Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, seiring proses perluasan halaman Gedung Sate dan penataan kawasan Monumen Perjuangan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan skema pengalihan arus telah disiapkan berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin).

Menurutnya, ruas Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara kawasan Gasibu, namun tetap terhubung dengan jaringan jalan existing.

"Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Ini sudah berdasarkan hasil andalalin," ujar Agung, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan, rekayasa ini menjadi konsekuensi dari perluasan kawasan Gedung Sate yang akan memanfaatkan sebagian ruas jalan yang masih eksis.

Dengan perubahan tersebut, Jalan Diponegoro yang ada saat ini nantinya akan menjadi bagian dari area halaman Gedung Sate.

"Jalan Diponegoro existing akan menjadi bagian dari perluasan halaman Gedung Sate, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke sisi utara Gasibu," katanya.

Selain pengalihan jalur, pemerintah juga akan melakukan penataan pada ruas Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur baru.

Terkait koordinasi, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna memastikan sinkronisasi rencana pembangunan dan manajemen lalu lintas.

"Jalan Diponegoro ini statusnya jalan provinsi. Koordinasi dengan Pemda Kota Bandung dilakukan untuk sinkronisasi rencana konstruksi dan pergerakan arus lalu lintas," ujarnya.

Pemprov Jawa Barat memastikan, perubahan ini dirancang agar tetap menjaga konektivitas kawasan sekaligus mendukung penataan kawasan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan ruang publik.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi penataan kawasan di sekitar Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan upaya ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghadirkan ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, namun memiliki nilai strategis bagi provinsi.

"Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulo nuwun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan," katanya, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan, penataan juga mencakup penertiban kawasan, seperti spanduk dan baliho, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta penguatan aspek keamanan lingkungan.

"Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmen yang sama. Menurutnya kolaborasi akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan kota.

"Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat membangun wajah kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak. "Ini ibu kota, ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan rencana penataan kawasan Gedung Sate tidak menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada perluasan dan penataan halaman untuk kepentingan ruang publik.

Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terkait rencana perubahan kawasan ikon Jawa Barat tersebut.

Dedi memastikan, Gedung Sate sebagai bangunan cagar budaya tidak akan diutak-atik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menata area luar agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih luas, tertata, dan nyaman di pusat Kota Bandung.

Integrasi dengan Gasibu diharapkan menciptakan kawasan terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Selain penataan kawasan, Pemprov juga melakukan perawatan bangunan, termasuk pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan.

Namun, proses tersebut tidak bisa sembarangan karena wajib mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.

Dia mengakui biaya perawatan bangunan heritage tidak murah, tetapi hal itu dianggap sebagai konsekuensi menjaga warisan sejarah.

“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” katanya.

Ia juga menegaskan, meski Gedung Sate merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, nilai historisnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dirawat.

Lebih jauh, Dedi mencontohkan pengalaman serupa saat menata kawasan Alun-alun Kian Santang dan pendopo di Purwakarta. Proyek yang sempat menuai kritik itu, menurutnya, kini justru menjadi ruang publik yang dinikmati masyarakat.

“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam aspek pembiayaan, KDM menekankan proyek ini tidak membebani anggaran baru. Ia memilih memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur dan mengalihkannya untuk penataan kawasan.

Mulai dari perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas, seluruhnya dihentikan.

“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

KDM menyadari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Namun, ia menilai langkah itu sebagai pilihan kepemimpinan: antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau menghadirkan manfaat langsung bagi publik.

“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang penataan kawasan Gedung Sate dengan memperluas area halaman yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

Penataan tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses kawasan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan selama ini aktivitas massa di depan Gedung Sate kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung.

Menurutnya, penataan kawasan dilakukan agar aktivitas masyarakat, termasuk unjuk rasa, tetap dapat berlangsung tanpa harus menutup akses ke jalan utama.

"Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik. Bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ucap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dengan desain baru kawasan tersebut, kegiatan di halaman Gedung Sate tidak lagi mengganggu arus lalu lintas.

