Jakarta: Sebagai bentuk sinergisitas dengan stakeholder terkait, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memerkuat kolaborasi dalam merealisasikan sejumlah program sosial. Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, manajemen IMIP memastikan kelancaran pekerjaan pembangunan drainase beton di Jalan Nasional Trans Sulawesi.

Head of Department CSR PT IMIP, R. Tommy Adi Prayogo, menjelaskan, pihaknya terus memaksimalkan peran dalam penataan fasilitas di jalan nasional Trans Sulawesi yang melintasi jalur lalu lintas sekitar area industri. Hingga akhir 2026 nanti, IMIP terus membangun drainase atau pemasangan saluran samping dengan produk beton pracetak U-ditch sepanjang 8,2 kilometer (km), mulai dari Desa Labota hingga Desa Fatufia.

Pada tahap I hingga III, telah dibangun U-ditch sepanjang 4,2 km di Desa Labota pada tahun 2025 lalu dengan lokasi pembangunan mulai flyover hingga ke kanal Labota. "Saat ini, pembangunan drainase beton di Desa Fatufia sudah terealisasi sepanjang 1 km dengan titik lokasi mulai perbatasan desa melintasi Keurea hingga depan kantor IMIP. Diproyeksi, hingga akhir tahun nanti dapat dituntaskan sepanjang 4 km. Sehingga total penataan drainase beton yang akan dilakukan mencapai 8,2 km di sekitar area industri," rinci Tommy Adi Prayogo, Kamis 16 April 2026.

Langkah aktif itu merupakan bentuk dukungan IMIP kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sekaligus bagian dari komitmen perusahaan dalam peningkatan infrastruktur publik serta aksesibilitas jalan nasional, secara khusus di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Hal tersebut menjadi respons cepat perusahaan atas permintaan Pemkab Morowali pada awal 2026 ini terkait dukungan perbaikan jalan dan drainase.


Pembangunan ini bertujuan mencegah genangan air dan banjir akibat pesatnya pembangunan masyarakat di sekitar kawasan industri serta kontur jalan yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. "Kami ingin memastikan kelancaran saluran air agar area sekitar kawasan industri tetap aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Tommy Adi Prayogo.

Sebelumnya, pada Februari 2026, perusahaan pengelola kawasan industri nikel terintegrasi ini melakukan perbaikan darurat pada 10 titik jalan yang rusak parah sepanjang 1,29 km. Termasuk penataan jalan nasional sepanjang 1,6 km pada 18 titik yang terealisasi di tahun 2025. Dengan peran tersebut, IMIP terus berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengguna jalan.

(RUL)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah setempat guna meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur di jalur Trans Sulawesi.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah untuk proyek pekerjaan pembangunan drainase beton di jalan nasional Trans Sulawesi.
Menurut Head of Department CSR IMIP R. Tommy Adi Prayogo, pihaknya memaksimalkan peran dalam penataan fasilitas di jalan nasional Trans Sulawesi yang melintasi jalur lalu lintas sekitar area industri.
Hingga akhir 2026, IMIP terus membangun drainase atau pemasangan saluran samping dengan produk beton pracetak U-ditch sepanjang 8,2 kilometer, mulai dari Desa Labota hingga Desa Fatufia di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
"Saat ini, pembangunan drainase beton di Desa Fatufia sudah terealisasi sepanjang 1 km dengan titik lokasi mulai perbatasan desa melintasi Keurea hingga depan kantor IMIP. Diproyeksi, hingga akhir tahun nanti dapat dituntaskan sepanjang 4 km. Sehingga total penataan drainase beton yang akan dilakukan mencapai 8,2 km di sekitar area industri," ujar Tommy Adi Prayogo melalui keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).
Pada tahap pertama hingga tahap ketiga, telah dibangun U-ditch sepanjang 4,2 km di Desa Labota pada 2025 dengan lokasi pembangunan mulai flyover hingga ke kanal Labota.
Langkah aktif itu merupakan bentuk dukungan IMIP kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus bagian dari komitmen perusahaan dalam peningkatan infrastruktur publik serta aksesibilitas jalan nasional, secara khusus di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
Hal tersebut menjadi respons cepat perusahaan atas permintaan Pemkab Morowali pada awal 2026 ini terkait dukungan perbaikan jalan dan drainase.
Pembangunan ini bertujuan mencegah genangan air dan banjir akibat pesatnya pembangunan masyarakat di sekitar kawasan industri serta kontur jalan yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya.
"Kami ingin memastikan kelancaran saluran air agar area sekitar kawasan industri tetap aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Tommy Adi Prayogo.
Sebelumnya, pada Februari 2026, perusahaan pengelola kawasan industri nikel terintegrasi ini melakukan perbaikan darurat pada 10 titik jalan yang rusak parah sepanjang 1,29 km. Termasuk penataan jalan nasional sepanjang 1,6 km pada 18 titik yang terealisasi di tahun 2025. Dengan peran tersebut, IMIP terus berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengguna jalan. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membantah kabar penghentian operasional empat smelter nikel milik tenant di kawasan tersebut imbas insiden longsor bulan lalu. Sebab, tiga smelter di antaranya memang belum beroperasi.

