Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) terbaru, HSBC TradeCash, untuk mempercepat akses modal kerja bagi pelaku usaha di tengah tekanan likuiditas akibat gejolak geopolitik dan tingginya suku bunga global.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, terutama di tengah meningkatnya volatilitas global dan biaya operasional.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Delia menambahkan, peluncuran TradeCash dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan perdagangan di tengah aktivitas ekspor dan impor Indonesia yang terus bertumbuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar atau meningkat 21,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai impor juga naik 22,49% menjadi US$25,21 miliar.

HSBC juga mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor yang menunjukkan sebanyak 88% responden melakukan penyesuaian alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas global. Selain itu, 89% responden mengaku aktif meningkatkan penempatan modal di pasar-pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi.

Melalui HSBC TradeCash, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) secara digital melalui platform HSBCnet tanpa perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

HSBC menjelaskan nasabah yang memenuhi persyaratan dapat menerima pencairan modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang dibutuhkan disampaikan dan memperoleh persetujuan.

Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh likuiditas lebih cepat tanpa harus menunggu siklus pembayaran yang umumnya berlangsung selama 30 hari atau lebih.

Global Head of Trade HSBC Vivek Ramachandran mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu perusahaan memaksimalkan kas yang tertahan pada piutang melalui proses digital yang lebih sederhana.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," katanya.

Menurut Vivek, meningkatnya tensi geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta keterlambatan pengiriman. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan dunia usaha terhadap akses modal kerja yang cepat dan efisien.

HSBC TradeCash melengkapi portofolio solusi trade finance HSBC yang telah tersedia sebelumnya, termasuk HSBC TradePay yang memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan sekaligus melakukan pembayaran kepada pemasok dengan lebih cepat.

Fokus Perkuat Bisnis Korporasi

Peluncuran HSBC TradeCash juga sejalan dengan fokus HSBC Indonesia memperkuat layanan bagi segmen Corporate and Institutional Banking (CIB).

Sebelumnya, HSBC Indonesia resmi mengalihkan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) setelah kedua pihak menandatangani perjanjian pengambilalihan pada 4 Mei 2026.

HSBC menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil tinjauan strategis terhadap operasional perbankan ritel di Indonesia yang telah diumumkan sejak Juli 2025.

"...dan bahwa OCBC berada di posisi terbaik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis," jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menegaskan pengalihan bisnis IWPB tidak mencerminkan kinerja unit usaha tersebut, melainkan bagian dari strategi HSBC Group untuk menyederhanakan bisnis dan memfokuskan sumber daya pada segmen yang memiliki keunggulan kompetitif serta prospek pertumbuhan lebih besar.

HSBC juga memastikan lini Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terdampak oleh transaksi tersebut dan tetap menjadi bagian penting dari jaringan global perseroan.

"CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC," ujar perseroan.

Dalam catatan Bisnis, transaksi pengalihan IWPB mencakup sekitar 336.000 nasabah dengan portofolio simpanan, produk investasi, kartu kredit, dan pinjaman ritel. Penyelesaian transaksi ditargetkan pada paruh pertama 2027.

Sementara itu, OCBC NISP menilai akuisisi tersebut akan memperkuat bisnis wealth management dan konsumer perseroan, sekaligus mendukung strategi pengembangan bisnis melalui perluasan basis nasabah. Tanpa memperhitungkan biaya transaksi satu kali (one-off), pengambilalihan tersebut diperkirakan mulai memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan OCBC setelah transaksi rampung pada kuartal II/2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menawarkan paket dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang guna memitigasi dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tawaran itu disampaikan ADB tanpa menyebutkan nominal kepada negara-negara anggota yang merupakan developing member countries (DMCs). Hal itu disampaikan oleh Presiden ADB Masato Kanda melalui keterangan resmi di Manila, Filipina, Selasa (24/3/2026).

"ADB akan memberikan dukungan yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan untuk membantu negara-negara mengatasi tekanan mendesak dan memperkuat ketahanan jangka panjang, terutama melalui dukungan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan guna menjamin impor barang-barang penting, yang kini mencakup minyak," kata Masato, dikutip dari siaran pers, Rabu (25/3/2026).

Bantuan ini, terang Masato, sejalan dengan rekam jejak organisasi dalam mendukung kawasan Asia dan Pasifik selama masa-masa ketidakpastian global.

ADB memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi operasi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, sekaligus memperluas dukungan darurat sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota, termasuk dengan memanfaatkan cadangan pinjaman kontra-siklusnya.

