JAKARTA - Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta kader PSI untuk menjadikan Jambi sebagai ‘kandang gajah’ pada Pemilu 2029. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) serta pelantikan pengurus DPW PSI Jambi, Sabtu (25/4/2026).

"Pertama hari ini hari yang sangat bahagia, karena saya diminta oleh Mas Ketua Umum, Mas Kaesang, untuk secara resmi melantik kepengurusan baru DPW PSI Jambi. Sekaligus saya mohon doa pada seluruh masyarakat Jambi agar PSI nanti akan menjadi pemenang di Jambi,” kata Raja Juli.

Raja Juli juga yakin DPW PSI Jambi yang dipimpin Romi Hariyanto akan menjadi kandang gajah pada Pemilu 2029. "Selain doa restu masyarakat, kami juga tentu memiliki keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Romi sebagai Ketua DPW, yang merupakan seorang politisi berpengalaman, InsyaAllah Jambi akan menjadi kandang gajah pada 2029,” kata Raja Juli.

Dikatakannya, PSI juga akan mendorong salah satu kader terbaik Jambi untuk menjadi gubernur. Adapun kader yang akan didorong menjadi Gubernur Jambi adalah Romi Hariyanto.

"Insyaallah, akan ada putra-putri terbaik Jambi dari PSI yang akan mengisi kursi-kursi DPRD. Insya Allah juga, kalau kursi signifikan karena adanya dukungan dari masyarakat, tentu kita akan dorong Pak Romi untuk menjadi gubernur,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis sains.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan hal ini seiring dengan El Nino 2026 yang berpotensi muncul lebih cepat pada semester kedua tahun ini (Juni-Juli) dengan intensitas lemah hingga moderat yang menyebabkan musim kemarau diprediksi datang lebih awal dan lebih kering.

“Untuk tahun ini sudah disampaikan bahwa kemarau akan datang lebih cepat dari tahun lalu, dan akan berakhir lebih lambat, kemudian El Nino lemah sampai moderat artinya dibandingkan tahun lalu, kemungkinan terjadinya karhutla tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun kerja sama dengan BMKG, lanjut Raja Antoni, mencakup integrasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan kehutanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca serta analisis risiko berbasis sains.

Ia juga mengatakan upaya ini juga senada dengan angka karhutla Indonesia yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Dari sekitar 2,6 juta hektare pada 2015, luas karhutla turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, hingga sekitar 350 ribu hektare pada tahun lalu.

Lebih jauh, Menhut mengatakan BMKG menjadi bagian penting dalam penurunan angka karhutla, salah satunya dengan proses Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan.

“BMKG memerankan peran yang sangat penting untuk menurunkan angka karhutla. Dengan tadi memprediksi cuaca, presisi dengan lebih prediktif, termasuk prevensi atau pencegahan. Mencegah terjadinya karhutla itu jauh lebih baik ketimbang memadamkan ketika apinya sudah berkobar,” kata Raja Antoni.

Selain itu, Menhut juga memastikan koordinasi untuk mencegah terjadinya karhutla terus dilakukan serta dilakukannya pengecekan tinggi muka air tanah.

“OMC yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum apinya menyala. Sekarang sedang berkoordinasi dengan berbagai instansi, tinggi muka air tanah kita pantau ketika nanti di bawah 40 cm kita (lakukan) adalah OMC untuk menambah permukaan air tanah, terutama di daerah-daerah gambut. Kalau cadangan airnya cukup insya Allah tidak akan terjadi kebakaran,” jelas Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kehutanan menerima kunjungan PT Eco Power Nusantara di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (15/4).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di sektor reforestasi serta investasi hijau yang berorientasi pada pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi karbon.

Pertemuan diawali dengan pemaparan profil perusahaan, termasuk rencana pengembangan proyek berbasis ekosistem di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam paparannya, PT Eco Power Nusantara menyoroti peluang kolaborasi dalam penghijauan hutan (reforestasi) dan pengembangan proyek carbon credit sebagai bagian dari upaya mendukung target penurunan emisi nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima langsung perwakilan perusahaan dan menyampaikan respons positif terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai langkah yang ditawarkan sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik berbagai inisiatif yang mendukung restorasi ekosistem dan pengembangan proyek karbon. Ruang pendampingan juga terbuka sesuai dengan kapasitas kementerian," ujar Raja.

