Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak eskalasi perang Amerika Serikat (AS)—Israel ke Iran, terutama terhadap sektor energi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi risiko utama apabila eskalasi konflik berlanjut.

“Misalnya kan bahan bakar ya, pastikan akan naik ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pasalnya, Budi menjelaskan jika kenaikan harga energi benar-benar terjadi, maka dampaknya akan meluas dan tidak hanya dirasakan Indonesia.

Namun sebagai langkah antisipasi, pemerintah melalui Kemendag akan memperkuat pasar dalam negeri alias domestik untuk meredam tekanan eksternal.

“Tadi yang pertama saya sampaikan itu adalah pasar di dalam negeri kita harus kita jaga dengan baik. Kalau yang pasar luar negeri pasti semua akan terdampak,” katanya.

Menurutnya, konsumsi domestik menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Selain menjaga konsumsi domestik, pemerintah juga akan menggenjot ekspor ke negara-negara yang tidak terdampak konflik.

Lebih lanjut, Budi menilai kenaikan harga minyak akan berdampak luas pada biaya perdagangan. Menurutnya, kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya ekspor Indonesia dan memengaruhi negara lain.

“Ekspor kita juga pasti cost-nya menjadi naik. Artinya kita dan negara lain juga semua terdampak. Negara lain yang butuh bahan baku juga terdampak, yang barang jadi juga terdampak. Jadi semua, semua akan terdampak. Tapi sekali lagi sih mudah-mudahan enggak ya,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan Kemendag terus memantau ketegangan yang terjadi antara AS-Israel terhadap Iran.

Selain itu, Kemendag juga terus mencermati perkembangan konflik serta dampak terhadap perdagangan global, termasuk potensi pengaruhnya terhadap perdagangan Indonesia dengan Iran.

Merujuk data Kemendag, total perdagangan Indonesia dengan Iran pada 2025 mencapai US$257,93 juta. Dari nilai tersebut, Indonesia mencatat surplus sebesar US$240,23 juta, atau tumbuh 18,71% dibandingkan 2024.

Sementara itu, jika dilihat trennya lima tahun terakhir (2021—2025), total perdagangan kedua negara relatif stabil dengan sedikit kenaikan di kisaran 2,60%. Pada 2021, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar US$208,80 juta.

Pada 2025, sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Iran antara lain kendaraan dan aksesorinya; lemak dan minyak hewani dan nabati; aneka produk kimia; kayu dan barang dari kayu; kopi, teh, mate, dan rempah-rempah; produk olahan yang dapat dimakan; sabun; reaktor nuklir; dan bahan kimia organik.

“Sementara itu, sejumlah komoditas Iran yang Indonesia impor, yaitu buah; besi dan baja; reaktor nuklir; bahan kimia organik; bahan bakar mineral; kain; plastik; lak dan getah damar; instrumen optik; dan garam, belerang, bahan plester, kapur, dan semen,” kata Dewi kepada Bisnis.

Adapun, Kemendag juga terus memperluas pasar produk-produk Indonesia dan mengurangi ketergantungan dengan pasar-pasar tradisional serta mencari berbagai peluang baru di tengah tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) meminta agar pemerintah melindungi pelaku UMKM dari potensi lonjakan produk impor Amerika Serikat (AS) ke Indonesia seiring kesepakatan tarif resiprokal kedua negara.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menjelaskan bahwa klausul tarif 0% untuk berbagai produk AS yang masuk ke Tanah Air berpotensi menggerus daya saing produk UMKM dalam negeri yang telah terlebih dahulu digempur produk impor China.

“Produk China yang masuk ke Indonesia ada yang legal dan ilegal. Nah, yang legal ini berapa persen yang harga jualnya sesuai agar produk dalam negeri bisa berkompetisi dengan mereka? Itu yang diharapkan dari sisi pemerintah,” kata Edy kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, logika serupa juga berlaku apabila produk asal AS nantinya membanjiri pasar dalam negeri. Edy lantas menggarisbawahi kemampuan industri UMKM dalam negeri untuk memenuhi sejumlah kebutuhan primer masyarakat Tanah Air.

