JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak dari bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Mereka ditangkap terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) peredaran narkotika .

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait perkara itu.

"Barang Bukti Tindak Pencucian Uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," kata Eko, Jumat (24/4/2026).

Ketiga orang itu yakni; Virda Virginia Pahlevi yang merupakan istri dari Koh Erwin. Kemudian, Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia yang merupakan anak dari Koh Erwin.

Eko menyebut, dewasa ini, ketiga orang tersebut sedang dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik dan bakal diterbangkan ke Jakarta menuju Bareskrim Polri.

"Untuk informasi lebih detail akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya setalah ketiga tersangka tersebut tuntas dilakukan pemeriksaan awal," ucap Eko.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap 'Koh Erwin' yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. "Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ucap Eko.

Koh Erwin mencuat setelah terlibat dalam kasus dugaan penyalagunaan narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia terseret dalam perkara bersamaan dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koh Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koh Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.

LONDON - Bos kriminal yang diduga, Daniel Kinahan, ditangkap di Uni Emirat Arab terkait dugaan pelanggaran kejahatan terorganisir yang serius. Kinahan, berusia 40-an, ditangkap di Dubai berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan Irlandia, demikian dilaporkan oleh penyiar nasional Irlandia RTÉ.

Siapa Daniel Kinahan? Bos Mafia Irlandia yang Memiliki Jaringan Internasional

1. Memimpin Kartel Kinahan

Melansir BBC, Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepadanya pada April 2022 setelah ia dan anggota keluarganya yang lain diidentifikasi sebagai pemimpin kartel kejahatan terorganisir Kinahan.

Kinahan juga memiliki hubungan dengan dunia olahraga melalui perusahaan manajemen tinju MTK Global yang sekarang sudah bubar, yang mewakili lebih dari 100 petinju termasuk Tyson Fury dan Carl Frampton.

An Garda Síochána (polisi Irlandia) mengatakan mereka mengetahui penangkapan warga negara Irlandia tersebut.

Polisi Dubai mengatakan penangkapan dilakukan pada hari Rabu, 15 April setelah operasi pencarian dan pengawasan intensif.

Polisi Dubai mengatakan mereka telah menangkap seorang buronan Irlandia atas dugaan perannya dalam jaringan kejahatan terorganisir internasional.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas.

2. Memiliki Jaringan Internasional

Penangkapan tersebut menyusul penerimaan berkas yudisial dari otoritas Irlandia yang merinci dugaan kejahatan Kinahan dan keterlibatannya dalam organisasi kriminal internasional.

Berdasarkan berkas tersebut, Kejaksaan Umum Dubai mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memulai prosedur hukum sebelum ekstradisinya.

Kinahan ditangkap dalam waktu 48 jam setelah surat perintah dikeluarkan.

Gardaí mengatakan penangkapan tersebut sesuai dengan perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara Irlandia dan Uni Emirat Arab.

Mereka mengatakan penangkapan warga negara Irlandia di Dubai saat ini masih menjadi urusan otoritas di Uni Emirat Arab.

Dalam sebuah pernyataan, An Garda Síochána mengatakan: "Penangkapan hari ini merupakan demonstrasi yang sangat penting lainnya tentang perlunya kerja sama penegakan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorganisir transnasional."

Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan bahwa ia mengetahui penangkapan seorang individu di UEA.

Martin mengatakan hal itu menegaskan "hubungan yang kuat dengan Uni Emirat Arab dalam hal pengaturan ekstradisi".

Ia mengatakan bahwa perjanjian tersebut sekarang berjalan efektif dan proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menteri Kehakiman, Dalam Negeri, dan Migrasi Irlandia, Jim O'Callaghan, menyambut baik penangkapan tersebut.

Ia berkata: "Penangkapan hari ini menyusul permintaan saya kepada UEA untuk ekstradisi individu ini agar menghadapi dakwaan di Irlandia.

"Saya ingin memuji semua pihak yang terlibat dalam perkembangan hari ini, yang merupakan hasil kerja keras tanpa henti."

3. Terlibat dalam Skandal Narkotika dan Pembunuhan

Daniel Kinahan sebelumnya telah disebut di Pengadilan Tinggi di Dublin sebagai kepala kartel narkoba.

Pada 5 Februari 2016, terjadi upaya pembunuhan terhadap Kinahan dalam peristiwa yang dikenal sebagai penembakan di Hotel Regency.

