REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk optimistis industri baja nasional semakin mendekati kemandirian di tengah ketidakpastian global. Keyakinan itu ditopang percepatan hilirisasi, penguatan teknologi, dan pemanfaatan bahan baku domestik.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, momentum tersebut diperkuat dengan dimulainya Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan industri nasional. Proyek itu menjadi bagian dari sembilan proyek strategis nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Akbar, Krakatau Steel Group mengambil peran utama melalui pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas besar di Cilegon. Perseroan juga mengembangkan fasilitas slab stainless steel di Morowali melalui sinergi dengan mitra strategis di bawah koordinasi Danantara.

“Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional,” kata Akbar dalam siaran pers, Jumat (1/5/2026).

Akbar menegaskan, pemanfaatan bahan baku domestik menjadi fondasi penting dalam membangun industri baja yang lebih kompetitif. Menurut dia, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri harus terus ditekan.

“Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Akbar.

Ia menilai hilirisasi juga akan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih tangguh menghadapi tekanan global, termasuk potensi gangguan logistik internasional seperti eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz.

Optimalisasi proyek dilakukan di kawasan industri terintegrasi Krakatau Steel di Cilegon dengan dukungan infrastruktur logistik dan energi. Integrasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi sekaligus mendongkrak daya saing baja nasional.

Lewat proyek ini, Krakatau Steel juga menargetkan penurunan impor baja secara bertahap melalui optimalisasi aset perusahaan. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri baja terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Krakatau Steel menargetkan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus mendukung pembangunan industri berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, kemandirian industri baja nasional diyakini semakin kokoh serta mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Akbar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap pada 29 April. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi 200 juta dolar AS serta fasilitas slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Morowali.

“Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Belasan proyek senilai total Rp116 triliun itu mencakup sektor energi, mineral, hingga perkebunan.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari Rabu 29 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek hilirisasi," ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Peluncuran tersebut menjadi kelanjutan dari fase pertama proyek hilirisasi yang sebelumnya telah dimulai pada 6 Februari 2026 di 11 titik proyek.

Prabowo dalam arahannya meminta Satgas Percepatan Hilirisasi Dan Ketahanan Energi Nasional dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia terus mengkaji seluruh proyek secara objektif dengan pendekatan teknologi dan hitungan efisiensi yang matang.

"Saya perintahkan terus dikaji karena perkembangan teknologi berjalan terus. Saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific, kita hitung secara matematik," katanya.

Ia menegaskan proyek yang dijalankan harus benar-benar mengutamakan skema yang paling efisien dan paling menguntungkan rakyat.

"Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan," ucap Prabowo.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan 13 proyek tersebut diresmikan serentak di 13 titik dan merupakan fase kedua dari mandat hilirisasi nasional yang diberikan pemerintah kepada Danantara.

"Pelaksanaan program hilirisasi nasional ini yang memang diamanatkan kepada kami Danantara Indonesia, ini adalah fase kedua. Fase pertama sudah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026 lalu di 11 titik," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurut Rosan, setelah fase kedua ini pemerintah masih menyiapkan fase ketiga dan fase-fase lanjutan. Secara keseluruhan, hingga saat ini telah tercatat rencana 30 proyek hilirisasi nasional yang akan terus dikembangkan.

Dari 13 proyek yang diluncurkan kali ini, lima proyek berada di sektor energi. Rinciannya adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai untuk memperkuat ketahanan energi dan menekan impor BBM, serta pembangunan fasilitas ketahanan pasokan BBM di Maumere, Palaran, dan Biak untuk wilayah timur Indonesia.

Rosan mengatakan pembangunan fasilitas di Cilacap dan Dumai diperkirakan mampu mengurangi impor sekitar US$1,25 miliar per tahun.

Selain energi, lima proyek lainnya berada di sektor mineral. Proyek tersebut meliputi pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim sebagai substitusi impor LPG, manufaktur stainless steel, nikel, slab baja karbon, dan bijih besi di Cilegon, produksi aspal Buton di Sulawesi Tenggara, serta hilirisasi tembaga dan emas di Gresik.

Menurut Rosan, proyek DME menjadi salah satu yang disorot karena Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional.

