JAKARTA - Pemerintah China menerapkan salah satu kebijakan antikorupsi paling ketat melalui aturan yang dikenal sebagai Shanghai Model, sebuah regulasi percontohan yang diluncurkan di Shanghai pada 2015 sebelum diperluas ke sejumlah wilayah lain. Aturan ini dibuat untuk memutus praktik konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yang melibatkan keluarga pejabat.

Sebuah gebrakan politik paling radikal dan tanpa kompromi resmi berlakudi Shanghai sejak2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah Kota Shanghai secara resmi merilis undang-undang baru yang melarang total seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- untuk memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun.

Kebijakan sapu bersih ini sengaja diterbitkan untuk memotong urat nadi praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan korupsi terselubung yang kerap memanfaatkan fasilitas jabatan demi memperkaya gurita bisnis keluarga.

Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang



Dalam aturan tersebut, pasangan pejabat senior dilarang menjalankan perusahaan atau menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta. Sementara itu, anak maupun menantu pejabat tidak diperbolehkan menjalankan bisnis di wilayah atau sektor yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.

Bila ditemukan pelanggaran, pilihannya hanya dua yakni keluarga menghentikan bisnisnya atau pejabat mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu setiap pejabat wajib melaporkan aktivitas bisnis pasangan, anak, dan menantunya setiap tahun.

Otoritas disiplin Partai Komunis China kemudian melakukan verifikasi dan pemeriksaan acak, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Aturan ekstrem ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kampanye anti-graft (anti-korupsi) raksasa yang digelorakan langsung oleh Presiden China, Xi Jinping. Regulasi yang pertama berlaku di Shanghai ini tercatat sebagai aturan pembatasan keluarga pejabat yang paling ketat dan kejam sepanjang sejarah modern China.

5 Pejabat China yang Dieksekusi Mati karena Korupsi, Indonesia Berani Tiru?



Aturan ini merupakan proyek percontohan (pilot project) nasional yang disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sidang tahunan parlemen, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh wilayah penegakan hukum Tirai Bambu.

"Presiden Xi Jinping secara khusus meminta agar Shanghai menjalankan proyek percontohan ini dan memimpin di garis paling depan," tulis laporan media pemerintah China dalam rilis resminya.

Berdasarkan pengumuman yang diunggah di situs resmi Pemerintah Shanghai, larangan mutlak ini menyasar keluarga dari para pejabat senior di berbagai lini krusial, yakni seluruh jajaran kepala departemen balai kota. Lalu pejabat pemerintah tingkat distrik dan kabupaten, hingga para penegak hukum di lembaga yudisial, kejaksaan, dan pengadilan.

Sebenarnya, hukum di China sudah lama melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbisnis secara pribadi. Namun, aturan baru ini menutup rapat celah "jalur belakang" yang selama ini sering digunakan, di mana sang pejabat tetap bersih di atas kertas sementara aliran uang haram dialirkan ke perusahaan milik anak atau menantunya.

Contoh Kasus Pelanggaran

Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Selama kampanye antikorupsi, banyak pejabat tinggi terseret kasus karena memanfaatkan anggota keluarga sebagai perantara bisnis.

1. Zhou Yongkang

Mantan pejabat keamanan paling berpengaruh di China ini divonis penjara seumur hidup pada 2015. Dalam putusan pengadilan disebutkan ia menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu keluarga dan kerabat memperoleh keuntungan bisnis dalam jumlah besar, terutama di sektor minyak dan energi. Kasus Zhou menjadi salah satu pemicu lahirnya aturan yang membatasi bisnis keluarga pejabat.

2. Ling Jihua

Ling Jihua juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti menerima suap dan menyalahgunakan jabatan. Otoritas antikorupsi menyatakan ia menerima uang serta berbagai keuntungan melalui istrinya dan menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu kepentingan bisnis sang istri.

Ratusan Pejabat China Terdampak

Efektivitas aturan tersebut mulai terlihat setelah diterapkan di Shanghai. Pemeriksaan terhadap 1.802 pejabat menemukan pelanggaran pada 182 pejabat. Sebagian besar memilih agar anggota keluarganya menghentikan kegiatan usaha, sementara beberapa kasus berujung penyelidikan dugaan korupsi. Hasil itu kemudian mendorong pemerintah pusat memperluas uji coba ke wilayah lain di Tiongkok.

