Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

"Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit," kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T," tegas Puan.

Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

Perintah tersebut terkait kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

"Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta," kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri juga telag berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

"Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD," katanya.

Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini.

JAKARTA - Ketua Komite III DPR RI, Filep Wamafma menyayangkan kasus kematian ibu hamil dan bayi yang dikandungnya karena ditolak sejumlah rumah sakit di Papua. Kejadian ini sangat ironis mengingat layanan kesehatan adalah kebutuhan fundamental masyarakat.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Akses kesehatan itu kebutuhan dasar, apalagi di kondisi emergency berhadapan dengan nyawa. Kasus Ibu Irene Sokoy, warga Sentani ini kita kehilangan dua nyawa, ibu dan bayinya. Kejadian ini harus mendapat perhatian dan didalami secara khusus,” ujar Filep, Sabtu (22/11/2025).

Miris! Ibu Hamil dan Bayinya Meninggal Dunia Usai Ditolak RSUD Subang

Filep menyebut peristiwa ini terjadi di Papua yang memiliki kekhususan melalui Otsus. Otsus memberikan perhatian prioritas untuk akses kesehatan masyarakat OAP atau orang asli Papua.

"Ketika masyarakat dalam keadaan kritis ditolak RS dengan kondisi kurangnya dokter spesialis, terbatasnya fasilitas, penuhnya kamar kelas III BPJS. Sedangkan untuk masuk kamar VIP terkendala biaya, pasien harus dilarikan kesana-kesini akhirnya nyawa tak tertolong, ini sangat menyedihkan,” Ucapnya.

Filep meminta agar pemerintah daerah memfokuskan penggunaan anggaran pada kebutuhan sektor kesehatan untuk keselamatan masyarakat. Filep juga menekankan akses layanan kesehatan harus memiliki inovasi menjawab masalah dengan taktis dan tak berbelit.

Hal ini khususnya untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas sesuai UU Layanan Publik yang menegaskan pelayanan yang cepat, terukur dan adil serta UU Kesehatan yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan harus manusiawi dan non-diskriminatif terutama terhadap kelompok rentan.

“Ini adalah potret masalah kesehatan di Papua, maka saya berharap belanja anggaran fokus pada menjawab masalah sektor kesehatan dan efisiensi pada kegiatan atau belanja yang sifatnya seremonial. Secara khusus, saya berharap agar kejadian ini jadi bahan introspeksi pimpinan daerah untuk manfaatkan dana Otsus, APBD sampai DAU untuk memastikan hak dasar ini terpenuhi. Jangan sampai kejadian ini berulang di Papua dan di daerah lain juga,” sebutnya.

Senator Papua Barat itu mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes)ada investigasi kasus ini agar diketahui titik persoalan dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Filep menekankan, selain afirmasi Otsus, akses kesehatan yang layak adalah hak setiap warga negara yang diatur pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

“Saya tegaskan lagi kejadian ini wajib direspons cepat dan tegas, jika masalah berada di level sistem maka harus diperbaiki sampai pada penyesuaian peraturan dan kebijakan. Apa solusi konkret terhadap pasien emergency jika terbenturkan dengan kondisi dan kendala-kendala di atas. Saya selalu tekankan pentingnya tindakan mitigasi dan tata kelola yang efektif, perlu penyederhanaan birokrasi agar layanan kesehatan tidak ditawar-tawar lagi,” ujar Filep.

“Saya kira hal ini perlu evaluasi menyeluruh, dengarkan pihak keluarga, kronologi hingga dengarkan pihak rumah sakit. Di situlah menjadi momen penting untuk menimba masalah dan harus ada solusi. Apalagi Menkes sudah menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien tanpa KTP, dalam kondisi sakit dan kritis. Nah ini jelas warga kita, warga asli Papua. Jadi sudah semestinya mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.

Seperti diketahui, seorang ibu hamil Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Sentani meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin (17/11/2025) karena tak dilayani rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, pasien bersama keluarga datang ke RSUD Yowari pada Minggu (16/11/2025) sore hari. Pasien berencana melahirkan secara normal di rumah sakit tersebut.

Karena kondisi pasien, dokter menyarankan harus segera dioperasi dan dirujuk ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga rumah sakit Bhayangkara. Namun, pasien belum tertangani hingga dirujuk ke RSUD Jayapura.

Dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, saat tiba di Skyljne, pasien mengalami kejang-kejang sehingga ambulans harus memutar balik lagi ke RS Bhayangkara. Sayangnya dalam perjalanan pasien dalam kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa, sampai di rumah sakit Bhayangkara, petugas melakukan upaya pertolongan dengan CPR tetapi nyawa pasien dan bayi yang dikandungnya tak tertolong.