Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengerahkan 4.576 personel untuk mengawal demo di enam titik kawasan Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan Polda, Polres hingga Polsek jajaran.

"Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat dan lainnya 4.576 personel gabungan Polda, Polres, Polsek jajaran," kata Erlyn kepada wartawan, Rabu (17/6/2026)

Dia menjelaskan, aksi pertama digelar Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan beberapa elemen massa di kawasan Silang Selatan Monas. Titik kedua bakal digelar di kawasan Gedung DPR/MPR RI, aksi ini digawangi oleh pihak Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia.

Kemudian, AUR Barisan Merdeka Jakarta bakal melakukan aksi di Bundaran HI. Selanjutnya, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN).

Adapun, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar aksi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Dia menegaskan, pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis. Sementara itu, peserta aksi diharapkan agar menyampaikan aspirasi secara tertib hingga tidak merusak fasilitas umum.

“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring mendorong pengembangan potensi "Ekonomi Utara" atau Indonesia bagian utara di bidang pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Tifatul mengatakan bahwa selama ini perhatian pemerintah masih terlalu dominan bertumpu pada Indonesia kawasan selatan.

Padahal, jika ekonomi Indonesia ingin maju maka kawasan utara Indonesia harus digarap sungguh-sungguh dan lebih serius.

Ia menjelaskan sejumlah wilayah yang dapat menjadi bagian penting dari pengembangan Ekonomi Utara, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua.

Khusus untuk Kepulauan Riau, ia mengatakan bahwa wilayah tersebut memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka, yaitu salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia.

Menurutnya, lebih dari 95 persen kapal yang melintas dari Samudra Pasifik ke Atlantik maupun sebaliknya melewati jalur penting ini.

"Selama ini Singapura yang mengambil keuntungan lebih banyak dari kapal-kapal yang lewat. Arus peti kemas Singapura pada 2024 saja mencapai 41,12 juta TEU (satuan setara dua puluh kaki) dalam satu tahun. Karena Selat Hormuz ditutup maka sekarang naik lagi ke 65 juta TEU," katanya.

Oleh karena itu, apabila koneksi transportasi di wilayah utara Indonesia dibangun, maka orang akan lebih tertarik datang ke wilayah tersebut.

Terlebih, wilayah itu juga memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan Bali yang berada di Indonesia bagian selatan.

"Kalau koneksi transportasinya bagus, tentu orang akan berbondong-bondong datang. Dari sisi keindahan alam, daerah-daerah Utara tidak kalah cantik. Ada Danau Toba, ada Sabang, pantai-pantai di Aceh seperti Lhoknga, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara," katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Kepulauan Riau berada pada posisi pintu gerbang utara Indonesia.

Provinsi tersebut juga memiliki peluang mengambil peran dalam pelayanan sektor peti kemas, jasa pelabuhan, maupun pengisian bahan bakar kapal.

"Kepulauan Riau ini pintu gerbang utara. Batam hanya sekitar 40 menit dari Singapura. Di sampingnya ada Karimun yang juga strategis dan lebih dekat ke Selat Malaka. Karimun bisa mengambil bagian, misalnya untuk peti kemas atau pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas," katanya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai perlu panduan lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar," ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (25/2).

Sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Selanjutnya, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang telah ada, termasuk penjualan jangka pendek.

Pasalnya, pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan.

Ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.Pada tahap awal, tiga komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi).

Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Dalam skema tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai fasilitator pemasaran ekspor dengan hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap DSI ditargetkan mulai beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir pada 1 Januari 2027.

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI. Seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," kata Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027,ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri. Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia mulai 1 September 2026.

Komoditas awal yang akan ikut dalam kebijakan ini adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloys).

Hal ini diumumkan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Lalu bagaimana tahapan transisinya?

Berdasarkan slide paparan Prabowo, ada dua tahapan sebelum akhirnya BUMN menjadi eksportir tunggal komoditas strategis.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat memaksa MPR RI mengambil langkah dengan mengulang babak final. Keputusan itu diambil setelah publik menyoroti ketidakadilan penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta yang dinilai serupa, tetapi menghasilkan skor berbeda.