Adapun tiga proyek sisanya berada di sektor perkebunan, yakni pembangunan pengolahan minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara, serta hilirisasi kelapa dan pala di Maluku Tengah dan Morowali.

Rosan menyebut seluruh proyek hilirisasi yang dijalankan pemerintah, baik fase pertama, fase kedua, maupun proyek yang sudah berjalan di luar dua fase itu, ditaksir memiliki nilai sekitar US$26 miliar atau setara Rp450,43 triliun (asumsi kurs Rp17.324 per dolar AS).

Selain menambah nilai industri dalam negeri, proyek-proyek tersebut juga diperkirakan menciptakan lapangan kerja hingga sekitar 600 ribu orang.

"Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini, akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang," ujar Rosan.

Sebelumnya pada fase pertama proyek hilirisasi nasional, pemerintah telah memulai 11 proyek di antaranya smelter alumina di Kalimantan Barat, bioavtur di Jawa Tengah, bioetanol dan pengolahan garam industri di Jawa Timur, serta peternakan ayam terintegrasi di sejumlah lokasi.

Dengan tambahan 13 proyek baru ini, total proyek hilirisasi yang sudah masuk fase pembangunan kini mencapai 24 proyek, sebelum nantinya dilanjutkan lagi ke fase ketiga.

PT Vale Indonesia Tbk meraih pendanaan dengan skema Sustainability-Linked Loan (SLL) senilai US$750 juta atau sekitar Rp12,9 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS).

Ini adalah pinjaman pertama yang dilakukan perusahaan untuk mendorong hilirisasi nikel dengan prinsip keberlanjutan.

Presiden Direktur dan CEO PT Vale Bernardus Irmanto menyampaikan bahwa fasilitas ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis.

"Fasilitas ini menandai langkah penting dalam perjalanan kami untuk menyelaraskan strategi pembiayaan dengan agenda dekarbonisasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan nikel berkualitas tinggi dengan jejak karbon yang lebih rendah," ujar Irmanto saat penandatanganan MoU di Hutan Kota Plataran, Kamis (23/4).

Pendanaan ini diterima Vale dari 14 perbankan baik dalam negeri maupun internasional mulai dari UOB, DBS, JP Morgan, CIMBNiaga, hingga BTN.

"US$750 juta yang kita dapatkan ini juga sebetulnya belum memenuhi keseluruhan kebutuhan dari rencana ekspansi kami," terang Direktur dan Chief Financial Officer Vale Indonesia Rizky Andhika Putra dalam konferensi pers.

Adapun dana yang diperoleh pada tahun ini akan digunakan untuk membiayai tiga proyek, dengan rincian 50 persen untuk pengembangan proyek IGP Pomalaa, 30 persen untuk proyek IGP Morowali, dan 20 persen untuk pengembangan IGP Sorowako.

Sementara pada 2027, pendanaan akan difokuskan pada kelanjutan proyek-proyek tersebut serta pemenuhan hak partisipasi (participating right) dalam proyek joint venture.

"Ini untuk per tahun ini sudah cukup, namun ke depannya, karena ekspansi kami yang masih cukup akan memenuhi kebutuhan lagi," katanya.

Ia menyebutkan perusahaan masih membutuhkan pendanaan lebih lanjut, kebutuhan sekitar US$1 miliar sampai US$1,5 miliar. Kemungkinan, perusahaan akan tetap mengandalkan pinjaman baik dari perbankan maupun investor.

"Tentu itu kan dalam pembangunan pastinya berfase ya, ke depan nanti kami akan ada funding serius lagi," pungkasnya.

PT Honda Prospect Motor (Honda Indonesia) memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Masanao Kataoka sebagai President Director. Pergantian pucuk pimpinan ini terjadi di tengah perubahan lanskap industri otomotif, baik secara global maupun domestik, yang semakin menuntut pendekatan bisnis yang lebih adaptif.

Dalam pernyataan resminya, Kataoka menyampaikan bahwa Honda Indonesia tengah berada dalam masa transisi yang krusial. Ia menyebutkan fokus utama kini bergeser dari sekadar mengejar volume penjualan menuju penguatan pengalaman konsumen secara menyeluruh.