Salah satu rekannya, David Byrne, ditembak mati, sementara dua lainnya ditembak dan terluka.

Insiden ini merupakan bagian dari perseteruan Hutch-Kinahan yang hingga saat ini telah menelan 18 korban jiwa.

Kinahan telah menghabiskan banyak waktu di Costa del Sol di Spanyol, tetapi setelah penembakan di Regency, diyakini ia pindah ke Dubai secara permanen.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mendalami soal dugaan keterlibatan oknum anggota Bharaka Pradika Mei Dwi Anggu dalam kasus peredaran narkotika golongan I jenis Zenith.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami peran Bharaka Pradika dalam kasus tersebut.

"Benar dan masih didalami perannya," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Nama Bharaka Pradika muncul saat tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengusut kasus peredaran narkoba Zenith berskala besar di wilayah Mijen, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam perkara itu, petugas telah menangkap tiga tersangka yakni Bharaka Pradika, Ngesti dan residivis narkoba Joni Tjanjaya. Khusus, Bharaka Pradika dan Ngesti ditangkap di Hotel Grand Asia, Jakarta Utara.

Dari Bharaka Pradika dan Ngesti, petugas telah menyita barang bukti 120.000 narkoba zenith. Setelah itu, penyidikan berkembang hingga penggerebekan gudang sebagai tempat produksi narkoba di Mijen, Semarang.

Di lokasi tersebut, polisi menyita 186.000 butir tablet Zenith siap edar serta 1,83 ton bahan baku prekursor yang siap dicetak menjadi jutaan butir obat terlarang.

Dalam hal ini, Budi mengatakan bahwa operasi ini dinilai telah berhasil menggagalkan peredaran 4,3 juta butir zenith serta menyelamatkan 4,3 juta jiwa. Menurutnya, jaringan ini telah menargetkan kelompok remaja dan pekerja sebagai pasar utama.

"Keberhasilan menggagalkan peredaran lebih dari 4,3 juta butir Zenith ini secara langsung telah menyelamatkan sedikitnya 4,3 juta jiwa anak bangsa dari risiko kerusakan saraf permanen hingga kematian," ujar Budi.

Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan mesin cetak otomatis dan mesin pengolah bahan yang digunakan untuk produksi massal.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan terhadap bahaya narkoba. Kerja sama antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan ruang publik yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah dirancang oleh DPR untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Sejumlah persoalan dibahas agar pelaksanaan perampasan aset berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

RUU ini akan mengatur berbagai mekanisme perampasan aset terhadap pihak yang melanggar aturan hukum seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga narkotika. Aset yang disita menjadi pemasukan bagi negara.

Pakar hukum, Chandra Hamzah menjelaskan perampasan aset dapat dilakukan dengan menuntaskan hukuman tindak pidana. Pernyataan ini dia sampaikan dengan merujuk buku Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Namun dengan catatan perampasan aset bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana ketika pihak terkait meninggal atau melarikan diri.

"Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujug-ujug perampasan aset tanpa asal-usul (pidana) muncul. Ini best practice, a good practices guide for Non-Conviction Based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyampaikan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan perampasan aset dengan merekomendasikan kepada anggota parlemen agar merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di mana mekanisme perampasan aset umumnya diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Hal itu juga dia buktikan pada survei yang dilakukan dirinya di salah satu seminar perampasan aset, dia menuturkan bahwa 90% responden berpendapat perampasan aset lekat dengan tindak pidana korupsi.

"Cuma saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset seminar work shop, FGD yang saya lakukan di atas 90% dan kemudian saya lihat dibeberapa itu menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Bukan untuk tindak pidana lain," ucapnya.

Oleh karenanya, dia menginginkan keputusan tegas dari DPR untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat dijerat perampasan aset.

"Pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang mau kita terapkan ke perampasan aset. Sebagian besar orang kalau kita bikin survei dia akan mereka berpikir adalah hanya untuk korupsi kalau korupsi itu menyangkut negara penyelenggara negara atau orang lain yang terkait penyelenggara negara," ucapnya.