Bagi pemerintah China, pembatasan bisnis keluarga pejabat merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah nepotisme, memperkecil konflik kepentingan, dan memperkuat integritas aparatur negara di tengah kampanye antikorupsi yang terus digencarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi. Tujuannya untuk membentuk karakter yang berintegritas sejak usia dini.

Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan visi Asta Cita ke-7 yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

"Untuk memberantas dari akar masalahnya. Harus ada sinergi. Korupsi merupakan penyakit karakter yang obatnya bukan hanya jeruji besi atau penegakan hukum. Tapi pendidikan karakter harus menjadi pondasi," katanya dalam peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Dia menilai bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menurutnya menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri juga menginstruksikan Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa panduan dan bahan ajar ini merupakan upaya pemerintah untuk membentuk pribadi masyarakat yang berintegritas, bersih dan jujur sejak dini.

Kemendikdasmen pun berusaha menjadikan pendidikan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Maka, menurutnya semua pengetahuan dan pengalaman yang diterima murid melalui kurikulum dan ekstrakurikuler lainnya harus bermuara penguatan karakter bangsa.

"Buku panduan pendidikan anti korupsi tidak sebatas pemberian pengetahuan ke murid tapi menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan karakter yang mulia," katanya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengatakan bahwa panduan dan bahan ajar itu merupakan peta kompetensi yang berisi hal-hal positif. Selain itu, Panduan dan Bahan Ajar Pendidian Antikorupsi menjadi bahan ajar di semua daerah yang selama ini tidak seragam.

"Kita coba satukan, seragam, disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang harus menjadi standar nasional," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2025 hingga 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pun menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras.

Akhmad mengatakan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

Kondisi tersebut diperparah oleh anomali integritas di berbagai daerah yang harus menjadi catatan bagi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

"Sepanjang 2025-2026 ada 11 OTT, dengan berbagai macam kasus dan operandi. Ini alarm keras bagi kita semua," katanya dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Adapun, menurutnya dalam memberantas masalah korupsi, harus dilakukan dari akarnya. Dibutuhkan sinergi antar lembaga.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri pun meminta Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah beberapa kali menjalankan OTT ke sejumlah pihak, termasuk tingkatan gubernur dan bupati. Kasusnya beragam, mulai dari suap hingga pemerasan yang yang mengancam jabatan seseorang.

Pada Agustus tahun lalu, KPK misalnya melakukan OTT dan mengamankan 12 orang, salah satunya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Pada Desember 2025, KPK pun melaksanakan giat tertangkap tangan di wilayah Lampung Tengah dengan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka berserta empat pihak lainnya.

Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK. Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

JATINANGOR - Langkah preventif dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan memberikan pembekalan "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Era Digital Governance" kepada praja utama calon wisudawan/wisudawati Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencetak birokrat yang bersih dan antikorupsi.

Dalam pembekalan, Rektor IPDN Halilul Khairi menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Irjen Pol Asep Guntur Rahayu (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI), Prof. Dr. Akhsanul Khaq (Anggota III BPK RI) dan Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya (Inspektur Jenderal Kemendagri).

"Tantangan menjaga integritas birokrasi di era digitalisasi ini tentu saja sangat berat. Kami harus membekali para calon ASN ini dengan fondasi moral dan knowledge tentang tata kelola pemerintahan yang bersih sedini mungkin, sehingga nantinya setelah lulus dari IPDN mereka akan tumbuh menjadi aparatur yang berintegritas, adaptif, tangguh, memiliki daya saing dan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel," kata Halilul, Kamis (7/5/2026).