"Seiring saya memulai kepemimpinan ini, Honda Indonesia tengah memasuki fase transisi yang penting. Kami melihat bahwa pasar telah berubah, dan kami memahami bahwa kami perlu menyesuaikan langkah ke depan. Selain itu, kami juga melihat kuatnya kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen Indonesia selama ini. Kepercayaan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk semakin fokus memahami kebutuhan konsumen, dan menerjemahkannya ke dalam pengembangan produk serta roadmap elektrifikasi kami ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4).

Pernyataan ini menandai pergeseran dari pendekatan berbasis volume menuju model bisnis yang lebih berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan. Honda tampak merespons realitas pasar yang tidak lagi bisa didekati hanya dengan angka penjualan semata.

Strategi baru ini diwujudkan melalui penajaman kehadiran produk pada segmen yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan karakter Honda. Selain itu, Honda berkomitmen meningkatkan layanan purna jual untuk memastikan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih konsisten bagi seluruh pelanggan.

"Fokus kami saat ini adalah mempertajam kehadiran di area yang paling relevan. Ini kami lakukan dengan memperjelas arah produk, memperkuat kemitraan dengan dealer, serta membangun bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sehat dan berkelanjutan," kata Kataoka.

Di sisi jaringan, arah yang diambil juga menunjukkan perubahan pendekatan. Dengan cakupan yang telah menjangkau lebih dari 90% pasar otomotif nasional, Honda kini lebih menitikberatkan pada penguatan kualitas dan efektivitas jaringan dealer untuk mendukung keberlanjutan bisnis mitra, sambil tetap menjaga keseimbangan keseimbangan dan komitmen di area area yg sdh ada.

Saat ini, jaringan dealer Honda tercatat telah menjangkau lebih dari 90% pasar otomotif di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai langkah nyata penguatan layanan, perusahaan berencana menambah 13 dealer baru dalam waktu dekat di berbagai lokasi strategis. Beberapa area yang rencananya di Malili dan Gowa, Sulawesi Selatan, Morowali, Luwuk, Poso, Sulawesi Tengah, Prabumulih hingga Merauke.

Pendekatan ini menegaskan bahwa ekspansi jaringan bukan sekadar perluasan kuantitatif, melainkan bagaimana memastikan kehadiran dealer benar-benar memberikan manfaat nyata bagi konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis mitra.

Di sisi elektrifikasi, Honda tetap berkomitmen pada target global menuju netralitas karbon. Secara global, Honda disebut terus mempercepat pengembangan teknologi elektrifikasi, didukung oleh transformasi fungsi R&D yang diarahkan untuk merespons kebutuhan pasar Asia, termasuk Indonesia.

Melalui berbagai langkah strategis ini, Honda Indonesia berupaya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen selama bertahun-tahun. Perusahaan optimis bahwa fondasi bisnis yang kuat dan seimbang akan membuat Honda tetap relevan dan terus tumbuh di masa depan.

"Fokus kami bukan hanya pada volume penjualan, tetapi pada membangun bisnis yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap industri, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran kami di pasar otomotif Indonesia," pungkas Kataoka.

Secara keseluruhan, fase transisi ini menandai perubahan arah Honda di Indonesia menuju model bisnis yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang. Perusahaan menekankan bahwa relevansi, kepercayaan, dan keberlanjutan akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan industri ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah setempat guna meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur di jalur Trans Sulawesi.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah untuk proyek pekerjaan pembangunan drainase beton di jalan nasional Trans Sulawesi.
Menurut Head of Department CSR IMIP R. Tommy Adi Prayogo, pihaknya memaksimalkan peran dalam penataan fasilitas di jalan nasional Trans Sulawesi yang melintasi jalur lalu lintas sekitar area industri.
Hingga akhir 2026, IMIP terus membangun drainase atau pemasangan saluran samping dengan produk beton pracetak U-ditch sepanjang 8,2 kilometer, mulai dari Desa Labota hingga Desa Fatufia di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
"Saat ini, pembangunan drainase beton di Desa Fatufia sudah terealisasi sepanjang 1 km dengan titik lokasi mulai perbatasan desa melintasi Keurea hingga depan kantor IMIP. Diproyeksi, hingga akhir tahun nanti dapat dituntaskan sepanjang 4 km. Sehingga total penataan drainase beton yang akan dilakukan mencapai 8,2 km di sekitar area industri," ujar Tommy Adi Prayogo melalui keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).
Pada tahap pertama hingga tahap ketiga, telah dibangun U-ditch sepanjang 4,2 km di Desa Labota pada 2025 dengan lokasi pembangunan mulai flyover hingga ke kanal Labota.
Langkah aktif itu merupakan bentuk dukungan IMIP kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus bagian dari komitmen perusahaan dalam peningkatan infrastruktur publik serta aksesibilitas jalan nasional, secara khusus di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
Hal tersebut menjadi respons cepat perusahaan atas permintaan Pemkab Morowali pada awal 2026 ini terkait dukungan perbaikan jalan dan drainase.
Pembangunan ini bertujuan mencegah genangan air dan banjir akibat pesatnya pembangunan masyarakat di sekitar kawasan industri serta kontur jalan yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya.
"Kami ingin memastikan kelancaran saluran air agar area sekitar kawasan industri tetap aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Tommy Adi Prayogo.
Sebelumnya, pada Februari 2026, perusahaan pengelola kawasan industri nikel terintegrasi ini melakukan perbaikan darurat pada 10 titik jalan yang rusak parah sepanjang 1,29 km. Termasuk penataan jalan nasional sepanjang 1,6 km pada 18 titik yang terealisasi di tahun 2025. Dengan peran tersebut, IMIP terus berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengguna jalan. (*)

