahami cara bertahan hidup, dan itu diwariskan secara turun-temurun,” ujar Dedi.

Menurut dia, pembangunan Papua tidak boleh dimulai dari anggapan bahwa masyarakat adat harus meninggalkan seluruh cara hidupnya untuk menjadi modern.

Sebaliknya, pembangunan harus mampu menghargai dan mengembangkan pengetahuan yang sudah tumbuh di tengah masyarakat.

“Kita sering kali melihat Papua dengan kacamata luar. Padahal masyarakat Papua memiliki cara pandang, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai yang lahir dari lingkungan hidupnya sendiri. Itu harus menjadi bagian dari fondasi pembangunan,” katanya.

Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah cara pandang terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Papua membentuk pola kehidupan masyarakat yang berbeda dengan wilayah lain yang tumbuh dalam budaya industri.

Karena itu, kata dia, tidak tepat jika tingkat kemajuan masyarakat Papua hanya diukur menggunakan indikator produktivitas ekonomi yang bersifat industrialistik.

“Papua memiliki hutan, laut, sungai, dan sumber daya alam yang luar biasa. Cara hidup masyarakatnya dibentuk oleh kondisi alam tersebut. Maka ukuran keberhasilannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah yang berkembang melalui industrialisasi,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan persoalan tumpukan sampah di wilayah Bandung Raya dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari ke depan.

Ia mengaku akan langsung turun ke lapangan untuk mengomandoi penanganan sampah di kawasan tersebut.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 113 ton sampah yang menumpuk dan sebagian di antaranya diduga sudah lama tidak tertangani.

“Pagi hari ini saya akan berangkat ke Bandung untuk mengomandoi seluruh wilayah Bandung Raya agar sampahnya selesai dalam waktu tiga hari ke depan sehingga tidak ada lagi sampah yang menahun,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan persoalan sampah di Bandung Raya kerap meningkat setiap libur panjang karena volume sampah bertambah, sementara proses pengangkutan tidak berjalan optimal.

“Setiap libur panjang pasti melahirkan tumpukan sampah yang mungkin tidak selesai ditangani pascalibur itu,” katanya.

Setelah penanganan darurat selesai, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari skala besar hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, pengelolaan sampah akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni optimalisasi pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) dan penguatan pengolahan sampah berbasis lingkungan permukiman.

“Ke depan kita akan fokus melakukan pengelolaan sampah dengan baik, baik yang berada di TPA maupun yang masih ada di rumah-rumah,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga akan mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah skala kecil di desa dan kelurahan guna mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bonus Rp1 miliar bagi Persib Bandung usai menjadi juara Super League 2025-2026.

Gelar juara itu diraih setelah pertandingan imbang tanpa gol melawan Persijap dalam laga pekan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5/2026) petang.

KDM, sapaan Dedi Mulyadi, memberikan uang bonus bagi Persib Bandung yang berasal dari kantongnya pribadi.

"Untuk menyempurnakan kebahagiaan, saya akan berbagi kebahagiaan. Saya lagi panen sapi, pasti ada untungnya. Untungnya saya sumbangkan Rp 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan 3 Juni di DPRD Jabar," ucap KDM.

KDM berharap kegiatan konvoi kemenangan Persib Bandung menjadi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Menurut KDM, prestasi yang diraih Persib merupakan hasil kerja keras tim dari mulai manajer, ofisial, pelatih, para pemain, Bobotoh Viking, dan semua pencinta Maung Bandung.

"Persib Bandung sudah mewujudkan cita-cita besar dalam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, jadi juara 3 kali berturut turut," tegas KDM.

KDM menambahkan bahwa Persib Bandung telah menunjukkan sebagai klub profesional tanpa harus mendapatkan campur tangan dari pemerintah.

"Saya tegaskan sekali lagi Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejati," pungkas KDM.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diganti dengan sistem bayar berdasarkan penggunaan jalan masih membutuhkan proses panjang dan kajian mendalam.

Menurut Dedi, konsep tersebut baru akan diterapkan apabila kualitas jalan provinsi di Jawa Barat sudah benar-benar ditingkatkan secara menyeluruh.

Pemprov Jabar, kata dia, ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan infrastruktur yang baik sebelum diterapkan skema jalan berbayar.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan provinsi Jawa Barat yang berkualitas. Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan,” katanya, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, jalan provinsi juga ditargetkan memiliki penerangan jalan umum yang memadai serta pos pengamanan lengkap.

“Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis,” katanya.

KDM menegaskan, konsep jalan berbayar baru akan dijalankan setelah seluruh fasilitas tersebut tersedia.

Jika seluruh standar pelayanan sudah terpenuhi, Pemprov Jabar berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem pembayaran berbasis penggunaan jalan.

“Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor. Kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar, jalan tidak digunakan tidak usah bayar,” jelasnya.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat benar-benar menggunakan kendaraan dan melintasi jalan yang kualitasnya sudah ditingkatkan pemerintah.

“Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar,” katanya.

KDM juga melihat perlunya tarif berbeda berdasarkan beban kendaraan. Semakin berat kendaraan yang melintas, maka biaya yang dibayarkan akan semakin tinggi.

“Beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya semakin tinggi kewajiban membayarnya,” ujarnya.

Dia menilai pola tersebut dapat mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan pribadi sekaligus mengurangi perjalanan yang tidak perlu.

“Agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan. Tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua,” katanya.

Meski demikian, kDM menegaskan wacana tersebut masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi keputusan final.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan tim kajian yang melibatkan akademisi dan para ahli untuk membahas aspek teknis hingga dampaknya bagi masyarakat.

“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi membenahi kemacetan di ruas jalan Subang–Lembang, Kabupaten Bandung Barat, setelah upaya menata pedagang di jalur provinsi tersebut.

Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meningkatkan kemantapan jalan di kawasan destinasi wisata Lembang, sekaligus melengkapinya dengan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Langkah berikutnya adalah menjaga kebersihan ruas jalan serta mengurangi jumlah angkot yang beroperasi guna mengurai kemacetan.

Dedi mengaku telah berdialog dengan puluhan sopir angkot yang melayani trayek tersebut untuk ditawari alih profesi menjadi pengemudi angkutan sampah. Kebijakan ini selaras dengan rencana pengadaan armada pengangkut sampah pada 2026.

"Ini tawaran. Para sopir nanti bertugas menjadi pengemudi angkutan sampah, dari Lembang ke Setiabudi dan sebaliknya," ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Kamis (30/4/2026).

Menurut Dedi, kebutuhan pengemudi angkutan sampah cukup besar, terutama karena sebelumnya pemerintah telah merekrut tenaga penyapu jalan.

"Mereka tinggal mengangkut sampah yang sudah dibersihkan ke mobil, jadi mobilisasinya lebih mudah," katanya.

Para sopir juga ditawari gaji bulanan sebesar Rp4,2 juta. Angka tersebut dinilai lebih pasti dibandingkan penghasilan sopir angkot Bandung–Lembang yang fluktuatif.

"Kalau sebulan narik angkot paling sekitar Rp1,5 juta, bahkan sering tidak membawa uang ke rumah karena sepinya penumpang," ujarnya.

Selain faktor pendapatan, keberadaan angkot yang berlebih turut menjadi penyebab kemacetan di jalur Bandung–Lembang, terutama saat akhir pekan dan musim liburan yang dipadati kendaraan pribadi.

"Kalau tidak diatasi, kemacetan akan menurunkan minat wisatawan, dan nasib sopir angkot juga tidak berubah," ucapnya.

Saat ini, pemerintah tengah mendata sopir yang bersedia beralih profesi. Namun, Dedi memberi catatan, angkot yang ditinggalkan tidak boleh diremajakan dan harus berhenti beroperasi.

"Angkotnya tidak boleh diperbarui, harus dikandangkan. Jangan sampai kendaraan tua tetap beroperasi," tegasnya.

Dia menilai, berkurangnya jumlah armada akan meningkatkan jumlah penumpang bagi angkot yang masih beroperasi, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan sopir dan pemilik kendaraan.

"Dengan skema ini, sopir tidak lagi terbebani setoran dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, tanpa harus berutang saat penumpang sepi," pungkasnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menyoroti persoalan banyaknya perlintasan kereta api tidak resmi tanpa dilengkapi palang pintu namun kerap dijadikan lintasan kendaraan khususnya di wilayah provinsi itu.

KDM saat melayat ke rumah duka almarhumah Nurlaela, korban kecelakaan KRL Commuter Line asal Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, itu menegaskan persoalan tersebut harus segera dievaluasi dan ditangani bersama.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, penanganan persoalan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) saja melainkan membutuhkan peran aktif segenap unsur terkait, termasuk masyarakat sekitar perlintasan.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," katanya.

Ia juga menegaskan dukungan atas proses investigasi mendalam oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Ia berharap seluruh tahapan investigasi dapat dilakukan dengan optimal serta menyeluruh agar menjadi evaluasi bersama ke depan, terutama terhadap layanan transportasi massal.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlihat mengikuti kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026). Ia dikabarkan menjadi sosok yang kuat menempati jabatan Komisaris Utama Independen Bank BJB.

Saat dikonfirmasi, Susi Pudjiastuti tidak banyak menjelaskan terkait kabar dirinya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank BJB. Ia pun tidak banyak berbicara mengenai hal tersebut. "Belum tahu," ucap dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, RUPS Bank BJB tahun buku 2025 diharapkan ke depan dapat makin meningkatkan kinerjanya. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan dan dividen meningkat.

"Ya, hari ini RUPS tahun buku 2025 dan kami berharap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya semakin menurun, dividennya semakin meningkat, dan kinerja banknya terus meningkat baik kinerja pinjaman maupun simpanan," kata dia.

Ia menuturkan telah merekomendasikan nama-nama yang akan memimpin Bank BJB dengan indikator memiliki integritas. Terkait kabar nama Susi Pudjiastuti menjadi komisaris, Dedi meminta media massa menunggu hasil RUPS.

"Kita lihat nanti setelah RUPS, ya. Yang jelas beliau (Susi Pudjiastuti) adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat," kata dia.

Ke depan, ia berharap kinerja Bank BJB makin membaik, sehat, dan pinjaman macet segera dibayar.