Pemerintah memastikan belum akan mengatur besaran biaya administrasi yang dibebankan platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop kepada penjual online (seller), meski keluhan soal tarif yang terus naik semakin ramai disampaikan pelaku UMKM.

Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sama-sama menyatakan fokus pemerintah saat ini bukan membatasi tarif admin toko online, melainkan memastikan hubungan antara platform digital dan penjual berjalan adil serta transparan.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pihaknya saat ini lebih memprioritaskan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem perdagangan digital.

"Kementerian UMKM tidak mengatur besaran biaya admin. Fokus utama peraturan yang saat ini dilakukan adalah pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM dalam ekosistem Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)," kata Temmy, Kamis (7/5), melansir detikfinance.

Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan hubungan kemitraan antara UMKM dan platform digital berlangsung seimbang.

"Kementerian UMKM menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa hubungan kemitraan UMKM dengan platform digital berjalan secara adil, transparan, dan seimbang, termasuk dalam aspek hak dan kewajibannya," lanjutnya.

Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemerintah memilih menjaga prinsip transparansi ketimbang menetapkan batas tarif tertentu.

"Fokus kami adalah memastikan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi dan kompetisi antar platform tetap terjaga," ujar Iqbal.

Menurut dia, hubungan antara seller dan platform merupakan relasi business-to-business (B2B), sehingga pengenaan biaya seharusnya didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Karena itu, Kemendag menekankan platform digital wajib menjelaskan seluruh biaya yang dikenakan kepada pedagang, termasuk jika ada perubahan tarif di kemudian hari.

"Platform wajib menyampaikan informasi perubahan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik," katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait biaya administrasi e-commerce yang terus meningkat.

"Keluhannya kan juga sudah lumayan banyak. Bahkan saya hampir dalam setiap DM Instagram, Facebook saya, WA saya, masuk semua keluhannya mengenai terus naiknya tarif yang diberikan kepada mikro dan kecil yang beraktivitas di e-commerce," ujar Maman di Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Maman menyebut selama ini belum ada aturan khusus yang mengatur batas biaya administrasi di platform digital. Pemerintah kini tengah menyusun regulasi lintas kementerian yang berfokus pada perlindungan UMKM dan peningkatan daya saing di pasar digital.

"Yang memang selama ini belum ada aturan yang mengatur itu. Sekarang ini, sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, lintas sektoral. Poinnya secara substansi, kita hanya ingin memberikan dan memastikan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di e-commerce, di pasar digital," katanya.

Polemik ini mencuat setelah sejumlah platform e-commerce mulai menerapkan biaya layanan logistik sejak awal Mei 2026.

TikTok Shop misalnya, mulai memberlakukan biaya layanan logistik untuk seluruh pesanan baru sejak 1 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Dalam pengumuman resminya, biaya tersebut mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, penanganan pengiriman, hingga distribusi akhir ke pembeli.

"Biaya ini ditanggung oleh penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat pembayaran (checkout)," tulis TikTok Shop dalam pengumuman kepada seller.

Besaran biaya berbeda tergantung berat barang dan wilayah pengiriman. Untuk wilayah Jakarta misalnya, pengiriman standar dipatok mulai Rp690 per kilogram hingga Rp4.350 per 5 kilogram. Sementara layanan instan dan sameday dikenakan Rp2.020 untuk seluruh jarak.

Selain TikTok Shop, Shopee juga mulai menyesuaikan biaya layanan program Gratis Ongkir XTRA sejak 2 Mei 2026.

Untuk produk ukuran biasa, biaya layanan dikenakan sekitar 1 persen hingga 8 persen tergantung kategori produk, dengan batas maksimal Rp40 ribu per produk. Sementara produk ukuran khusus dikenakan biaya sekitar 2,5 persen hingga 9,5 persen dengan batas maksimal Rp60 ribu per produk.

[Gambas:Youtube]

JATINANGOR - Langkah preventif dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan memberikan pembekalan "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Era Digital Governance" kepada praja utama calon wisudawan/wisudawati Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencetak birokrat yang bersih dan antikorupsi.

