#30 tag 24jam
KDM Mau Wajibkan Kawasan Industri Sediakan Lahan untuk Rusun Subsidi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) menyiapkan aturan baru yang akan mewajibkan kawasan industri sediakan lahan untuk rusun subsidi. [270] url asal
#kawasan-industri #rusun-subsidi #lahan-rusun #peraturan-gubernur #hunian-vertikal #pengembang-kawasan #apartemen-subsidi #tata-ruang-jabar #perumahan-vertikal #normalisasi-sungai #pembangunan-permukim
(Bisnis.Com - Ekonomi) 29/01/26 19:32
v/118988/
Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) mengungkap akan mewajibkan pengembang kawasan industri untuk turut menyediakan lahan bagi hunian vertikal atau rusun subsidi pemerintah.
KDM mengaku keputusan itu akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang bakal diteken pada Senin (2/2/2026).
"Hari Senin akan kami keluarkan peraturan gubernurnya, setiap kawasan industri harus menyiapkan area tanah untuk perumahan apartemen,” kata KDM saat ditemui di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pengembang kawasan subsidi di sejumlah wilayah mengenai gagasan tersebut. Bahkan, dia juga mengaku telah mendapat persetujuan dari para developer.
Adapun, gagasan tersebut dijalankan dalam rangka memastikan masyarakat tinggal di wilayahnya masing-masing dan tidak melakukan pengembangan permukiman di sekitar kawasan sempadan sungai hingga persawahan.
"Apa yang saya inginkan adalah industri tidak boleh mencerabut akar kebudayaan warga,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang berencana memperbaiki tata ruang di sejumlah kawasan Jawa Barat yang telah padat penduduk. Di antaranya, Bekasi, Bandung, hingga Bogor.
"Perumahan di areal padat penduduk seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen, karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat," jelasnya.
Pada saat yang sama, pihaknya juga menekankan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk area permukiman di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi area persawahan maupun perkebunan.
Selain itu, Pemprov Jabar juga meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan area permukiman di sekitar area sempadan sungai.
"Pemprov berkomitmen akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai dan melakukan pembongkaran berbagai bangunan di bantaran sungai," tambahnya.
Banyak Kabupaten/Kota Tak Cantumkan LP2B di RTRW, Menteri Nusron Setop Izin Alih Fungsi Lahan di Jabar
Menteri ATR Nusron Wahid hentikan izin alih fungsi lahan di Jabar karena banyak kabupaten/kota tak cantumkan LP2B di RTRW. Revisi tata ruang direncanakan. [516] url asal
#kabupaten-kota-rtrw #lp2b-jawa-barat #alih-fungsi-lahan #nusron-wahid-kritik #kp2b-dokumen-rtrw #lahan-pertanian-berkelanjutan #peraturan-presiden-2025 #revisi-tata-ruang-jabar #lahan-baku-sawah #izin
(Bisnis.Com - Terbaru) 18/12/25 15:37
v/77471/
Bisnis.com,BANDUNG—Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengkritik pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat terkait penyertaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Nusron mengatakan, berdasarkan data pihaknya sampai saat ini ada 13 provinsi yang belum memuat KP2B di dalam RTRW. Sementara dari 508 kabupaten kota di Indonesia hanya 203 kabupaten dan kota yang memuat KPKP2B
"KP2B itu LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) ditambah infrastruktur, ditambah lahan cadangan pertanian dan pangan berkelanjutan. Jadi kalau mandatnya 87% LP2B berarti kalau KP2B nya minimal harus 89%,” kata Nusron saat di Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/12/2025).
Asumsinya dalam RTRW itu harus 1% infrastruktur, 1% lahan cadangan. Hal ini juga sesuai dengan mandat peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029.
"Kalau mengacu kepada RTRW provinsi secara nasional kita baru 67,87%. Lahan Baku Sawah (LBS)-nya 7.384.341 hektare. KP2B-nya 5.11.867 hektare. Jawa Barat bagaimana? Jawa Barat 69,40 % masih kurang dari target. LBS-nya 916 hektare," katanya.
Sementara, jika melihat di tingkat kabupaten dan kota, angkanya lebih tragis, dan jauh dari provinsi. Total sampai saat ini berdasarkan RTRW di kabupaten dan kota angkanya 41,32%.
"Jawa Barat lebih kacau lagi 39,17%. Kalau mengacu ini. Kenapa? Karena tadi banyak sekali kabupaten kota dalam RTRW-nya tidak mencantumkan LP2B nya," jelas Nusron.
Nusron meminta agar pemerintah daerah di Jabar memasukkan KP2B dalam RTRW agar bisa lebih selektif dalam alih fungsi lahan. Dia menyampaikan untuk Jabar pun harus diperhatikan untuk KP2B karena jumlahnya masih minim.
"Sehingga dengan demikian di Jawa Barat lahan yang dipastikan aman per hari ini hanya 359.000 ha. Jadi saya mengatakan ini lampu merah. Karena lampu merah kami mengambil langkah-langkah. Langkah kami sejak bulan Oktober semua izin alih fungsi lahan kami stop," kata dia.
Nusron menyebut ada beberapa kepala daerah yang protes terhadap penghentian alih fungsi lahan ini salah satunya dari Kabupaten Subang yang mana terdapat pabrik mobil dari perusahaan BYD, Tiongkok dan Vinfast Vietnam. Namun kementerian tetap mengacu pada aturan.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menambahkan Pemprov Jabar dan 27 Kabupaten/kota sepakat untuk melakukan revisi tata ruang sekaligus membenahi catatan-catatan yang diberikan oleh ATR/BPN. Menurutnya revisi tata ruang skalanya akan sama antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak ada perbedaan.
“Nanti kabupaten/kota tinggal mengikuti dari tata ruang induk provinsi. Dan orientasi tata ruang kita itu adalah satu melindungi kawasan hutan, dua melindungi areal pesawahan, yang ketiga melindungi daerah-daerah sumber air, rawa-rawa, dan daerah aliran sungai,” tuturnya.
Orientasi ini menurutnya tidak akan bisa ditawar karena pihaknya inguin mewujudkan upaya konservasi lingkungan hidup dan penataan ruang yang lebih baik.
“Ini titik pokoknya. Dan sehingga terjadi harmoni antara konservasi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Ini yang yang menjadi fokus kita hari ini,” katanya.
Terkait sejumlah kabupaten/kota yang masih minim LP2B, Dedi memastikan akan turut dibenahi dalam revisi tata ruang Jawa Barat yang akan diusulkan pada Januari 2026 mendatang.
”Di revisi ini akan segera kita benahi secara bersama-sama. Jadi tahun depan itu tuntas semuanya,” ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)