IDXChannel - Nickel Industries Ltd, entitas yang terafiliasi dengan PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan bahwa tambang nikel Hengjaya di Morowali, Sulawesi Tengah kembali beroperasi.

Hal ini menyusul rampungnya investigasi oleh Kementerian ESDM. Sebelumnya, seluruh operasional tambang nikel Hengjaya ditangguhkan sementara usai perusahaan melaporkan kecelakaan fatal yang melibatkan pekerja kontrak.

"Operasi penambangan telah dimulai kembali di Tambang Hengjaya, setelah selesainya investigasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," tulis manajemen Nickel Industries dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Adapun Kementerian ESDM memulai penyelidikan pada 27 Maret 2026 guna mengungkap penyebab kecelakaan serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di lokasi tambang.

Usai tuntasnya penyelidikan, manajemen Tambang Hengjaya dan PT Fajar Metal Industry berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melanjutkan kembali konstruksi pada bagian jalur transmisi ENC di mana kecelakaan terjadi.

Sebagai informasi, Tambang Hengjaya merupakan salah satu aset utama Nickel Industries di kawasan Morowali, yang dikenal sebagai pusat industri pengolahan nikel nasional.

Sementara itu, Nickel Industries merupakan entitas asosiasi United Tractors, di mana UNTR menggenggam kepemilikan efektif 20,1 persen di perusahaan tersebut, berdasarkan laporan keuangan 2025.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, MAKASSAR - PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) tengah bersiap memacu ekspansi jaringan generasi kelima (5G) di wilayah Sulawesi.

Setelah memperkuat fondasi di Kota Makassar, perseroan membidik lima wilayah strategis lainnya seiring dengan meningkatnya adopsi perangkat dan tingginya potensi belanja layanan data masyarakat di kawasan tersebut.

Head of Sales XLSmart Area Makassar Greater Adam Amran Achmad mengatakan saat ini terdapat lima kota di Sulawesi yang masuk dalam peta prioritas ekspansi 5G, yakni Parepare, Palopo, Manado, Palu, dan Morowali.

Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki ekosistem pendukung yang kuat, terutama dari sisi tingkat penggunaan perangkat (handset) yang memadai.

Salah satu sorotan utama dalam rencana ekspansi ini adalah Morowali. Wilayah tersebut mencatatkan rata-rata pendapatan per pengguna atau Average Revenue Per User (ARPU) yang sangat signifikan, jauh di atas rata-rata nasional.

ARPU Morowali tercatat mencapai Rp200.000-Rp300.000 per pelanggan. Bandingkan dengan ARPU Makassar yang berada di kisaran Rp57.000-Rp58.000 dan ARPU nasional yang tercatat rata-rata hanya di angka Rp39.000.