Dia menyebut bahwa UMKM dalam negeri selama ini dapat memenuhi kebutuhan nasional dari sisi produk-produk seperti makanan olahan hingga produk tekstil.

Selain mendesak perlindungan UMKM oleh pemerintah, Edy pun meminta kepada pelaku UMKM itu sendiri agar mempertahankan kualitas produknya, supaya menjadi unggul di dalam negeri.

“Kalau yang masuk itu produk-produk sekunder, tersier, silakan saja. Kita [UMKM] harus bersaing di produk-produk primer. Karena kemungkinan masuk,” jelas Edy.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membantah bahwa produk impor AS yang dikenakan bea masuk hingga 0% sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia–AS akan mengancam UMKM dan industri lokal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar Negeri Paman Sam.

Menurutnya, apabila terindikasi adanya aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi UMKM dan keberlanjutan industri dalam negeri, maka pemerintah bisa menerapkan instrumen bea masuk tambahan.

“Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan industri hilir sebelum merealisasikan rencana penghentian ekspor timah, khususnya dalam bentuk ingot.
Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menegaskan, perlu ada pembedaan yang jelas antara bijih timah dan ingot timah dalam kebijakan ekspor. Menurutnya, ekspor bijih timah memang sudah dilarang, sementara ekspor ingot hingga kini masih berjalan.
Dia menjelaskan, serapan domestik terhadap produksi ingot timah nasional saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data AETI, penyerapan dalam negeri baru berkisar 5%–7% dari total produksi, sehingga sekitar 95% masih bergantung pada pasar ekspor.
“Tahun lalu produksi kita sekitar 52.000 ton. Yang diserap di dalam negeri itu di bawah 10%, sekitar 5% sampai 7%. Artinya hampir 95% masih ekspor,” kata Harwendro kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Harwendro mengaku mendukung cita-cita pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, target agar 100% produksi ingot timah terserap di pasar domestik belum realistis dalam waktu dekat.
Pasalnya, jumlah pelaku industri hilir timah di Indonesia masih sangat terbatas.
“Kalau kita data, perusahaan hilirisasi timah di Indonesia itu tidak sampai 10. Jadi bagaimana mungkin seluruh produksi bisa terserap kalau industrinya saja belum banyak,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai langkah penghentian ekspor ingot timah seharusnya dilakukan setelah ada kepastian pasar dalam negeri mampu menyerap produksi secara signifikan.
Selain keterbatasan jumlah industri, pelaku usaha juga menghadapi kendala regulasi teknis. Harwendro mencontohkan aturan spesifikasi produk yang dinilai masih kaku, sehingga menyulitkan produsen hilir memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita punya produk, tapi tidak bisa dijual karena pembeli minta spesifikasi tertentu—kadar dan kandungan tertentu—sementara aturan masih belum fleksibel mengikuti kondisi pasar,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Harwendro menilai rencana penghentian ekspor ingot timah belum ideal untuk diterapkan tahun ini.

Dia pun mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih dulu memperkuat ekosistem hilir, memperbanyak pelaku industri, serta membenahi regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Kalau melihat serapan industri di dalam negeri yang masih rendah, saya menilai tahun ini masih belum bisa. Harus dipastikan dulu industri hilirnya siap dan mampu menyerap,” kata Harwendro.
Dia menekankan, tanpa kesiapan industri hilir yang memadai, kebijakan setop ekspor berisiko menekan produsen dalam negeri dan mengganggu keberlanjutan usaha, alih-alih mempercepat hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 52,6 pada Januari 2026 dinilai menjadi peluang strategis bagi penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri permesinan.

Indeks tersebut menunjukkan lonjakan aktivitas proyek domestik membuka ruang lebih besar bagi produk dan jasa rekayasa lokal. Apalagi, kenaikan PMI Manufaktur tersebut bukan didorong ekspor, melainkan oleh pergerakan pasar dalam negeri.

Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin mengatakan kondisi ini justru lebih menguntungkan bagi industri permesinan nasional yang selama ini bergantung pada proyek pembangunan di sektor industri, energi, dan infrastruktur.

