Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan jumlah 1.061 operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo kemudian mengungkapkan sedianya direncanakan 1.300 operasional Koperasi Merah Putih yang kemudian menjadi 1.061 unit.

"Saya kira hari ini cukup penting. Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Angka 1.061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan jadi 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari... Akhirnya saya bilang, cukup 1.000 saja," tutur Prabowo dalam pidato peresmian Koperasi Merah Putih yang disiarkan di akun Youtube resmi Setpres RI, Sabtu.

"Kemudian Ketua, Dirut Agrinas Pangan Nusantara (Joao Angelo De Sousa Mota) ingat bahwa saya suka angka 8. 'Jadi kalau begitu pak, enggak usah 1.300... 1.061 aja pak.' Jadi satu sama (tambah) enam, tujuh. Tujuh sama satu, delapan. Jadi ini, orang Indonesia suka gathuk-gathuk (mencocok-cocokkan) ya. Cari-cari. Jadi itu hanya semacam... untuk kita semangat saja," kata Prabowo seraya berseloroh.

Prabowo kemudian memamerkan Koperasi Merah Putih bisa beroperasi kurang dari satu tahun dengan 1.061 operasional yang diresmikan saat ini.

"Intinya adalah bahwa kita mendirikan dari konsep sampai terwujud, kurang dari satu tahun. Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih pada November 2025," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para menterinya dan pejabat yang turut berperan. Menurutnya, tanpa kerja sama tim, program Koperasi Merah Putih tidak akan tercapai.

Pemerintah mengungkap sumber dana pembayaran gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sempat menjadi tanda tanya publik.

Gaji tersebut sementara akan diambil dari sisa anggaran program Kopdes yang belum terserap, dan disalurkan melalui BUMN pangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pembayaran gaji para manajer nantinya akan dilakukan melalui BUMN pangan, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, ia menegaskan sumber dana akhirnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5).

Ia menambahkan, meski penyaluran gaji dilakukan oleh Agrinas, pemerintah masih merumuskan skema pembiayaan yang akan digunakan.

"Nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Di hari yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai memberi gambaran sumber dana tersebut. Ia menyebut gaji para manajer untuk tahap awal akan diambil dari sisa anggaran program Kopdes Merah Putih yang belum terserap.

"Skemanya kita akan alokasikan di beberapa kementerian/lembaga yang terkait. Itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan beberapa, belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5).

Menurut dia, penggunaan dana tersebut tidak berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan optimalisasi dari pos yang sudah tersedia.

"Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," ujarnya.

Purbaya menjelaskan skema ini disiapkan untuk membiayai gaji sekitar 30 ribu manajer dalam masa awal penugasan selama dua tahun. Meski demikian, ia belum merinci besaran gaji maupun total anggaran yang dialokasikan.

Program rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih sendiri menjadi sorotan publik karena skalanya yang besar.

Pemerintah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer dan 5.476 formasi tambahan untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sehingga total lowongan mencapai 35.476 posisi.

Minat masyarakat terhadap program ini juga melonjak. Pemerintah mencatat sebanyak 639.732 orang mendaftar, dengan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Saat ini, peserta tengah menjalani tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di 72 lokasi.

Ke depan, para manajer yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara selama dua tahun pertama, sebelum dialihkan menjadi pengelola koperasi di daerah masing-masing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP).

Ia menyebut pembiayaan itu sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung.

"Skemanya kita akan alokasinya di beberapa kementerian/lembaga yang terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan beberapa, itu belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Sang Bendahara Negara itu menegaskan penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Menurut dia, masih terdapat ruang pembiayaan dari pos yang sebelumnya sudah disiapkan untuk percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih, tetapi belum seluruhnya digunakan.

"Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," ujarnya.

Dengan skema itu, pemerintah menyiapkan pembayaran gaji para manajer untuk masa awal penugasan sekitar dua tahun. Namun, Purbaya belum memerinci berapa total dana yang disiapkan maupun besaran gaji yang akan diterima masing-masing manajer.

Ia juga menyinggung belum optimalnya pelaporan internal yang membuat informasi tersebut baru diketahuinya belakangan. Purbaya berkelakar akan menegur anak buahnya karena tidak segera menyampaikan perkembangan pembiayaan program tersebut kepadanya.

"Sebelumnya anak buah saya enggak lapor saya, jadi saya enggak tahu. Jadi saya maaf, emang suka begitu di sini banyak rapat sana rapat sini enggak lapor. Besok-besok gue pecat," katanya.