Menurutnya penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat diberlakukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebab dia membandingkan dengan pedoman berupa Unexplained Wealth Orders (UWO), di mana perampasan aset bisa dilakukan terhadap kejahatan kriminal yang serius, properti yang dimiliki pihak bersalah sebanyak £50 ribu, dikenakan hukuman di atas 4 tahun, dan berkaitan dengan penyelenggara negara.

Dia juga menyoroti tata cara perampasan aset dengan lebih dulu melihat mekanisme hukum acara yang dilakukan. Chandra mengatakan Indonesia menganut tradisi hukum Civil Law yang memisahkan antara hukum publik dengan hukum perdata yang masing masing memiliki hukum acara sendiri dan tidak bisa digabungkan.

Dia menyebut hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum perdata tetap hukum perdata.

"Saya punya draf 2011 bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang," papar Chandra.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menekankan bahwa pembentukan regulasi perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi asas legalitas serta prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Hal tersebut mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Apabila asas hukum tidak dirumuskan secara jelas, lanjutnya, maka undang-undang berpotensi tidak mencerminkan tujuan hukum, baik dari sisi keadilan maupun kemanfaatan, bahkan dapat bertentangan dengan jiwanya sendiri.

"Tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang bertindak tanpa suatu keputusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Rullyandi juga menekankan agar RUU ini tidak disalahkan gunakan sebagai alat penyelewengan kekuasaan atau abuse of power dalam proses perampasan aset. Dia menginginkan agar ada kepastian yang tegas mengenai pelaksanaan perampasan aset.

"Untuk menghindari adanya suatu abuse of power penyimpangan terhadap aparat penegak hukum dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani penegakan hukum dalam tindakan-tindakan perampasan aset. Maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator ini sebagai pendapat hukum, saya apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif pilihan dalam arti bersifat home standard suatu keadaan kondisional misalnya orangnya sudah meninggal, orangnya lari," kata Rullyandi

Usulan Hukum Acara Khusus dan Badan Pengelola Rampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar terdapat hukum acara khusus mengenai perampasan aset. Jika dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hukum acara publik dan hukum acara perdata.

Lebih lanjut, Falah mulanya mempertanyakan tata cara perampasan aset yang berawal dari potensi kerugian negara oleh penyelenggara negara di mana indikasi awal umumnya dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun laporan pajak.

Dia kemudian menyoroti kemungkinan tindakan hukum ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam LHKPN. Dia turut mempertanyakan apakah harta yang dinilai tidak wajar tersebut dapat langsung dirampas, serta bagaimana praktik penanganannya, termasuk pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses temuan serupa di masa lalu.

Kemudian, dia mengusulkan bahwa perlu adanya hukum acara khusus yang mengatur perampasan aset agar proses penegakan hukum berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang terakhir, pimpinan, saya kemarin juga tetap mengusulkan apa perlu kita bikin hukum acara sendiri, lex specialis supaya memang aturan ini benar-benar bisa kita lakukan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan," ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan.

Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dikutip Kamis (9/4/2026).

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto menginginkan penyebutan nomenklatur BNN tetap diberlakukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika. Menurutnya, jika nomenklatur diubah akan melemahkan kelembagaan BNN.

Hal ini dia sampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026). Mulanya Suyudi menyoroti dinamika penegakan hukum di Indonesia karena berlakunya KUHAP baru.

"Seiring dengan perkembangan dinamika penegakan hukum di Tanah Air, diketahui bahwa saat ini telah diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru di tanah air," jelasnya.

Pemberlakuan KUHAP tersebut, katanya, berimplikasi terhadap perubahan dan penyesuaian dalam materi Undang-Undang Narkotika yang telah ada sebelumnya. Dia menyampaikan ada sejumlah poin yang disorot, salah satunya penghapus nomenklatur BNN dalam RUU tersebut.

Dia menilai selain melemahkan, penghapusan berpotensi memicu ambugiutas dan kekhawatiran terhadap kinerja BNN.

"Di mana salah satu substansinya secara eksplisit justru menghapuskan nomenklatur atau penyebutan BNN RI di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru tersebut. Hal ini tentunya menjadi ambiguitas dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi BNN, karena berpotensi justru melemahkan BNN RI secara kelembagaan," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa nomenklatur BNN telah melekat dalam kelembagaan sehingga ketika terjadi perubahan dikhawatirkan menghilangkan kewenangan penyidikan untuk melakukan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan, layaknya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik BPOM.