Dalam pembekalan, Rektor IPDN Halilul Khairi menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Irjen Pol Asep Guntur Rahayu (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI), Prof. Dr. Akhsanul Khaq (Anggota III BPK RI) dan Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya (Inspektur Jenderal Kemendagri).

"Tantangan menjaga integritas birokrasi di era digitalisasi ini tentu saja sangat berat. Kami harus membekali para calon ASN ini dengan fondasi moral dan knowledge tentang tata kelola pemerintahan yang bersih sedini mungkin, sehingga nantinya setelah lulus dari IPDN mereka akan tumbuh menjadi aparatur yang berintegritas, adaptif, tangguh, memiliki daya saing dan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel," kata Halilul, Kamis (7/5/2026).

Sementara, Irjen Pol Asep Guntur Rahayu menegaskan kepada praja IPDN untuk berhati-hati dan menjauhi tindak korupsi ketika nanti sudah terjun ke masyarakat sebagai ASN. "Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2026 saja, ada 544 kasus korupsi yang menjerat Kementerian/Lembaga. 220 kasus terjadi di tingkat Pemerintahan Provinsi, 669 di tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, 205 kasus di BUMN/BUMD, 28 kasus di Komisi, dan 90 kasus di DPR RI. Ini harus menjadi pengingat kalian untuk berhati-hati dalam menjalani birokrasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga jenis korupsi yang sering menjerat kepala daerah yakni gratifikasi, suap dan pemerasan. Dalam menghadapi tindak korupsi ini, KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi yang disebut Trisula: Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

Sula pendidikan berkaitan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi, sula pencegahan yakni dengan perbaikan sistem dan sula penindakan yakni efek jera. Serta yang paling penting adalah partisipasi publik sebagai social control bahwa tindak korupsi akan diketahui dengan bantuan berupa laporan dari masyarakat.

"Jadi, untuk para praja yang nantinya menjadi calon birokrat, saya tegaskan untuk memahami aturan yang ada dalam pemerintahan, dan lakukan aturan tersebut sesuai koridornya, sehingga nanti tidak terjerat kasus korupsi," tutur Asep.

Berbeda dengan Sang Made Mahendra Jaya yang memberikan insight terkait masalah-masalah tata kelola yang akan dihadapi praja IPDN di lapangan. "Korupsi yang sistematik, fragmentasi sistem dan digital tanpa transformasi merupakan masalah tata kelola pemerintahan di Indonesia,” ujarnya.

“Korupsi yang sistematik terjadi karena sistem yang lemah diantaranya celah prosedur, pengendalian internal yang lemah, praktik menyimpang yang dianggap biasa dan budaya permisif. Hal ini menyebabkan individu yang baik dapat terjebak karena sistem yang ada tidak mencegah, lingkungan tidak menolak dan pengawasan tidak efektif," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan banyak sistem dan aplikasi pemerintahan yang datanya tidak sinkron, terjadi manipulasi data dan duplikasi input data. Hal ini nyatanya membuat individu kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data, sehingga kebijakan menjadi tidak tepat sasaran dan pengawasan menjadi tidak optimal.

"Kondisi digitalisasi tanpa transformasi juga membuat birokrasi tetap berjalan panjang, penyimpangan tetap terjadi hanya caranya saja yang berbeda," ujarnya.

Sang Made Mahendra juga mengingatkan para praja untuk memiliki integritas sebagai fondasi utama bertindak benar meski tanpa pengawasan, memiliki kompetensi yakni kecerdasan adaptif terhadap perubahan teknologi dan keberanian moral yakni keberanian untuk menolak intervensi yang tidak sesuai aturan.

Sedangkan anggota III BPK Akhsanul menyoroti dinamika dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau yang dikenal dengan istilah VUCA.

"Pemerintah menerapkan strategi SUPER (Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak). Strategi ini ini menjadi fondasi bagi aparatur negara untuk tetap relevan dan efektif. Integrasi teknologi melalui instrumen digitalisasi dipandang sebagai solusi utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lapangan," tuturnya.

Namun, Akhsanul mengatakan era digitalisasi ini tidak terlepas dari hambatan. Pemerintah mengidentifikasi lima tantangan besar, yaitu ketimpangan antar wilayah, kualitas data, keamanan siber dan perlindungan data, adaptasi Artificial Intelligence (AI), serta aspek integritas sumber daya manusia.

"Untuk dapat bertahan dan terlepas dari hambatan ini, kalian praja IPDN calon aparatur sipil negara atau birokrat harus menguasai 4 pilar literasi digital yakni digital skills, digital ethics, digital culture dan digital safety," ujarnya.

Pada kesempatan ini, IPDN memberikan penganugerahan Alumni Kehormatan kepada ketiga narasumber ini. "Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi IPDN atas kontribusi, dukungan dan pengabdian ketiga narasumber yang memiliki prestasi di bidang pemerintahan juga berjasa dalam bidang pendidikan di IPDN," ujar Rektor IPDN.

Menurutnya, Prof. Akhsanul telah memberikan kontribusi strategis dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai bagian dari pembinaan kader pemerintahan di lingkungan IPDN. Sedangkan Irjen Pol. Asep memberikan dukungan penuh terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas bagi kader pemerintahan di lingkungan IPDN.

Begitupun dengan Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra, berkontribusi dan berkomitmen penuh dalam penguatan pengawasan serta pendampingan pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja selama tiga tahun ke belakang.

SUMEDANG - Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting terkait wajah baru pelayanan publik yakni Human Based Service menjelang kelulusan pada 2026. Pembekalan berlangsung dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

“Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi," kata Halilul Khairi.

Dijelaskan lebih lanjut, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, ditengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Kegiatan stadium general kali ini dihadiri juga Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

“Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” tutur Halilul.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan generasi praja IPDN hari ini, salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat.

“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat. Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,“ ujarnya.

Dia menjelaskan, krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," ujar dia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.

“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," kata dia.

Sementara Mayjen Ari menjelaskan terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.

Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.

“Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” tuturnya.

Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” tegasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kelangkaan Minyakita yang terjadi di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengakui adanya gangguan pasokan namun memastikan distribusi tengah dioptimalkan.

"Kementerian Perdagangan memahami adanya dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir," ujar Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menyebut penyaluran Minyakita kini difokuskan melalui jalur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food agar distribusi lebih terkendali dan menjangkau pasar rakyat.

"Saat ini, penyaluran Minyakita ke pedagang pasar rakyat dioptimalkan melalui jalur distribusi BUMN, yaitu Perum Bulog dan BUMN Pangan," ujarnya.

Iqbal menyebut pemerintah juga menaikkan porsi penyaluran kewajiban pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kepada BUMN Pangan untuk memperkuat pasokan di lapangan.

"Di sisi lain, pemerintah telah meningkatkan proporsi penyaluran DMO kepada Perum Bulog dan/atau BUMN minimal 35 persen," ujarnya.

Menurutnya, realisasi distribusi bahkan telah melampaui target minimal tersebut. Adapun realisasi distribusi Minyakita saat ini tercatat meningkat signifikan dan telah mencapai 49,45 persen dari total realisasi DMO.

Ia menambahkan Kemendag terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terhambat.

Di lapangan, kelangkaan Minyakita sudah dirasakan pedagang sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah pasar di Jakarta dilaporkan tidak lagi memiliki stok minyak goreng rakyat tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter atau sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pantauan di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, menunjukkan pedagang sudah tidak mendapatkan pasokan Minyakita selama sekitar tiga bulan. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah pasar lain, bahkan sejak awal tahun.

Ketiadaan Minyakita di pasaran membuat pedagang beralih menjual minyak goreng lain dengan harga lebih tinggi.

Minyak goreng kemasan premium yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per liter kini naik menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu. Sementara minyak curah juga naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor terhenti, bahkan ada yang menyebut harus membeli produk lain agar bisa mendapatkan minyak goreng tertentu.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Dies Natalis IPDN ke-70 menjadi simbol komitmen lembaga pendidikan tinggi kedinasan ini untuk terus memberikan yang terbaik dalam perjalanannya menuju World Class University.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum Dies Natalis ini merupakan kesempatan IPDN untuk memperkuat visi, integritas dan strategi sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang unggul untuk mencetak putra/i bangsa, calon pemimpin pemerintahan dalam negeri yang memiliki kompetensi.

“Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi-inovasi yang adaptif, pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, program studi yang reliable serta kajian-kajian ilmiah yang dapat menjadi acuan para user atau pengambil keputusan,” kata Tito, melalui siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Pada kesempatan ini, Mendagri dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara turut memberikan ucapan kepada IPDN di antaranya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Joko Pramono yang hadir langsung pada acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-70 di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor.

Dalam orasi ilmiahnya, Agus menerangkan tentang peran strategis IPDN dalam pemerintahan. “IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan tapi harus membentuk pamong praja kompeten berintegritas, peka terhadap etika, akuntabel, transparan, dan berani menolak penyimpangan,” tutur dia.

Integritas ini menurutnya menjadi fondasi awal dari pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. Dijelaskannya, birokrasi masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara teknikal, tapi membutuhkan pemimpin publik yang berintegritas.

"Juga dapat menggabungkan antara etika dan keberanian, yang bukan hanya bisa menjalankan aturan tapi mampu menjaga marwah jabatan,” ucap dia.

Integritas ini harus dibentuk oleh IPDN agar kedepan calon-calon pemimpin bangsa ini akan membangun sisem pemerintahan yang membuat penyimpangan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sulit terjadi.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol (Purn.) Akhmad Wiyagus. Dia mengarakan IPDN harus menghasilkan SDM aparatur yang berintegritas.

"Selain itu, yang memiliki kemampuan daya saing sehingga dapat diandalkan dalam memasuki kompetisi global yang ketat,” tuturnya.

Menginjak angka 70 tahun, Akhmad Wiyagus mengatakan IPDN harus semakin berkembang, dengan tidak hanya meraih kualitas dan akreditas unggul dalam negeri tapi merambah ke dunia internasional.

“IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi di era digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dinamika pemerintahan yang semakin berkembang, serta tantangan pemerintahan dan pelayanan publik di era digitalisasi diperlukan kualitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan profesional di bidang penguasaan teknologi informasi dan komnukasi serta integritas diri yang tinggi,” ucap Akhmad Wiyagus.

Diakhir sambutannya, Wamendagri memberi apresiasi tinggi atas peran aktif dan respons cepat IPDN dalam mendukung percepatan rekontruksi pasca bencana di wilayah Sumatera dan Aceh dengan mengirimkan total 2.329 orang praja ke daerah terdampak bencana.

SUMEDANG - Anggaran IPDN tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp814 miliar. Dengan bantuan Presiden Prabowo Subianto, kenaikan ini berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Kenaikan ini juga mendapat dukungan Komisi II DPR RI yang terus komitmen untuk kemajuan IPDN dalam segala aspek.

Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerja beserta rombongan wakil rakyat lainnya menegaskan DPR berkomitmen mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN.

"Karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada," ujar Rifqi.

“Dari tahun lalu di angka Rp578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya," katanya.

Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.

“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD, dan AL yang anggaran makan taruna/i-nya mencapai Rp75.000 per orang per hari, IPDN ini hanya Rp43.000. Adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” katanya.

Selain komitmen untuk mendukung kemajuan IPDN, hadirnya Komisi II DPR RI juga untuk menegaskan komitmen terkait bounding emosional DPR RI dengan purnapraja di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan kunjungan kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan DPR RI.

Kemendagri bersama Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan di dalam. “Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti," tuturnya.

Demikian juga dengan Rektor IPDN. Adanya Bantuan Presiden, pihaknya akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja.

Pihaknya juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026. “Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada di bawah pimpinan Komisi II DPR,” ujarnya.

Jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.

JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Semuel divonis hukuman enam tahun penjara dalam kasus tersebut.

Majelis hakim menyatakan bahwa Semuel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan para penuntut umum. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Hakim juga menghukum Semuel untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6,5 miliar. Namun karena Semuel sudah mengembalikan uang Rp6 miliar, maka beban yang pengganti hanya tersisa Rp500 juta.

"Jika terpidana tidak membayar sisa uang pengganti tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata dia.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan," sambungnya.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa di mana Semuel dituntut jaksa 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 165 hari kurungan, serta uang pengganti Rp6 miliar.

Dalam sidang ini, hakim juga membacakan vonis untuk empat terdakwa lainnya. Mereka adalah:

1. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Direktorat Jenderal Aptika Kemenkominfo periode 2019-2023 Bambang Dwi Anggono, divonis 9 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari, serta uang pengganti Rp1,5 miliar subsider 1 tahun.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS pada Kemenkominfo periode 2020-2022 Nova Zanda, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 140 hari.

3. Account Manager PT Dokotel Teknologi periode 2017-2021 Pini Panggar Agusti, divonis 6 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari, serta uang pengganti Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

4. Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta periode 2014-2022 Alfi Asman, divonis 6 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons wacana pengaturan hingga penghentian ekspansi ritel modern seperti gerai Alfamart dan Indomaret di desa seiring pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Ia menyatakan akan membahas langsung usulan tersebut dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk memahami lebih lanjut maksud kebijakan yang diusulkan.

"Saya rencananya ketemu Pak Mendes. Saya belum tahu maksudnya seperti apa. Saya dengan Pak Mendes tadi memang mau janji, sekalian saya mau nanya itu seperti apa maksudnya," ujar Budi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

Pernyataan itu muncul setelah Mendes PDT Yandri sebelumnya mengusulkan agar penyebaran minimarket dihentikan jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan, dengan alasan melindungi ekonomi masyarakat desa dan mencegah dominasi ritel modern.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan pengaturan ritel modern sebenarnya telah diatur dalam regulasi perdagangan yang berlaku, termasuk terkait zonasi dan kemitraan usaha.

"Pengaturan ritel modern itu sudah ada aturannya, baik melalui peraturan pemerintah maupun undang-undang perdagangan. Terkait zonasi itu menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujar Iqbal.

Ia menambahkan keberadaan ritel modern berjaringan hingga saat ini masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan karena mempertimbangkan aspek demografi dan daya beli masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga belum banyak menemukan jaringan ritel modern yang beroperasi di wilayah pedesaan.

"Sampai sekarang kita masih jarang sekali menemukan ritel modern yang berjejaring ada di desa-desa. Jadi saya pikir tidak ada masalah, justru kita meng-encourage kemitraan antara koperasi dengan retail modern," ujarnya.

Iqbal menjelaskan koperasi desa dan ritel modern memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Koperasi umumnya menampung produk lokal desa dan produk UMKM, sementara ritel modern lebih banyak menjual produk pabrikan.

Dengan demikian, keduanya dinilai dapat berjalan berdampingan selama ada pengaturan yang jelas.

Menurutnya, pemerintah juga akan terus memantau dinamika kebijakan yang berkembang. Ia menegaskan aturan yang ada saat ini masih berlaku dan setiap perubahan kebijakan akan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk terkait pengaturan zonasi yang berbeda di tiap daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Wacana pembatasan ritel modern di desa mencuat setelah Mendes PDT Yandri menilai minimarket berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan Kopdes Merah Putih.

Ia menyebut dominasi ritel modern dapat menghambat perputaran ekonomi di desa dan menekan pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah tidak berencana menghentikan ekspansi ritel modern, melainkan mengatur keberadaannya di wilayah pedesaan.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan perputaran ekonomi desa lebih banyak dinikmati masyarakat setempat melalui koperasi, sekaligus tetap membuka peluang kemitraan antara Kopdes dan pelaku usaha lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merencanakan pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk membahas usulan mengatur ekspansi toko ritel modern setelah koperasi desa berjalan.

“Saya rencananya ketemu Pak Mendes. Saya belum tahu maksudnya seperti apa,” kata Budi usai meninjau produk UMKM lokal di jaringan bisnis KAI Services, Jakarta, Selasa.

Budi menekankan bahwa usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut untuk memastikan maksud dan tujuan dari menghentikan ekspansi jaringan ritel.

Pengaturan Ritel Modern Sudah Ada, Jangkauan Masih Terbatas di Daerah Urban

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa pengaturan ritel modern telah diatur dalam:

Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

Penerbitan izin usaha ritel modern dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan validasi dari pemerintah daerah.

Iqbal menambahkan bahwa saat ini kebanyakan toko ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, hanya berada di daerah urban dan belum masuk sampai wilayah pelosok. Sementara itu, jangkauan koperasi desa lebih luas hingga ke daerah pelosok.

“Ritel modern yang berjejaring itu masih ditempatkan di perkotaan. Alasannya, ketika mereka mendirikan satu toko pasti menghitung demografinya, pendapatan penduduknya dihitung. Jadi sampai sekarang kita masih jarang sekali menemukan ritel modern yang berjejaring, itu ada di desa‑desa,” ujar Iqbal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta produsen minyak goreng untuk memperbanyak produksi minyak goreng second brand yang setipe dengan Minyakita.

Hal ini untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

"Minyak goreng itu jenisnya banyak sebenarnya, ada yang premium kemudian ada second brand. Second brand ini sebenarnya minyak temannya Minyakita. Jadi ada second brand, kemudian ada Minyakita," ujar Budi dalam konferensi pers di PT Mikie Oleo Nabati Industri (MONI), Bekasi, Kamis (5/2).

Budi menjelaskan minyak goreng yang beredar di pasar sebenarnya memiliki banyak jenis, mulai dari premium, second brand, hingga Minyakita.

Namun, selama ini masyarakat cenderung hanya berfokus pada Minyakita, sehingga ketika pasokannya terbatas, muncul kesan kelangkaan dan harga minyak goreng dianggap mahal.

"Nah, kita ingin minta ke produsen untuk mulai banyak memproduksi second brand, dengan harga yang terjangkau seperti Minyakita, tapi kualitasnya sama," katanya.

Menurut Budi, Minyakita pada dasarnya merupakan instrumen intervensi pasar melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Itu karena produk bergantung pada kinerja ekspor, jumlah Minyakita di pasar tidak selalu stabil meski pasokan minyak goreng jenis lain sebenarnya masih tersedia.

"Minyakita itu minyak DMO. Kalau ekspor turun, jumlah Minyakita juga tidak banyak. Padahal minyak yang lain banyak di pasar," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mendorong kehadiran second brand sebagai pendamping Minyakita di pasar rakyat, agar konsumen tetap memiliki pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau tanpa bergantung pada satu produk saja.

"Kita minta produsen membuat produk second brand yang setipe Minyakita, sehingga masyarakat bisa membeli minyak dengan harga terjangkau seperti Minyakita, dengan kualitas yang sama," kata Budi.

Terkait harga, Budi menegaskan minyak goreng second brand tidak akan diatur dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti Minyakita. Namun, pemerintah meminta agar harga second brand tetap mengacu pada Minyakita.

"Enggak pakai HET, tapi kita minta acuannya adalah Minyakita," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan kecenderungan konsumen yang beralih ke Minyakita merupakan konsekuensi dari perbedaan harga di pasar.

"Karena Minyakita itu ditentukan HET-nya, tentu konsumen akan mencari yang lebih murah. Itu hukum pasar," kata Iqbal.

Ia menambahkan dorongan kepada produsen untuk kembali menggalakkan second brand bertujuan menyeimbangkan pasar dan mengurangi ketergantungan pada Minyakita, terlebih karena kualitas sejumlah second brand dinilai tidak kalah.

"Dari segi kualitas, bahkan beberapa second brand itu lebih bagus kualitasnya," ujarnya.

ACEH - Misi kemanusiaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri membantu masyarakat Aceh Tamiang genap berusia satu bulan. Misi kemanusiaan tersebut bertujuan untuk membangun kembali sistem birokrasi pascabencana banjir bandang.

Misi ini melibatkan 861 orang praja dan 273 ASN Kemendagri dengan total 1.136 orang yang terbentuk dalam Satuan Tugas Pemulihan Bencana Aceh hadir membantu masyarakat disana untuk pemulihan wilayah.

Total 38 gedung di Komplek Kantor Pemerintahan Aceh Tamiang yang terdiri atas 32 kantor dinas pemerintahan, 3 sekolah dan 3 gedung serbaguna serta 42 hektar lahan berhasil dibersihkan untuk dapat difungsikan kembali oleh masyarakat sekitar.

Mendagri Tito Karnavian yang hadir di Aceh untuk memimpin upacara penutupan kegiatan misi kemanusiaan ini mengatakan tujuan utama kehadiran praja IPDN difokuskan pada kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak.

“Penugasan ini bukan hanya misi kemanusiaan semata, tapi juga bentuk nyata dari pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian dari kurikulum IPDN. Mereka berhadapan langsung dengan masalah yang riil di lapangan,” kata Tito, Rabu (4/2/2026).

Lihat video: Bantu Aceh Tamiang, 1.138 Praja IPDN Diterjunkan Pulihkan Wilayah Pasca-Bencana



Dari 18 Kabupaten/Kota terdampak bencana banjir, praja dan ASN Kemendagri fokus membantu di 6 lokasi yakni Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun dan Pidie Jaya.

Menurut Tito, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan suatu daerah pasca bencana, ”Jadi praja terlebih dahulu fokus membersihkan kantor-kantor dinas pemerintahan.

“Kita fokus pada kantor sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN untuk bekerja kembali, karena pemerintahan yang pulih akan menguatkan kordinasi, pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang nantinya akan juga membantu memulihkan ekonomi,” tuturnya.

Itulah yang meinisiasi Kemendagri untuk mengirimkan sejumlah praja dan ASN Kemendagri yang mempunyai spesialisasi di bidang pemerintahan ke Aceh.

Sementara, Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan Kemendagri juga memberikan bantuan berupa alat kerja diantaranya 52 laptop, 52 modem internet, 52 printer dan 2.535 stel pakaian pdh khaki untuk pegawai Pemkab di sana.

Selain itu praja dan ASN Kemendagri juga membantu dalam hal pendampingan percepatan penetapan APBD, pengelolaan barang milik daerah dan pendampingan pengelolaan administrasi perkantoran. Selain itu, disela-sela pembersihan, praja juga turut serta membantu trauma healing anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang.

“Selain bersih-bersih, praja juga mengajak bermain dan membacakan cerita kepada anak-anak serta membangun komunikasi yang tenang dan menyenangkan bersama warga di sana,” tutur Halilul.

Pendampingan ini bertujuan memulihkan mental anak-anak, sehingga tidak hanya bangunannya saja yang dibersihkan oleh praja tapi mental anaknya pun turut dipulihkan.

Selanjutnya IPDN-Kemendagri akan mengirimkan kembali sejumlah 779 orang yang terdiri atas 726 praja dan 53 ASN IPDN ke 12 Kecamatan dan 216 Gampong di Aceh Tamiang yang mulai bertugas pada tanggal 6 Februari s.d. 6 Maret 2026.

“Satgas gelombang II ini difokuskan untuk melakukan pemulihan dini dengan membersihkan dan memfungsikan kembali fasilitas umum,” ujar dia.

Pada saat yang bersamaan, IPDN juga melaksanakan penutupan Praktik Lapangan II dan III baik di kampus pusat Jatinangor maupun di kampus daerah. Adapun pelaksanaan Praktik Lapangan ini dilakukan oleh satuan praja muda dan madya selama sekitar 30 hari yang berlokasi di Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing kampus. Peserta magang yakni satuan praja putri yang tidak diberangkatkan ke Aceh.

Aktivitas perdagangan daging sapi di wilayah Jabodetabek dipastikan kembali normal malam ini setelah pedagang dan pelaku usaha sepakat mengakhiri aksi mogok yang sempat berlangsung pada Kamis (22/1).

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (DPP JAPPDI) Asnawi melalui instruksi resmi kepada seluruh pengurus dan anggota JAPPDI, menyusul rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Asnawi menyebut pihaknya mendapat mandat untuk memastikan seluruh anggota kembali beraktivitas dan menghentikan aksi mogok.

"Kami sebagai pengurus dan Ketua Umum DPP JAPPDI diamanahkan dan dimandatkan dengan ini diminta teman-teman anggota JAPPDI sebagai pelaku usaha bandar jagal dan pedagang daging eceran di pasar-pasar se-Jabodetabek diminta untuk kembali beraktivitas mulai malam hari ini dan seterusnya dan tidak ada lagi aksi mogok tidak berjualan," ujar Asnawi dalam instruksi tertulis DPP JAPPDI yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (22/1).

Dalam instruksi yang sama, Asnawi juga menegaskan seluruh rumah potong hewan (RPH) atau tempat potong hewan (TPH), bandar jagal, serta pedagang daging eceran wajib kembali menjalankan aktivitas perdagangan secara normal mulai malam ini.

"Seluruh RPH atau TPH, pelaku usaha bandar jagal, para pelaku pedagang daging eceran di pasar-pasar se-Jabodetabek wajib beraktivitas kembali mulai malam ini dan tidak ada lagi aksi mogok libur berdagang," ujarnya.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dipimpin Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Agung Suganda, serta dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas), pimpinan Gabungan Pelaku Usaha Peternak Sapi Indonesia (Gapuspindo), Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), pelaku usaha importir ternak ruminansia besar (feedloter), dan jajaran direktorat teknis di Kementan.

Dalam rapat tersebut, para pihak juga menyepakati penetapan harga sapi siap potong di tingkat feedlot sebesar Rp55 ribu per kilogram bobot hidup yang berlaku mulai Kamis (22/1) hingga menjelang Hari Raya Idulfitri Maret 2026.

"Harga sapi siap potong timbang hidup di feedlot Rp55 ribu per kilogram berlaku sejak hari Kamis, 22 Januari 2026 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri Maret 2026," kata Asnawi.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, JAPPDI meminta seluruh anggotanya mematuhi hasil rapat dan menjaga stabilitas pasokan daging sapi di wilayah Jabodetabek.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan para pedagang pada prinsipnya siap kembali berjualan selama tuntutan mereka terkait harga dapat dipenuhi.

"Mereka akan jualan kalau misalnya apa yang mereka tuntut itu sudah dipenuhi. Kan pedagang itu concern-nya itu adalah tidak ingin menjual daging-daging itu di atas harga acuan Rp140 ribu per kilogram," kata Iqbal di Kantor Kementerian Pertanian.

Ia menjelaskan pedagang ingin menjual daging sapi sesuai harga acuan agar tidak memberatkan konsumen sekaligus tetap menjaga kelangsungan usaha.

Karena itu, para pedagang juga berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan untuk mencari solusi atas persoalan harga di tingkat hulu.

Pemerintah pun memfasilitasi pertemuan antara pedagang, asosiasi, dan Ditjen PKH. Dalam pertemuan itu, harga baik untuk daging beku maupun sapi hidup dipastikan sudah berada di level yang sesuai dengan tuntutan pedagang.

"Sudah mempertemukan dengan PKH yang harga baik itu frozen meat maupun harga daging sapinya itu sudah sesuai dengan yang mereka tuntut," ujarnya.

Ia menambahkan dinamika harga daging saat ini juga dipengaruhi oleh faktor impor, baik sapi hidup maupun daging beku, yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

"Kalau misalnya dua-duanya tersebut dari impor, ya tentu saja ini akan sedikit banyak akan bisa mempengaruhi dinamikanya. Karena nilai tukar rupiah kita," kata Iqbal.

Pedagang daging sapi dan RPH di Jabodetabek menggelar aksi mogok berjualan sejak Kamis (22/1) dan direncanakan hingga Sabtu (24/1) sebagai bentuk protes atas mahalnya harga sapi hidup di tingkat feedloter.

Ketua DPD APDI DKI Jakarta Wahyu Purnama menyebut mahalnya harga sapi hidup membuat harga karkas di RPH ikut naik sehingga daya beli masyarakat melemah.

"Seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai bentuk protes dan keprihatinan," ujarnya dalam surat pemberitahuan aksi ke Mabes Polri.

Mentan Amran merespons keras aksi tersebut dan mengancam akan mencabut izin importir sapi bakalan yang diduga memainkan harga.

"Kami sudah bahas tadi dan bahkan tadi malam langsung kami tindak lanjuti aksi mogok. Tadi katanya menurut laporan itu harga dari feedloter di atas harga yang telah ditetapkan. Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main," kata Amran.

Amran juga memastikan persoalan telah disepakati untuk diselesaikan dan para pedagang siap kembali berjualan.

"Tadi malam sudah ketemu (dengan asosiasi), sudah sepakat. (Mereka akan) jual lagi. Dan timnya sudah ketemu," ujarnya.