Selain kerja sama reforestasi, pertemuan juga membahas rencana investasi dari Eco Power UK sebagai mitra strategis. Nilai investasi awal yang disampaikan mencapai sekitar US$25 juta atau setara Rp420 miliar.

Presiden Direktur PT Eco Power Nusantara, Swastiko Yoga, menjelaskan bahwa investasi tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan proyek berbasis carbon credit serta pembangunan infrastruktur pendukung di beberapa wilayah.

"Investasi ini diarahkan untuk memperkuat proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi sekaligus mendorong pemulihan ekosistem melalui pendekatan ekonomi hijau," kata Swastiko dalam rilisnya, Kamis (16/4).

Ia menambahkan, lokasi pengembangan yang disampaikan dalam presentasi meliputi Sanggau, Kalimantan Barat; Dumai, Riau; serta Boyolali dan Sragen, Jawa Tengah. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari proyek reforestasi terintegrasi dengan skema karbon.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan potensi pasar karbon menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai target iklim dan mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Dengan pengelolaan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, potensi pasar karbon ini dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mencapai target iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Menhut.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Pertanian, dan Komisi IV DPR RI di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi pasar karbon yang sangat besar, dengan estimasi mencapai 13,4 miliar ton CO2 ekuivalen pada periode 2024-2050.

Potensi ini, lanjutnya, berasal dari berbagai sumber, di antaranya kegiatan carbon removal melalui pemulihan lahan terdegradasi seluas sekitar 12 juta hektare, carbon reduction dari hutan produksi seluas 50 juta hektare, perhutanan sosial sebesar 8,3 juta hektare, serta hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

“Dalam mendukung sasaran offset emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan, terdapat beberapa target utama yang perlu dicapai,” ujar Menhut.

Beberapa target tersebut yaitu pengelolaan paling sedikit 48,69 juta hektare hutan untuk aksi mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK dan pemulihan minimal 3,5 juta hektar lahan kritis dan/atau rusak sebagai Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui serapan emisi GRK.

“Ketiga, optimalisasi kawasan konservasi, termasuk open area seluas kurang lebih 1,3 juta hektare,” kata Raja Antoni.

Menhut menambahkan, terdapat pengaturan umum pokok-pokok pengaturan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kehutanan.

Pertama adalah instrumen NEK yang difokuskan pada perdagangan karbon berupa offset emisi GRK, dengan sektor kehutanan sebagai penyedia kredit karbon Forestry and Other Land Use (FOLU).

“Kedua, pelakunya meliputi pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atau hak pengelolaan, perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang hutan hak, serta PB-PJL (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) Karbon di kawasan konservasi,” ujar Raja Antoni.

Lebih lanjut, dari sisi areal mencakup Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL), zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/taman buru, hutan adat, hutan hak, dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Menhut juga menyampaikan, tata laksana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berperan memberikan persetujuan perdagangan karbon Non-Sertifikat Pengurangan Emisi (Non-SPE), serta rekomendasi untuk SPE GRK dan Non-SPE dengan mekanisme penyesuaian yang sesuai (corresponding adjustment).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengajak masyarakat ikut andil dalam upaya menjaga hutan serta mendorong perekonomian melalui skema perhutanan sosial.

Menhut, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai kebijakan perhutanan sosial menjadi titik balik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Jika sebelumnya masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke kawasan hutan, kini mereka justru diberikan hak untuk mengelola secara legal.

“Intinya, perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat agar fungsi hutan bisa dimaksimalkan. Dulu masyarakat dilarang masuk hutan, sekarang diperbolehkan bahkan mengelola secara legal untuk dimanfaatkan secara maksimal,” ujar dia.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan.

Ia optimistis masyarakat mampu menjaga kepercayaan yang diberikan negara dengan menjalankan kedua fungsi tersebut secara beriringan.

“Bekerja sama, berkolaborasi agar fungsi keekonomian meningkat, namun secara bersamaan juga meningkatkan fungsi ekologis,” kata Menhut.

Adapun Menhut Raja Juli Antoni baru saja menyerahkan sembilan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada sebanyak 328 kepala keluarga di Desa Wisata Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Melalui SK tersebut, kini masyarakat di sana resmi mendapat akses mengelola kawasan hutan seluas 1.742 hektare melalui skema perhutanan sosial.