Jalan Diponegoro, lanjut Dedi, dirancang tetap terbuka meskipun ada kegiatan di area halaman Gedung Sate.

"Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro tetap terbuka dan tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate," katanya.

Dalam konsep yang disiapkan, akses kendaraan di sekitar kawasan akan diatur dengan pola jalur melingkar. Kendaraan nantinya akan bergerak memutar menuju kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebelum kembali terhubung dengan jalur utama.

Selain itu, sebagian area Gasibu juga akan dimanfaatkan untuk membangun akses penghubung di ujung kawasan guna mendukung kelancaran sirkulasi kendaraan.

Meski kawasan akan ditata ulang, Dedi menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Sate. "Unjuk rasa boleh saja, tetapi tidak mengganggu lalu lintas," ujarnya.

Ia juga memastikan penataan kawasan tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada, termasuk batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di area tersebut. "Prasasti tidak akan digeser, tetap di situ," kata Dedi.

Selain memperbaiki akses lalu lintas, penataan juga akan memperluas dan memperindah halaman kawasan pemerintahan tersebut.

Ketinggian halaman Gasibu direncanakan akan sama dengan halaman Gedung Sate sehingga terlihat lebih menyatu dan terbuka.

Menurut Dedi, konsep yang dibangun bukan berupa plaza dalam arti bangunan melainkan ruang terbuka yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung kondisi saat ini yang dinilai membuat Gasibu seolah menjadi bagian dari area hotel Pullman, bukan sebagai halaman dari Gedung Sate.

"Halaman nanti terbuka lebih luas dan lebih lebar, sehingga Gasibu kembali menjadi halaman Gedung Sate bukan halaman Pullman," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan jajaran PT KAI melakukan rangkaian peninjauan kawasan lahan KAI di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada Minggu (5/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam percepatan penataan kawasan permukiman di sekitar jalur rel serta penyiapan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Peninjauan dilakukan menggunakan Kereta Inspeksi dengan menyusuri lintas Tanah Abang hingga Kampung Bandan, termasuk area bongkaran Blok E dan F serta kawasan Kampung Bandan Blok A. Dari atas rangkaian, rombongan meninjau langsung kondisi eksisting permukiman di sekitar jalur rel sebagai bagian dari proses inventarisasi awal.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan aset KAI di Jalan Kemukus, Jakarta, yang menjadi salah satu alternatif lokasi pemetaan kawasan yang akan ditata secara bertahap. Kunjungan kemudian berlanjut kembali ke aset di sekitar Stasiun Tanah Abang dan ke Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng sebagai referensi hunian terstruktur dalam mendukung penataan kawasan bantaran rel.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam kunjungan tersebut, Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta telah menghasilkan langkah konkret berupa kesiapan pembangunan rumah susun di atas lahan negara, yang ditujukan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

“Kami bekerja cepat untuk kepentingan rakyat, dan hari ini sudah ada langkah konkret melalui rencana pembangunan rumah susun di lahan negara. Ini merupakan hasil sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menghadirkan hunian yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa penyiapan lahan dan pembangunan hunian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan BUMN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar kementerian dan BUMN menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program perumahan di berbagai wilayah, khususnya di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui sinergi antara Kementerian dan BUMN, kami optimistis penyediaan perumahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” jelas Dony.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa peninjauan ini menjadi bagian dari langkah percepatan dalam proses inventarisasi kawasan dan penyusunan penataan yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

“KAI segera melakukan inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel yang dimulai dari titik prioritas dan akan diperluas ke wilayah lain. Langkah ini berjalan bersamaan dengan pengamanan area perkeretaapian serta koordinasi dengan kementerian terkait untuk penyiapan solusi hunian,” ujar Bobby.

Menurutnya, hasil peninjauan di sejumlah titik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah penataan yang lebih terarah.

“Kami memastikan setiap langkah yang dilakukan mempertimbangkan aspek keselamatan perjalanan kereta api serta kebutuhan masyarakat. Penataan kawasan diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan mendukung peningkatan kualitas hidup,” tambah Bobby.

KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan hunian. Di wilayah Jabodetabek, potensi pengembangan mencapai sekitar 131 ribu unit hunian yang berada di sekitar simpul transportasi, sehingga memungkinkan integrasi antara hunian dan mobilitas masyarakat.

“KAI akan menjalankan tiga langkah utama, yaitu inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang guna mendukung hunian yang lebih layak serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutup Bobby.

Penyusunan master plan kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik di Bantul maupun DIY

Bantul (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana induk penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela) daerah tersebut.

"Penyusunan master plan kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik di Bantul maupun DIY, termasuk juga di dalamnya ada pihak Kasultanan Ngayogyakarta," kata Kepala Bappeda Bantul Ari Budi Nugroho di Bantul, Jumat.

Menurut dia, rencana induk tersebut menjadi acuan untuk penyusunan teknis detail engineering design (DED) yang akan dimulai pada 2026, demikian pula untuk proses pengurusan hak guna bangunan (HGB), karena izin sebelumnya sudah berakhir.

Dia mengatakan rencana induk penataan pansela tersebut sudah termasuk restorasi kawasan Gumuk Pasir, menyusul beberapa hari lalu, Bantul kedatangan tim UNESCO untuk melihat kondisi dan penanganan pengembangan kawasan yang menjadi bagian dari geopark tersebut.

"Karena, Geopark di Bantul sekarang ini sudah berstatus nasional. Nah, kita akan menuju ke tingkatan yang internasional dalam hal ini UNESCO. Nah semuanya sudah dipersiapkan, karena kita punya rencana aksi dan sebagainya," katanya.

Dia mengatakan pada tahun 2026, pemerintah kabupaten akan melakukan percepatan restorasi Gumuk Pasir yang ada di kawasan pantai selatan, meski dengan anggaran terbatas.

"Kami juga menganggarkan lagi untuk penebangan pohon di gumuk pasir. Sebenarnya pada 2025 sudah ada pengerjaan penebangan, tapi belum sampai ke area tertentu dalam restorasi, sehingga kita anggarkan lagi untuk penebangan pohon," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk area penanganan restorasi Gumuk Pasir mencapai 141 hektare, dengan jumlah penanganan pohon di zona inti Gumuk Pasir mencapai kurang lebih 12 ribu pohon.

Keberadaan pohon maupun tumbuhan liar tersebut perlu ditebang untuk menjaga ekosistem gumuk pasir, sebab vegetasi tersebut dapat mengganggu kelestarian ekosistem Gumuk Pasir.

"Kalau ada vegetasi kan, badan (pasir) Gumuk Pasir tidak hidup. Gumuk pasir hidup itu kalau badannya berpindah-pindah yang disebabkan karena ada angin dan sebagainya, seperti itu," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut 28 perusahaan pelanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera merupakan salah satu upaya penataan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA).

“Kementerian Kehutanan menghormati dan mendukung atas langkah yang dilakukan oleh Satgas PKH sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

“Pencabutan izin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan pihaknya memandang hal ini sebagai momentum dan modalitas untuk melakukan penataan kawasan hutan dengan mengedepankan fungsi lindung, tata kelola daerah aliran sungai (DAS), serta pemulihan fungsi ekologis.

“Kawasan-kawasan tersebut akan dievaluasi peruntukannya secara hati-hati, termasuk pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta skema pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik,” ujar dia.

Terkait pendalaman potensi pidana yang sedang dilakukan oleh Satgas PKH, ia mengatakan Kemenhut menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang berjalan dan siap memberikan dukungan teknis serta data kehutanan yang diperlukan apabila diminta oleh aparat penegak hukum.