“Demand-nya adalah derived demand yang sangat tergantung pada kegiatan proyek pembangunan industri, infrastruktur, energi, serta manufaktur hilir,” kata Dadang kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Karakter industri permesinan yang berbasis pada kebutuhan proyek membuat setiap pergerakan investasi domestik langsung berdampak pada pesanan mesin, alat berat, komponen industri, hingga dukungan rekayasa dan fabrikasi.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Januari–Desember 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, atau 101,3% dari target Presiden Rp1.905,6 triliun.

Adapun, kontribusi hilirisasi mencapai 30,2% dengan dengan nilai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan.

Menurut Dadang, fase ekspansi manufaktur saat ini masih bersifat bertahap. Pesanan mesin mulai naik, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi kapasitas besar atau pembukaan lapangan kerja secara luas karena industri masih mengoptimalkan fasilitas yang ada.

“Hal Ini menjelaskan kenapa produksi naik namun tenaga kerja justru statis atau turun, industri permesinan memeras memaksimalkan kapasitas yang ada dulu ketimbang melakukan recruitment,” tuturnya.

Meski demikian, situasi tersebut justru menciptakan momentum penting bagi penguatan TKDN. Ketika pasar domestik menjadi penopang utama, pemerintah dan BUMN disebut semakin konsisten mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri dalam setiap proyek strategis.

“Bagaimana dampak langsung terhadap TKDN industri mesin dalam negeri, ini mendatangkan peluang TKDN justru membesar karena pasar domestik jadi penopang utama, pemerintah dan BUMN makin ketat TKDN di tengah lemahnya ekspor,” jelasnya.

Di lapangan, pelaku industri mulai menerapkan skema kombinasi antara komponen impor dan perakitan lokal. Bagian struktur, rangka, skid, piping, hingga panel dikerjakan oleh fabrikator dalam negeri sehingga nilai kontrak lokal meningkat dan rantai pasok domestik semakin hidup.

Namun, Dadang mengingatkan bahwa peningkatan TKDN secara angka belum tentu sejalan dengan kedalaman nilai tambah industri. Banyak proyek dinilai masih bertumpu pada impor komponen utama berteknologi tinggi.

“TKDN secara administratif lolos, tapi nilai tambah industrinya masih dangkal mengingat struktur cost untuk struktur part lebih kecil dibandingankan dengan main part yang mengandung unsur teknologi tinggi,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menilai momentum lonjakan produktivitas ini harus dimanfaatkan untuk mendorong industri permesinan naik kelas, tidak hanya sebagai perakit, tetapi juga sebagai pelaku rekayasa, integrasi sistem, dan penyedia solusi berbasis desain dalam negeri.

Dari sisi produksi, utilisasi pabrik mesin dan fabrikasi saat ini berada di kisaran 65%—80%. Artinya, industri masih memiliki ruang memenuhi lonjakan permintaan proyek dalam negeri tanpa ekspansi besar, sembari menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat kemampuan teknologi dan sumber daya manusia agar TKDN berdampak pada kemandirian industri.

Bisnis.com, Jakarta - Film Indonesia terus menunjukkan daya saing yang kuat di tengah persaingan ketat dengan film impor dan platform digital.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa film lokal masih menjadi pemain utama di pasar dalam negeri.

Menurut data Kementerian Kebudayaan, jumlah penonton film Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 80,27 juta orang, dengan dua tahun terakhir Indonesia mampu menjaga angka penonton di kisaran 80 juta.

"Jadi, paling tidak penonton Indonesia stabil. Ini juga menunjukkan film Indonesia sudah jadi tuan rumah di negerinya sendiri, ditonton sekitar 60-70% ya film Indonesia itu," kata Fadli Zon.

Film Indonesia juga berhasil memecahkan rekor penonton, dengan film Agak Laen Menyala Pantiku menjadi nomor satu film Indonesia terlaris dengan capaian 10,6 juta penonton.

Fadli Zon berharap ke depan jumlah penonton film Indonesia akan makin stabil dan terus bertumbuh, dengan mendorong budaya masyarakat menonton di bioskop terus membesar.