Kondisi ini juga membuka peluang perlemahan terhadap penyidik Polri yang merupakan bagian dari petugas di BNN. Alhasil, dinilai mampu menutup akses koordinasi antara BNN dengan Polri.

"Bahkan lebih dalam lagi, berpotensi dapat tertutupnya akses BNN untuk berkoordinasi secara langsung dengan penuntut umum," tuturnya.

Dia meminta agar penyebutan lembaga BNN RI di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru nanti tetap ada atau tetap tercantum di dalam substansi RUU tersebut.

Dia mengatakan kejelasan nomenklatur dapat menegaskan bahwa BNN RI sebagai salah satu lembaga negara tetap diamanatkan dan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, baik yang dilakukan penyidik Polri yang bertugas di BNN RI, maupun Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan turut membantu sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Tentunya dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, kami BNN RI akan senantiasa tetap menghormati dan berpedoman pada mekanisme koordinasi dan sinergi dengan Polri, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto merekomendasikan aktivitas penyadapan dilakukan sejak tahap penyelidikan dengan alasan memberikan kepastian hukum terhadap terduga pelanggar narkotika.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah apakah pihak terduga merupakan korban, pengguna, atau pengedar yang memiliki jaringan luas terhadap peredaran narkotika.

"Padahal seyogianya, kewenangan penyadapan tersebut juga sangat penting dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa BNN ingin memberikan pandangan yang mendalam teknik penyelidikan khusus ini pada hakikatnya adalah aktivitas intelijen yang bersifat tertutup.

Tujuan penyadapan di tahap awal, katanya, bukan untuk mendapatkan alat bukti pro justitia, melainkan murni mencari bukti permulaan dan memetakan jaringan kejahatan yang sering kali tidak terlihat di permukaan.

"Mempertimbangkan karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak sangat senyap, BNN menekankan urgensi agar teknik penyelidikan khusus termasuk penyadapan dapat dan sah dilaksanakan sejak tahap penyelidikan," ucapnya.

Baginya, langkah ini selaras dengan pandangan strategis Polri dan telah didukung oleh Undang-Undang KUHAP yang memberikan ruang agar tindakan penyadapan dapat diatur tersendiri atau lex specialis dalam RUU Narkotika.

Suyudi melanjutkan dalam melaksanakan ketentuan alat bukti pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dia menyebut hal tersebut juga telah dikonkretkan sebagai hasil penyadapan sehingga RUU Narkotika ini tetap harus mengatur penyadapan secara tegas.

Dia memahami saat ini masih sering terjadi silang pendapat institusi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kelompok masyarakat sipil beranggapan bahwa sesuai Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan memperhatikan HAM, teknik khusus ini terutama penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan.

"Kami memandang bahwa dalam hal kewenangan dalam melakukan penyadapan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah secara urgensinya khusus diberikan kepada penyidik BNN saja atau pun juga termasuk penyidik Polri," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta penjualan vape dilarang di Indonesia karena menemukan kandungan narkotika dalam kandungan liquid vape.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BNN, Suyudi Ario Seto saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026) saat membahas RUU tentang Narkotika dan Psikotropika Tahun 2026.

Suyudi lebih dulu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel, BNN menemukan 11 sampel mengandung synthetic cannabinoid.

Selain itu, dia menyebut satu terdapat sampel mengandung methamphetamine atau sabu dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate atau kandungan dalam obat bius.

Menurutnya, saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS.

"Menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate," katanya.

Dia mengutarakan bahwa di Indonesia golongan etomidate telah masuk klasifikasi narkotika golongan II sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025.

Sebab sebelumnya, penindakan terhadap jenis kasus ini hanya dapat menggunakan undang-undang kesehatan yang notabenenya ancaman hukumannya lebih ringan.

Dia mencontohkan negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah lebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape, sehingga menginginkan Indonesia melakukan hal serupa.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bandar narkoba Andre Fernando alias The Doctor sudah tiba di markas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri usai ditangkap di Malaysia.

Dalam kedatangannya itu, The Doctor tampak diborgol dengan kedua kaki diperban. Dia juga terlihat menggunakan kursi roda saat masuk ke gedung Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026).

Kasatgas Narcotics Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim, Kombes Kevin Leleury mengatakan Andre "The Doctor" sudah berada di Malaysia sejak 2024.

Singkatnya, setelah menjadi buronan pada Maret 2026, tim gabungan Bareskrim, Divhubinter, Interpol hingga otoritas di Malaysia berhasil menangkap The Doctor.

"Kalau dari hasil interogasi dari 2024, Andre alias Charlie alias The Doctor sudah berada di Malaysia," ujar Kevin di Bareskrim, Senin (6/4/2026) malam.

Adapun, The Doctor merupakan bandar narkoba penyuplai dua jaringan di Indonesia. Mereka yakni Koh Erwin dan White Rabbit.

Atas perbuatannya, The Doctor pun dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), serta Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika terkait peredaran, kepemilikan, dan keterlibatan dalam jaringan sindikat narkotika.

"Jadi memang The Doctor ini yang menyuplai baik Koko Erwin maupun di White Rabbit PIK dan Gatsu" imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya memastikan akan menangkap jaringan narkoba dari kelas bawah hingga kakap. Hal tersebut sebagaimana komitmen Bareskrim Polri untuk memberantas narkoba di Indonesia.

"Jadi dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, kita mulai membangun ataupun kita menangkap, jaringan dari bawah sampai ke atas. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ungkap laboratorium narkotika tersembunyi (clandestine lab) yang melibatkan 2 warga negara Rusia di Kabupaten Gianyar, Bali. Laboratorium itu diduga memproduksi narkotika jenis mefedron di sebuah vila.
Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap arus barang lintas negara, termasuk barang kiriman yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan narkotika.

“Pengungkapan clandestine lab ini merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap narkotika jadi, tetapi juga terhadap bahan kimia dan peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksinya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).
Syarif menuturkan bahwa kasus ini bermula pada 21 Januari 2026 ketika Bea Cukai Soekarno-Hatta menegah barang kiriman asal China tujuan Uluwatu, Bali.

Paket tersebut berisi dua botol cairan yang diketahui mengandung zat Valerophenone dan 4’-Methylpropiophenone, yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim gabungan yang melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT (Bali Nusra), serta Bea Cukai Soekarno-Hatta yang bekerja sama dengan BNN. Tim melakukan pendalaman informasi dan pengawasan terhadap pergerakan barang kiriman sejak 28 Januari hingga 5 Maret 2026.
"Dari hasil analisis dan pengembangan, kami menemukan adanya sejumlah pengiriman peralatan laboratorium dan zat kimia, baik dari dalam maupun luar negeri, yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk mendukung kegiatan produksi narkotika di sebuah vila di Bali," sebut Syarif.

Operasi Penangkapan

Pada 6 Maret 2026, tim gabungan melakukan operasi pengungkapan dengan menangkap seorang perempuan berinisial NT, warga negara Rusia, di Vila The Tetamian Bali. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan di Vila The Lavana De’Bale Marcapada yang diduga menjadi lokasi produksi narkotika.
Dari lokasi tersebut, aparat menemukan berbagai zat kimia dalam bentuk bubuk dan cair serta narkotika golongan I jenis mefedron. Secara bersamaan, tim juga mengamankan seorang pria berinisial ST, warga negara Rusia, di Vila Rena’s Kubu. Penggeledahan di lokasi tersebut juga menemukan zat kimia berbentuk cair yang diduga terkait dengan proses produksi narkotika.
Dari operasi gabungan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas produksi narkotika, antara lain narkotika jenis mefedron dalam bentuk kristal sebanyak 644 gram, mefedron dalam bentuk cairan setengah jadi sebanyak 7.250 mililiter, bahan kimia padat sebagai bahan baku pembuatan mefedron sebanyak 2.600 gram, serta bahan kimia cair sebanyak 219.780 mililiter.

Selain itu, petugas juga mengamankan 36 item peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika.
Menurut Syarif, pengungkapan laboratorium narkotika ini menjadi langkah penting dalam memutus rantai produksi narkotika di dalam negeri.

“Keberadaan clandestinelab menunjukkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya berupaya menyelundupkan barang jadi, tetapi juga memproduksinya di dalam negeri. Dengan pengungkapan ini, potensi peredaran narkotika yang dapat merusak masyarakat bisa dicegah sejak tahap produksi,” katanya.

Bisnis.com, BATAM – Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada terdakwa Fandi Ramadhan (25) atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamin seberat dua ton.

Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar di PN Batam, Kamis (5/3), oleh majelis hakim yang dipimpin Tiwik. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak.

“Menetapkan terdakwa Fandi bersalah atas kasus yang menimpanya,” ujar majelis hakim saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa, termasuk jumlah narkotika yang menjadi barang bukti dan potensi dampak negatif terhadap generasi bangsa jika beredar.

"Terdakwa juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika," kata dia.

Selain itu, menyatakan terdakwa Fandi Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum.

Sementara itu, faktor yang meringankan terdakwa adalah sikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan usia yang masih muda sehingga masih berpeluang memperbaiki perilakunya di masa depan.

Selain pidana penjara, majelis hakim menetapkan beberapa keputusan terkait barang bukti. Satu kartu ATM dimusnahkan, paspor dan pukul pelaut atas nama terdakwa dikembalikan, sementara satu unit handphone iPhone 13 milik terdakwa disita untuk kepentingan proses hukum.

Vonis ini adalah komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika di Batam dan sekitarnya, sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan narkotika.

"Ini bukan ajang balas dendam tapi bentu evaluasi agar prilaku kejahatan tidak terulang," kata dia.

ABK Fandi Berharap Keadilan

Sementara Fandi Ramadhan saat ditemui awak media mengaku meminta keadilan untuk dirinya. Dia mengaku tak tahu menahu soal adanya barang haram tersebut. "Saya minta keadilan. Sayaa tidak tahu menahu soal adnaha barang itu," kata dia

Pihak keluarga mengaku, vonis hakim masih memberatkan. Seharusnya Fandi di vonis bebas.

"Dari hukuman mati ke 5 tahun itu cukup jauh. Tapi kamu tetap meminta bebas, karena dia tidak bersalah," kata dia.

Bisnis.com, BATAM – Sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) enam terdakwa kasus dugaan penyelundupan sabu hampir dua ton digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (23/2/2026). Anak buah kapal alias ABK Fandi Ramadhan mengaku hanya menjalankan tugas.

Enam terdakwa tersebut yakni Leo Candra Samosir, Richard Halomoan, Fandi Ramadhan, Hasiholan Samosir, serta dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradube. Mereka hadir didampingi masing-masing kuasa hukum dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik dengan hakim anggota Douglas Napitupulu dan Randi.

Dalam agenda tersebut, ABK Fandi Ramadhan menjadi terdakwa ketiga yang membacakan nota pembelaannya. Tim kuasa hukumnya menyampaikan pledoi selama sekitar 30 menit di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Fandi memohon agar majelis hakim mengabulkan nota pembelaan dan menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut penasihat hukum, unsur penugasan dan niat (mens rea) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi.

“Memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan nota pembelaan terdakwa Fandi Ramadhan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Secara pribadi, Fandi juga membacakan pembelaannya di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan tidak memiliki motif maupun keterlibatan dalam penyimpanan narkotika.

“Saya tidak ada motif ataupun kegiatan ilegal seperti halnya dalam menyimpan narkotika,” ujarnya.

Fandi menyebut dirinya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) bagian mesin dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ia mengaku sempat diminta memindahkan kardus di kapal, namun mengaku tidak mengetahui isi barang tersebut.

“Saya bekerja sesuai tupoksi saya sebagai ABK bagian mesin. Saat diminta memindahkan kardus, saya tidak bisa menolak. Saat itu saya berpikir positif bahwa itu muatan yang tidak melanggar hukum,” katanya.

Ia juga membantah menerima imbalan terkait dugaan pengangkutan sabu tersebut. Menurut dia, uang sebesar Rp8,2 juta yang diterimanya merupakan pinjaman gaji sebagai ABK yang diberikan nakhoda.

“Saya tidak pernah menerima apa pun selain pinjaman gaji saya sebagai ABK kapal sebesar Rp8,2 juta,” ujarnya.

Dalam pledoinya, Fandi menyatakan tidak pernah terlibat dalam perkara hukum sebelumnya dan hanya berupaya bekerja untuk mendapatkan penghasilan halal. Ia juga menyampaikan harapan orang tua dan keluarganya yang menjadi motivasi hidupnya.

“Demi Allah saya tidak tahu benda haram ini. Lebih baik saya lapar daripada masuk lingkaran hitam,” ucapnya dengan suara bergetar.

Di akhir pembelaannya, Fandi menundukkan kepala sebelum memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan.

“Melalui pledoi ini saya memohon kepada yang mulia ibu dan bapak hakim untuk membebaskan saya. Saya hanya meminta keadilan di tanah air saya sendiri,” katanya.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan para terdakwa.

Bisnis.com, ANKARA — Kematian gembong narkotikaMeksiko, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, menandai babak baru dalam perang melawan kejahatan terorganisir di negara itu.

Dikutip melalui BBC, pemimpin Jalisco New Generation Cartel (CJNG) tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dan berbahaya dalam sejarah kartel modern Meksiko.

Pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat menyebut operasi yang menewaskannya melibatkan dukungan intelijen AS, menandakan kerja sama lintas batas yang erat antara kedua negara.

Otoritas menggambarkan operasi ini sebagai kemenangan besar terhadap perdagangan narkotika, khususnya fentanyl yang menjadi isu sensitif di Washington. Namun respons dari jaringan CJNG berlangsung cepat dan keras.

Gelombang Kekerasan di Berbagai Negara Bagian

Blokade jalan dan aksi pembakaran kendaraan dilaporkan terjadi di sedikitnya delapan negara bagian, dari Guerrero di pesisir Pasifik hingga Tamaulipas di timur laut. Insiden juga menjalar ke ibu kota Mexico City dan wilayah sekitarnya.

Kekerasan paling parah dilaporkan terjadi di negara bagian Jalisco. Di ibu kotanya, Guadalajara, pria bersenjata membakar sejumlah toko dan kendaraan. Kota ini dijadwalkan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA musim panas mendatang. Sementara itu, di destinasi wisata pantai Puerto Vallarta, warga dan wisatawan diminta berlindung hingga situasi kondusif.

Aksi tersebut dinilai sebagai unjuk loyalitas terhadap El Mencho sekaligus bentuk kemarahan atas kematiannya. Aparat keamanan kini menghadapi ujian besar untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Profil El Mencho: Dari Imigran Gelap hingga jadi Raja Kartel

El Mencho lahir dari keluarga sederhana di negara bagian Michoacán dan pada 1980-an pindah ke Amerika Serikat sebagai imigran tanpa dokumen. Dia sempat beberapa kali ditangkap atas kasus narkotika di California sebelum dipenjara dan akhirnya dideportasi kembali ke Meksiko pada usia 30 tahun.

Sekembalinya ke tanah air, dia bergabung dengan Kartel Milenio. Ketika organisasi itu pecah, dari sisa-sisanya lahir CJNG dengan El Mencho sebagai pemimpin. Melalui ekspansi wilayah dan diversifikasi bisnis ilegal, ia menjadikan CJNG kekuatan dominan dalam lanskap kriminal Meksiko.

Kejatuhan Joaquín 'El Chapo' Guzmán dari Sinaloa Cartel yang diekstradisi ke Amerika Serikat menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan CJNG. Konflik internal di Sinaloa semakin melemahkan pesaingnya itu, memberi ruang bagi CJNG untuk memperluas kendali, termasuk dalam perdagangan fentanyl.

Dampak Politik dan Hubungan dengan AS

Pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum diperkirakan akan memanfaatkan momentum ini sebagai bukti kemajuan dalam perang melawan kartel. Di Washington, Presiden Donald Trump sebelumnya menekan Meksiko untuk bertindak lebih tegas terhadap penyelundupan fentanyl.

Keterlibatan intelijen AS dalam operasi ini juga mengirim sinyal bahwa pemerintah Meksiko bersedia bekerja sama erat dengan Washington, di tengah wacana kontroversial di kalangan politik AS mengenai kemungkinan aksi militer sepihak di wilayah Meksiko.

Siapa Pengganti El Mencho?

Meski kematian El Mencho dianggap pukulan telak, para analis mengingatkan bahwa struktur kartel biasanya telah menyiapkan beberapa figur kunci untuk menggantikan pemimpin yang tumbang. Apakah CJNG akan melemah atau justru semakin brutal dalam mempertahankan pengaruhnya akan terlihat dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

Untuk saat ini, masyarakat Meksiko masih mencerna kabar tewasnya salah satu buronan paling dicari di negara itu, sembari menyaksikan asap kebakaran dan blokade jalan mewarnai berbagai kota.