Adapun, empat smelter yang dimaksud yaitu fasilitas smelter nikel high-pressure acid leaching (HPAL) milik PT QMB New Energy Materials. Kemudian, smelter milik PT Green Eco Nickel, PT Meiming New Energy Material, dan PT ESG New Energy Material

Head of Media Relations PT IMIP Deddy Kurniawan mengatakan, saat ini, baru satu dari empat smelter tersebut yang menjalankan produksi yaitu smelter HPAL milik PT QMB New Energy Materials.

“Sepengetahuan saya, dari empat smelter itu hanya PT QMB yang sudah berproduksi,” kata Deddy kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan tiga smelter lainnya hingga kini memang belum beroperasi karena masih dalam tahap pembangunan.

“Tiga smelter lainnya itu belum beroperasi karena masih dalam tahap konstruksi [pembangunan],” ujarnya.

Sebelumnya, laporan dari Bloomberg menyebutkan empat pabrik pengolahan atau smelter nikel berteknologi HPAL di kawasan IMIP menghentikan sementara aktivitas produksinya setelah terjadi longsor di area pembuangan limbah salah satu fasilitas pada bulan lalu.

Insiden longsor sebelumnya terjadi di fasilitas PT QMB New Energy Materials dan menewaskan satu pekerja. Sumber yang mengetahui hal itu menyebutkan penghentian produksi di pabrik tersebut sempat diperkirakan berlangsung hingga 3 bulan.

Gangguan tersebut dilaporkan berdampak pada pabrik-pabrik yang secara gabungan menyumbang sekitar 30% kapasitas HPAL Indonesia, menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut.

PT QMB New Energy Materials merupakan fasilitas HPAL terbesar dari empat pabrik yang terdampak. Perusahaan ini dimiliki melalui konsorsium yang melibatkan GEM Co. dan produsen nikel China, Tsingshan Holding Group Co.

Pemerintah Indonesia juga dilaporkan mengancam akan mencabut izin lingkungan QMB setelah insiden tersebut. Kawasan Morowali sebelumnya pernah mengalami kecelakaan besar pada 2023 ketika ledakan di fasilitas pengolahan nikel menewaskan sedikitnya 21 orang dan memicu tuntutan pengetatan regulasi industri.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kajian mendalam dengan risiko pencabutan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan salah satu perusahaan di wilayah PT IMIP, Sulawesi Tengah, menyusul sejumlah insiden terkait lingkungan di kawasan tersebut.

Ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti dua insiden kecelakaan kerja yang merenggut korban jiwa di wilayah operasional PT QMB di kawasan IMIP.

“Kami sedang melakukan kajian mendalam, kami akan segera merumuskan untuk mencabut persetujuan lingkungan,” kata Hanif.

Kajian tersebut dilakukan karena kekhawatiran akan kondisi kerja, serta risiko kegiatan yang belum mendapatkan izin. Hanif menyebut perusahaan itu sudah melakukan penimbunan limbah sisa pengolahan bijih mineral (tailing), meski belum mendapatkan izin.