Menhut menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Sulawesi Utara. Ia mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses kelola hutan bagi rakyat.

“Pertama, salam hormat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemarin saya di Istana selesai acara, saya sampaikan akan ke Sulawesi Utara dan akan memberikan SK Perhutanan Sosial,” katanya.

Ia menegaskan, penantian masyarakat selama ini akhirnya terwujud dengan diterimanya SK Perhutanan Sosial.

“Insya Allah kita akan buktikan bahwa setelah mendapatkan SK, bapak-ibu bisa memaksimalkan secara bersamaan, kita bisa jaga hutan kita,” ujar Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan. Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan.

Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo pun langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan IUP yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang yang tidak jelas IUP-nya, termasuk di hutan lindung. Kalau tidak jelas, cabut IUP-nya,” tegas Prabowo.

Target Laporan Dipercepat

Saat meminta laporan evaluasi, Prabowo awalnya diberi target dua minggu oleh Menteri ESDM. Namun, dia langsung meminta percepatan menjadi satu minggu.

Prabowo menegaskan, langkah penertiban IUP merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara agar kita bisa memperkuat institusi kita,” tandas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dalam peringatan Kwibuka ke-32 di Republik Rwanda, Afrika Tengah.

Menhut, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, menyoroti keberhasilan Rwanda dalam bidang konservasi lingkungan sebagai sumber inspirasi penting bagi pengelolaan SDA berkelanjutan ini.

"Keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional Rwanda," kata Raja Antoni.

Lebih lanjut, Menhut menyoroti salah satu contoh nyata adalah keberhasilan konservasi gorila gunung di Taman Nasional Volcanoes.

Upaya ini dinilai sebagai model global dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui kebijakan yang konsisten dan perlindungan kawasan yang kuat.

"Melalui kebijakan konservasi yang konsisten serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, populasi gorila meningkat signifikan dan menjadi ikon keberhasilan konservasi dunia," ujar dia.

Menhut mengatakan pariwisata berbasis konservasi, khususnya pelacakan gorila, menjadi salah satu sumber devisa utama negara tersebut.

"Hal ini menunjukkan bahwa konservasi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan," kata Raja Antoni.

Selain itu, Menhut juga menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan jasa ekosistem, ia nilai juga menjadi kunci keberhasilan Rwanda.

Hutan, lanjutnya, tidak hanya dipandang sebagai kawasan lindung, tetapi juga sebagai penyedia manfaat nyata seperti air, penyerap karbon, dan sumber penghidupan masyarakat.

"Dengan pendekatan ini, konservasi menjadi relevan secara ekologis sekaligus bernilai secara ekonomi. Taman nasional tidak lagi dipandang sebagai pembatas ruang hidup, melainkan sebagai sumber kesejahteraan bersama," kata Menhut Raja Antoni.

Peringatan Kwibuka ke-32 adalah peringatan tahunan ke-32 untuk mengenang genosida yang terjadi pada tahun 1994 terhadap etnis Tutsi di Rwanda.

Menhut Raja Antoni menyebut peringatan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah, tetapi juga pembelajaran global tentang pemulihan dan pembangunan berkelanjutan.

"Perjalanan luar biasa Rwanda dalam pemulihan tidak hanya tercermin pada masyarakatnya, tetapi juga pada komitmen kuatnya terhadap pengelolaan lingkungan," ujarnya.

Menhut Raja Antoni hadir di peringatan Kwibuka ke-32 ini sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam acara, Duta Besar Rwanda Sheikh Abdul Karim Harelimana, Ketua Korps Diplomatik Africa yang juga Duta Besar Tanzania Macocha Moshe Tembele, hingga penyintas genosida 1994 Liliane Murangwayire.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama dengan Organisasi Kerja Sama Hutan Asia (AFoCo) mendorong kerja sama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam pengembangan proyek karbon, rehabilitasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.

“Pertemuan Kemenhut-AFoCO merupakan upaya diplomasi hijau dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea Selatan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

“Khususnya dalam mendorong kerja sama strategis di sektor kehutanan, termasuk organisasi kerja sama internasional yang berkantor pusat di Korea,” ujar dia menambahkan.