"Saya tahu, di banyak negara sekarang semakin sedikit orang yang datang ke bioskop dan lebih banyak menunggu film melalui layanan over-the-top (OTT). Namun, saya kira menonton film di bioskop masih sangat penting bagi ekonomi budaya kita," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri mendapatkan angin segar lantaran produk impor kini wajib melalui memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) lewat Balai Pengujian di Kementerian Perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki)optimistis bahwa kebijakan tersebut tepat dan strategis untuk pengawasan mutu sekaligus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor berkualitas rendah.

Ketua Umum Asaki mengatakan pihaknya meyakini Balai Pengujian Kemenperin selama ini diklaim memiliki kompetensi tinggi, peralatan laboratorium lengkap, serta standar pengujian yang akurat dan dapat dipercaya.

“Kebijakan Kemenperin terkait standarisasi SNI keramik patut kita acungi jempol karena jelas bermanfaat untuk melindungi konsumen, memperkuat pasar dalam negeri, dan meningkatkan ketahanan industri keramik nasional,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Pengusaha keramik juga menilai penunjukan Balai Pengujian Kemenperin telah menjawab kekhawatiran pelaku industri dalam negeri. Sebab, pasar domestik telah dibanjiri produk keramik impor yang kualitasnya kerap tidak memenuhi standar, sehingga memicu kompetisi tidak sehat.

"Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan praktik internasional. Negara seperti Malaysia dan Vietnam telah lama menerapkan mekanisme sertifikasi standar dan izin impor melalui satu pintu di bawah lembaga sertifikasi milik negara," ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel) Daniel Suhardiman menerangkan bahwa SNI wajib sangat penting untuk perlindungan konsumen dan industri.

“Untuk itu sudah sewajarnya diwajibkan oleh negara. Dan penting untuk terus diperluas cakupannya," tuturnya, dalam kesempatan terpisah.

Menurut Daniel, penerapan SNI wajib diperkuat karena berfungsi melindungi keselamatan pengguna, sekaligus menjadi instrumen Non-Tariff Measure (NTM) untuk menjaga industri nasional dan menarik investasi.

Dalam pelaksanaannya, laboratorium uji selalu upayakan pemenuhan SLA dan proses yang benar serta objektif, bukan untuk kepentingan bisnis semata.

“Oleh karena itu, penunjukan Balai Pengujian Kemenperin sudah sangat tepat," tuturnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo juga sepakat menilai keputusan Kemenperin sebagai kebijakan yang memberikan kepastian mutu bagi produk pelumas dan industri lainnya.

“Ketika balai sudah ditunjuk, layanan menjadi semakin lengkap. Dengan adanya SNI, kualitas produk sudah diatur dengan jelas, dan itu baik bagi produsen maupun masyarakat. Penunjukan balai ini sudah tepat,” ujar Sigit.

Dia pun menegaskan bahwa keberadaan Balai Pengujian yang kredibel menjadi komponen penting dalam rantai pengujian produk SNI-MPL, terutama bagi jenis-jenis produk yang wajib memenuhi standar mutu internasional.

Untuk diketahui, penguatan Balai Pengujian dalam sertifikasi SNI melalui SIINas telah dipandang industriawan sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas produk yang beredar di Indonesia, menekan peredaran produk impor tidak memenuhi standar, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap data lonjakan impor pakaian bekas yang makin membanjiri pasar dalam negeri.

Maman memaparkan lonjakan impor pakaian bekas telah menekan para pelaku UMKM pada sektor tekstil dalam negeri. Dia mengungkap tren impor pakaian bekas cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Secara terperinci, dia menuturkan, volume impor baju bekas pada 2021 mencapai 7 ton. Kemudian, pada 2022 dan 2023, Maman menyebut angka impor baju bekas berada di kisaran yang sama, yakni 12 ton.