"Jadi saya akan mengenakan perdata, pidana, dan pencabutan persetujuan lingkungannya karena sudah dua kali dia menyebabkan kematian," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat pabrik pengolahan alias smelter nikel berteknologi high-pressure acid leaching (HPAL) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, menghentikan sementara produksi setelah terjadi longsor di area pembuangan limbah salah satu fasilitas pada bulan lalu.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026), fasilitas tersebut dioperasikan oleh perusahaan China, GEM Co.Penghentian produksi dilakukan sambil menunggu proses pemulihan area limbah selesai.

Gangguan ini disebut berdampak pada pabrik-pabrik yang secara gabungan menyumbang sekitar 30% kapasitas HPAL Indonesia, menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut.

Sebelumnya, insiden longsor terjadi di fasilitas PT QMB New Energy Materials dan menewaskan satu pekerja. Sumber yang mengetahui hal tersebut menyebutkan penghentian produksi di pabrik tersebut dapat berlangsung hingga 3 bulan.

Adapun, PT QMB New Energy Materials merupakan fasilitas HPAL terbesar dari empat pabrik yang terdampak. Perusahaan ini dimiliki melalui konsorsium yang melibatkan GEM Co. dan produsen nikel China, Tsingshan Holding Group Co.

Pemerintah Indonesia dilaporkan mengancam akan mencabut izin lingkungan QMB setelah insiden tersebut. Kawasan Morowali sebelumnya juga pernah mengalami kecelakaan besar pada 2023 ketika ledakan di fasilitas pengolahan nikel menewaskan sedikitnya 21 orang dan memicu tuntutan pengetatan regulasi industri.

Selain QMB, operasi beberapa pabrik lain yang terkait dengan GEM di kawasan yang sama juga dihentikan sementara. Fasilitas-fasilitas tersebut saat ini sedang menjalani evaluasi operasional dan berpotensi kembali beroperasi dalam beberapa minggu ke depan.

Tiga pabrik lain yang ikut menghentikan produksi adalah PT Green Eco Nickel, PT Meiming New Energy Material, dan PT ESG New Energy Material. Ketiganya beroperasi melalui perusahaan patungan dengan sejumlah mitra, termasuk perusahaan Indonesia PT Merdeka Battery Materials.

Juru bicara GEM dan pengelola kawasan Morowali belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Permintaan komentar kepada pihak Tsingshan juga belum mendapat respons, sementara perwakilan Merdeka Battery Materials menolak memberikan pernyataan.

Pabrik HPAL digunakan untuk mengolah bijih nikel berkadar rendah menjadi bahan baku untuk baterai kendaraan listrik.

Namun, proses ini menghasilkan limbah dalam jumlah besar atau tailing sehingga pengelolaannya sering menjadi sorotan karena risiko lingkungan, terutama di wilayah yang rawan hujan lebat dan gempa seperti Indonesia.

Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut,

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal meminta pemerintah segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan tambang agar kejadian seperti di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tidak terulang.

Menurut dia, tragedi banjir dan longsor yang menelan korban jiwa di kawasan PT IMIP menjadi alarm nasional atas lemahnya tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang

"Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan informasi dari BNPB, peristiwa tanah longsor terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu (18/2).

Robert menambahkan, peristiwa serupa juga terjadi pada 22 Maret 2025 yang mana tiga pekerja tertimbun longsor di kawasan PT IMIP, dua orang di antaranya ditemukan tewas di lokasi kejadian.

Dia menegaskan, fokus utama pemerintah dan pelaku usaha saat ini harus diarahkan pada solusi pencegahan. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menekan risiko banjir dan longsor, khususnya di wilayah dengan intensitas aktivitas tambang yang tinggi.

Rehabilitasi DAS di sekitar Morowali, lanjutnya, harus menjadi prioritas, penanaman kembali, penguatan sempadan sungai, serta pengendalian erosi tidak bisa ditunda karena kerusakan di wilayah hulu berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama saat cuaca ekstrem.

Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah melakukan audit lingkungan secara menyeluruh di kawasan IMIP dan sekitarnya, mencakup pemetaan lahan kritis, tingkat erosi, kapasitas tampung air, serta identifikasi area tambang aktif dan bekas tambang yang belum direhabilitasi secara optimal.

