JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan sejumlah upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah penyampaikan aspirasi yang belakangan terjadi. Hal itu disampaikan Prasetyo menjawab pertanyaan dalam sesi konferensi pers Mensesneg dan Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Prasetyo.

Pertama, kata Prasetyo, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif," kata Prasetyo.

Kedua, kata Prasetyo, Presiden Prabowo kembali menekankan khususnya kepada Rosan sebagai CEO Danantara dan sekaligus sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, perihal penguatan mata uang yang tidak bisa bisa lepas dari performa ekspor dan impor Indonesia.

"Berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor," katanya.

Pemerintah, lanjut Prasetyo berharap produk-produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang berdampak terhadap penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara.

"Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diterbitkan Danantara," katanya.

Terakhir, kata Prasetyo, yang tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Presiden adalah mengenai stabilitas di dalam iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," katanya.

Sementara itu mengenai upaya mengembalikan kepercayaan investor, Prasetyo menekankan bahwa dalam satu-dua pekan belakangan pemerintah tengah memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama.

"Dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat apa memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar," ujar Prasetyo.

"Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini, jadi memang itu target dari Danantara yang berkaitan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik apa namanya di Amerika maupun tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya," pungkasnya.

JAKARTA - Anggaran program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) berpotensi berkurang. Hal ini terungkap setelah pemerintah menyepakati untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam evaluasi tata kelola ini, pemerintah melakukan inventarisasi berbagai aspek pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah skema pembiayaan yang selama ini sudah berjalan.

"Bukan pemangkasan, ya. Tapi dari hasil perhitungan kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Pras saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dia meminta waktu kepada semua pihak bersabar menunggu hasil evaluasi ini. Mensesneg menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung ulang terkait kebutuhan anggarannya.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat, sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," ujarnya.

Pelatihan yang paling banyak diikuti dan mendapatkan tanggapan paling positif adalah Pemasaran Digital dan Penjualan Daring

Nusantara (ANTARA) - Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tersimpan kisah yang tak kalah penting diketahui publik.

Ini bukan kisah tentang infrastruktur megah, namun kisah tentang manusia, tentang harapan, dan tentang bagaimana masyarakat lokal bertransformasi dari sekadar penonton pembangunan menjadi penggerak utama perekonomian masa depan.

Otorita IKN sejak awal menegaskan komitmen: Pembangunan IKN harus menempatkan warga lokal sebagai prioritas utama.

Tidak ada kemajuan yang berarti jika masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat nyata, maka seluruh langkah pembangunan dirancang dengan memastikan warga setempat memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari kemajuan yang sedang dibangun.

Komitmen mulia ini tidak hanya berhenti pada seruan, namun diwujudkan melalui rangkaian kolaboratif terstruktur dan berkelanjutan.

Tujuannya jelas, mendongkrak kapasitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang baru dilaksanakan adalah Akademi SIAPIK 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM 2026 dengan melibatkan berbagai sektor.

Kerja sama saling melengkapi ini diinisiasi Sekretariat Kerja Bersama Kompleks Perkantoran BI IKN, didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Program ini ditujukan bagi para pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah inti IKN maupun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) guna memperkuat literasi finansial, mendorong inklusi keuangan, sekaligus memperluas akses mereka terhadap permodalan dari perbankan dan keuangan resmi.

Literasi keuangan

Inti program ini adalah pengenalan dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), dirancang khusus untuk memudahkan pelaku usaha dalam mencatat dan mengelola keuangan usahanya secara rapi, akurat, dan terstruktur.

Para peserta juga dibekali pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola keuangan usaha yang sederhana namun efektif, cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha, hingga pemahaman yang lebih luas mengenai dunia keuangan.

Panitia juga memfasilitasi sesi yang dinantikan seluruh peserta, yaitu Business Matching atau pertemuan pencocokan usaha. Melalui forum ini, para pelaku UMKM dipertemukan secara langsung dan tatap muka dengan perwakilan dari berbagai lembaga jasa keuangan dan perbankan terkemuka.