Maman menuturkan lonjakan signifikan terjadi pada 2024 dengan volume impor baju bekas yang masuk ke Indonesia menembus 3.800 ton. Adapun, jumlah impor baju bekas hingga Agustus 2025 juga telah melebihi 1.000 ton

"Per Agustus 2025 kemarin, 1.800 ton baju-baju impor bekas itu masuk ke Indonesia. Ini menghantam produk-produk lokal kita," kata Maman dalam acara Grand Launching UMKM BRI & SOGO - Wastra Nusantara di Jakarta pada Jumat (28/11/2025)

Dia menuturkan, angka impor baju bekas tersebut belum termasuk banjir produk-produk dari China seperti batik cap stempel hingga jilbab yang diproduksi dengan masif dan memiliki biaya produksi lebih rendah dibandingkan produk lokal.

Maman menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengerem banjir impor pakaian bekas tersebut demi melindungi UMKM lokal yang kesulitan bersaing.

Maman mengatakan pemerintah saat ini telah mengambil langkah terpadu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memperketat masuknya pakaian impor, terutama dari China, yang selama ini membanjiri pasar domestik.

“Kami mulai batasi barang-barang dari China ini supaya playing field-nya steril,” ujarnya.

Menurut Maman, lapangan usaha harus dibersihkan terlebih dahulu agar pelaku UMKM dapat bersaing secara adil. Tanpa pembenahan tersebut, dia menyebut produk lokal akan tetap sulit bersaing dari sisi harga maupun volume barang yang masuk.

“Bisa dibayangkan kalau lapangannya tidak dibersihkan, gimana produk kita mau bersaing?” katanya.

Maman juga mengungkapkan Kementerian UMKM juga telah melakukan konsolidasi terhadap 1.300 merek atau brand lokal yang siap digenjot ke pasar domestik begitu pengetatan impor efektif diberlakukan.

Langkah tersebut merupakan strategi terobosan untuk memperkuat ekosistem industri fesyen lokal sekaligus meningkatkan kemandirian UMKM nasional.

“Kita ingin memastikan produk UMKM punya ruang tumbuh yang adil. Kalau lapangan bersih, brand lokal akan punya peluang lebih besar” ujar Maman.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mewanti-wanti rencana pemerintah untuk memangkas kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25%.

Secara regulasi, selama ini PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat membuka ruang penjualan ke dalam negeri sampai 50% dari akumulasi ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain di tahun sebelumnya.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan kebijakan pemangkasan kuota domestik memang dapat mengembalikan marwah kawasan berikat sebagai fasilitas yang berorientasi ekspor.

Namun, dia mengingatkan bahwa saat ini kondisi pasar ekspor mebel dan kerajinan sedang tidak normal dan belum menunjukkan lonjakan berarti di tengah perlambatan permintaan global.

Dalam catatannya, nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia tahun 2023 sekitar US$2,46 miliar, dan tahun 2024 US$2,59 miliar. Bahkan jika dibandingkan 2021, kinerja ekspor furnitur turun sekitar 20%—30% tergantung subsektor.

“Tidak semua perusahaan di kawasan berikat siap mengalihkan 75% produksinya ke ekspor dalam waktu singkat,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Terlebih, industri furnitur memiliki ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang sangat tinggi atau 53% ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia masih bergantung pada pasar AS, disusul Jepang dan beberapa negara Eropa.

Artinya, ketika pasar utama melemah atau terjadi gangguan tarif/non-tarif, pabrik sangat bergantung pada penjualan domestik untuk menjaga utilisasi dan menghindari PHK.

Menurut Sobur, banyak anggota Himki di kawasan berikat yang struktur bisnisnya hybrid yaitu sebagian besar output untuk ekspor, tetapi tetap membutuhkan pasar domestik untuk proyek hotel, apartemen, retail modern, dan government procurement untuk menutup fluktuasi order luar negeri.

“Kami mendukung penguatan orientasi ekspor Kawasan Berikat sebagai prinsip, tetapi meminta kebijakan yang sektoral dan bertahap, bukan pemotongan seragam dari 50% ke 25% dalam satu langkah untuk semua sektor,” jelasnya.

Dalam hal ini, untuk furnitur dan kerajinan yang padat karya dan sedang mengalami penurunan order ekspor, pengetatan mendadak berpotensi menekan utilisasi pabrik dan memicu PHK di hulu sampai hilir.

“Jadi, tidak realistis mengasumsikan semua pabrik furnitur di Kawasan Berikat mampu mengekspor 100% produksinya dalam kondisi pasar saat ini,” terangnya.