Sejalan dengan itu, bank yang berpusat di Filipina itu terus memantau perkembangan pasar global dan implikasinya terhadap perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik, terutama terkait fluktuasi harga energi, tekanan inflasi, dan neraca transaksi berjalan.

Analisis terbaru ADB menunjukkan bahwa gangguan pada rute pengiriman telah menyebabkan kenaikan biaya dan waktu pengiriman. Sementara itu, risiko pasokan tidak hanya mencakup sektor energi, tetapi juga bahan baku industri utama seperti petrokimia dan pupuk, yang berdampak serius terhadap pertanian dan produksi pangan.

Perekonomian yang bergantung pada pariwisata dan pengiriman uang menghadapi kerentanan yang semakin parah di luar guncangan awal tersebut.

Selain itu, konflik ini dinilai meningkatkan ketidakpastian dan memperketat kondisi keuangan di seluruh kawasan, sehingga memberikan tekanan pada mata uang dan arus modal.

Sebagai tanggapan, ADB siap memberikan dukungan keuangan dan teknis yang tepat waktu untuk membantu negara-negara anggota mengelola risiko, menjaga stabilitas makroekonomi, dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Ada dua komponen utama dalam intervensi ADB. Pertama, dukungan anggaran yang disalurkan dengan cepat untuk membantu negara-negara anggota yang menghadapi tekanan fiskal yang meningkat.

Penggunaan fasilitas dukungan kontrasiklus bank untuk membantu pemerintah menstabilkan perekonomian mereka dan memitigasi dampak guncangan terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka yang paling berisiko.

Kedua, Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan (TSCFP) ADB, yang mendukung sektor swasta untuk memastikan impor penting, termasuk energi dan pangan, tetap mengalir.

ADB telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali dukungan untuk impor minyak di bawah program ini untuk periode terbatas. Keputusan ini dipicu oleh perekonomian dan kondisi masyarakat di seluruh kawasan ini yang sangat terpengaruh oleh lonjakan harga minyak yang cepat dan terganggunya rantai pasokan.

ADB telah memulai pembicaraan dengan semua negara anggota yang terkena dampak parah mengenai kemungkinan dukungan segera dan akan terus bekerja sama erat dengan pemerintah, mitra pembangunan, serta sektor swasta untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif guna menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat miskin dan kelompok yang paling rentan.

Sebagai informasi, bank pembangunan yang didirikan 1966 itu beranggotakan 69 negara termasuk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas treasury dan trade finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2025. Hal ini tercermin dari lonjakan tagihan derivatif yang tumbuh 202,4% secara tahunan menjadi Rp5,42 triliun dari Rp1,79 triliun pada 2024.

Sejalan dengan itu, liabilitas derivatif juga meningkat 265% menjadi Rp5,39 triliun dibandingkan Rp1,47 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan pada instrumen derivatif tersebut mencerminkan pertumbuhan aktivitas transaksi lindung nilai (hedging) dan foreign exchange (FX) nasabah, terutama dari segmen korporasi dan perdagangan internasional.

Selain transaksi derivatif, kinerja trade finance juga menunjukkan pertumbuhan. Tagihan akseptasi tercatat naik 22,1% menjadi Rp19,4 triliun dari Rp15,9 triliun pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya aktivitas pembiayaan perdagangan yang difasilitasi perseroan.

Dalam laporan tahunannya, BNI menegaskan penguatan peran sebagai bank dengan kapasitas global dan fokus pada segmen corporate banking. Hingga akhir 2025, BNI memiliki jaringan kantor luar negeri di sejumlah pusat bisnis dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London, dan Seoul, serta kantor perwakilan di Osaka, Amsterdam, dan Sydney.

Transformasi pada layanan wholesale melalui platform BNIdirect juga turut mendorong peningkatan aktivitas transaksi. Adapun total Gross Transaction Value (GTV) mencapai Rp11.406 triliun, meningkat 26,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah pengguna BNIdirect cash tercatat sebanyak 261.815 nasabah per Desember 2025, meningkat 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, penguatan bisnis treasury dan trade finance menjadi salah satu penopang kinerja BNI di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun berjalan.

Laba 2025

Dari sisi kinerja, BNI meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dikutip dari laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan, bank dengan logo 46 itu membukukan pendapatan bunga sebesar Rp69,39 triliun, meningkat 4,22% YoY dari tahun sebelumnya Rp66,58 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga juga naik 11,33% YoY menjadi Rp29,06 triliun.

Dengan realisasi tersebut, pendapatan bunga bersih yang diperoleh BNI sepanjang 2025 mencapai Rp40,33 triliun, turun tipis 0,36% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp40,48 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh 43,75% YoY menjadi Rp439,49 triliun dari sebelumnya Rp305,73 triliun.

Simpanan deposito dan tabungan BNI juga mencatatkan pertumbuhan. Tercatat, simpanan deposito meningkat 29,99% YoY menjadi Rp314,87 triliun dan tabungan tumbuh 11,23% YoY menjadi Rp286,46 triliun hingga Desember 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BNI menyusut dari 21,40% menjadi 20,66% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL Gross tercatat turun dari 1,97% menjadi 1,93%, dan NPL Net turun menjadi 0,70% dari 0,74%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menyusut menjadi 3,80% dari periode yang sama tahun lalu 4,24%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 70,05% sepanjang 2024 menjadi 72,94% hingga akhir 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan modal kerja masih menjadi tulang punggung pertumbuhan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut hal itu tercermin dari pembiayaan modal kerja yang tumbuh 9,28% year-on-year (YoY) per Oktober 2025.

“Yang mencapai Rp53,19 triliun atau sebesar 10,53 persen dari total piutang pembiayaan industri multifinance,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Lebih jauh, OJK mencatat ada lima piutang pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh industri multifinance berdasarkan sektor ekonomi. Pertama, sektor perdagangan sebesar Rp90,88 triliun (17,07%).

Kedua, ada sektor aktivitas penyewaan senilai Rp55,70 triliun yang setara dengan 10,46% dari total piutang pembiayaan. Ketiga, industri pengolahan sebesar Rp52,81 triliun (9,92%).

“Keempat ada aktivitas jasa lainnya sebesar Rp46,20 triliun [8,68%] dan terakhir pertambangan dan penggalian sebesar Rp43,81 triliun [8,23%],” kata Agusman.

Secara keseluruhan, piutang pembiayaan di industri multifinance per Oktober 2025 mencapai Rp505,30 triliun, tumbuh 0,68% YoY.

Sementara itu, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,47%, sedangkan NPF net sebesar 0,83%. Adapun, gearing ratio tercatat sebesar 2,15 kali.

Berdasarkan catatan Bisnis pada September 2025, Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menjelaskan bahwa jika berbicara pertumbuhan pembiayaan di perusahaan multifinance, saat ini memang pembiayaan modal kerja tumbuh positif, ketika pembiayaan multiguna masih minus dan pembiayaan investasi yang masih tumbuh lesu.

Dia menyebut pembiayaan modal kerja ini bisa bertumbuh akibat adanya potensi nasabah yang pernah mencicil dan membayar lunas kendaraan bermotor, berhasil ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan untuk jangan mengambil BPKB-nya.

Ternyata, lanjutnya, banyak nasabah yang menggunakan dan memanfaatkan BPKB untuk dijaminkan sebagai modal kerja. Pasalnya, banyak debitur yang sebenarnya pelaku UMKM.

“Jadi dengan menjaminkan BPKB-nya daripada dia ambil, terus dia jual, dia beli mobil baru lagi. Sementara dia pakai untuk dagang. Nah akhirnya kita lihat pertumbuhannya cukup signifikan, portofolionya juga sudah di atas Rp50 triliun,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

Lebih jauh, Direktur Utama CSUL Finance ini berharap bahwa pertumbuhan pembiayaan modal kerja bisa terus tumbuh bahkan hingga dua digit hingga akhir 2025 nanti.

Bisnis.com, MALANG — Anak perusahaan PT Astra International Tbk. (ASII) yang bergerak dalam pembiayaan, PT Federal International Finance (FIFGroup) menargetkan pembiayaan tembus Rp200 miliar sampai akhir 2025 di Malang, Jawa Timur.

Hariendro Apriadi, Jatim 2 Area Department Head FIFGroup mengatakan sampai Oktober 2025 realisasi penyaluran pembiayaan pihaknya di Malang mencapai Rp178 miliar.

“Kami optimistis target dapat tercapai karena ekonomi, terutama di Malang dan sekitarnya, terus tumbuh,” ujarnya pada pembukaan Hajatan Cabang di Malang, Jumat (7/11/2025).

Hariendro mengungkap, pembiayaan terbesar yang diberikan pihaknya pada area ini adalah kredit sepeda motor baru merek Honda. Selanjutnya, kredit banyak dikucurkan untuk pembiayaan UMKM terus tumbuh. Pembiayaan UMKM di Malang sendiri menyumbang 40% dari total pembiayaan di Cabang Malang.

“Sektor yang paling besar dalam menyerap pembiayaan UMKM, yakni sektor perdagangan dan eceran yang mencapai 30%,” ujarnya.

Dia mengklaim, tingginya pembiayaan non otomotif yang diberikan karena tawaran proses yang cepat dari perusahaan. FIFGroup menjanjikan proses 3-5 hari dan tidak dipotong biaya apapun. Nasabah akan menerima nominal pembiayaan sesuai yang mereka ajukan.

Hariendro juga menjelaskan kegiatan Hajatan Cabang yang berlangsung hingga Sabtu (8/11/2025), merupakan upaya mendekatkan diri dengan pelanggan sekaligus memperkuat hubungan dengan konsumen di wilayah Kota Malang. "Kami ingin kegiatan ini bukan sekadar promo, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan pelanggan serta menghadirkan pengalaman yang berkesan” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank berjaringan global, Standard Chartered Indonesia fokus menggenjot lini bisnis transaksi bank (transaction banking) terutama dari bisnis pembiayaan perdagangan (trade finance) serta pengelolaan arus kas (cash management).

Head of Transaction Banking, Standard Chartered Indonesia, Jenny Tantono, menyatakan terdapat peluang besar dalam pembiayaan di dua lini bisnis transaksi bank tersebut.

“Ini terutama seiring meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas. Fokus kami adalah membantu nasabah mengelola arus kas dengan efisien dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan likuiditas industri perbankan,” ujarnya dalam media briefing, Kamis (16/10).

Dari sisi portofolio, lanjutnya, bisnis dari trade finance menjadi yang terbesar. SCI sudah memfasilitasi berbagai perusahaan global yang bertransaksi di Indonesia. Kinerjanya pun cukup solid.

Dia mencontohkan, trade finance di koridor China mencatat kinerja ciamik dengan pendapatan tumbuh 48% year-on-year (YoY), disertai kenaikan dana pihak ketiga (DPK) sekitar 30% YoY dan pembiayaan yang melonjak hampir tiga kali lipat.

Jenny menambahkan, sektor manufaktur, processing, rantai pasok dan logistik masih menjadi pendorong utama pertumbuhan trade finance tahun ini.

Selain itu, dengan kehadiran di lebih dari 50 negara, Standard Chartered memanfaatkan jaringan globalnya mendukung perusahaan Indonesia yang berekspansi ke luar negeri, termasuk ke pasar baru seperti Bangladesh, Filipina, Thailand, dan Nigeria.

Inisiatif ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan mendorong aliran investasi lintas negara.

Di sisi lain, dia bercerita sumber dana pihak ketiga (DPK) SCI pertumbuhannya terutama berasal dari solusi cash management. Hal ini membuat lini bisnis ini cukup krusial.

“Bahkan di segmen ini, lebih dari 60% DPK yang kami hasilkan berasal dari layanan tersebut. Jadi, kami tak khawatir dengan perang harga. Cost of fund bisa kami kelola dengan baik,” kata Jenny.

Dari sisi strategi, Standard Chartered mengedepankan pendekatan konsultatif dan berbasis solusi untuk membedakan perusahaan, dari lebih dari 120 bank yang bersaing di Indonesia.

Standard Chartered tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membantu nasabah merancang proses keuangan menyeluruh, mulai dari integrasi sistem akuntansi dan pelaporan, hingga tata kelola transaksi lintas negara. Pendekatan ini memperkuat loyalitas nasabah korporasi dan memastikan setiap solusi benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Per Agustus 2025, Bank Standard Chartered Indonesia mencatatkan DPK sebesar Rp48,14 triliun.

Giro menyumbang 68% terhadap total DPK, sedangkan total dana murah alias CASA mencapai 83,3%. Jenny menargetkan rasio CASA terjaga paling tidak pada kisaran 60%-70% pada tahun ini.

Adapun, Standard Chartered mencatat pencapaian kuat dalam mendukung pembiayaan inklusif. Bank ini menjadi salah satu bank asing dengan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (R-PIM) tertinggi di Indonesia, dengan capaian antara 20%–30%, sesuai target yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK.

Pencapaian ini diperoleh melalui kerja sama erat dengan nasabah korporasi yang memiliki jaringan pemasok UMKM, serta melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi produk keuangan yang dilakukan bersama.

Per Agustus 2025, outstanding kredit Standard Chartered Indonesia mencapai Rp30,2 triliun, tumbuh 20,8% secara tahunan. Selama delapan bulan pertama tahun ini, bank membukukan laba bersih Rp724,2 miliar, melesat 93,4% secara tahunan.

Lonjakan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan yang solid. Pendapatan bunga bersih tumbuh 22,7% menjadi Rp2,27 triliun, sedangkan pendapatan non-bunga naik 16,14% menjadi Rp1,66 triliun, dengan kontribusi 42,1% terhadap total pendapatan bank.