Di sini, mereka bisa menyampaikan profil usahanya, menjelaskan kebutuhan modal, dan membuka peluang kerja sama yang disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha.

Ini adalah kesempatan emas yang selama ini sering sulit dijangkau oleh pengusaha kecil, yakni mereka bisa berkomunikasi langsung dengan lembaga keuangan tanpa perantara.

Berdaya bersama

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, konsistensi dalam menghadirkan program peningkatan kapasitas seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan IKN memang dijalankan dengan semangat kebersamaan.

UMKM memegang peran vital, karena merekalah yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Bahkan bisa menjadi aktor utama seiring perkembangan IKN.

“Pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Maka kami terus memperkuat pelaku usaha agar mereka mampu menangkap berbagai peluang ekonomi yang terus berkembang,” ujar Alimuddin.

Ia menyampaikan harapan besar agar pelaku UMKM lokal makin percaya diri dan terus berusaha meningkatkan kualitas usahanya.

Kehadiran IKN membuka ruang luas untuk berkembang, baik dari sisi pasar, peluang kemitraan, maupun kemudahan akses pembiayaan.

Otorita IKN akan terus hadir mendukung agar UMKM lokal dapat naik kelas hingga pasar ekspor, berdaya saing tinggi, dan menjadi bagian penting tak tergantikan dari ekosistem ekonomi Nusantara.

Alimuddin juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan, yakni para pelaku UMKM harus saling bersinergi. Bisa jadi produk yang dihasilkan oleh satu UMKM menjadi bahan baku atau pelengkap bagi usaha lainnya.

“Bersama kita membangun rantai ekonomi saling menguatkan. UMKM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika bersatu, kekuatan akan jauh lebih besar dan mampu memanfaatkan setiap peluang,” ujarnya.

Rekam jejak

Sejak 2025 hingga Juni 2026, sebanyak 553 pelaku UMKM di IKN dan sekitarnya telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan. Angka ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan kebutuhan para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Program IKN Digital Community (2025) misalnya, diikuti 300 pelaku UMKM, dengan fokus materi mengenai pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi untuk memajukan usaha.

Program Peningkatan Kemasan dan Legalitas Usaha (akhir 2025). Diikuti 60 pelaku usaha, yang dibekali pengetahuan dan pendampingan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga cara meningkatkan mutu dan daya tarik produk.

Program Literasi Keuangan Digital (Februari 2026). Diikuti 120 orang, mempelajari manajemen keuangan dan cara memanfaatkan layanan perbankan digital.

Program KUMPUL (Kreatif Usaha Marketing Packaging Untung Laris pada Februari 2026. Diikuti 29 peserta, fokus pada pembangunan merek (branding), desain kemasan menarik, dan strategi pemasaran efektif.

Program Digdaya UMKM (Mei 2026). Diikuti 44 peserta, mendalami strategi bisnis digital dan cara melakukan penjualan secara langsung melalui siaran daring atau live selling.

Sasaran peserta program ini mencakup seluruh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah inti IKN dan daerah-daerah penyangga strategis, seperti Kecamatan Sepaku, Samboja, Samboja Barat, Loa Janan, Loa Kulu, dan Muara Jawa.

Kebutuhan UMKM

Dari seluruh rangkaian pelatihan yang dilaksanakan, terlihat apa yang paling dibutuhkan dan paling diminati para pelaku usaha. Pelatihan yang paling banyak diikuti dan mendapatkan tanggapan paling positif adalah Pemasaran Digital dan Penjualan Daring, yang diikuti oleh 344 orang.

Materi yang paling disukai dan dianggap paling bermanfaat adalah cara berjualan di media sosial, memanfaatkan pasar daring, membuat konten promosi, hingga teknik melakukan siaran langsung untuk menjual produk.