Sobur menegaskan bahwa sebagian industri memang dinilai bisa menjaga porsi ekspor dominan, tetapi tetap memerlukan ruang domestik di atas 25% pada periode tertentu, terutama ketika order luar negeri turun.

Di sisi lain, perusahaan furnitur di kawasan berikat banyak yang memasok dari UMKM kayu, metal, dan kerajinan di luar kawasan tersebut.

“Bila produksi di KB direm karena kuota domestik terlalu kecil, UMKM pemasok bahan dan komponen ikut terpukul, padahal mereka tidak menikmati fasilitas kepabeanan apa pun,” pungkasnya.

Pada akhirnya, pihaknya mencemaskan risiko turunnya utilisasi dan gelombang PHK di sektor padat karya. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan target penciptaan lapangan kerja industri pengolahan yang sedang dikejar pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim berhasil menindak berbagai barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan 21.054 bal impor baju bekas ilegal itu bernilai Rp120,65 miliar.

Moga menuturkan kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Adapun, Moga menyampaikan Kemendag terus menggandeng berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas.

Dia menyatakan Kemendag terus meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, kegiatan perdagangan, serta metrologi legal di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.

“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” kata Moga dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Moga menyatakan Kemendag terus melaksanakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border). Upaya ini, sambung dia, dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami selalu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait importasi dan peredaran barang. Berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran, Kemendag juga mengamankan berbagai produk impor ilegal lainnya dengan nilai mencapai Rp15 miliar. Perinciannya, 297.781 unit produk elektronik yang terdiri atas 3.506 unit penanak nasi (rice cooker), 4.518 unit perangkat audio video seperti pengeras suara (speaker) aktif dan televisi, 60.366 unit kipas angin, dan 210.040 unit fitting lampu.

Kemudian, 480 unit luminer, 1.140 unit ketel listrik, 1.894 unit penggorengan udara (air fryer), 87 rol kabel listrik, 15.250 unit baterai primer, dan 500 unit gerinda listrik.

Selain itu, Moga menuturkan, kategori produk lainnya yang ditindak antara lain mainan anak sejumlah 297.522 unit, alas kaki sejumlah 1.277 unit, 100 unit seprai, dan pelek kendaraan bermotor sejumlah 905 unit.

Lebih lanjut, penindakan juga dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta produk teknik dan baja nonstandar.

Secara terperinci, produk tersebut antara lain pemutus sirkuit miniatur (miniature circuit breaker/MCB) tanpa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebanyak 68.256 unit, gergaji listrik, bor listrik, gerinda listrik, dan mesin serut tanpa Nomor Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) sebanyak 9.763 unit, dan penghisap debu tanpa Tanda Daftar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebanyak 26 unit.

Moga menambahkan, Kemendag juga mengamankan 600 sarung tangan yang melanggar kewajiban label Bahasa Indonesia, 578 penggaris besi, 997.269 mur baut berbagai ukuran, serta 4.215 shackle yang tidak memiliki dokumen asal barang.

Kemudian, sejumlah 66 kapak dan 77 gunting dua tangan ditemukan melanggar ketentuan barang dilarang impor. Adapun, nilai produk teknik dan baja nonstandar tersebut mencapai Rp18,85 miliar.

Di samping itu, Kemendag juga mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk ponsel pintar (smartphone) ilegal dengan nilai ekonomis Rp17,62 miliar, yang terdiri atas 5.100 unit ponsel pintar berbagai merek serta 747 koli berisi aksesori, penutup (casing), dan pengisi daya (charger).

Kemendag, tambah Moga, mengamankan 83.306 lembar produk baja lembaran lapis seng (BjLS) serta 1.251 ton bahan baku BjLS berupa 290 koil baja galvanis (galvanized steel coil) berbagai merek senilai Rp23,76 miliar.

Selain itu, Kemendag mengamankan 16.000 karton keramik lantai dan 610.000 produk alat makan dan minum (tableware) senilai Rp9,8 miliar. Serta, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) tanpa Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi K3L dengan nilai mencapai Rp90 miliar.