"Tingginya ARPU di daerah industri seperti Morowali serta kota besar lainnya di Sulawesi menjadi hal positif bagi kami untuk segera menyajikan layanan 5G guna mengoptimalkan potensi pendapatan dari segmen data," ungkap Adam kepada wartawan di Makassar, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu di Kota Makassar, XLSmart telah mengukuhkan posisinya dengan cakupan jaringan yang hampir mencapai 100%. Dari total 1.700 Base Transceiver Station (BTS) yang meng-cover Makassar, sebanyak 300 site di antaranya telah mendukung teknologi 5G.

"Secara infrastruktur, seluruh menara kami sebenarnya sudah siap, tinggal diaktifkan saja. Namun, kami sangat mempertimbangkan kesiapan ekosistem perangkat di daerah tersebut agar penggelarannya efektif," tambah Adam.

Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu di Makassar, penetrasi pengguna 5G memang menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif. Pada 2 bulan pertama, penetrasi 5G XLSmart langsung tembus 10%. Kemudian posisi saat ini tercatat 23% dari total 250.000 pelanggan di Makassar.

Secara total di Sulawesi Selatan, XLSmart memiliki basis pelanggan sebanyak 1,2 juta dengan dukungan lebih dari 10.000 BTS 4G yang siap ditingkatkan (upgrade) sesuai kebutuhan pasar.

Untuk mendorong ekosistem, XLSmart juga menjalin kolaborasi strategis dengan distributor perangkat telekomunikasi. Langkah ini bertujuan agar pelanggan mendapatkan kemudahan akses kartu perdana 5G di berbagai gerai mitra saat mereka melakukan pembelian perangkat baru.

Dari sisi pengalaman pengguna, lompatan teknologi ini menawarkan perbedaan kecepatan yang signifikan bagi pelanggan di Sulawesi. Jika jaringan 4G memiliki kecepatan rata-rata 40-50 Mbps, maka jaringan 5G mampu tembus 300-500 Mbps.

Dengan menyandang predikat sebagai Fastest 5G Network di Indonesia pada 2025, XLSmart pun optimistis pertumbuhan pengguna di wilayah timur akan terus meningkat pesat, sejalan dengan status Makassar sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Tanah Air.

Morowali: Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta memberi kesempatan setara bagi seluruh karyawan, termasuk bagi perempuan.

Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, pengembangan kompetensi, dan dukungan fasilitas. Semua diterapkan demi memastikan karyawan perempuan dapat berkontribusi secara aman dan produktif dalam berbagai bidang pekerjaan di kawasan industri.

Data terbaru Departemen Human Resources PT IMIP per 7 Maret 2026 mencatat, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kawasan IMIP mencapai 90.923 orang. Dari jumlah tersebut, 7.557 orang atau sekitar 8,31 persen adalah karyawan perempuan, sedangkan 83.366 orang (91,69 persen) laki-laki.

Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas di kawasan industri mineral terintegrasi dengan produk utama nikel tersebut terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap karyawan profesional di beragam sektor manufaktur.

Tenaga kerja perempuan di kawasan IMIP berkontribusi pada posisi teknis dan strategis, termasuk tugas-tugas administratif. Dari total 7.557 karyawan perempuan tersebut, 639 orang (sekitar 8,25 persen) menduduki posisi strategis, meliputi jabatan wakil foreman, foreman, asisten supervisor, wakil supervisor, supervisor, hingga level wakil manajer dan manajer.

HR Head PT IMIP, Achmanto Mendatu, menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang ada membuka kesempatan luas bagi perempuan untuk berkarier di berbagai bidang pekerjaan, termasuk operator teknis yang identik dengan aktivitas laki-laki. Salah satu contohnya adalah operator hoist crane atau alat berat untuk memindahkan produk metal dalam area produksi. Data Departemen HR PT IMIP Maret 2026 mencatat terdapat 280 karyawan perempuan yang mengoperasikan hoist crane dari total 1.684 operator hoist crane di kawasan IMIP.

“Banyak juga dari operator hoist crane perempuan yang sebenarnya berlatar belakang pendidikan kebidanan. Namun, setelah direkrut dan ditempatkan di perusahaan tertentu, mereka mendapatkan pembinaan dan pelatihan agar mampu menjalankan pekerjaan teknis dengan baik,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, karyawan di bidang teknis mendapatkan bermacam program pelatihan profesional. Diantaranya pelatihan pengoperasian hoist crane kelas dua, pengoperasian tanur atau furnace kelas dua, ahli K3 umum, teknisi K3 deteksi gas, dan pelatihan petugas penyelamat atau rescue di ruang terbatas. Pelatihan diberikan agar setiap karyawan memiliki kompetensi dan standar keselamatan yang memadai sesuai karakteristik industri di kawasan IMIP, sekaligus mencetak tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing global.

Membangun Lingkungan Kerja Inklusif

Di samping membuka kesempatan luas bagi perempuan di beragam posisi pekerjaan, kawasan IMIP memerhatikan upaya penegakan standar K3 di berbagai bidang jabatan. Mengingat risiko pekerjaan tertentu cukup tinggi, beberapa jabatan operator kendaraan alat berat menerapkan persyaratan khusus bagi karyawan perempuan. Salah satunya, posisi operator alat berat bagi perempuan lebih difokuskan untuk menjalankan kendaraan jenis hoist crane sebab berkarakteristik lebih sesuai dioperasikan oleh perempuan.

Untuk dapat menjalankan pekerjaannya, karyawan diwajibkan memenuhi kualifikasi, antara lain berpengalaman minimal dua tahun dan memiliki Surat Izin Operator (SIO) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Meski begitu, peluang bagi perempuan tetap terbuka bila perusahaan membutuhkan tenaga tambahan dan kandidat memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Bila calon karyawan belum memenuhi kualifikasi tersebut, mereka dapat memulai dari jenjang kru terlebih dahulu. Secara bertahap, mereka juga menjalani proses pelatihan dan peningkatan kompetensi," ungkap Mendatu. Perusahaan di kawasan IMIP juga terus berupaya membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan. Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan diterapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja.

Salah satunya, kawasan IMIP menyediakan sejumlah fasilitas penunjang bagi karyawati, seperti layanan kesehatan, ruang istirahat, dan sarana-prasarana transportasi dalam kawasan industri. IMIP juga menyediakan layanan penjemputan dan mobil khusus bagi karyawati hamil guna mendukung kenyamanan dan keselamatan di area kerja.

"IMIP berkomitmen terus menyelenggarakan kesempatan yang sama bagi semua pekerja dalam lingkungan kerja inklusif, termasuk memerkuat peran perempuan dalam pertumbuhan industri," tegas Mendatu.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) melalui entitasnya Huabao Indonesia memperkuat kontribusi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang difokuskan pada konektivitas dan fasilitas publik.

Communications Head Huabao Indonesia Hasrul As mengatakan, sejak mulai beroperasi pada 2021, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis smelter dan kawasan industri, tetapi juga mendorong manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Kami membangun kawasan industri dengan rencana pengembangan hingga 20.000 hektare. Saat ini yang sudah difungsikan sekitar 5.700–6.000 hektare,” ujarnya dalam media visit di kantor Bisnis Indonesia, Selasa (7/4/2026).

Di kawasan tersebut, perusahaan telah menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja, dengan hampir 90% di antaranya merupakan tenaga kerja lokal. Perekrutan juga diprioritaskan bagi masyarakat setempat sepanjang memenuhi kualifikasi.

Seiring ekspansi industri berbasis hilirisasi nikel, Huabao Indonesia juga tengah aktif menarik investor untuk mengembangkan produk turunan nikel di dalam kawasan.

Di sisi lain, kontribusi melalui CSR diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur. Hasrul menjelaskan, sejak 2023 perusahaan mulai terlibat dalam pembangunan dan perbaikan jembatan serta peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah.

“CSR kami saat ini banyak difokuskan pada infrastruktur dan keagamaan. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah Morowali agar penyalurannya lebih tepat sasaran,” katanya.

Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan program CSR selaras dengan kebutuhan masyarakat, berbeda dengan sebelumnya yang mencakup berbagai sektor secara terpisah.

Salah satu proyek strategis yang digarap adalah perpanjangan landasan pacu Bandara Maleo Morowali. Huabao Indonesia menargetkan proyek tersebut rampung pada 2025 dengan tambahan panjang sekitar 300 meter sehingga total landasan mencapai 1.800 meter.

Proyek tersebut dikerjakan melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, di mana perusahaan bertanggung jawab atas pembangunan sekaligus perancangannya.