Alasannya sangat jelas, ilmu ini bisa langsung dipraktikkan, biayanya relatif terjangkau, dan mampu memperluas jangkauan pembeli hingga ke luar daerah.

Di urutan kedua, pelatihan mengenai Legalitas Usaha dan Standar Produk, diikuti 180 orang. Mereka belajar cara mengurus dokumen usaha sah, izin edar produk, sertifikat halal, hak kekayaan intelektual, hingga teknik membuat kemasan yang aman dan menarik.

Hal ini menjadi sangat penting karena syarat utama untuk bisa menyuplai kebutuhan instansi pemerintah, hotel, restoran, dan pasar resmi di IKN adalah memiliki usaha yang terdaftar secara sah dan terpercaya.

Di posisi ketiga adalah Pelatihan Literasi Keuangan dan Perbankan Digital, diikuti 164 orang. Materi ini dianggap krusial karena masih banyak pelaku usaha yang kesulitan membedakan antara uang usaha dan uang pribadi, sering sering menjadi penyebab usaha mengalami kesulitan keuangan.

Terakhir, pelatihan Inovasi Produk dan Kreativitas Lokal, diminati 73 orang. Mereka belajar cara mengolah hasil alam setempat seperti hasil hutan, pertanian, dan perikanan, menjadi produk bernilai jual tinggi, karena khas dan unik sehingga sangat dicari pengunjung dan pendatang baru di IKN.

Perubahan kecil membawa harapan besar

Reni Sayu, pelaku usaha keripik pisang dari Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku terbantu dengan pengetahuan yang didapatkan saat mengikuti pelatihan gelaran Otorita IKN.

“Selama ini, pencatatan keuangan saya masih dilakukan secara manual di buku tulis, sering ada transaksi yang terlewat. Bahkan, uang modal usaha sering tercampur begitu saja dengan kebutuhan lain,” katanya.

Ia mengaku sering bingung, sebenarnya untung atau rugi. Melalui pelatihan yang diikuti, ia pun mampu mengelola keuangan lebih baik, rapi, dan modern menggunakan aplikasi digital.

“Sekarang saya jadi lebih paham bagaimana memisahkan uang usaha dan uang pribadi, sehingga usaha saya bisa terus berkembang,” katanya.

Ia berharap sejumlah program pendampingan dan akses pembiayaan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan, agar para pelaku UMKM makin terampil dan tumbuh mandiri.

Melalui Akademi SIAPIK dan rangkaian program pemberdayaan lainnya, Otorita IKN bersama Bank Indonesia, OJK, dan seluruh mitra berharap dapat terus melahirkan pelaku usaha profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun gedung dan jalan, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi berkelanjutan, berakar kuat pada potensi dan kearifan lokal.

Pembekalan terhadap warga lokal ini, maka ketika IKN tumbuh menjadi kota hutan dunia yang megah dan maju, di situlah warga lokal berdiri tegak sebagai tuan rumah yang bangga, sejahtera, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebanggaan nasional.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah akan membuka opsi pengurangan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prasetyo mengatakan bahwa pengurangan anggaran itu berasal dari perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Keuangan atas hasil penataan ulang program MBG.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan. Kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," katanya dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, dari proses penataan yang dilakukan untuk program MBG, pemerintah akan menghitung dengan lebih cermat anggaran yang benar-benar dibutuhkan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penataan menyeluruh untuk program MBG. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Putrama Wahju Setyawan; ⁠Direktur Utama (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan; Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Hery Gunardi; dan Direktur Utama BPJS Mayjen (purn) Prihati Pujowaskito. Pertemuan berlangsung di ruangan Dasco, Selasa (9/6/2026).

Dasco mengatakan, pertemuan untuk membahas isu seputar saham di bank-bank BUMN.

"Pagi ini kan kita berkumpul untuk koordinasi terutama kita akan berdiskusi banyak soal paket sama saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak," jelasnya sebelum melakukan pembahasan.