Meski sumber dana sementara mulai terjawab, status kepegawaian para manajer Kopdes Merah Putih menurut Purbaya masih menunggu kepastian lebih lanjut.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail apakah para manajer itu nantinya sepenuhnya berada di bawah badan usaha milik negara (BUMN) atau dialihkan ke Kementerian Koperasi setelah masa penugasan awal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah memastikan gaji para manajer akan dibayarkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun saat itu pemerintah belum menjelaskan dari mana dana pembayaran tersebut berasal.

Program ini menjadi sorotan karena pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Total 35.476 formasi itu dibuka sejak pertengahan April lalu untuk menopang percepatan pembentukan koperasi desa dan unit ekonomi pesisir.

Minat masyarakat terhadap lowongan tersebut juga melonjak tinggi. Pemerintah mencatat sebanyak 639.732 orang mendaftar, dengan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini para peserta tengah menjalani tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi.

Adapun para pelamar yang lolos nantinya direncanakan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara selama dua tahun pertama. Setelah itu, mereka akan dialihkan menjadi petugas koperasi yang bertugas mengelola unit usaha Kopdes Merah Putih di desa dan kelurahan masing-masing.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebut akan menyandang status pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan mereka akan terdaftar sebagai pegawai perusahaan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” kata Zulhas usai memimpin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adapun pemerintah membuka rekrutmen 30.000 formasi calon Manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 manajer serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, menekankan calon Manajer Kopdes Merah Putih tidak mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mereka juga tidak sedang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jadi ini adalah pegawai BUMN tentunya nanti skemanya mengikuti di BUMN,” ujar Rini.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengurusan BUMN Tedi Bharata, mengatakan setelah Manajer Kopdes Merah Putih bekerja selama dua tahun, kinerja mereka akan dinilai.

PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kopdes Merah Putih membutuhkan karyawan dengan kemampuan entrepreneurship.

“Nanti dididik dulu kemudian selanjutnya menjadi menjadi manajer koperasi yang apa namanya seharusnya dapat memanfaatkan hal apa namanya pengalaman ini dengan baik nanti kita lihat,” kata Tedi.

Sumber Gaji

Adapun Zulhas enggan menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk gaji Manajer Kopdes Merah Putih saat berstatus pegawai BUMN.

Zulhas menyebut, karena Manajer Kopdes Merah Putih di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara, mereka dibayar oleh perusahaan pelat merah tersebut.

“Tapi uangnya dari mana tentu nanti skema berikutnya akan kita jelaskan,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Rini menyebut sumber gaji Manajer Kopdes Merah Putih akan mengikuti skema yang berlaku di BUMN.

“Pegawai BUMN tentunya eeh akan mengikuti skema BUMN,” ucap Rini.

Sebelumnya, pemerintah membuka lowongan 30.000 manajer Kopdes Merah Putih mulai 15 sampai 24 April 2026.

Puluhan ribu manajer itu akan berstatus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Mereka akan bernaung di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Selain itu, pemerintah juga merekrut 5.476 pegawai untuk KNMP dengan rincian, manajer operasional, penjamin mutu, dan kepala produksi.

Jumlah lowongan masing-masing formasi itu 1.369 posisi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara mendorong penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako untuk bergabung dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Melansir akun Instagram resmi Kemensos, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong penerima manfaat bansos agar terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan.

“Kalau yang bansos itu hanya menekan pengeluaran rumah tangga, sementara yang pemberdayaan bersama Kopdes ini adalah meningkatkan pendapatan. Jadi dengan adanya Kopdes ini, keluarga penerima manfaat harus meningkat pendapatannya,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam video yang diunggah pada Selasa (28/4/2026) tersebut.

Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini dalam pertemuan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta Timur pada Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menilai bahwa keikutsertaan dalam Kopdes Merah Putih dapat mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi. Keterlibatan keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari tenaga kerja koperasi juga dinilai mampu membuka peluang kerja baru sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa koperasi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani anggotanya dengan kewajiban iuran.

“Koperasi ini nanti adalah koperasi yang dibangun oleh negara untuk rakyat, sehingga seluruh warga negara tidak perlu membayar iuran dan tidak perlu membuat simpan pinjam yang harus setiap bulan dipotong atau ditaruh di gerai-gerai tersebut. Tetapi negara yang dimediakan, negara yang disuplai dan rakyat tinggal mengelola bersama-sama dengan Agrinas,” jelasnya.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, Gus Ipul bersama jajarannya juga telah meninjau command center pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai pusat pemantauan progres pembangunan secara real time di seluruh Indonesia. Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi masyarakat. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Industri kelapa sawit Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektare atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit melakukan banyak program untuk memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut. “Kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta (27 April 2026). Komitmen Industri Sawit Tumbuhkan Ekonomi Hijau dan Lestarikan Lingkungan

Salah satu bantuan yang diberikan Agrinas Palma adalah pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi petani sawit yang akan melaksanakan peremajaan kebun sawit mereka. Peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah kunci peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat di masa mendatang.

Saat ini, produktivitas sawit nasional relatif rendah. Ini karena rendahnya realisasi PSR. Saat ini kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi oleh tanaman tua. Tanpa percepatan PSR akan sulit untuk mencapai peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga rendah. “Luas tanaman tua yang lebih dari 25 tahun, mencapai 40% atau 2,8 juta ha yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” lanjutnya.

Dari sisi produktivitas, Seger memaparkan bahwa produktivitas sawit rakyat hanya 2,6 ton per ha per tahun. Produktivitas sawit rakyat ini di bawah perkebunan sawit swasta yang mencapai 3,4 ton dan PTPN yang mencapai 4,8 ton.

“Rendahnya produktivitas ini juga karena realisasi PSR yang sangat rendah. Dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 20 ribu per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR,” ujarnya.

Seger Budiardjo memaparkan tiga strategi percepatan PSR yakni single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end to end kepada petani sawit. Untuk strategi single management system, pengelolaan PSR dilaksanakan melalui penerapan sistem single manajemen yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

“Strategi lainnya adalah mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait,” tandasnya. Sedangkan pendampingan end to end petani sawit mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pendanaan, hingga dukungan operasional.

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta pakar dalam bidang ekonomi agribisnis. Mereka antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Petani Sawit Bersertifikat RSPO Sulit Jual Kredit: SPKS Minta Sistem Pasar Diubah

Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah; Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta. Selanjutnya Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dan sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujar Ketum RSI Kacuk Sumarto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran hingga 35.476 tenaga kerja untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, termasuk 30.000 posisi manajer. Program ini diumumkan sejak 15 April 2026 dan akan ditutup pada 24 April 2026 melalui portal resmi panitia seleksi nasional.

Rekrutmen dilakukan untuk mempercepat operasional ribuan koperasi di seluruh Indonesia, dengan penempatan awal di bawah BUMN sektor pangan. Namun, apakah menjadi manajer Kopdes Merah Putih otomatis menjadikan seseorang sebagai pegawai BUMN?

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa para manajer yang lolos seleksi akan terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai BUMN, tepatnya di bawah Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Setelah masa tersebut, mereka akan dialihkan untuk berperan langsung di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Artinya, status BUMN bukan permanen, melainkan bagian dari fase awal penugasan dan pembinaan.

Dalam praktiknya, para manajer akan memegang peran strategis dalam mengelola operasional koperasi, mulai dari usaha sembako, klinik desa, lembaga keuangan mikro, hingga logistik dan pergudangan. Karena cakupan kerja yang luas, pemerintah juga menyiapkan pelatihan khusus agar manajer memiliki kemampuan kewirausahaan dan manajerial yang memadai.

Meski begitu, kebijakan ini tidak lepas dari sorotan. Sejumlah pihak menilai rekrutmen dalam jumlah besar berisiko terhadap anggaran negara jika tidak dibarengi perencanaan matang. Selain itu, banyaknya pelamar dari kalangan fresh graduate juga menjadi tantangan tersendiri dalam kesiapan sumber daya manusia.

Dari sisi penghasilan, pemerintah belum menetapkan angka pasti gaji manajer Kopdes Merah Putih. Namun, terdapat gambaran bahwa besaran gaji akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemungkinan berada sedikit di atas Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah. Sementara itu, posisi lain seperti kasir, sopir, dan sekuriti diperkirakan menerima gaji setara UMR.

Cara Daftar Rekrutmen Kopdes 2026

1. Akses situs resmi: https://phtc.panselnas.go.id
2. Klik menu “Buat Akun”
3. Isi data diri (NIK, KK, nama lengkap, email, nomor HP)
4. Unggah foto KTP dan lakukan swafoto
5. Buat password dan selesaikan registrasi akun
6. Login ke akun yang telah dibuat
7. Lengkapi biodata dan pilih formasi (manajer atau lainnya)
8. Unggah dokumen persyaratan (ijazah, transkrip, pas foto, surat sehat, dll)
9. Periksa kembali data yang diisi
10. Klik “Kirim” untuk menyelesaikan pendaftaran

Adapun syarat umum pelamar antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3 hingga S1 semua jurusan, serta memiliki IPK minimal 2,75 dan sehat jasmani rohani. Seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya.

Tahapan seleksi meliputi administrasi, seleksi kompetensi, hingga pengumuman akhir yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Proses ini dilakukan secara terbuka oleh panitia seleksi nasional.

Rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih memang membuka peluang besar bagi tenaga profesional muda. Namun, penting dipahami bahwa status sebagai pegawai BUMN hanya bersifat sementara selama masa kontrak awal. Setelah itu, peran utama tetap berada di koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan kata lain, ini bukan jalur tetap menjadi pegawai BUMN, melainkan program penugasan strategis untuk membangun ekosistem koperasi nasional yang lebih kuat

Pendaftaran rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditutup pada hari ini, Jumat (24/4).

Posisi manajer ini akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sejak 15 April 2026. Dengan demikian, waktu pendaftaran hanya berlangsung sekitar 10 hari sebelum resmi ditutup pada 24 April.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tidak dipungut biaya, serta tidak menyediakan jalur khusus bagi peserta.

"Seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.

Rekrutmen dilakukan secara bertahap melalui Panselnas SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pada tahap awal, tersedia 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain manajer koperasi, posisi pengelola kampung nelayan juga akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Peserta yang lolos seleksi akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi di daerah.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Faktor domisili juga menjadi pertimbangan tambahan apabila terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

Minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Zulhas mengungkapkan jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4), dengan mayoritas memilih posisi manajer Kopdes.

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujarnya.

Dalam satu hari, jumlah pendaftar bahkan meningkat hampir 100 ribu orang. Pemerintah menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit Kopdes Merah Putih dapat terbentuk pada Juni-Juli 2026 seiring dengan pembangunan infrastruktur koperasi yang masih berlangsung di berbagai daerah.

[Gambas:Youtube]

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, disiapkan menjadi model pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berbasis potensi daerah guna memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Project Director KSPP Blasius Popylus usai audiensi dengan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Kompleks Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai BUMN untuk mendukung program pertahanan pangan nasional.

"Pada 2026, kami akan membangun 20 KSPP di Indonesia dan salah satunya berada di Banyumas. KSPP ini merupakan kawasan sentra produksi pangan yang diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir," kata Vice President Divisi Pangan Agrinas Pangan Nusantara itu.

Menurut dia, pengembangan KSPP mengedepankan kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian.

Ia menegaskan pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong petani tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, pertanian tidak hanya menyejahterakan petani, tetapi petani lah yang nantinya turut menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan pemilihan Banyumas didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain posisi geografis yang strategis serta kondisi daerah yang tercatat memiliki surplus pangan, khususnya beras.

Selain itu, berbagai program pengembangan sektor pertanian yang telah dijalankan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mendukung implementasi KSPP.

"KSPP ini bukan dibangun dari nol, melainkan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada di daerah, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun potensi lainnya," katanya.

Dalam tahap awal, kata dia, pengembangan akan difokuskan pada komoditas padi dengan sistem terintegrasi yang mencakup kegiatan budi daya, pengolahan, hingga pengembangan agribisnis dalam satu ekosistem.

Selanjutnya, kawasan tersebut juga berpotensi dikembangkan untuk komoditas lain seperti jagung, kelapa, dan berbagai produk pangan lain sesuai dengan potensi lokal serta hasil kajian lanjutan.

Ia juga menyoroti peran generasi muda, khususnya petani milenial di Banyumas, yang dinilai aktif dalam inovasi pertanian, termasuk pengembangan benih unggul.

"Partisipasi generasi muda di Banyumas sangat baik. Ini menjadi modal penting untuk regenerasi petani dan pengembangan sektor pertanian ke depan," katanya.

Dalam pengembangannya, kata dia, KSPP juga akan melibatkan perguruan tinggi, seperti Universitas Jenderal Soedirman, melalui pembangunan pusat penelitian dan pengembangan di kawasan tersebut.

Blasius mengharapkan fasilitas tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan inovasi, baik di bidang benih, alat dan mesin pertanian, maupun metode budi daya.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung program tersebut sebagai upaya pemberdayaan petani.

"Saya minta seluruh jajaran untuk men-support program ini karena ini pemberdayaan petani. Petani akan senang jika penghasilannya meningkat," katanya.

Pihaknya aktif mendorong percepatan realisasi KSPP, termasuk menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Perum Bulog dan BUMN terkait agar pengembangan kawasan dapat berjalan terintegrasi.

Ia menilai keberadaan infrastruktur pendukung seperti rice milling unit (RMU) yang terintegrasi dengan program KSPP akan memperkuat ekosistem produksi pangan di daerah.

Selain itu, Banyumas juga memiliki potensi pengembangan komoditas kelapa yang selama ini didukung bantuan bibit dari pemerintah pusat maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keunggulan daerah sebagai produsen gula kelapa atau brown sugar yang telah memiliki pasar kuat.

"Kalau seluruh program ini berjalan optimal, saya yakin akan muncul multiplier effect ekonomi yang besar bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sumber anggaran untuk gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Ia mengaku belum mengetahui sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih dari mana dan masih akan memastikan apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan.

"(Sumber gaji) koperasi saya enggak tahu, nanti saya pastikan," kata Purbaya di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Meski demikian, Purbaya menyebut satu hal yang sudah pasti yakni dirinya harus membayar cicilan pembangunan Kopdes Merah Putih sebesar Rp40 triliun per tahun. Dana tersebut berasal dari alokasi Dana Desa.

Ia menjelaskan sekitar Rp40 triliun dari total Rp60 triliun dana desa setiap tahun akan digunakan untuk mencicil pinjaman pembangunan Kopdes Merah Putih. Skema cicilan tersebut direncanakan berlangsung selama enam tahun ke depan.

"Saya bayar ke koperasi (merah putih) hanya cicilan Rp40 triliun setiap tahun sampai enam tahun ke depan gitu. Yang lain saya enggak tahu," ujar Purbaya.

Pemerintah membuka lowongan 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih sejak 15 April hingga penutupan nanti pada 24 April.

Rekrutmen ini bertujuan menyiapkan manajer yang akan mengelola koperasi desa sekaligus memimpin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat.

Setiap koperasi diproyeksikan memiliki satu manajer dan minimal 10 pekerja. Dengan rencana pembangunan hingga puluhan ribu koperasi, program ini berpotensi menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru.

"Bila satu koperasi terdiri dari satu manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800 ribu pekerja baru di 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (21/4).

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyatakan sebanyak 30 ribu manajer Kopdes akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi phtc.panselnas.go.id dan dibuka hingga 24 April 2026. Seleksi terbuka bagi lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah masih membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga 24 April 2026. Posisi ini akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sejak 15 April 2026. Dengan demikian, waktu pendaftaran hanya berlangsung sekitar 10 hari sebelum resmi ditutup pada 24 April.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tidak dipungut biaya, serta tidak menyediakan jalur khusus bagi peserta.

"Seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Rekrutmen dilakukan secara bertahap melalui Panselnas SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pada tahap awal, tersedia 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain manajer koperasi, posisi pengelola kampung nelayan juga akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Peserta yang lolos seleksi akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi di daerah.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Faktor domisili juga menjadi pertimbangan tambahan apabila terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

Minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4), dengan mayoritas memilih posisi manajer Kopdes.

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujarnya.

Dalam satu hari, jumlah pendaftar bahkan meningkat hampir 100 ribu orang. Pemerintah menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit Kopdes Merah Putih dapat terbentuk pada Juni-Juli 2026 seiring dengan pembangunan infrastruktur koperasi yang masih berlangsung di berbagai daerah.

Pemerintah masih membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga 24 April 2026.

Posisi ini akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di phtc.panselnas.go.id sejak 15 April 2026. Hingga kini, jumlah pendaftar tercatat telah menembus lebih dari 383 ribu orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tanpa biaya, serta tidak menyediakan jalur khusus bagi peserta.

"Seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.

Rekrutmen ini dibuka melalui Panselnas SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) secara bertahap. Pada tahap awal tersedia 35.476 formasi, terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain manajer koperasi, posisi pengelola kampung nelayan juga akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi di daerah.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Faktor domisili juga menjadi pertimbangan tambahan apabila terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

Di tengah proses yang masih berlangsung, minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Zulhas mengungkapkan jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4).

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujarnya.

Mayoritas pendaftar memilih program Kopdes Merah Putih dengan lebih dari 220 ribu pelamar, sementara sekitar 64 ribu lainnya mendaftar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam satu hari, jumlah pendaftar bahkan meningkat hampir 100 ribu orang.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Program rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional. Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit Kopdes Merah Putih dapat terbentuk pada Juni-Juli 2026.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur koperasi juga terus berjalan. Lebih dari 35 ribu titik telah memenuhi standar lokasi, sekitar 25 ribu titik masih dalam proses pembangunan, dan lebih dari 5.000 titik telah selesai.

[Gambas:Youtube]