"Hasil audit diperlukan sebagai dasar penyusunan langkah korektif yang terukur. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pencegahan yang tepat sasaran dan tidak sekadar bersifat sementara," katanya.

Robert juga menekankan pentingnya evaluasi sistem pengendalian banjir di kawasan industri.

Setiap kawasan industri tambang, wajib memiliki perencanaan tata ruang yang memperhitungkan daya dukung lingkungan, kapasitas drainase, serta pengelolaan daerah tangkapan air.

“Kawasan industri strategis harus dibangun dengan sistem mitigasi yang jelas dan terukur. Ini menyangkut keselamatan pekerja sekaligus keberlanjutan investasi," ujarnya.

Di sisi pengawasan, DPR meminta pengetatan evaluasi terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Pengawasan tidak boleh berhenti pada verifikasi dokumen, melainkan harus memastikan implementasi rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan benar-benar berjalan di lapangan sesuai standar teknis.

“Kalau rehabilitasi tidak dijalankan dengan baik, maka izin harus dievaluasi. Penegakan aturan harus tegas agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Untuk pencegahan jangka menengah dan panjang, juga tambahnya, diperlukan pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan.

Sistem berbasis data satelit dan sensor hidrologi dinilai penting untuk mendeteksi potensi lonjakan debit air sejak dini dan mendukung pengambilan keputusan cepat.

Menurut dia, keterlibatan pelaku industri dalam pembiayaan dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan juga harus diperjelas. Industri yang menikmati manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel dinilai memiliki tanggung jawab hukum dan moral menjaga kondisi lingkungan di wilayah hulu.

Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal pembenahan tata kelola lingkungan tambang di Morowali melalui fungsi pengawasan. Tragedi di IMIP, kata dia, harus menjadi momentum koreksi agar pembangunan industri berbasis sumber daya alam berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

"Tujuannya jelas, agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Selain mendorong langkah pencegahan, anggota dewan ini juga meminta perusahaan bertanggung jawab terhadap korban dan keluarga korban, termasuk pemenuhan hak jaminan sosial dan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Palu, Sulteng (ANTARA) - PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyebut total investasi, yang masuk ke kawasan industrinya, mencapai 41,483 miliar dolar AS atau Rp696,91 triliun hingga akhir 2025, meningkat signifikan dibandingkan pada 2022 sebesar 29,6 miliar dolar AS.

Deputi Direktur Operasional IMIP Yulius Susanto, dalam keterangannya di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, mengatakan lonjakan penanaman modal tersebut mencerminkan kepercayaan global terhadap ekosistem industri yang dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Investasi di kawasan IMIP terus meningkat secara konsisten. Pertumbuhan ini juga berdampak langsung pada peningkatan serapan tenaga kerja," katanya.

Ia menjelaskan investasi tersebut mencakup pengembangan hilirisasi nikel, pembangunan infrastruktur kawasan, serta ekspansi penyewa manufaktur.

Dengan keberadaan 52 perusahaan yang beroperasi, kata dia, IMIP mengembangkan ekosistem industri terpadu berbasis hilirisasi, mulai dari pengolahan nikel, produksi stainless steel dan carbon steel, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Ia mengatakan sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang posisi strategis dalam rantai pasok global transisi energi.

Meningkatnya komitmen global terhadap dekarbonisasi dan pengembangan energi terbarukan membuat kebutuhan terhadap mineral nikel diproyeksikan terus tumbuh dalam jangka panjang.

Menjadi salah satu penopang fiskal, ia menegaskan komitmen IMIP dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) guna memastikan keberlanjutan operasional kawasan industri.

Menurut dia, kolaborasi antara perusahaan pengolahan mineral, produsen baterai, dan industri kendaraan listrik di dalam kawasan sebagai upaya menciptakan rantai pasok terintegrasi, meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

"Dari sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan investasi berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Sampai akhir Januari 2026, jumlah pekerja Indonesia di kawasan IMIP tercatat mencapai 89.849 orang," katanya.

IMIP mencatat sebanyak 82.637 karyawan atau sekitar 92 persen berasal dari Sulawesi.

Sementara, 7.212 pekerja atau 8 persen berasal dari luar Sulawesi, termasuk Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia.