Dia menyampaikan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mulai membahas kemungkinan pembelian kembali (buyback) saham-saham yang telah beredar di pasar.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi opsi strategis yang perlu dipertimbangkan pada waktu yang tepat, khususnya untuk memperkuat posisi kepemilikan dan mengoptimalkan nilai perusahaan.

"Kemudian pada saat ini, kita sudah saatnya berdiskusi bagaimana kita kemudian pada kesempatan yang tepat menurut saya. Kita kembali buy back atau membeli kembali saham-saham yang sebenarnya di pasar," ucapnya.

JAKARTA - Pemerintah menghormati putusan Majelis Etik Ombudsman RI yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI . Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .

"Ya, kita menghormati keputusan itu, ya," tegas Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa integritas dan kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang harus dijunjung oleh seluruh penyelenggara negara, tidak hanya di lingkungan Ombudsman RI.

Diketahui, saat ini Hery Susanto berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

"Kita tidak ingin terjadi kepada siapa pun, ke pejabat negara, jadi kita menghormati. Nanti kita tindak lanjuti semuanya," ujarnya.



Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto/Binti Mufarida

Menurutnya, pemerintah berharap setiap pejabat negara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga tidak tersangkut persoalan hukum maupun pelanggaran etik.

"Tentunya itu sebenarnya kan tidak hanya berlaku untuk Ombudsman ya, berkenaan dengan masalah apa namanya, kejadian itu kan kita tidak ingin terjadi kepada siapapun para pejabat negara. Jadi kita menghormati, nanti kita... kita tindak lanjuti semuanya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI.

Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Hery Susanto, Senin (8/6/2026).

Dalam putusannya, majelis etik menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

"Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto," kata Anggota Majelis Etik Ombudsman Partono di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Selain itu, majelis etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan majelis etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Partono.

Menurutnya, putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di pasar energi global dengan mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar ke berbagai negara sepanjang 2025. Pertumbuhan produksi dari industri pengeboran domestik menjadikan AS pemasok penting bagi negara industri, mitra dagang, dan pusat pengolahan minyak dunia.

"Belanda menjadi pembeli terbesar minyak mentah Amerika Serikat pada 2025 dengan volume impor lebih dari 419 juta barel," berdasarkan data perdagangan energi internasional yang dirangkum dari berbagai sumber dikutip dari Stars Insider, Senin (8/6/2026).

Belanda memanfaatkan minyak mentah asal AS untuk memasok kilang-kilang yang mengolahnya menjadi bensin, solar, dan produk energi lainnya bagi pasar Eropa. Di posisi berikutnya, Meksiko mengimpor hampir 400 juta barel, disusul Kanada dengan lebih dari 324 juta barel meski negara tersebut juga merupakan salah satu eksportir minyak terbesar ke Amerika Serikat.

Di kawasan Asia, Korea Selatan menjadi pembeli terbesar dengan impor mencapai 257 juta barel. Jepang menyusul dengan 247 juta barel, sementara China membeli 238 juta barel guna memenuhi kebutuhan energi bagi sektor industrinya yang sangat besar.

India juga muncul sebagai pembeli utama dengan impor sekitar 221 juta barel. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemampuan kilang modern di negara tersebut mendorong peningkatan permintaan terhadap minyak mentah ringan asal Amerika Serikat.

Sejumlah negara lain yang masuk dalam daftar pembeli terbesar adalah Brasil dengan 133 juta barel, Inggris 124 juta barel, Spanyol 95 juta barel, Taiwan 82 juta barel, serta Prancis 71 juta barel. Negara-negara tersebut memanfaatkan minyak AS untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun mendukung industri pengolahan dan ekspor produk turunan minyak.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura mengimpor 65 juta barel untuk diolah kembali dan dipasarkan ke sektor pelayaran internasional, sedangkan Thailand membeli 60 juta barel guna mendukung sektor manufaktur dan konsumsi domestik.