“Ke depan, Kementerian Kehutanan akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar penataan kawasan hutan pasca-pencabutan izin dapat memberikan manfaat ekologis, mengurangi risiko bencana hidrometeorologis, serta tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” jelas Ristianto.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa (20/1) menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Satgas PKH pada Kamis (22/1) pun mengungkapkan sedang mendalami dugaan unsur pidana oleh 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG—Kayutangan Heritage Kota Malang dinilai layak menjadi percontohan penataan kawasan padat dan pemberdayaan masyarakat perkotaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiruel, menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya mulai menjalankan sejumlah program prioritas nasional, salah satunya penataan kawasan padat dan kumuh.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP secara khusus meminta jajarannya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk mempelajari pola penataan kawasan perkotaan padat yang dinilai berhasil, salah satunya Kayutangan Heritage di Kota Malang.

“Kementerian PKP datang berkunjung ke Kota Malang bersama rombongan jajaran kelurahan di wilayah padat penduduk di Jakarta untuk mempelajari langsung penataan kawasan dan pemberdayaan masyarakat di Kayutangan, untuk nantinya diterapkan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya di Malang, Jumat (2/1/2026).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Hariyati, menambahkan konsep penataan kawasan permukiman perkotaan seperti Kayutangan Heritage rencananya akan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

"Bagaimana kawasan-kawasan di perkotaan, walaupun padat itu tetap menarik, dan ekonominya maju. Kita juga akan melihat tempat-tempat seperti Kayutangan ini yang memang nanti kita bisa ambil yang baik untuk kita padukan, nanti jadi konsep untuk seluruh perkotaan di Indonesia," imbuhnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Kota Malang dalam rangka meninjau kawasan Kayutangan Heritage.

Kawasan ini dinilai layak menjadi percontohan dalam replikasi penataan kawasan padat di perkotaan sebagaimana program Kementerian PKP.

"Kami menceritakan beberapa hal tentang progress Kayutangan Heritage dan story-nya seperti apa, sampai akhirnya menjadi salah satu jujungan wisata terbanyak saat Nataru ini. Pak Sekjen dan Bu Dirjen diperintah untuk mereplikasi, bagaimana konsep penataan Kayutangan, apa yang dilakukan dan ini akan bisa jadikan pilot project pada beberapa tempat di Indonesia," ujarnya.

Keberhasilan penataan dan aktivasi Kayutangan Heritage, dia menilai, mencakup aspek pembangunan fisik kawasan sekaligus pemberdayaan masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan.

Dia juga menjelaskan bahwa konsep penataan Kayutangan Heritage menitikberatkan pada pelestarian kawasan bersejarah, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kawasan.

Wahyu juga menceritakan bahwa ketertarikan Kementerian PKP terhadap Kayutangan Heritage bermula saat kunjungan Menteri PKP ke Kota Malang pada beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Wali Kota Wahyu secara langsung mengajak Menteri PKP meninjau Kayutangan Heritage, yang kemudian mendapat respons positif.

"Pada saat itu, Pak Menteri PKP datang ke Malang, saya ajak ke Kayutangan berkeliling ke sana dan saya menjelaskan juga termasuk penghargaan yang diterima, yaitu Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I nasional dan juga dari Pokdarwis terbaik I nasional. Pak Menteri melihat memang luar biasa, terutama terkait dengan perubahan kawasan, kemudian juga mindset masyarakatnya," ucapnya.

Dia berharap keberhasilan Kayutangan Heritage dapat menjadi sumber inspirasi bagi daerah lain dalam melakukan penataan kawasan padat perkotaan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat. (K24)

Bisnis.com, DELI SERDANG – Asri Ludin Tambunan menegaskan rencana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penataan menyeluruh di kawasan Datuk Kabu, Pasar Tiga Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, serta sejumlah wilayah rawan banjir di Kecamatan Batangkuis.

Penataan ini dilakukan untuk mencegah kawasan tersebut menjadi sumber persoalan bagi masyarakat, baik dari sisi ketertiban, kemacetan, keselamatan pengguna jalan, maupun potensi banjir yang kerap terjadi.

“Penataan menyeluruh ini kita lakukan agar kawasan Datuk Kabu tidak menjadi sumber masalah ke depan. Namun, pemerintah juga akan mencarikan solusi bagi seluruh pedagang agar tetap bisa berusaha dan menghidupi keluarganya,” ujarnya saat meninjau kawasan Datuk Kabu, Sabtu (20/12).