Perpanjangan landasan pacu dinilai berdampak signifikan terhadap konektivitas wilayah. Sebelumnya, bandara hanya mampu melayani pesawat baling-baling dengan frekuensi terbatas sehingga harga tiket relatif tinggi, bahkan mencapai sekitar Rp2 juta untuk sekali perjalanan.

Kini, dengan peningkatan kapasitas, jumlah maskapai yang masuk bertambah menjadi tiga maskapai dengan frekuensi penerbangan harian. Kondisi tersebut mendorong harga tiket menjadi lebih kompetitif, bahkan dapat turun hingga kisaran Rp700.000–Rp1,3 juta.

“Dulu penerbangan terbatas, sekarang maskapai bertambah dan harga tiket lebih terjangkau. Ini membantu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan juga telah meresmikan pembangunan fasilitas keagamaan berupa masjid dengan total investasi mencapai Rp13 miliar yang tersebar di tiga desa di sekitar kawasan industri.

Hasrul menambahkan, perusahaan juga membuka ruang aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas program CSR, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan. Setiap usulan akan dievaluasi dan direalisasikan sepanjang masuk dalam anggaran tahunan CSR.

Di sektor logistik, Huabao Indonesia juga didukung oleh tiga pelabuhan yang dimiliki perusahaan, dengan kapasitas masing-masing mencapai 50.000 ton dan 20.000 ton, sementara satu pelabuhan lainnya masih dalam tahap persiapan operasi.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Huabao Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan seiring pengembangan kawasan industri di Morowali.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan akan mengirim tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Pernyataan itu merespons laporan ratusan pekerja di site PT Keinz Ventura Morowali Utara yang belum menerima gaji sejak Februari 2026, termasuk THR Lebaran.

Afriansyah menyebut informasi tersebut akan diverifikasi lebih dulu melalui tim internal Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Nanti kita akan menginvestigasi dulu apa yang sedang menjadi informasi buat kami ini. Saya akan konfirmasi kepada tim saya terhadap perusahaan ini," ujar Wamenaker.

Ia menegaskan kewajiban perusahaan harus dipenuhi. Gaji, THR, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam tanggung jawab tersebut.

"Nah, untuk kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda atau belum terlaksana, seperti THR, kemudian gaji yang belum mereka bayarkan, BPJS yang belum mereka selesaikan, kita akan meminta mereka menyelesaikan itu semua," ucap Wamenaker.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menurunkan tim ke lokasi. Tujuannya memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai ketentuan serta hak pekerja terlindungi.

Kronologi masalah di lapangan

Salah satu pekerja, Hengki Arabiya, mengungkapkan persoalan bermula sejak akhir Desember 2025. Aktivitas operasional perusahaan mulai berhenti dan sebagian pekerja tidak lagi bekerja.

Memasuki Januari 2026, karyawan mulai dirumahkan. Posisi yang terdampak mulai dari operator hingga pengawas. Informasi dari pimpinan sebelumnya menyebut operasional akan kembali berjalan pada Maret atau April.

Kondisi pekerja memburuk selama masa tunggu. Layanan kantin di site berhenti beroperasi sejak akhir Januari 2026 karena tagihan perusahaan tidak dibayar. Kebutuhan dasar pekerja ikut terganggu.

Perusahaan kemudian memulangkan karyawan secara bertahap hingga pertengahan Februari 2026. Tersisa sekitar 30 hingga 32 orang yang bertahan untuk menjaga aset perusahaan.

Ketidakpastian berlanjut hingga 25 Maret 2026. Internal memo dari PT Keinz Ventura menyatakan kontrak dengan PT Hillcon tidak diperpanjang.

Hengki menjelaskan negosiasi ulang antara kontraktor dan pemilik proyek tidak mencapai kesepakatan. Sejumlah permintaan dari kontraktor dinilai memberatkan.

Permintaan tersebut mencakup pembebanan biaya gaji, suku cadang, hingga bahan bakar kepada pemilik proyek. Kondisi itu membuat kontrak tidak berlanjut.

Di tengah situasi tersebut, pekerja mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Gaji sejak Februari 2026 belum dibayarkan hingga kini.

"Jadi dari bulan dua (Februari) sampai sekarang ini kita belum menerima gaji. Terus terkait THR juga seperti itu, kita belum menerima THR. Itu sudah kita laporkan melalui website-nya Kemenaker, sudah ada juga data teman-teman yang melaporkan," kata Hengki.