Selain itu, tenaga kerja asal Sulawesi Tengah mendominasi dengan jumlah 26.935 orang.

Dari angka tersebut, sebanyak 14.613 pekerja merupakan warga lokal Morowali.

"Ke depan, IMIP menargetkan penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui peningkatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi," kata dia.

Ia mengatakan langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pertumbuhan industri sekaligus menambah nilai positif sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menggelar pertemuan bersama 22 penyewa perusahaan yang aktif beroperasi di kawasan IMIP.

Ia menegaskan Sulawesi Tengah pada prinsipnya terbuka terhadap masuknya investasi.

Namun, kata dia, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga alam dan ruang hidup masyarakat.

"Tata kelola yang baik harus menjamin lingkungan terlindungi, tenaga kerja diperhatikan, dan masyarakat sekitar merasakan manfaat pembangunan industri,: katanya.

Karena itu, ia mengharapkan sinergi Pemprov Sulteng dan IMIP membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadikan kawasan industri Morowali sebagai kawasan industri yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kajian mendalam dengan risiko pencabutan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan salah satu perusahaan di wilayah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, menyusul sejumlah insiden terkait lingkungan di kawasan tersebut.

Ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti dua insiden kecelakaan kerja yang merenggut korban jiwa di wilayah operasional PT QMB di kawasan IMIP.

“Kami sedang melakukan kajian mendalam, kami akan segera merumuskan untuk mencabut persetujuan lingkungan,” kata Hanif,

Kajian tersebut dilakukan karena kekhawatiran akan kondisi kerja, serta risiko kegiatan yang belum mendapatkan izin. Hanif menyebut perusahaan itu sudah melakukan penimbunan limbah sisa pengolahan bijih mineral (tailing), meski belum mendapatkan izin.

"Jadi saya akan mengenakan perdata, pidana, dan pencabutan persetujuan lingkungannya, karena sudah dua kali dia menyebabkan kematian," kata Hanif.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan pada Jumat (20/2/2026), bahwa satu orang meninggal dunia akibat kejadian longsor yang terjadi di wilayah PT IMIP. Kejadian itu sendiri terjadi pada Rabu (18/2/2026).

BNPB memberi konfirmasi bahwa longsor terjadi di area operasional dan menyebabkan seorang pekerja itu tertimbun material hingga ditemukan meninggal dunia. Selain korban jiwa, sejumlah alat berat dilaporkan ikut tertimbun akibat pergerakan tanah tersebut.

Menurut keterangan dari PT IMIP, longsoran terjadi di area dumping limbah tambang QMB, yaitu salah satu perusahaan yang menjadi tenant di kawasan industri tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mempertimbangkan untuk mencabut izin perusahaan pengolahan bijih nikel PT QMB New Energy Materials Co. Ltd. Ini menyusul berulangnya inisiden longsor tailing alias limbah sisa ekstraksi nikel akibat jebolnya area penimbunan.

“Sudah tidak layak lagi dia bekerja karena sudah dua kali menimbulkan korban jiwa. Dia juga belum mendapat izin untuk menimbun tailing, tapi sudah bekerja,” kata Hanif usai Rakortas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (23/2).

QMB beroperasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Insiden longsor terjadi pada Rabu (18/2), sekitar 14.30 WITA. Insiden tersebut menyebabkan satu orang pekerja meninggal dunia, dan tertimbunnya beberapa alat berat. Peristiwa serupa pernah terjadi pada Maret 2025 dan menewaskan tiga orang pekerja.

PT QMB New Energy Materials merupakan perusahaan patungan antara beberapa perusahaan Tiongkok yaitu GEM Co. Ltd., Tsingshan Holding Group, dan Brunp, dengan Ecopro BM asal Korea Selatan dan Hanwa Co. Ltd asal Jepang. Perusahaan ini mengolah bijih nikel laterit menjadi bahan baku energi seperti nikel, kobalt, dan mangan. Setiap tahun, QMB memproduksi sekitar 50.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dilaporkan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta mencegah risiko lanjutan di lokasi kejadian. Namun, BNPB mengimbau pengelola kawasan industri dan masyarakat sekitar untuk tetap meningkatkan kewaspadaan longsor.