Pengerukan parit besar yang ada di sepanjang jalan Datuk Kabu juga tengah dilakukan untuk mengangkat sedimen sehingga memperlancar jalannya air. Hal serupa juga dilakukan di Kecamatan Batangkuis yakni sepanjang jalan utama Desa Sena, Sugiharjo, dan Tanjung Sari.

Imbauan untuk tidak lagi berjualan di atas parit kepada pedagang yang ada di lokasi pun dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan desa.

Ia menjelaskan, kebijakan penataan tersebut merupakan pembelajaran dari pengalaman bencana banjir besar yang pernah terjadi, dimana rumah-rumah warga sempat terendam hingga lebih dari setengah meter selama satu hingga dua minggu.

“Inilah tugas pemerintah, memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tegasnya.

Asri Ludin Tambunan mengakui, proses penataan dan pembangunan tidak selalu berjalan mudah di tahap awal. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan yang harus dijalani bersama demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

“Dalam pembangunan memang ada tahapan yang harus dilalui. Pemerintah akan menyiapkan solusi agar masyarakat tetap bisa beraktivitas, sambil proses penataan kawasan terus berjalan,” jelasnya.

Ia berharap agar langkah ini mendapat dukungan seluruh masyarakat sebab dampaknya juga akan dirasakan masyarakat.

“Kami mohon dukungan dan kerjasama agar semua pembenahan ini bisa berjalan lancar. Semata semua untuk masyarakat. Kalau tertata baik, bukan hanya indah dipandang tapi kondisi yang sebelumnya menjadi masalah seperti macet, banjir, dapat berkurang,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Upaya penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menunjukkan langkah konkret melalui penumbangan tanaman sawit ilegal dan penanaman pohon di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memulihkan fungsi kawasan konservasi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di kawasan TNTN bukan untuk memusuhi masyarakat, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam penataan kawasan.

Pemerintah mendorong relokasi warga yang memiliki kebun di dalam kawasan taman nasional ke luar TNTN, agar fungsi hutan sebagai habitat satwa liar tetap terjaga.

“Relokasi ini bertujuan memulihkan ekosistem TNTN agar kembali menjadi habitat yang aman bagi satwa liar seperti gajah, tapir, dan rusa, sekaligus memastikan kawasan konservasi dikelola secara berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Dia menambahkan, pemerintah tetap memperhatikan hak dan penghidupan masyarakat terdampak. Sejumlah skema telah disiapkan, mulai dari relokasi yang aman dan legal, hingga penerbitan izin hutan kemasyarakatan bagi tiga kelompok tani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan sekitar 600 hektare lahan kepada 228 kepala keluarga melalui SK Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan, dan selanjutnya akan diteruskan menjadi skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lahan tersebut akan disertifikasi secara resmi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi berimbang antara perlindungan kawasan konservasi TNTN dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau.

Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan pemerintah menargetkan renovasi hingga 2 juta rumah per tahun. Salah satu fokus utama dari program tersebut adalah perbaikan sanitasi dasar agar kualitas hidup masyarakat meningkat.

“Kami sedang merancang kalau bisa 2 juta per tahun untuk renovasi supaya paling tidak sanitasi kita selesaikan dulu,” kata Fahri Hamzah dalam acara BIG 40 Conference 2025 yang digelar Bisnis Indonesia di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Fahri menegaskan selama masih terdapat rumah dengan kondisi sanitasi yang buruk, kesehatan masyarakat akan tetap rentan. Karena itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi permukiman dengan sanitasi yang tidak layak.

Selain renovasi rumah, pemerintah juga menggarap penataan kawasan, terutama wilayah pesisir. Fahri mengatakan pemerintah bekerja sama dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memperoleh dukungan penganggaran dalam penertiban dan penataan 1.200 kawasan pesisir di seluruh Indonesia.

“Supaya pesisir-pesisir Indonesia itu bisa bersinar kembali,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93.554.082 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12.573.383 KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16.597.839 KK.

Sementara berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga.

Sementara itu, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga. Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan.