Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun buku 2026.

Langkah itu menyusul keputusan pemerintah yang memberikan persetujuan produksi bijih nikel hanya 30% dari angka yang direncanakan perseroan.

Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah, menjelaskan revisi RKAB bertujuan memenuhi komitmen perseroan kepada pemegang saham serta proyek strategis hilirisasi.

“Dengan alokasi 30% saat ini, itu tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Ada komitmen yang memang harus dilakukan seperti kepada shareholder dan juga komitmen proyek hilirisasi,” ujar Budiawansyah dalam media briefing di Jakarta, dikutip Senin (7/3/2026).

Sebagai informasi, INCO saat ini tengah memacu pembangunan dua smelter baru, yakni pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, serta proyek di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Khusus untuk proyek HPAL Pomalaa, perseroan memproyeksikan pabrik siap beroperasi pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut kesiapan pasokan bijih nikel setidaknya tiga bulan sebelum operasional dimulai.

“Kalau kita hitung Agustus siap produksi, jadi sekitar 2-3 bulan sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tambahnya.

Budiawansyah menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI terkait rencana revisi ini. Menurutnya, pemerintah memberikan sinyal positif mengingat adanya mekanisme evaluasi RKAB secara berkala setiap kuartal.

Pemerintah dinilai akan memberikan kuota produksi berdasarkan kepentingan nasional dan optimalisasi produksi bagi perusahaan yang benar-benar melakukan kegiatan penambangan secara aktif.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XII DPR RI memberi dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menerapkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara digital.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan menghindari praktik tidak sehat dalam tata kelola minerba.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menjelaskan bahwa penerapan RKAB Digital merupakan respons atas sejumlah masalah yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada masa transisi aturan.

Menurutnya, perubahan dari periode RKAB tiga tahunan kembali menjadi satu tahunan bukanlah bentuk inkonsistensi kebijakan, melainkan sebuah langkah mitigasi dan penyesuaian terhadap dinamika tata kelola.

“Ini bukan persoalan inkonsistensi, tetapi bagaimana memitigasi situasi. Aturan ini dibuat untuk mengontrol dan mengatur. Namun, pada masa lalu, aturan yang dibuat justru membuat repot regulatornya sendiri karena ternyata mereka tidak siap,” ujar Bambang, dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital 2026, Selasa (21/10/2025).

RKAB Digital, menurut Bambang, hadir untuk mengatasi akar masalah, yaitu menghilangkan peran konsultan yang kerap “dituding” menjebak evaluator dan memicu praktik tidak transparan.

Sistem digital diharapkan dapat menciptakan level playing field yang sama, di mana kecepatan proses ditentukan oleh kesiapan perusahaan sendiri dalam memenuhi persyaratan.

“Sama seperti di OSS, RKAB digital diciptakan untuk menghindari hal seperti itu. Silakan, kecepatannya ditentukan oleh kecepatan mereka sendiri. Bagi yang siap, cepat. Bagi yang tidak siap, lambat. Ini bagian dari transparansi dan upaya pemerintah untuk mempercepat proses,” tegas Bambang.

Mengenai efektivitasnya, Bambang mengakui bahwa sistem ini masih baru akan diuji coba. Ia menegaskan bahwa dinamika dalam peraturan adalah hal yang wajar karena bertujuan untuk mengatur situasi yang dihadapi.

Selain itu, Bambang juga memberi catatan penting mengenai keterbukaan data RKAB. Meski mendukung transparansi, ia menegaskan bahwa data RKAB total nasional untuk komoditas seperti batu bara dan nikel tidak boleh dibuka ke publik karena dianggap sebagai rahasia konfidensial negara yang dapat mempengaruhi pasar.

“Total RKAB nasional tidak boleh diungkapkan. Kita sudah belajar, ketika angka total itu bocor, harga komoditas bisa jeblok. Namun, untuk RKAB per perusahaan, terutama yang Tbk, silakan dibuka. Itu tidak masalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, RKAB Digital adalah inisiatif Kementerian ESDM untuk mendorong seluruh proses pengajuan dan evaluasi RKAB pertambangan. Tujuannya adalah menciptakan proses yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memitigasi potensi praktik korupsi dan intervensi yang tidak semestinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan sistem digital MinerbaOne dinilai merupakan langkah positif pemerintah dalam mempercepat proses perizinan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Namun, kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar kebijakan ini tidak justru menghambat.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif mengatakan pada 2023 proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat terhambat karena sistem digitalisasi untuk mineral belum berjalan.

“Batu bara sudah terdigitalisasi, tetapi untuk mineral saat itu belum. Dari daerah ke pusat ada sekitar 4.000–5.000 pengajuan, dikurangi batu bara sekitar 900-an, jadi tetap banyak sekali,” ujar Irwandi dalam dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, keterlambatan digitalisasi sempat membuat proses evaluasi RKAB dilakukan manual dan memakan waktu lama.

Bahkan, kala itu terdapat 29 parameter dalam matriks RKAB yang kemudian disederhanakan menjadi 5. Namun, karena keterlambatan penerbitan keputusan menteri, terjadi kekacauan administrasi.

Kini, seluruh proses sudah beralih ke sistem MinerbaOne yang terhubung ke berbagai kementerian dan lembaga. Meski demikian, sistem baru itu belum bebas dari kendala.

“Kalau proses digital berhenti di satu tahapan, perusahaan harus mengulang dari awal. Ini tentu menyulitkan dan seharusnya ada mekanisme kemudahan,” tuturnya.

Dia menilai, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem digital MinerbaOne, kemampuan SDM, dan jaminan kontinuitas operasional.

“Kalau delapan hari tidak ada persetujuan otomatis disetujui, itu hal positif. Tapi di daerah, tidak semua perusahaan siap dengan digitalisasi," jelasnya.

Menurut dia, perbedaan kapasitas sistem antara pusat dan daerah dapat menimbulkan persoalan besar, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Padahal, salah satu prinsip utama pengelolaan Minerba adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengontrol pasar.

“Tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol pasar kecuali melalui produksi, dan itu pun bukan satu-satunya faktor. Contohnya, penurunan permintaan baja akibat perang global berdampak pada harga nikel,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai sistem RKAB tiga tahun sebenarnya lebih ideal bagi perusahaan tambang karena memberikan ruang perencanaan jangka panjang.

“Tambang itu tidak bisa direncanakan tahunan. Dengan tiga tahun, perusahaan bisa membuat rencana investasi lebih stabil, sementara pemerintah tetap bisa melakukan evaluasi setiap tahun," imbuhnya.

Selain membantu stabilitas investasi, sistem RKAB tiga tahun disebut mendukung prinsip tata kelola pertambangan yang baik, mulai dari eksplorasi, peningkatan pendapatan negara, hingga pengaturan aset dan investasi domestik.

“Sebaliknya, RKAB satu tahun memang memungkinkan penyesuaian produksi lebih cepat, tapi menambah beban administratif, baik bagi Ditjen Minerba maupun perusahaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, banyak perusahaan kini harus menurunkan SDM hanya untuk mengisi sistem MinerbaOne. Pasalnya, dari ribuan pegawai, sebagian dialihkan untuk urusan administrasi digital.

"Ini jelas memengaruhi produktivitas tambang dan pada akhirnya produktivitas nasional,” tambahnya.

Meski kebijakan baru ini tujuannya baik, pemerintah perlu memperhitungkan dampak administratif dan kesiapan sistem.

“Koreksi dan pengawasan tetap bisa dilakukan dengan skema tiga tahun tanpa harus memberatkan industri,” pungkasnya.