Sebelum dua kali insiden longsor tailing akibat jebolnya fasilitas penampungan QMB, pernah terjadi insiden serupa di fasilitas penampungan PT Huayue Nickel Cobalt, juga di kawasan IMIP. Organisasi-organisasi pegiat lingkungan melaporkan banjir menyebabkan 1.092 warga Desa Labota terdampak paparan limbah mengandung logam berat.

Masifnya Timbunan Tailing dan Bahaya Longsor yang Terus Mengintai

Berdasarkan pantauan satelit yang dilakukan organisasi pegiat lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), area pembuangan tailing di IMIP meluas dengan cepat. "Ini menunjukkan betapa masifnya limbah yang dihasilkan industri nikel dan risiko yang kian membesar,” kata Peneliti AEER Riski Saputra melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan pantauan citra satelit pada 13 Agustus 2025, belum terlihat tumpukan tailing di kawasan IMIP 9. Namun, pada 10 Januari 2026, area pembuangan di lokasi itu sudah mencapai sekitar 8,5 hektare.

Rizki menjelaskan, proyek-proyek smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Indonesia saat ini menggunakan metode penimbunan tailing kering atau dry stacking. Tailing kering ini adalahlimbah sisa pengolahan nikel yang telah dikeringkan lalu ditumpuk di atas permukaan tanah dalam volume besar.

Padahal, berdasarkan kajian organisasi masyarakat sipil dan akademisi, metode ini berisiko tinggi bila diterapkan di wilayah dengan curah hujan ekstrem dan aktivitas seismik aktif seperti Sulawesi dan Maluku Utara.

“Penerapan metode penimbunan tailing di daerah beriklim basah dengan curah hujan tinggi seperti Morowali, Sulawesi Tengah, memiliki risiko tinggi karena tailing mudah jenuh lalu longsor," ujarnya.

Morowali diketahui memiliki curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang rentan terhadap aktivitas hidrologi. Wilayah ini juga rawan gempa karena berada di jalur sesar aktif Matano.

Akumulasi jutaan ton tailing di atas permukaan tanah, kata Rizki, meningkatkan potensi kegagalan struktur, longsor, hingga pencemaran lingkungan.

AEER memperkirakan, volume limbah akan terus bertambah seiring ekspansi proyek HPAL. Lima proyek yang telah beroperasi di kawasan IMIP menghasilkan sekitar 37-50 juta ton tailing per tahun. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 74-94 juta ton per tahun dengan beroperasinya tiga proyek tambahan yang kini masih dalam tahap pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Insiden longsor terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Longsor itu menewaskan satu pekerja.
Dilansir dari Bloomberg, Kamis (19/2/2026), peristiwa ini menjadi kecelakaan terbaru dalam rangkaian insiden di kompleks industri tersebut.
Adapun, longsor terjadi di area pembuangan limbah milik PT QMB New Energy Materials Co. Ltd. dan menyeret sejumlah alat berat seperti ekskavator, buldoser, dan truk pengangkut.
Sementara itu, kantor cabang daerah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan satu pekerja meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
Indonesia menyumbang lebih dari separuh produksi nikel global. Namun, sektor pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri kerap dilanda kecelakaan kerja. Insiden paling serius terjadi pada akhir 2023, ketika ledakan di kawasan IMIP menewaskan 21 orang dan memicu investigasi pemerintah.
Kejadian terbaru ini mengingatkan pada longsor fatal tahun lalu yang sempat mengganggu produksi PT QMB, operator smelter high pressure acid leach (HPAL) di kawasan tersebut.
Pemegang saham utama QMB, yakni perusahaan asal China GEM Co. dan Tsingshan Holding Group Co., belum memberikan tanggapan atas kejadian longsor tersebut.
Asal tahu saja, sorotan terhadap kawasan industri Morowali dan industri nikel nasional semakin meningkat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rezim Prabowo memperluas peran negara dalam pengelolaan sektor komoditas strategis.
Tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan audit terhadap IMIP dan mengupayakan pengenaan denda besar kepada perusahaan smelter yang diduga melanggar aturan lingkungan. Selain itu, perusahaan tambang juga menghadapi potensi sanksi finansial signifikan akibat aktivitas di luar wilayah izin usaha.
Produksi melalui fasilitas HPAL memungkinkan ekstraksi nikel kadar rendah menjadi bahan baku yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Namun, proses ini menghasilkan limbah dalam volume besar. Limbah tersebut umumnya dikeringkan, dipadatkan, dan disimpan di area tertentu.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produsen baja PT Dexin Steel Indonesia (DSI) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 65,89 Megawatt-peak (MWp) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pembangunan ditujukan untuk menghasilkan listrik yang akan digunakan pada kegiatan operasional pabrik dan perkantoran DSI agar lebih efisiensi dan keberlanjutan. Panel surya dipasang di atas bangunan yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan pembukaan lahan baru.

“Dengan memanfaatkan atap fasilitas industri, kami bisa mengoptimalkan ruang yang tersedia sekaligus meminimalkan dampak lingkungan,” kata Cui Bao Yong, Perwakilan Manajemen PT DSI melalui keterangan resmi, Sabtu (24/1/2026).

Pengerjaan PLTS Atap dilaksanakan Longyuan Weide mulai dari pekerjaan konstruksi dasar (sipil), commissioning, hingga operasi komersial.

Untuk mendapatkan listrik yang ditargetkan, sebanyak 119.800 panel surya silikon monokristalin dipasang pada area atap seluas sekitar 396.700 meter persegi. Sistem ini juga dilengkapi penyimpanan energi sebesar 22 MW/22 MWh untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dan mengatur frekuensi.

Sementara itu, dalam proses integrasi PLTS dengan jaringan listrik yang sudah ada, Cui Bao Yong mengatakan bahwa IMIP memberikan dukungan teknis, mencakup pengaturan stabilitas frekuensi dan rekomendasi penggunaan sistem penyimpanan energi.

Melalui skema ini, PLTS berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara.

Skema pemakaian mandiri dengan penyaluran surplus memungkinkan pemanfaatan energi surya berjalan lebih optimal sekaligus membantu menstabilkan sistem kelistrikan di kawasan IMIP.

“Apabila terjadi kelebihan produksi, energi tersebut dapat disalurkan ke jaringan listrik kawasan industri,” tutur Cui Bao Yong.

Pengoperasian PLTS berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga lebih dari 81.000 ton per tahun. Selain itu, pemanfaatan energi surya ini diperkirakan mampu menekan konsumsi hingga puluhan ribu ton batu bara setiap tahun, juga mengurangi emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida.

“Kami memandang energi terbarukan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berlapis, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan,” tegas Cui Bao Yong.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa pelabuhan di kawasan industri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai infrastruktur logistik, melainkan telah menjadi simpul strategis yang berpotensi menentukan struktur pasar dan tingkat persaingan usaha nasional.

Ketua KPPU Fanshurullah Asa menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus merespons berbagai kekhawatiran publik terkait potensi distorsi persaingan di sektor kepelabuhanan dan pertambangan.

Menurut Fanshurullah, pengelolaan pelabuhan yang tidak terbuka dan setara dapat mengubah fungsi pelabuhan dari fasilitas publik menjadi instrumen penguasaan pasar.

“Pelabuhan merupakan simpul strategis rantai pasok. Jika akses dan layanannya tidak dikelola secara terbuka dan setara, risiko distorsi persaingan akan semakin nyata,” kata Fanshurullah melalui keterangan resminya, Senin (19/1/2026).

Di kawasan industri terintegrasi seperti IMIP, menurut dia, layanan kepelabuhanan kerap beririsan langsung dengan kepentingan produksi dan distribusi.

Kondisi ini berpotensi memunculkan praktik integrasi vertikal, penguasaan layanan tertentu, hingga pengaturan akses yang tidak setara bagi pelaku usaha lain.

Struktur usaha yang saling terhubung antara pertambangan, pengolahan mineral, dan pelabuhan dinilai menciptakan kompleksitas tinggi. Tanpa pengawasan yang cermat, struktur tersebut berisiko melahirkan praktik monopoli, oligopoli, maupun penguasaan layanan strategis yang menutup ruang persaingan.