Kontroversi tersebut bermula saat sesi cepat tepat final yang diikuti SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Pertanyaan mengenai lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memicu protes setelah jawaban dari dua peserta dinilai berbeda.

Perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Jawaban itu justru diberi pengurangan nilai minus lima oleh juri.

Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada peserta lain. Perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan memperoleh nilai penuh.

“Inti jawabannya sudah benar, nilai 10,” ujar Kepala Biro Pengkajian Konstitusi di Sekjen MPR, Dyastasita Widya Budi.

Perbedaan penilaian itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak. Mereka mempertanyakan alasan pengurangan nilai karena merasa telah menyampaikan substansi jawaban yang sama.

Dewan juri berdalih jawaban peserta tidak terdengar jelas, khususnya pada penyebutan unsur DPD. Namun, peserta membantah alasan tersebut dan kembali mengulangi jawaban yang sebelumnya telah disampaikan. Situasi semakin memanas setelah peserta meminta penonton menjadi saksi atas jawaban yang dia lontarkan.

Alih-alih melakukan koreksi penilaian, pembawa acara menyatakan bahwa keputusan juri bersifat final dan menyebut protes peserta hanya berdasarkan perasaan semata.

Di tengah polemik itu, salah satu juri, Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi, Indri Wahyuni, menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada artikulasi jawaban peserta.

“Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai artikulasi kalian tidak terdengar dengan jelas, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujarnya.

Cuplikan video perdebatan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu kritik publik terhadap objektivitas penyelenggaraan lomba kebangsaan yang digelar MPR RI itu.

Final LCC di Kalbar Diulang

Desakan evaluasi pun bermunculan. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada keputusan juri, tetapi juga pada tata kelola perlombaan yang dinilai tidak memiliki mekanisme keberatan dan verifikasi jawaban yang memadai.

Merespons polemik itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang.

“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang. Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (13/5/2026).

Muzani mengatakan perlombaan ulang nantinya akan menggunakan juri independen. Selain itu, pimpinan MPR RI disebut akan mengawasi langsung jalannya perlombaan dari awal hingga akhir.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada peserta yang menyampaikan keberatan atas hasil penilaian.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan telah menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut. Selain itu, evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

Terkait sanksi administratif, dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," jelasnya.

Dalam klarifikasinya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang menyebabkan kontroversi dalam pelaksanaan lomba.

Dua Sekolah Tolak Pengulangan Final

Di tengah keputusan pengulangan final, SMAN 1 Pontianak memilih tidak akan mengikuti pelaksanaan ulang final LCC sebagaimana disampaikan MPR RI.

Dalam pernyataan sikap resminya, SMAN 1 Pontianak menyebut langkah protes yang dilakukan sejak awal semata-mata untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan mekanisme perlombaan berjalan transparan serta akuntabel.

Sekolah itu juga menegaskan tidak pernah bermaksud menyerang kredibilitas lembaga maupun membatalkan hasil perlombaan.

“SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI,” tulis pihak sekolah dilansir dari akun Instagram @smansaptk.informasi.

Sikap serupa juga disampaikan oleh SMAN 1 Sambas. Dalam keterangan resminya, pihak sekolah meyakini bahwa peserta LCC 4 Pilar dari SMAN 1 Sambas telah berkompetisi sesuai tata tertib yang telah ditetapkan panitia dan disepakati seluruh peserta lomba.

Pihak sekolah mengapresiasi langkah MPR, tetapi menyayangkan abainya penyelenggara dalam meluruskan informasi terkait polemik ini sehingga SMAN 1 Sambas terus-menerus terpojok.

"SMAN 1 Sambas menolak pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat," tulis pihak sekolah sebagaimana disampaikan di @smansa_sambas.

Pihak sekolah juga membantah mengintervensi pelaksanaan lomba sehingga SMAN 1 Sambas lebih unggul. Mereka mendesak pihak penyelenggara untuk memulihkan kembali nama baik SMAN 1 Sambas dan memberikan jaminan keamanan terkait kondisi psikis murid.

Pihak sekolah berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menghormati proses yang sedang berlangsung, dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana, objektif, serta berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan telah menegur juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang dinilai tidak adil dalam memberikan penilaian kepada peserta lomba.

"Sudah, tadi kita panggil, sudah kita tegur," katanya kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

MPR RI juga telah menonaktifkan juri dalam perlombaan tersebut sehingga tidak dapat menjadi juri sampai waktu tertentu. Terkait sanksi administratif, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah pemberian sanksi administratif harus ditelaah.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," ucapnya.

MPR telah memutuskan agar laga final LCC di Kalimantan Barat diulang dan akan digelar dalam jangka waktu dekat. Selain itu, juri yang akan dihadirkan merupakan juri independen.

Siti menyampaikan bahwa juri dalam perlombaan ulang terdiri dari unsur akademisi dan dinas terkait. Siti menjelaskan, penilaian juri yang dianggap tidak adil karena adanya kendala teknis.

"Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," tambahnya.

MPR mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan catatan atas jalannya perlombaan dan berjanji akan mengevaluasi acara perlombaan agar berlangsung secara kompetitif.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juri pun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto menghormati dan memahami keputusan SMAN 1 Pontianak yang tak akan mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu diungkapkan Abraham saat Pimpinan MPR RI bertemu dengan perwakilan SMAN 1 Pontianak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026) pagi.

Pimpinan MPR RI yang menerima perwakilan SMAN 1 Pontianak yakni Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Eddy Soeparno. "Tadi pagi jam 8 Pimpinan MPR yang diwakili oeh Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya dan Ibu Sekjen serta jajaran telah bertemu dan menerima kunjungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak, Ibu Indang dan Pak Eko, di Ruang Nusantara V Kantor MPR RI," ungkap Abraham saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Abraham mengaku, perwakilan SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan sikap untuk tak ikut final ulang LCC 4 Pilar MPR RI. Ia pun menghormati dan memahami keputusan tersebut. "Mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada kami dan kami sangat menghargai dan memahami," ujar Abraham.

Abraham menyampaikan, pihaknya akan melapor pada Pimpinan MPR RI terkait keputusan SMAN 1 Pontianak dalam rapat gabungan pada Senin (18/5/2026). "Kebetulan agenda Pimpinan MPR ada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 18 Mei. Jadi kami akan sampai kan itu dalam rapat dan diskusi nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak menegaskan tidak pernah memiliki maksud menganulir hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang belakangan menjadi polemik. Penegasan itu disampaikan pihak sekolah melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Pihak sekolah menyebut, langkah yang dilakukan sebelumnya semata-mata untuk memperoleh kejelasan terkait penilaian lomba melalui proses klarifikasi. SMAN 1 Pontianak menekankan upaya tersebut dilakukan demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan persoalan tersebut telah direspons MPR melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh. Selain itu, pihak sekolah menegaskan langkah yang ditempuh bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, serta kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dalam pernyataannya, sekolah turut menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar Tingkat Nasional. SMAN 1 Pontianak pun memastikan tidak akan mengikuti pelaksanaan lomba ulang yang sebelumnya diputuskan oleh MPR.

JAKARTA - SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang sebelumnya diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pernyataan sikap itu disampaikan pihak sekolah melalui unggahan akun Instagram resmi @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Maryati menyebut persoalan tersebut telah direspons MPR RI melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh.

Pihak sekolah menegaskan langkah yang diambil sebelumnya merupakan bagian dari ikhtiar memperoleh konfirmasi dan klarifikasi demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, dan kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Selain itu, sekolah menegaskan langkah yang dilakukan bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Sekolah juga menyatakan menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.

"SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI," tulis pihak sekolah.

SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan dengan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta menjunjung nilai persatuan.

Pihak sekolah juga memohon dukungan seluruh pihak untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua. "Sampai Jumpa di LCC 4 Pilar 2027," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Final LCC 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat akan digelar ulang seusai muncul polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

"Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - MPR RI akan melaksanakan ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat setelah juri dinilai tidak adil dalam memberikan nilai kepada peserta.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, Rabu (13/5/2026). Muzani menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan waktu yang tepat agar lomba tersebut dapat dilaksanakan ulang.

"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang.

Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Muzani di Kompleks Parlemen.

Muzani melanjutkan, nantinya juri yang dihadirkan dalam perlombaan ulang merupakan juri independen. Tak hanya itu, pimpinan MPR akan mengawasi langsung rangkaian lomba dari awal sampai akhir.

Muzani berjanji akan melakukan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan acara yang digelar oleh MPR. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat karena telah mengawasi jalannya perlombaan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," ujarnya.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juripun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia.

Dalam forum tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

"Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan elpiji. Karena itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Indonesia sedang berada pada fase penting transformasi ekonomi dengan target pertumbuhan hingga 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar serta perubahan sistem energi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar, mencapai sekitar 600 gigaton CO₂, sehingga membuka peluang strategis dalam pengembangan CCS regional.

"Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara," katanya.

Ia menambahkan potensi ekonomi karbon Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 21 miliar dolar AS yang berasal dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga CCS dan CCUS.

Menurut Eddy, peluang tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi serta tata kelola yang kuat agar dapat menarik investasi.

Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendorong regulasi terkait CCS, ekonomi karbon, dan waste-to-energy sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

"Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata," ujarnya.

Eddy menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan transisi energi memberi manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menyatakan, Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Kalimantan Barat akan diulang. Langkah ini dilakukan setelah penilaian jawaban peserta lomba menuai polemik dan disorot publik.

"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," ujar Muzani saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Muzani menyampaikan, pihaknya juga akan menunjuk juri dari kalangan independen dalam ajang tersebut. Bahkan, kata dia, pimpinan MPR RI akan mengawasi langsung jalannya cerdas cermat tersebut.

Lebih lanjut, Muzani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya. Muzani mengaku, pihaknya mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik.

"Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dari masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar," pungkas Muzani.

Sebelumnya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam keterangannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” bunyi keterangan resmi, dikutip Selasa (12/5/2026).

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut. "Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," demikian keterangan tersebut.

JAKARTA - Kasus Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat memicu gelombang dukungan dari masyarakat kepada salah satu pesertanya, Josepha Alexandra yang berani memprotes penilaian juri. Banyak warganet menilai siswi tersebut berani menyuarakan kebenaran di tengah situasi yang dinilai tidak adil.

Di tengah polemik yang berkembang, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda secara langsung menghubungi Josepha Alexandra untuk menyampaikan permohonan maaf atas nama anggota MPR RI.

“Saya tadi siang sudah menelpon Josepha Alexandra, Siswi SMA Negeri 1 Pontianak, almamater saya, yang ikut Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” kata Rifqi dikutip dari unggahan Instagram @bang.rifqi.mrk pada Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam pernyataannya, Rifqi juga menyampaikan permohonan maaf kepada Josepha terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut.

“Saya minta maaf ya Josepha ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin di tingkat final Provinsi Kalimantan Barat. Nanti secara institusi MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf,” ujarnya.

Tak hanya itu, Josepha juga diundang ke Jakarta oleh MPR RI. Sebagai bentuk apresiasi, Rifqi menawarkan beasiswa kuliah S1 ke China kepada siswi tersebut.

“Kalau Josepha berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke China, nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau,” jelas Rifqi.

Selain beasiswa pendidikan, Rifqi juga menjanjikan dukungan karier bagi Josepha setelah lulus kuliah nanti. Ia menyebut akan membantu mencarikan pekerjaan di perusahaan multinasional setelah Josepha menyelesaikan studinya di China.

“Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josepha kalau sudah lulus dari China,” ungkapnya.

Rifqi turut memberikan pujian kepada Josepha Alexandra yang dinilai berani mempertahankan kebenaran di depan publik.

“Josepha adalah contoh anak didik kita yang berani menyuarakan dan mempertahankan kebenaran, kita harus mendukungnya,” tulis Rifqi.