Sementara, Irjen Pol Asep Guntur Rahayu menegaskan kepada praja IPDN untuk berhati-hati dan menjauhi tindak korupsi ketika nanti sudah terjun ke masyarakat sebagai ASN. "Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2026 saja, ada 544 kasus korupsi yang menjerat Kementerian/Lembaga. 220 kasus terjadi di tingkat Pemerintahan Provinsi, 669 di tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, 205 kasus di BUMN/BUMD, 28 kasus di Komisi, dan 90 kasus di DPR RI. Ini harus menjadi pengingat kalian untuk berhati-hati dalam menjalani birokrasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga jenis korupsi yang sering menjerat kepala daerah yakni gratifikasi, suap dan pemerasan. Dalam menghadapi tindak korupsi ini, KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi yang disebut Trisula: Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

Sula pendidikan berkaitan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi, sula pencegahan yakni dengan perbaikan sistem dan sula penindakan yakni efek jera. Serta yang paling penting adalah partisipasi publik sebagai social control bahwa tindak korupsi akan diketahui dengan bantuan berupa laporan dari masyarakat.

"Jadi, untuk para praja yang nantinya menjadi calon birokrat, saya tegaskan untuk memahami aturan yang ada dalam pemerintahan, dan lakukan aturan tersebut sesuai koridornya, sehingga nanti tidak terjerat kasus korupsi," tutur Asep.

Berbeda dengan Sang Made Mahendra Jaya yang memberikan insight terkait masalah-masalah tata kelola yang akan dihadapi praja IPDN di lapangan. "Korupsi yang sistematik, fragmentasi sistem dan digital tanpa transformasi merupakan masalah tata kelola pemerintahan di Indonesia,” ujarnya.

“Korupsi yang sistematik terjadi karena sistem yang lemah diantaranya celah prosedur, pengendalian internal yang lemah, praktik menyimpang yang dianggap biasa dan budaya permisif. Hal ini menyebabkan individu yang baik dapat terjebak karena sistem yang ada tidak mencegah, lingkungan tidak menolak dan pengawasan tidak efektif," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan banyak sistem dan aplikasi pemerintahan yang datanya tidak sinkron, terjadi manipulasi data dan duplikasi input data. Hal ini nyatanya membuat individu kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data, sehingga kebijakan menjadi tidak tepat sasaran dan pengawasan menjadi tidak optimal.

"Kondisi digitalisasi tanpa transformasi juga membuat birokrasi tetap berjalan panjang, penyimpangan tetap terjadi hanya caranya saja yang berbeda," ujarnya.

Sang Made Mahendra juga mengingatkan para praja untuk memiliki integritas sebagai fondasi utama bertindak benar meski tanpa pengawasan, memiliki kompetensi yakni kecerdasan adaptif terhadap perubahan teknologi dan keberanian moral yakni keberanian untuk menolak intervensi yang tidak sesuai aturan.

Sedangkan anggota III BPK Akhsanul menyoroti dinamika dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau yang dikenal dengan istilah VUCA.

"Pemerintah menerapkan strategi SUPER (Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak). Strategi ini ini menjadi fondasi bagi aparatur negara untuk tetap relevan dan efektif. Integrasi teknologi melalui instrumen digitalisasi dipandang sebagai solusi utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lapangan," tuturnya.

Namun, Akhsanul mengatakan era digitalisasi ini tidak terlepas dari hambatan. Pemerintah mengidentifikasi lima tantangan besar, yaitu ketimpangan antar wilayah, kualitas data, keamanan siber dan perlindungan data, adaptasi Artificial Intelligence (AI), serta aspek integritas sumber daya manusia.

"Untuk dapat bertahan dan terlepas dari hambatan ini, kalian praja IPDN calon aparatur sipil negara atau birokrat harus menguasai 4 pilar literasi digital yakni digital skills, digital ethics, digital culture dan digital safety," ujarnya.

Pada kesempatan ini, IPDN memberikan penganugerahan Alumni Kehormatan kepada ketiga narasumber ini. "Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi IPDN atas kontribusi, dukungan dan pengabdian ketiga narasumber yang memiliki prestasi di bidang pemerintahan juga berjasa dalam bidang pendidikan di IPDN," ujar Rektor IPDN.

Menurutnya, Prof. Akhsanul telah memberikan kontribusi strategis dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai bagian dari pembinaan kader pemerintahan di lingkungan IPDN. Sedangkan Irjen Pol. Asep memberikan dukungan penuh terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas bagi kader pemerintahan di lingkungan IPDN.

Begitupun dengan Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra, berkontribusi dan berkomitmen penuh dalam penguatan pengawasan serta pendampingan pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja selama tiga tahun ke belakang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki berbagai upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Pasalnya, belakangan ini sejumlah kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK karena tindakan rasuah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan pihaknya selalu bekerja sama dengan KPK melalui penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mencegah korupsi oleh PNS/ASN.

"Kemendagri berkolaborasi dengan KPK memaksimalkan penggunaan MCP sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang bersih. MCP difokuskan pada 8 area rawan korupsi, termasuk perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan manajemen ASN," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Dia menambahkan kerja sama turut menggandeng BPKP untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah (APIP) agar lebih aktif dalam mengawasi dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini di tingkat daerah.

Selain keterlibatan lembaga eksternal, Kemendagri juga memberikan pendidikan antikorupsi melaui BPSDM Kemendagri dengan fokus pendidikan manajemen strategi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bagi aparatur daerah.

"Implementasi Satu Data Pemerintahan (Permendagri 5/2024): Kemendagri memperkuat pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi (Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri) untuk meminimalisir celah manipulasi data yang sering menjadi modus korupsi," jelas Benni.

Upaya selanjutnya, kata Benni, adalah memfasilitasi Pemda untuk mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan dan anti-suap/gratifikasi.

Benni menegaskan bahwa Kemendagri berupaya memperketat pengawasan setiap penyelenggaraan daerah dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar aturan.

"Memperkuat komitmen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pendekatan preventif dan detektif, serta menegaskan tindakan administratif jika kepala daerah berkinerja rendah atau melanggar aturan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dari pemberitaan terbaru KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Suni Wibowo (GSW) sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes).

MALANG - Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus terbaru SMA Taruna Nusantara (TN) di kawasan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026). Peresmian ini menandai langkah besar dalam ekspansi institusi pendidikan pencetak kader bangsa yang diinisiasi langsung oleh Prabowo sejak 1988.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa sekolah ini mengemban misi suci untuk melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki integritas moral yang tidak tergoyahkan. Prabowo meminta kepada seluruh pimpinan lembaga, pimpinan sekolah, serta jajaran guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi utama kepemimpinan.

"Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya," ungkap Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang inovatif dan berorientasi pada pembinaan serta pengembangan potensi peserta didik. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Taruna Nusantara akan terus melahirkan kader-kader unggul.

"Karena sejak tahun 1990 sampai sekarang, terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya. Saya kira cukup banyak lulusan TN (Taruna Nusantara) di tier 1 dan di tier yang selanjutnya juga mulai muncul kader-kader tersebut," lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan bangsa. Ia menyebut pendidikan sebagai fondasi kesejahteraan, demokrasi, sekaligus kunci untuk menghapus kemiskinan, bersama dengan sektor kesehatan.

“Pendidikan adalah instrumen pembangunan. Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan. Pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo.

Gagasan pendirian SMA Taruna Nusantara lahir dari pemikiran Mayor Prabowo Subianto pada tahun 1988 yang diusulkan kepada Presiden Soeharto dan Menteri Pertahanan dan Keamanan LB Moerdani. Tujuannya adalah memberikan pendidikan unggul bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa.

Kampus pertama SMA Taruna Nusantara dibuka di Magelang, Jawa Tengah, pada 1988. Hingga kini, telah berdiri tiga kampus operasional, yakni di Magelang, Malang, dan Cimahi (Jawa Barat), dengan total 36 angkatan lulusan.

Pada tahun 2026, pemerintah merencanakan pembukaan tiga kampus baru, yakni di Nusantara IKN, Pagar Alam Sumatera Selatan, dan Langowan Sulawesi Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah menulis surat untuk ibundanya, Atika Algadri.

Surat itu ditulis Nadiem untuk merayakan momen Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Tulisan tangan Nadiem itu kemudian dibaca langsung oleh Atika. Momen pembacaan ini pun diunggah di Instagram @nadiemmakarim yang dikelola oleh tim penasihat hukum.

Dalam surat itu, Nadiem bercerita soal pengalamannya saat dididik Atika untuk menjadi pejuang anti-korupsi sejak kecil. Namun, kata Nadiem, kini ibunya harus menghadapi kenyataan pahit ketika anaknya dituding melakukan korupsi.

Meskipun demikian, Founder Go-Jek itu menegaskan bahwa apa yang diajarkan ibunya soal melawan korupsi itu akan terus ditanamkan ke anak-anaknya. Dia juga meminta kepada ibunya agar tetap tegar dalam menghadapi masalah ini.

"Sedih aku. Sampai jumpa," ujar Atika usai membaca surat dari anaknya itu.

Nah, berikut ini surat lengkap Nadiem untuk ibundanya Atika

To my Ibu, Bu, hari ini hari Ibu. Memang hari ini penuh dengan perasaan yang membingungkan. Aku sedih melihat Ibu kehilangan anaknya, kesulitan tidur, terus dalam kekhawatiran.

Dan tidak menyangka Ibu sudah 81 tahun. Semangatnya masih seperti aktivis mahasiswa yang nekat turun ke jalanan. Sejak aku kecil, Ibu sudah menjadi pendekar antikorupsi.

Aku ingat duduk di meja makan saat aktivis-aktivis antikorupsi seliweran masuk keluar rumah berdebat panas mengenai bagaimana membangun negara yang bersih. Ibu selalu memaksa aku ikut dalam diskusi. Dari Ibu aku belajar yang benar dari yang salah.

Aku tahu betapa sulitnya situasi ini untuk Ibu. Perjuangan seumur hidup melawan korupsi dan sekarang anaknya sendiri dituduh korupsi di panggung nasional. Aku mau Ibu tahu, Ibu gak usah menahan tangis saat jenguk aku.

Ibu gak perlu menjadi pendekar 24 jam sehari. Ibu juga boleh menjadi Ibu biasa yang sedih dan kangen sama anaknya. Kadang air mata dibutuhkan untuk mengademkan hati.

Jangan lupa ya, Bu. Aku anak Ibu, kekuatan yang ada di dalam Ibu juga ada di dalam aku. Perjuangan Ibu hidup dalam diri aku dan api itu tidak akan pernah padam.

Aku janji sama Ibu akan aku oper obor perjuangan itu ke anak-anak aku seperti yang Ibu lakukan pada aku. Badai ini akan berlalu, Bu. Tuhan tidak mungkin diam saja.

Kebenaran selalu diberikan jalan. I love you, Ibu. I love you for who you are. Little boy you raise in to the man, i am today. Selamat Hari, Ibu. Nadiem.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Putrama Wahju Setyawan, mengungkap komitmen BNI terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Hal itu diungkap Putrama dalam acara Hakordia 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta.

Hakordia, yang tahun ini mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi', menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

"Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Acara Hakordia 2025 dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.

Putrama menegaskan komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.

"Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas!" ucap Putrama menegaskan.

Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional," ujarnya.

BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja.

Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.

Jakarta: Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menegaskan bahwa perseroan selalu berkomitmen penuh menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Konsistensi tersebut dibuktikan melalui diraihnya penghargaan The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) ini diumumkan pada Selasa, 25 Desember 2025 di Jakarta.

Pada ajang CGPI tahun ini, BNI meraih predikat Perusahaan Kategori Sangat Tepercaya, yang mencerminkan kemampuan perseroan menjalankan praktik tata kelola modern dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Munadi Herlambang.

Bagi BNI, apresiasi dari IICG ini merupakan pengakuan penting terhadap komitmen perseroan dalam memperkuat budaya integritas serta tata kelola yang bersih dan transparan.

Momentum ini semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hakordia 2025 dan sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang terus digelorakan KPK. Hal ini semakin menegaskan dukungan BNI terhadap upaya pencegahan korupsi serta penguatan prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada IICG dan SWA Media Grup atas predikat The Most Trusted Companies. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa langkah transformasi tata kelola yang dijalankan BNI mendapatkan pengakuan positif dan memotivasi kami untuk terus memperkuat penerapan GCG ke depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

IICG menilai bahwa transformasi BNI berhasil memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui pengembangan solusi ekosistem bisnis digital, peningkatan daya saing global, serta penguatan manajemen risiko dan operasional secara menyeluruh. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari strategi perseroan untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Selain itu, BNI terus memperbarui platform teknologi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memperluas proposisi layanan pada segmen ritel, komersial, wholesale, hingga global banking. Transformasi ini diarahkan untuk menjadikan BNI sebagai institusi perbankan dengan standar layanan dan tata kelola yang kompetitif di tingkat internasional.

Okki menegaskan bahwa transformasi BNI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, melainkan pada keberlanjutan jangka panjang.

“BNI kini bertransformasi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan keberlanjutan, efisiensi, serta customer experience yang semakin baik,” tuturnya.

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG yang kuat dan konsisten merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memastikan pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Dengan pencapaian ini, BNI memperkuat posisinya sebagai salah satu bank dengan tata kelola terbaik di Indonesia dan terus berkomitmen meningkatkan standar GCG sesuai tuntutan industri dan ekspektasi publik.

(ANN)

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, momentum Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

"Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas," ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.

Putrama menegaskan, komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.

"Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas!" tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional," ujarnya.

BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja.

Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menegaskan komitmennya terhadap tata kelola dan budaya antikorupsi.

Ini dilakukan melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan, Hakordia menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas, transparansi, serta kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi.

“Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Putrama menambahkan, bagi BNI, integritas merupakan prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

“Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja," tegasnya.

Penguatan sistem pengendalian internal

Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang berfungsi sebagai kanal pelaporan dan pengawasan dini terhadap potensi pelanggaran.

Menurut Putrama, kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

“Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional,” ujarnya.

Dalam rangka memperluas edukasi pencegahan korupsi, BNI juga menyelaraskan materi kampanye integritas dari KPK, meningkatkan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta memperkuat prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja.

Selain manajemen pusat, pegawai BNI di berbagai daerah turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai bentuk komitmen kolektif membangun lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BNI menekankan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola serta menjaga kepercayaan masyarakat seiring visi menjadi bank nasional yang berdaya saing global.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang terus digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menegaskan bahwa perseroan selalu berkomitmen penuh menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG). Konsistensi tersebut dibuktikan melalui diraihnya penghargaan The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) ini diumumkan pada Selasa (25/11) di Jakarta.

Pada ajang CGPI tahun ini, BNI meraih predikat Perusahaan Kategori Sangat Tepercaya, yang mencerminkan kemampuan perseroan menjalankan praktik tata kelola modern dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Munadi Herlambang.

Bagi BNI, apresiasi dari IICG ini merupakan pengakuan penting terhadap komitmen perseroan dalam memperkuat budaya integritas serta tata kelola yang bersih dan transparan.

Momentum ini semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hakordia 2025 dan sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang terus digelorakan KPK. Hal ini semakin menegaskan dukungan BNI terhadap upaya pencegahan korupsi serta penguatan prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, predikat The Most Trusted Company menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

"Kami berterima kasih kepada IICG dan SWA Media Grup atas predikat The Most Trusted Companies. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa langkah transformasi tata kelola yang dijalankan BNI mendapatkan pengakuan positif dan memotivasi kami untuk terus memperkuat penerapan GCG ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

IICG menilai transformasi BNI berhasil memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui pengembangan solusi ekosistem bisnis digital, peningkatan daya saing global, serta penguatan manajemen risiko dan operasional secara menyeluruh. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari strategi perseroan untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Selain itu, BNI terus memperbarui platform teknologi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memperluas proposisi layanan pada segmen ritel, komersial, wholesale, hingga global banking.

Transformasi ini diarahkan untuk menjadikan BNI sebagai institusi perbankan dengan standar layanan dan tata kelola yang kompetitif di tingkat internasional.

Okki menegaskan bahwa transformasi BNI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, melainkan pada keberlanjutan jangka panjang.

"BNI kini bertransformasi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan keberlanjutan, efisiensi, serta customer experience yang semakin baik," tuturnya.

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG yang kuat dan konsisten merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memastikan pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang.

Dengan pencapaian ini, BNI memperkuat posisinya sebagai salah satu bank dengan tata kelola terbaik di Indonesia dan terus berkomitmen meningkatkan standar GCG sesuai tuntutan industri dan ekspektasi publik.