KPPU menilai pelabuhan di kawasan industri kini bukan lagi infrastruktur netral. Penguasaan terhadap akses bongkar muat, jadwal sandar hingga tarif jasa pelabuhan dapat menjadi alat untuk mengendalikan alur distribusi barang dan menentukan siapa yang dapat bersaing di pasar.

Selain sektor kepelabuhanan, KPPU juga menyoroti sektor pertambangan yang dalam kajiannya secara konsisten mencatat nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) terendah selama 8 tahun terakhir, termasuk pada pengukuran tahun 2025. Fakta ini menunjukkan masih kuatnya tantangan struktural persaingan di sektor tersebut.

“Pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan persaingan yang sehat. Konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lain dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, KPPU menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain potensi monopoli jasa kepelabuhanan, kesetaraan akses layanan bagi pengguna jasa, transparansi penetapan tarif, serta praktik perjanjian eksklusif yang dapat menutup peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.

Kunjungan KPPU ke IMIP juga menindaklanjuti dugaan praktik monopoli yang sebelumnya diangkat oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi VI DPR RI. KPPU menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan mekanisme persaingan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

KOMPAS.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa menegaskan bahwa layanan kepelabuhanan di kawasan industri terintegrasi, seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), memiliki risiko tinggi terhadap praktik integrasi vertikal yang dapat memicu distorsi persaingan usaha.

Menurutnya, pelabuhan di kawasan industri bukan sekadar fasilitas pendukung logistik, melainkan simpul strategis dalam rantai pasok nasional yang memengaruhi struktur pasar dan tingkat persaingan.

“Pelabuhan merupakan simpul strategis dalam rantai pasok. Jika akses dan layanannya tidak dikelola secara terbuka dan setara, risiko distorsi persaingan akan semakin nyata,” ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (19/1/2026).

Hal itu diungkapkan Fanshurullah saat melakukan kunjungan strategis ke kawasan IMIP, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (17/1/2026).

Kunjungan itu merupakan langkah tegas KPPU dalam merespons kekhawatiran publik serta menindaklanjuti dugaan praktik monopoli di sektor pelabuhan dan pertambangan yang sebelumnya disoroti Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi VI DPR RI.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Fanshurullah menjelaskan, integrasi vertikal di layanan kepelabuhan kerap beririsan langsung dengan kepentingan produksi dan distribusi.

KPPU menilai kawasan industri terintegrasi seperti IMIP, yang mencakup aktivitas pertambangan, pengolahan mineral, dan layanan kepelabuhanan, memiliki kompleksitas tinggi sehingga memerlukan pengawasan persaingan usaha yang cermat.

Struktur usaha yang saling terhubung berpotensi memunculkan praktik monopoli, oligopoli, atau penguasaan layanan strategis apabila tidak dikelola dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan.

Kondisi tersebut juga dapat memicu pengaturan akses layanan yang tidak setara bagi pelaku usaha lain.

Fanshurullah menegaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan mekanisme persaingan usaha agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

Selain itu, KPPU menyoroti sektor pertambangan yang dalam kajiannya secara konsisten mencatat nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) terendah selama delapan tahun terakhir, termasuk pada pengukuran 2025.

Fakta tersebut menunjukkan masih kuatnya tantangan struktural dalam menciptakan persaingan yang sehat di sektor tersebut.

Fanshurullah menambahkan, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan persaingan yang adil dan sehat.

“Konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lain dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, KPPU menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain potensi monopoli jasa kepelabuhanan, kesetaraan akses layanan bagi pengguna jasa, transparansi penetapan tarif, serta praktik perjanjian eksklusif yang dapat menutup peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.

Selain pendekatan edukatif, KPPU mendorong pengelola kawasan dan pelaku usaha di IMIP mengikuti program kepatuhan persaingan usaha sebagai langkah preventif guna memitigasi risiko pelanggaran sejak dini.

Program tersebut dinilai penting untuk membangun tata kelola usaha yang berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kehadiran KPPU di kawasan IMIP merupakan bentuk penguatan peran negara dalam memastikan efisiensi industri dan investasi strategis nasional tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan pasar dan kepentingan publik.

KPPU menegaskan akan terus mengawal penerapan prinsip persaingan usaha sehat agar pembangunan industri nasional berjalan inklusif, efisien, dan berdaya saing.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang