IDXChannel- Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks).

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” ujar Kepala Biro HKP Kemenag Thobib Al-Asyhar di Jakarta, dikutip keterangan tertulis Rabu (22/4/2026).

Thobib menjelaskan, meme maupun video yang beredar di media sosial yang menampilkan foto Menag Nasaruddin Umar disertai tulisan “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” kata Thobib.

Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah.

Thobib menambahkan, Kementerian Agama justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.

“Mari senantiasa bijak dalam menerima informasi. Pastikan kebenaran setiap informasi hanya melalui situs web resmi Kementerian Agama dan akun media sosial resmi Kemenag RI,” ujar Thobib.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Seksi Layanan Perlindungan Jamaah (Linjam) Daerah Kerja Madinah memastikan kesiapan penuh dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Perlindungan Jamaah (Linjam) Daker Madinah, Ali Nurohim, menuturkan pihaknya telah mengerahkan seluruh personel untuk disiagakan di berbagai titik layanan.

“Total ada 60 personel Linjam yang kami tempatkan di Kantor Daker, sektor-sektor, dan Seksus,” ujarnya di Madinah, dikutip Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, personel yang bertugas di sektor akan fokus memberikan perlindungan langsung kepada jamaah yang berada di hotel-hotel pemondokan. Kehadiran petugas Linjam diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah.

“Tujuan utama kami adalah memastikan jamaah merasa tenang dan yakin bahwa mereka dilindungi selama beribadah,” kata dia.

Selain aspek keamanan, Linjam juga menangani berbagai permasalahan teknis yang dihadapi jamaah, seperti koper yang tertukar atau hilang. Petugas akan membantu proses pencarian dan pengembalian barang milik jamaah.

“Termasuk jika ada koper yang tertukar, Linjam akan membantu mencarikan dan menyelesaikan,” tutur dia.

Linjam juga memberikan perlindungan dalam mobilitas jamaah, khususnya perjalanan dari hotel menuju Masjid Nabawi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan jamaah dapat berangkat dan kembali dengan aman tanpa kendala.

Dari total 60 personel, masing-masing sektor ditempatkan tiga petugas Linjam, sementara di Seksus terdapat 32 personel yang dibagi ke dalam lima pos pengamanan di area Masjid Nabawi.

Adapun titik pos Linjam di Masjid Nabawi tersebar di beberapa pintu strategis, yakni Pintu 336 (Pos 1), Pintu 328 (Pos 2), Pintu 310 (Pos 3), Pintu 360 (Pos 4), serta area Raudhah (Pos 5).

“Di Masjid Nabawi terdapat lima pos Linjam yang siaga 24 jam penuh untuk melayani dan melindungi jamaah,” katanya. Ali mengimbau jamaah agar tidak berangkat sendirian saat menuju masjid, melainkan menggunakan sistem berpasangan atau rombongan kecil (buddy system).

Hal ini untuk menghindari jamaah terpisah dari rombongan dan memudahkan saling membantu jika terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga identitas jamaah, khususnya kartu Nusuk, agar selalu melekat dan tidak tertinggal di hotel.

“Jangan sampai kartu Nusuk hilang atau tertinggal, karena itu penting untuk kelancaran ibadah,” kata dia. Dengan kesiapan personel dan sistem pengamanan yang terstruktur, Linjam Daker Madinah berharap jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan lebih aman, nyaman, dan khusyuk di Masjid Nabawi maupun selama mobilitas di Madinah.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Haji membuka opsi akan menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian jamaah yang menjadi korban.

"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.

Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.

"Kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.

Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.

"Kemarin Alhamdulillah pada Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.

"Sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah siap berjalan optimal. Sebanyak 23 dapur katering dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan makan jemaah dengan standar kualitas, kebersihan, dan keamanan yang ketat.

Kepala Seksi Konsumsi Daker Madinah, Beny Darmawan, menegaskan seluruh dapur telah melalui proses seleksi ketat sebelum ditetapkan sebagai penyedia layanan.

“Seluruh dapur sudah diseleksi dan siap melayani jemaah haji Indonesia,” ujar Beny di Madinah, yang dikutip dalam keterangan resminya, Senin (20/4/2026).

Selama kurang lebih sembilan hari di Madinah, jemaah akan memperoleh total 27 kali makan atau tiga kali sehari. Pola konsumsi ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia guna menjaga kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.

Tak hanya kuantitas, kualitas dan cita rasa makanan juga menjadi perhatian utama. Untuk menjaga rasa khas Indonesia, seluruh bumbu masakan didatangkan langsung dari Tanah Air dalam bentuk pasta racikan.

Selain itu, setiap dapur diwajibkan memiliki minimal dua koki utama dan empat asisten yang berasal dari Indonesia guna memastikan standar rasa tetap terjaga.

“Ketentuan ini wajib dipenuhi dan seluruh dapur telah melaksanakannya,” kata Beny.

Ia menambahkan, kesiapan layanan konsumsi telah mencapai 100 persen menjelang kedatangan jemaah haji gelombang pertama pada Rabu (22/4/2026). Seluruh aspek, mulai dari bahan baku hingga tenaga juru masak, telah dipastikan siap.

“Kesiapan layanan konsumsi sudah 100 persen, baik dari bahan baku maupun tenaga dapur,” ujarnya.

Kemenhaj juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia (lansia). Menu makanan dapat disesuaikan, seperti tekstur nasi yang dibuat lebih lunak atau diolah menjadi bubur agar lebih mudah dicerna.

Dari sisi pengawasan, Kemenhaj menerapkan sistem berlapis untuk menjamin keamanan pangan. Proses kontrol dilakukan sejak pengecekan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian kepada jemaah.

Pemeriksaan sampel makanan dilakukan di tiga titik, yakni Kantor Daker Madinah, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), serta sektor pemondokan jemaah. Petugas konsumsi di hotel juga turut melakukan pengecekan sebelum makanan didistribusikan.

Dengan sistem tersebut, Kemenhaj memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa perlu mengkhawatirkan konsumsi selama berada di Tanah Suci.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel- Madinah Al Munawarah, siap menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia yang akan menjalani rangkaian ibadah haji.

Kesiapan penginapan menjadi salah satu kunci utama agar jamaah dapat beristirahat dengan nyaman serta menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Sebanyak 103 ribu jamaah haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan tiba di Madinah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyiapkan 118 hotel yang tersebar di tiga wilayah utama, yakni Syamaliah (utara), Janubiyah (selatan), dan Gharbiyah (barat).

Dikutip dari keterangan pers Selasa (21/4/2026), perbedaan karakteristik hotel di Madinah, terutama dari sisi kapasitas kamar, menjadi tantangan tersendiri dalam penempatan jamaah. Kapasitas hotel yang tidak selalu sebanding dengan jumlah jemaah dalam satu kelompok terbang (kloter) membuat penempatan harus dilakukan secara penyesuaian.

Dalam kondisi tersebut, sebagian jemaah dalam satu kloter dimungkinkan menempati hotel yang berbeda. Namun demikian, Kemenhaj memastikan seluruh layanan tetap diberikan secara setara tanpa perbedaan kualitas.

Kasi Akomodasi Daker Madinah, Zaenal Mutaqin, mengatakan bahwa seluruh jemaah akan memperoleh layanan dengan standar yang sama.

“Seluruh layanan yang kita berikan kepada jamaah itu sama. Mulai dari hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan ibadah seperti ziarah, semuanya sudah distandarkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, standar layanan tersebut mencakup konsumsi, transportasi, pengangkutan koper, hingga program ibadah seperti city tour dan ziarah Raudhah, sehingga seluruh jamaah tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.

Meski terdapat variasi kualitas hotel, mulai dari setara bintang tiga hingga sebagian mendekati bintang empat, hal tersebut tidak mengurangi standar pelayanan yang diterima jamaah.

“Memang hotelnya berbeda, tetapi standar layanannya sama. Bahkan ada hotel dengan fasilitas mendekati haji khusus, meski jemaahnya reguler,” katanya.

Kemenhaj juga berupaya agar jamaah dalam satu keluarga, pasangan suami istri, serta jamaah lanjut usia (lansia) beserta pendampingnya tidak terpisah dalam penempatan hotel.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, diharapkan jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk selama berada di Madinah.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk tidak melakukan aksi pamer di media sosial atau flexing saat bertugas. Mereka diminta fokus menjalankan tugas dalam mendampingi jamaah di Tanah Suci.

“Jadi saya berharap teman-teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jamaah. Jadi tidak perlu tadi (flexing) segala macam, pamer-pamer kegiatan,” ujar Dahnil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, Dahnil tetap mendorong petugas memanfaatkan media sosial untuk kepentingan syiar dan edukasi. Menurutnya, penyampaian informasi yang baik dan benar sangat dibutuhkan, baik oleh jamaah maupun keluarga di Tanah Air.

“Tapi kalau untuk syiar, saya pikir kami mendorong mereka. Untuk syiar artinya mengabarkan, mengedukasi, bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan oleh jamaah itu sampai ke jamaah dan keluarganya,” kata dia.

Dia menambahkan, keluarga jamaah di Indonesia membutuhkan informasi yang menenangkan terkait kondisi anggota keluarganya yang tengah menjalankan ibadah haji.

“Karena keluarga di tanah air butuh informasi-informasi yang menenangkan mereka dan yang menjaga kondisi mereka,” ujar dia.

Sebagai informasi, sebanyak 460 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan ke Madinah, Jumat (17/4/2026). Keberangkatan ini menjadi gelombang perdana petugas haji untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Para petugas tersebut dilepas dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan dijadwalkan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada sore hari.

(Dhera Arizona)

IDXChannel — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meminta jamaah haji Indonesia tidak perlu khawatir terhadap situasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Dahnil usai memberikan arahan dan melepas keberangkatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Danhil mengatakan, hingga saat ini pemerintah kerajaan Arab Saudi memastikan kondisi tetap aman dan terkendali. Negara tersebut juga menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik.

“Sampai dengan hari ini pemerintah kerajaan Arab Saudi memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan dan mereka menjamin proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dahnil juga meyakini negara-negara yang tengah berkonflik memahami ibadah haji membawa pesan perdamaian bagi dunia.

“Haji itu sejatinya membawa pesan perdamaian, ada pesan kesetaraan, ada pesan perlindungan terhadap perempuan, ada pesan tidak menyakiti bahkan tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak boleh disakiti. Jadi ada pesan perdamaian,” katanya.

Menurut dia, para pemimpin negara yang sedang berkonflik diharapkan mampu menangkap nilai-nilai tersebut, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

Di sisi lain, dia menekankan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memberikan pelayanan optimal kepada jamaah. Tahun ini, pemerintah mengirim lebih dari 400 petugas yang akan diberangkatkan secara bertahap.

“Mereka ini harus full melayani jamaah,” kata dia.

Dahnil mengungkapkan, tantangan pelayanan cukup besar mengingat karakteristik jamaah haji Indonesia di mana sebanyak 177 ribu jamaah dari 203 ribu jamaah masuk kategori risiko tinggi (risti) karena memiliki penyakit bawaan.

Selain itu, sekitar 55 ribu jamaah merupakan lulusan sekolah dasar, dan sekitar 100 ribu lainnya baru pertama kali bepergian ke luar negeri maupun naik pesawat.

“Jadi tentu butuh pendampingan bukan hanya secara fikih, tapi hal-hal teknis,” ujar Dahnil.

Dia menambahkan, mayoritas jamaah juga berasal dari kalangan pekerja informal, seperti petani sekitar 30 persen, serta buruh dan karyawan biasa sekitar 25 persen. Kondisi ini membuat peran petugas haji menjadi krusial dalam memastikan kelancaran ibadah para jamaah.

(Dhera Arizona)

IDXChannel — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan petugas haji agar menyiapkan mental selama bertugas di Tanah Suci.

Dia menyebut, tugas melayani jamaah tidak mudah karena sebagian besar jamaah berasal dari latar belakang sederhana, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).

Selain itu, mayoritas jamaah juga masuk kelompok rentan lantaran memiliki penyakit risiko tinggi (risti).

"Sebagian besar jamaah kita itu 55 ribu orang jamaah kita itu hanya lulusan SD. 56 ribu lagi itu hanya lulusan SMP dan SMA," ujarnya saat memberi arahan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Mayoritas jamaah juga masuk kategori berisiko tinggi dari sisi kesehatan dan berusia lanjut (lansia). Jika dihitung, dari 203 ribu calon jamaah, sebanyak 177 ribu di antaranya merupakan kelompok rentan atau berisiko.

"Bahkan 25 persen jamaah kita itu adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua," katanya.

"177 ribu dari total 203 ribu jamaah reguler Indonesia itu adalah orang-orang yang dikategorikan risti atau berisiko tinggi terutama terkait dengan kesehatan," ujar dia.

Melihat kondisi tersebut, Dahnil meminta petugas bekerja maksimal dan tidak mengkhianati harapan jamaah. Dia juga mengingatkan agar seluruh petugas tetap kompak dan mengikuti arahan pimpinan selama bertugas di Tanah Suci.

"Oleh sebab itu, jangan mengkhianati harapan mereka untuk bisa menunaikan naik haji dengan baik. Mari kita tunaikan pelayanan kita semaksimal mungkin dengan kondisi jamaah yang saya jelaskan tadi," katanya.

Dahnil pun menekankan agar para petugas dapat menyiapkan mental sebelum bertugas. Terlebih mereka akan bertugas dalam jangka waktu cukup lama.

"Rata-rata lama tinggal Anda di Saudi Arabia atau di Tanah Suci, baik itu Madinah, baik itu Makkah secara keseluruhannya bisa mencapai 70 hari," ujarnya.

Dia menekankan, lamanya waktu bertugas menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus meninggalkan keluarga. Karena itu, Dahnil meminta petugas tidak hanya siap fisik, tetapi juga mental.

"Oleh sebab itu, persiapan mental, mengelola mental itu hal yang penting," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Sebanyak 460 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan ke Madinah, Jumat (17/4/2026). Keberangkatan ini menjadi gelombang perdana petugas haji untuk musim haji tahun 1447 Hijriah atau 2026.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) RI, Danhil Anzar Simanjuntak, mengatakan para petugas tersebut dilepas dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan dijadwalkan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada sore hari.

"Hari ini saya melepas petugas PPIH Arab Saudi yang pertama. Mereka akan berangkat penerbangan jam 16.00 nanti. Jadi hari ini mereka akan diterbangkan ke Madinah," ujar Danhil usai pelepasan PPIH di Asrama Haji Pondok Gede.

Danhil merinci, total petugas yang berangkat pada hari ini mencapai sekitar 460 orang. Mereka terdiri dari petugas perlindungan jamaah (Linjam) serta petugas lainnya.

Ia menambahkan, keberangkatan ini merupakan gelombang pertama. Dalam beberapa hari ke depan, petugas lain akan diberangkatkan secara bertahap.

Sebelumnya, tim advance juga telah lebih dulu berangkat pada 13 April 2026.

Ia menjelaskan, ratusan petugas yang diberangkatkan ini akan menjalankan tugas lebih lama dibandingkan petugas lainnya, yakni sekitar 70 hari di Arab Saudi.

Danhil pun mengimbau agar seluruh petugas menjaga kesehatan dan kesiapan mental selama bertugas di Arab Saudi.

"Yang jelas kami pertama berharap teman-teman menjaga kesehatan, itu yang paling utama. Kemudian kedua, jaga kesiapan mentalnya, karena 70 hari itu waktu yang sangat lama," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menuturkan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lebih baik berkat dukungan lintas kementerian, khususnya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam percepatan layanan paspor bagi jamaah.

Menurut Menhaj, percepatan penerbitan paspor menjadi salah satu kunci dalam memenuhi tenggat waktu keberangkatan jamaah haji. Bahkan, pihaknya sempat berkoordinasi untuk membuka layanan tambahan di luar hari kerja.

“Proses haji kemarin kita banyak dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama terkait percepatan paspor jamaah. Karena dikejar deadline, kami sempat memohon agar layanan tetap dibuka di hari Sabtu dan jam operasional diperpanjang. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Menhaj dikutip keterangan pers Kamis (16/4/2026).

Selain penguatan layanan, Kementerian Haji dan Umrah juga tengah menyusun pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang melibatkan lintas instansi, termasuk unsur kepolisian dan imigrasi.

Langkah ini diambil sebagai respons atas temuanpada tahun sebelumnya, di mana masih terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Arab Saudi pada musim haji tanpa menggunakan visa haji resmi.

“Kami sedang menyusun Satgas Haji bersama kepolisian dan imigrasi untuk mencegah WNI berangkat tanpa visa haji. Ini penting untuk melindungi jamaah dari berbagai risiko, termasuk potensi terlantar di Arab Saudi,” tutur dia.

Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat.

“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan haji, termasuk dalam hal pelayanan dokumen perjalanan.

“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,” ujar Agus.

Ia juga mengungkapkan adanya penguatan layanan melalui penambahan fasilitas Makkah Route, yang sebelumnya hanya tersedia di Mekkah Route yang kemarin hanya di tiga bandara, Soetta, Solo, dan Jawa Timur, kini ditambah di Makassar.

“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jamaah haji tahun ini,” katanya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan di seluruh bandara guna mencegah keberangkatan jamaah tanpa visa haji resmi.

“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,” tutur dia.

Melalui penguatan layanan, pembentukan Satgas, serta kolaborasi lintas instansi ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Haji dan Umrah memastikan kesiapan logistik jamaah haji terus dimatangkan, terutama terkait distribusi koper yang menjadi salah satu perlengkapan penting jelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Direktur Pengawasan Haji Reguler, Rudi Nurudin Ambary mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah penyedia koper guna memastikan proses produksi hingga distribusi berjalan sesuai rencana.

Rudi mengungkapkan bahwa penyedia koper jamaah haji berasal dari maskapai penerbangan yang melayani keberangkatan, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

“Hal ini untuk memastikan bahwa koper tersebut dapat terdistribusi kepada jamaah haji sesuai jadwal,” ujar Rudi.

Dia menjelaskan, sidak ini merupakan bagian dari pengawasan intensif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk menjamin kualitas sekaligus ketepatan waktu distribusi perlengkapan jamaah.

“Ditjen telah melakukan inspeksi ke perusahaan pembuat koper bagi jamaah. Kami berharap koper dapat segera didistribusikan,” tuturnya.

Pengawasan terhadap penyediaan perlengkapan jamaah haji, telah dimulai sejak 13 April 2026 dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh kebutuhan jamaah terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi pemerintah dalam memastikan layanan haji berjalan optimal, terutama di tengah semakin dekatnya jadwal keberangkatan.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan koper dapat diterima jamaah sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap distribusi koper dan perlengkapan lainnya dapat berjalan lancar. Hal ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan nyaman bagi jamaah Indonesia saat mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan keselamatan dan keamanan jamaah haji menjadi prioritas utama pemerintah di tengah konflik kawasan Timur Tengah. Hal itu juga menjadi perhatian serius dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Haji dan konflik Timur Tengah. Konflik regional yang terjadi di Timur Tengah memang menjadi perhatian utama. Presiden meminta kepada kami untuk menjadikan keselamatan dan keamanan jamaah sebagai prioritas utama,” kata Irfan, sapaannya, dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (15/4/2026).

Arahan tersebut telah disampaikan Prabowo sejak Ramadan lalu di mana aspek keamanan mencakup berbagai tahapan perjalanan jamaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.

Adapun keberangkatan kloter pertama jamaah haji akan berlangsung pada 22 April 2026. Untuk puncak haji, diperkirakan pada 25-26 Mei.

"Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sampai dengan 26 Mei Arafah. Kemudian operasional pemulangan haji dimulai 1 Juni dan Insyaallah berakhir pada 1 Juli 2026,” ujar dia.

Pemerintah telah menyiapkan 16 embarkasi dengan tambahan yakni di Cipondoh, Tangerang, dan Yogyakarta.

"Yogyakarta ini agak istimewa sesuai dengan Jogja Istimewa karena kita tidak menggunakan asrama haji, tapi menggunakan hotel yang ada di dekat bandara,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)