Penguatan kerja sama itu ditandai dengan pertemuan antara Menhut Raja Antoni dan Direktur Eksekutif AFoCo Park Chongho di Seoul, Korea Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, AFoCO menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia sebagai anggota sejak 2019.

Keanggotaan Indonesia dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan profil sektor kehutanan Indonesia di tingkat regional serta menjadi sarana efektif untuk mengampanyekan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Menurut Raja Antoni, Direktur Park menekankan peluang besar kerja sama ke depan, khususnya dalam pengembangan proyek karbon (carbon project) di Indonesia.

Potensi itu mencakup kawasan perhutanan sosial, taman nasional, serta area konsesi yang memerlukan dukungan dalam penyiapan proyek dan dokumen sertifikasi karbon.

“Selain itu, AFoCO saat ini tengah mengembangkan skema pendanaan campuran (blended finance) untuk mendukung kegiatan penanaman kembali lahan terdegradasi yang dapat diklaim sebagai proyek karbon,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan AFoCO juga menyampaikan bahwa organisasinya telah memperoleh status sebagai entitas terakreditasi pada Green Climate Fund, sehingga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk mengakses pendanaan internasional dalam pengembangan proyek kehutanan berkelanjutan.

Selain itu, AFoCO saat ini telah mendapatkan dukungan pendanaan dari Rabobank untuk pengembangan proyek agroforestry carbon di kawasan Asia Pasifik, yang diharapkan dapat direplikasi di Indonesia.

Menhut Raja Antoni pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam pengembangan AFoCO, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terluas di Asia.

“Kemenhut berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan AFoCO dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan proyek karbon yang memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” ujar dia.

Sebagai langkah konkret, Menhut pun mengusulkan penguatan kelembagaan melalui penempatan Utusan Tetap (Permanent Representative) dari Kemenhut di kantor pusat AFoCO guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

“Kementerian Kehutanan juga mengundang AFoCO untuk mendukung pengelolaan Hutan Adat seluas 1,4 juta hektare yang telah ditargetkan untuk dikelola dalam lima tahun ke depan,” kata Raja Antoni.

Dukungan AFoCO pun diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial, khususnya dalam mengatasi tantangan akses pendanaan awal dan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini termasuk pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis satelit dan penguatan kapasitas sumber daya manusia,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan resmi memperkuat kerja sama strategis utamanya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan kebakaran hutan.

Kolaborasi bilateral ini ditandai dengan penandatanganan dua dokumen kerja sama antara Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri Kehutanan Korea (KFS) Park Eunsik, di Seoul, Korea Selatan, Rabu.

“Penandatanganan kerja sama Kemenhut-KFS merupakan diplomasi hijau dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam mendorong kerja sama strategis di sektor kehutanan,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Adapun dokumen pertama yang ditandatangani adalah “Kerangka Kerja Sama dalam Program Prioritas di Bidang Kehutanan” atau “Framework Arrangement on Cooperation on Priority Program in Forestry”.

“Ini menjadi payung kerja sama strategis kedua negara dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim melalui sektor kehutanan, termasuk pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi mangrove dan gambut, pengembangan ekowisata, perhutanan sosial, hingga penguatan pasar karbon hutan,” kata Raja Antoni.

Lebih lanjut, dokumen kedua adalah nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Pemulihan Pasca Kebakaran yang secara khusus mendorong kerja sama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan pascakebakaran hutan.

“Ini termasuk pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis satelit dan penguatan kapasitas sumber daya manusia,” kata Menhut.

Sementara itu, Menteri Park menyampaikan bahwa Kemenhut merupakan mitra paling strategis bagi KFS.

Ia mengatakan, perwakilan kehutanan Korea di luar negeri saat ini hanya ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, yang menunjukkan pentingnya Indonesia dalam kerja sama kehutanan Korea.

KFS juga menyampaikan rencana peluncuran satelit pemantauan kebakaran hutan pada September 2026 yang mampu melakukan pemantauan secara real time, termasuk menjangkau hingga sekitar 55 persen wilayah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menhut Raja Antoni menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Ia memandang kerja sama ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi potensi fenomena El Nino yang diproyeksikan terjadi pada Juni 2026.

Kedua negara juga sepakat untuk mendorong implementasi kerja sama melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pertukaran pengetahuan dan teknologi, pengembangan proyek bersama, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta penguatan jejaring kelembagaan melalui mekanisme Joint Consultation Committee.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk mendorong kolaborasi bilateral yang lebih konkret di bidang kehutanan dan iklim, mulai dari upaya pengelolaan hutan berkelanjutan hingga perdagangan karbon.

“Pertemuan (dengan perwakilan pemerintah Jepang) membahas penguatan kerja sama kehutanan, investasi karbon, hingga konservasi satwa, termasuk komodo,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun penguatan kerja sama bilateral di bidang kehutanan dan iklim tersebut dilakukan Menhut Raja Antoni sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, pekan ini.

“Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada penguatan kawasan konservasi, pertukaran pengetahuan, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi karbon. Indonesia membuka peluang investasi melalui skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan perdagangan karbon sukarela,” ujar Raja Antoni.

Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Suzuki Norikazu, Jepang menegaskan Indonesia sebagai mitra strategis di sektor kehutanan.

Dukungan juga diberikan melalui proyek-proyek yang dijalankan bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), dan penugasan tenaga ahli dari Jepang untuk mendukung pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia.

Menhut Raja Antoni pun mendorong agar kerja sama itu ditingkatkan, termasuk dalam pengembangan World Mangrove Center dan implementasi skema Joint Crediting Mechanism (JCM).

“Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi jembatan global dalam upaya rehabilitasi, riset, edukasi, serta inovasi pengelolaan ekosistem mangrove, sekaligus menjadi rujukan internasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam,” ujar dia.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ishihara Hirotaka, ia mengatakan membahas penguatan kerja sama konservasi, termasuk program breeding loan komodo yang bekerja sama dengan Prefektur Shizuoka.

Raja Antoni juga mengusulkan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dan taman nasional di Indonesia. Skema itu diharapkan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi.

Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Menteri Strategi Pertumbuhan Jepang Minoru Kiuchi, kedua negara membahas penguatan kerja sama kehutanan dan konservasi secara lebih luas.

Salah satu yang disorot adalah rencana pengiriman komodo ke Jepang yang disebut memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat setempat.

“Selain itu, kedua pihak juga mendorong percepatan implementasi kerja sama karbon melalui skema JCM serta memperkuat kolaborasi antar taman nasional,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia dan Jepang mempertegas komitmen penguatan kerja sama antara kedua negara di bidang kehutanan dan konservasi.

Menhut Raja Antoni menyampaikan Penegasan komitmen itu saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Strategi Pertumbuhan Jepang Minoru Kiuchi di Tokyo, Jepang, Selasa.

“Pertemuan ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Jepang dalam memperluas kerja sama strategis di sektor kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, serta kontribusi nyata terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa Menteri Kiuchi menilai Indonesia sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Jepang, khususnya di sektor kehutanan.

“Ia menekankan bahwa peran Indonesia tidak hanya penting bagi Jepang, tetapi juga memiliki posisi strategis bagi kawasan Asia Pasifik,” kata Menhut Raja Antoni.

Lebih lanjut, kedua negara juga mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Prefektur Shizuoka terkait perlindungan dan konservasi satwa liar, khususnya komodo.

Komodo dinilai memiliki tingkat popularitas tinggi di Jepang, setara dengan panda, dan diyakini akan menjadi daya tarik besar bagi masyarakat Jepang.

“Pemerintah Jepang bahkan berencana menyelenggarakan upacara penyambutan khusus saat komodo tiba di Jepang. Selain itu, Menteri Kiuchi menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pertukaran satwa dari iZoo Jepang ke Kebun Binatang Surabaya,” kata Menhut.

Ia mengatakan hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses pengiriman komodo ke Jepang, yang akan dilakukan setelah penandatanganan kerja sama antara iZoo dengan Kebun Binatang Surabaya yang direncanakan berlangsung pada akhir April 2026.

Selain itu, Raja Antoni juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui berbagai proyek yang didukung oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Menhut menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi ke depan, termasuk melalui percepatan implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) di sektor kehutanan Indonesia sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Tak hanya itu, Menhut juga mengusulkan penguatan kerja sama konservasi melalui skema sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan taman nasional di Indonesia.

“Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, pengelolaan kawasan konservasi, serta meningkatkan standar pengelolaan taman nasional di kedua negara,” ujar Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026