Masalah lain muncul dari internal memo yang baru diterbitkan pada 25 Maret 2026. Dokumen tersebut menyebut penutupan berlaku sejak 1 Maret 2026.

Rentang waktu 1 hingga 25 Maret 2026 menjadi tidak jelas bagi pekerja. Status kerja dan pembayaran pada periode tersebut belum memiliki kepastian.

Hengki menilai ada kejanggalan dalam penerbitan memo. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan alasan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal putusan pengadilan belum final.

Jumlah pekerja terdampak di site Morowali Utara mencapai sekitar 300 orang. Angka ini berpotensi lebih besar jika menghitung site lain.

Masalah tidak berhenti pada gaji dan THR. Iuran BPJS Ketenagakerjaan disebut tidak dibayar selama sekitar satu tahun dua bulan sejak November 2024.

Kondisi ini membuat pekerja tidak dapat mencairkan manfaat BPJS. Tunggakan belum diselesaikan dan belum ada kejelasan dari manajemen.

Pekerja juga menunggu kejelasan pesangon atau perjanjian bersama. Dokumen tersebut belum diterbitkan hingga kini.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan. Pekerja menempuh perundingan bipartit, tripartit, hingga rapat dengar pendapat dengan DPRD setempat. Hasilnya belum memberikan kepastian.

Konsultasi hukum juga dilakukan, termasuk ke Lembaga Bantuan Hukum dan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Pekerja berharap kasus ini dibawa ke tingkat pusat agar mendapat solusi.

"Kalau memang ada Kemenaker, misalnya Wamenaker itu mau dialog sama kami nanti kami siapkan data-datanya, kita bawa juga nanti data-datanya. Apabila mereka minta data-datanya kita lengkapi juga nanti," kata Hengki.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun buku 2026.

Langkah itu menyusul keputusan pemerintah yang memberikan persetujuan produksi bijih nikel hanya 30% dari angka yang direncanakan perseroan.

Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah, menjelaskan revisi RKAB bertujuan memenuhi komitmen perseroan kepada pemegang saham serta proyek strategis hilirisasi.

“Dengan alokasi 30% saat ini, itu tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Ada komitmen yang memang harus dilakukan seperti kepada shareholder dan juga komitmen proyek hilirisasi,” ujar Budiawansyah dalam media briefing di Jakarta, dikutip Senin (7/3/2026).

Sebagai informasi, INCO saat ini tengah memacu pembangunan dua smelter baru, yakni pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, serta proyek di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Khusus untuk proyek HPAL Pomalaa, perseroan memproyeksikan pabrik siap beroperasi pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut kesiapan pasokan bijih nikel setidaknya tiga bulan sebelum operasional dimulai.

“Kalau kita hitung Agustus siap produksi, jadi sekitar 2-3 bulan sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tambahnya.

Budiawansyah menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI terkait rencana revisi ini. Menurutnya, pemerintah memberikan sinyal positif mengingat adanya mekanisme evaluasi RKAB secara berkala setiap kuartal.

Pemerintah dinilai akan memberikan kuota produksi berdasarkan kepentingan nasional dan optimalisasi produksi bagi perusahaan yang benar-benar melakukan kegiatan penambangan secara aktif.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemanfaatan ruang laut termasuk sumber daya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi, sehingga kelestarian tetap terjaga,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti di perairan pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Langkah ini diambil karena tiga pelaku usaha belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai persyaratan dasar.

“Benar, kami setop sementara aktivitas reklamasi dan penggunaan jeti, karena hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan sudah jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.

Pung menegaskan, penghentian sementara ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menegakkan aturan serta mencegah kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat pemanfaatan ruang laut ilegal.

“Pemanfaatan ruang laut termasuk sumber daya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi, sehingga kelestarian tetap terjaga,” katanya.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menyebutkan, tiga perusahaan yang melakukan pelanggaran, yakni PT BTIIG dengan reklamasi seluas 2,8 hektare, PT WXT seluas 7,7 hektare, dan PT BI seluas 1,3 hektare.

Penghentian sementara dilakukan pada 28 Februari dan 2 Maret lalu oleh Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan menambahkan bahwa kegiatan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ia menyebut proses pengenaan sanksi administratif akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026