Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, informasi yang menyebut adanya penutupan jalan tersebut lewat informasi yang dipasang di area Gasibu sudah diturunkan oleh pihaknya.

Hingga saat ini, aktivitas lalu lintas di kawasan Jalan Diponegoro masih berjalan normal. "Kami klarifikasi, kalau Jalan Diponegoro tidak ditutup," ujarnya.

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro.

Rekayasa tersebut merupakan bagian dari rencana perluasan halaman Gedung Sate yang ke depan akan berdampak pada perubahan jalur lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.

"Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Dia memastikan setiap perubahan lalu lintas tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah provinsi akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.

"Kalau sudah ada jadwal atau penerapan rekayasa lalu lintas, pasti akan diumumkan secara resmi," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, seiring proses perluasan halaman Gedung Sate dan penataan kawasan Monumen Perjuangan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan skema pengalihan arus telah disiapkan berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin).

Menurutnya, ruas Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara kawasan Gasibu, namun tetap terhubung dengan jaringan jalan existing.

"Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Ini sudah berdasarkan hasil andalalin," ujar Agung, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan, rekayasa ini menjadi konsekuensi dari perluasan kawasan Gedung Sate yang akan memanfaatkan sebagian ruas jalan yang masih eksis.

Dengan perubahan tersebut, Jalan Diponegoro yang ada saat ini nantinya akan menjadi bagian dari area halaman Gedung Sate.

"Jalan Diponegoro existing akan menjadi bagian dari perluasan halaman Gedung Sate, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke sisi utara Gasibu," katanya.

Selain pengalihan jalur, pemerintah juga akan melakukan penataan pada ruas Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur baru.

Terkait koordinasi, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna memastikan sinkronisasi rencana pembangunan dan manajemen lalu lintas.

"Jalan Diponegoro ini statusnya jalan provinsi. Koordinasi dengan Pemda Kota Bandung dilakukan untuk sinkronisasi rencana konstruksi dan pergerakan arus lalu lintas," ujarnya.

Pemprov Jawa Barat memastikan, perubahan ini dirancang agar tetap menjaga konektivitas kawasan sekaligus mendukung penataan kawasan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan ruang publik.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah rencana penutupan Jalan Diponegoro di tengah polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan kebijakan yang disiapkan bukan menutup akses jalan, melainkan mengalihkan arus lalu lintas seiring penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Polemik mencuat setelah muncul petisi di media sosial yang menolak rencana penutupan ruas Jalan Diponegoro akibat integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu. Penutupan jalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Bandung.

Hingga Senin (20/4/2026), petisi itu telah ditandatangani oleh 1.317 orang.

“Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Yang kita, kami, inginkan adalah jangan ambil Jalan Diponegoro. Jangan ditutup, dan jangan melakukan pengalihan lalu lintas,” bunyi petisi tersebut.

Petisi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan fungsi Jalan Diponegoro.

“Yang kita tolak adalah penutupan Jalan Diponegoro dan menghilangkan fungsinya dari jalan umum dengan menjadikannya bagian dari plasa yang tidak bisa diakses lalu lintas kendaraan,” lanjut isi petisi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menilai terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana penataan kawasan.

“Salah. Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, yang ada adalah pengalihan ruas Jalan Diponegoro,” katanya.

Menurut dia, konsep penataan kawasan akan mengubah pola lalu lintas yang sebelumnya membelah antara Gedung Sate dan Gasibu menjadi mengelilingi kawasan tersebut. Dengan skema itu, kendaraan tetap dapat melintas meski tidak lagi melalui jalur yang sama.

“Yang asalnya membelah antara Gasibu dan Gedung Sate itu nanti melingkar, jadi muter. Tidak ada penutupan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut baru diterapkan setelah proses penataan kawasan rampung dan dinilai siap digunakan.

“Selama jalannya belum dibangun tidak akan kita tutup. Nanti setelah dibangun nyaman, baru kita alihkan,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum merinci secara teknis skema pengalihan arus lalu lintas tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap kepadatan kendaraan di kawasan pusat Kota Bandung.

Polemik ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap perubahan fungsi salah satu ruas strategis di Kota Bandung. Ke depan, kejelasan desain lalu lintas dan komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan penataan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang penataan kawasan Gedung Sate dengan memperluas area halaman yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

Penataan tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses kawasan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan selama ini aktivitas massa di depan Gedung Sate kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung.

Menurutnya, penataan kawasan dilakukan agar aktivitas masyarakat, termasuk unjuk rasa, tetap dapat berlangsung tanpa harus menutup akses ke jalan utama.

"Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik. Bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ucap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dengan desain baru kawasan tersebut, kegiatan di halaman Gedung Sate tidak lagi mengganggu arus lalu lintas.

Jalan Diponegoro, lanjut Dedi, dirancang tetap terbuka meskipun ada kegiatan di area halaman Gedung Sate.

"Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro tetap terbuka dan tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate," katanya.

Dalam konsep yang disiapkan, akses kendaraan di sekitar kawasan akan diatur dengan pola jalur melingkar. Kendaraan nantinya akan bergerak memutar menuju kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebelum kembali terhubung dengan jalur utama.

Selain itu, sebagian area Gasibu juga akan dimanfaatkan untuk membangun akses penghubung di ujung kawasan guna mendukung kelancaran sirkulasi kendaraan.

Meski kawasan akan ditata ulang, Dedi menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Sate. "Unjuk rasa boleh saja, tetapi tidak mengganggu lalu lintas," ujarnya.

Ia juga memastikan penataan kawasan tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada, termasuk batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di area tersebut. "Prasasti tidak akan digeser, tetap di situ," kata Dedi.

Selain memperbaiki akses lalu lintas, penataan juga akan memperluas dan memperindah halaman kawasan pemerintahan tersebut.

Ketinggian halaman Gasibu direncanakan akan sama dengan halaman Gedung Sate sehingga terlihat lebih menyatu dan terbuka.

Menurut Dedi, konsep yang dibangun bukan berupa plaza dalam arti bangunan melainkan ruang terbuka yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung kondisi saat ini yang dinilai membuat Gasibu seolah menjadi bagian dari area hotel Pullman, bukan sebagai halaman dari Gedung Sate.

"Halaman nanti terbuka lebih luas dan lebih lebar, sehingga Gasibu kembali menjadi halaman Gedung Sate bukan halaman Pullman," ujarnya.