Indonesia tercatat mengimpor sekitar 57 juta barel minyak mentah dari Amerika Serikat sepanjang 2025. Meskipun memiliki cadangan minyak yang cukup besar, produksi dari lapangan-lapangan minyak yang menua terus menurun, sementara konsumsi energi nasional meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Selain Indonesia, sejumlah negara berkembang lainnya juga masuk dalam daftar pembeli utama minyak AS, antara lain Panama, Italia, Nigeria, Kolombia, Guatemala, Republik Dominika, Swedia, Jerman, dan Belgia. Kebutuhan energi yang terus meningkat, keterbatasan produksi domestik, serta kebutuhan kilang terhadap jenis minyak tertentu menjadi faktor utama tingginya impor minyak mentah dari Amerika Serikat.

Dominasi ekspor minyak mentah Amerika Serikat menunjukkan perubahan besar dalam peta energi global. Berkat lonjakan produksi dalam negeri, negara tersebut kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pemasok strategis bagi berbagai negara di Eropa, Asia, hingga Amerika Latin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria membahas penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi antarlembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengawal implementasi kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor SDA.

"Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi demi menjaga agar ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan," kata Prasetyo kepada jurnalis.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memperkuat sinergi kebijakan ekonomi, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Menurutnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi bagian dari upaya menjaga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Dia menuturkan koordinasi tersebut telah dilakukan sejak akhir pekan lalu melalui pembahasan bersama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

Sedangkan pada pertemuan pekan ini, pemerintah juga melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian ESDM terkait pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.

Salah satu agenda yang dibahas ialah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Regulasi itu, katanya, mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam nasional yang berada di bawah pengelolaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan negara terhadap aktivitas ekspor SDA sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

"Seluruh sumber daya alam kita yang diekspor sekarang bisa dimonitor sebaik-baiknya oleh negara," ujarnya.

Dia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi yang erat antara kementerian dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menepis sejumlah isu yang menyebut adanya kewenangan Kementerian ESDM untuk mengambil alih pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Berkenaan dengan hal tersebut juga, dibutuhkan kerja sama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung, dengan Pak Menteri ESDM yang tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian ESDM," ucapnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, terbuka, dan kompetitif guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar, bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka bagi semua mata-mata, semua demi kepentingan bangsa dan negara kita," katanya.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jawa Tengah yang mengultimatum pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

"Ya tentunya kami menerima apa namanya, aspirasi tersebut ya. Sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," kata Mensesneg di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia memastikan pemerintah saat ini sudah bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian nasional. Mensesneg mengatakan bahwa masalah ini memang tidak mudah, karena dipengaruhi oleh banyak faktor.

"Tapi sekali lagi, kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Saat disinggung soal tenggat waktu 18 hari dari BEM SI Jateng untuk Pemerintah dapat menguatkan nilai rupiah, Prasetyo menegaskan bahwa upaya perbaikan itu tidak bisa diukur dari waktu tertentu.

"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang, yang sudah ditetapkan, kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu," tuturnya.

"Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah apa namanya, semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Mensesneg menjawab isu masuknya Chatib Basri ke dalam Kabinet Merah Putih.

"Berkali-kali sudah sudah kami, kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," kata Mensesneg di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengaitkan nama-nama tertentu dengan isu reshuffle yang beredar belakangan ini.

"Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

JAKARTA - Peneliti sekaligus pendiri Populix, Timothy Astandu, menilai indikator ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai tingkat kebahagiaan masyarakat maupun memahami perilaku konsumen di suatu negara.

Kesimpulan tersebut diperoleh dari observasi lapangan yang ia lakukan saat mengunjungi 197 negara wilayah di dunia, yang memperlihatkan bahwa faktor sosial, budaya, dan psikologis memiliki peran penting dalam membentuk kualitas hidup masyarakat.

"Tidak berarti negara yang ekonominya lebih maju itu lebih bahagia. Bahkan kadang negara-negara yang sering dipandang sebelah mata, masyarakatnya terlihat lebih bahagia. Peningkatan ekonomi itu bagus, namun faktor penentu kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh itu saja," kata Timothy dalam pernyataannya, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut dia, anggapan bahwa peningkatan kesejahteraan material akan selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan sulit dibuktikan secara universal. Di sejumlah negara yang dikunjunginya, kesederhanaan hidup justru menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terlihat lebih menikmati kehidupan sehari-hari.

Observasi tersebut dilakukan di 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua negara pengamat PBB yakni Vatikan dan Palestina, serta Taiwan dan Kosovo. Perjalanan itu telah mendapat pengakuan dari Travelers' Century Club (TCC), NomadMania, dan Most Traveled People (MTP).

Dalam setiap kunjungan, Timothy memanfaatkan interaksi langsung dengan penduduk lokal untuk memahami pola pikir dan perilaku masyarakat. Menurut dia, percakapan sehari-hari, aktivitas di pasar tradisional, hingga pengamatan terhadap kebiasaan konsumsi sering kali memberikan wawasan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui data statistik atau informasi digital.

Ia juga menemukan bahwa berbagai stereotipe mengenai suatu negara kerap berbeda dengan realitas di lapangan. Saat berkunjung ke Irak, misalnya, Timothy mengaku menemukan masyarakat yang sangat ramah dan terbuka terhadap pendatang, berbeda dengan persepsi yang terbentuk akibat pemberitaan konflik selama bertahun-tahun.

Pengalaman serupa ditemuinya di Somalia dan Yaman. Meski kerap diasosiasikan dengan ketidakstabilan keamanan, ia melihat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tetap berjalan, mulai dari pusat perbelanjaan, taman hiburan, hingga kegiatan warga di ruang publik. Menurut Timothy, pengalaman tersebut menegaskan pentingnya verifikasi lapangan sebelum menarik kesimpulan.

Bagi Timothy, pemahaman terhadap perilaku manusia dan konsumen memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding sekadar membaca indikator ekonomi. Faktor sosial, budaya, dan psikologis dinilai turut menentukan cara masyarakat mengambil keputusan, berinteraksi, serta memaknai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

WASHINGTON - Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent sedang mempertimbangkan mengalihkan aset Iran yang dibekukan untuk membantu negara-negara Teluk membangun kembali dan memperbaiki kerusakan di masa depan yang disebabkan oleh Iran. Kabar itu diungkap kantor berita Reuters.

Satu sumber yang dikutip kantor berita tersebut mengatakan Bessent juga telah meminta timnya untuk menilai sejauh mana kerusakan yang telah ditimbulkan pada sekutu AS di Teluk. Dia mengatakan Washington akan mempertimbangkan menggunakan aset Iran untuk perbaikan tersebut juga.

New York Post dan Fox News memuat laporan yang sama, dengan satu sumber yang dikutip mengatakan, “Departemen Keuangan akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memungkinkan semua aset Iran [untuk] tersedia bagi sekutu Teluk kami untuk mendukung pembangunan kembali dan perbaikan untuk kerusakan di masa depan yang disebabkan oleh Iran."

Laporan tersebut muncul sehari setelah Mohsen Rezaei, seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran, mengatakan kepada CNN bahwa kesepakatan perdamaian bergantung pada pelepasan aset Iran senilai USD24 miliar yang dibekukan.

Sementara itu, Kuwait mengatakan telah mencegat tujuh rudal balistik di atas daerah permukiman, yang mengakibatkan puing-puing berjatuhan tetapi tidak ada korban jiwa.

Militer Iran mengatakan mereka melakukan pembalasan terhadap pasukan AS yang ditempatkan di Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait.

Iran mengatakan serangan AS yang terus berlanjut terhadap Qeshm dan Sirik membahayakan keamanan kawasan tersebut.