Bisnis.com, JAKARTA - Sopir angkutan umum di Filipina melakukan mogok kerja selama dua hari sebagai bentuk protes usai pemerintah setempat mengumumkan krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.

Bentuk protes ini terjadi setelah Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. meneken undang-undang penghentian sementara konsumsi minyak bumi karena harga yang terus melonjak.

Pasalnya, dalam beleid tersebut, presiden memiliki wewenang untuk menghentikan atau memotong pajak ketika harga rata-rata minyak mentah Dubai mencapai atau melebihi US$80 per barel selama sebulan.

Menurut Pemimpin Organisasi MANIBELA yang menaungi pengemudi angkutan umum, Mar Valbuena, dampak yang dirasakan para sopir adalah kerugian 1.500-1.600 peso (US$25-US$27) per hari atau sekitar Rp421.000 per hari.

“Sekarang pertanyaannya adalah dari siapa atau dari mana kami akan mengganti kerugian tersebut?” katanya dalam sidang Senat, dikutip dari Bloomberg pada Kamis (25/3/2026).

"Undang-undang yang ditandatangani Marcos tidak berarti penangguhan pajak minyak secara nyata, sehingga pemogokan berlanjut. Perjuangan berlanjut,” tulis MANIBELA di laman Facebook-nya.

Diketahui, harga minyak mentah Brent meningkat hampir menyentuh US$104 per barel setelah turun lebih dari 2% pada Rabu, bersamaan dengan AS dan Iran yang saling bersitegang untuk mendapatkan kesepakatan mengakhiri perang.

Pemerintah Filipina telah memberikan solusi atas aksi mogok kerja dengan menyediakan angkutan antar-jemput gratis bagi masyarakatnya.

Selain mogok kerja, dampak lainnya adalah ditutupnya puluhan sekolah sehingga sistem belajar dilaksanakan secara daring.

Bahkan di sejumlah wilayah di Manila terjadi antrean panjang untuk mendapatkan BBM subsidi sebesar 5.000 peso.

Raphael Capinpin, Direktur eksekutif Institut Perminyakan Filipina, mengatakan pasokan bahan bakar mulai menipis dan mengakui sulitnya mendapatkan stok BBM.

"Bukan rahasia lagi bahwa sangat sulit mendapatkan pasokan saat ini, sehingga banyak pedagang yang diam-diam, terutama untuk pengiriman pada bulan Mei. Belum ada tanggapan untuk tender bulan Mei,” katanya dalam sidang Senat.

Kementerian Energi setempat telah menggelontorkan 20 miliar peso untuk meningkatkan keamanan pasokan bahan bakar negara dan menargetkan impor 2 juta barel bahan bakar guna mendukung kebutuhan domestik.

Di sisi lain, Kedutaan Besar AS di Manila telah mengimbau warganya agar menghindari daerah-daerah konflik dan mengumumkan gangguan layanan transportasi umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena kesulitan masyarakat dalam mendapatkan layanan ojek online (ojol) belakangan ini diduga dipicu oleh adanya keanehan pada sistem distribusi pesanan di aplikasi mitra pengemudi.

Kondisi tersebut dilaporkan makin intens terjadi bertepatan dengan perubahan pola operasional para mitra pengemudi selama bulan suci Ramadan.

Salah satu mitra pengemudi ojek online, Septriyan, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan teknis yang dirasakan melalui aplikasi miliknya dalam beberapa waktu terakhir.

Dia mengaku seringkali mendapatkan permintaan penjemputan penumpang yang lokasinya berada cukup jauh dari titik keberadaannya saat itu.

Menurut pengakuannya, frekuensi gangguan titik penjemputan tersebut dirasakan makin sering muncul ketika memasuki bulan Ramadan, terutama saat jam-jam krusial atau saat menuju berbuka puasa.

“Kalau mau buka puasa, titik jemputnya pasti jauh,” ujar Septriyan kepada Bisnis, dikutip Rabu (10/3/2026).

Mengenai isu adanya aksi protes atau mogok kerja di kalangan mitra, Septriyan mengakut tidak mengetahui hal itu.

Dia menyatakan tetap menjalankan pekerjaan seperti biasa karena profesi tersebut merupakan sumber mata pencaharian utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, Septriyan berpendapat mungkin adanya penurunan ketersediaan pengemudi secara mandiri pada waktu tertentu karena alasan ibadah dan istirahat.

Dia memilih untuk tidak mengambil pesanan (orderan) ketika waktu sudah mendekati jam berbuka puasa guna memberikan ruang untuk persiapan diri.

Selain kendala jarak penjemputan, masalah teknis juga merambah pada fitur penyaringan (filter) layanan yang tidak berfungsi secara optimal pada sistem aplikasi.

Septriyan mengungkapkan keanehan saat sistem tetap memberikan pesanan untuk kategori paket “Bike Hemat”, meskipun dia hanya mengatur untuk menerima “Bike Standard”.

Sebagai informasi, layanan paket Bike Hemat merupakan opsi yang disediakan oleh Grab untuk perjalanan rute singkat dengan biaya yang lebih terjangkau guna menjangkau segmen pelanggan yang memprioritaskan efisiensi pengeluaran.

Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan aplikasi dengan beban kerja yang masuk, para pengemudi cenderung tetap mengeksekusi pesanan tersebut demi menjaga performa akun.

“Mau tidak mau ya harus diambil, rezeki juga kan,” tambah Septriyan.

Hingga saat ini, kendala teknis pada aplikasi dan penyesuaian jam kerja mitra di lapangan dapat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan permintaan pengguna layanan transportasi ojek online.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang daging sapi se-Jabodetabek akan melakukan aksi mogok mulai besok, Kamis (22/1/2026) sampai dengan Minggu (24/1/2026).

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan aksi mogok ini akan dilakukan di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) se-Jabodetabek.

“Melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” kata Wahyu dalam surat yang diterimaBisnis, Rabu (21/1/2026).

Wahyu menjelaskan aksi mogok dagang ini lantaran dengan harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi, begitu pula dengan harga karkas dari RPH yang merangkak naik.

Selain itu, Wahyu menyebut hasil rapat pada 5 Januari 2026 dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan instansi terkait tentang jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah yang tidak terealisasi. Serta, penurunan daya beli masyarakat terhadap komoditas daging turut menjadi penyebab aksi ini.

Di samping itu, dia menambahkan bahwa tingginya harga daging sapi berdampak pada bandar sapi potong dan pedagang daging pasar tradisional se-Jabodetabek dan masyarakat menengah ke bawah.

“Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI sebagai organisasi dipandang perlu untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Untuk itu, Wahyu meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman untuk segera menstabilkan harga daging sapi.

“… segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga untuk hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM dihilirisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi menyatakan pihaknya akan menggelar aksi mogok berdagang sejalan dengan surat yang diedarkan APDI.

“Saya pribadi mengikuti sesuai surat edaran yang di sampaikan oleh pihak APDI. Besar kemungkinan anggota JAPPDI dan APDI kompak melakukan aksi libur tidak berdagang,” kata Asnawi kepadaBisnis.

Menurut Asnawi, ketika permasalahan di sektor perdagangan tidak memiliki titik temu, maka perlu aksi libur sebagai upaya merefleksikan diri.

“Jika usaha tetap ingin eksis dan terus berkesinambungan dan keberlanjutan mesti ada kebersamaan, baik sesama pelaku usaha besar, kecil dan pemerintah,” pungkasnya.

Jika menengok Panel Harga Bapanas pukul 14.47 WIB pada Rabu (21/1/2026), harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dibanderol Rp136.113 per kilogram. Secara nasional, harganya turun 2,78% dari harga acuan penjualan (HAP) Rp140.000 per kilogram. Sebaliknya, rata-rata harga sapi hidup di produsen merangkak tipis 0,40% atau Rp213 menjadi Rp53.023.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota terpilih New York, Zohran Mamdani, menyerukan boikot terhadap brand kopi raksasa Starbucks di tengah aksi mogok kerja para barista di seluruh Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya di platform X, Mamdani meminta warga untuk tidak mengunjungi gerai Starbucks selama aksi mogok berlangsung demi mendukung perjuangan buruh untuk mendapatkan kontrak kerja yang adil.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/11/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota Terpilih New York City (NYC) Zohran Mamdani menyerukan masyarakat untuk memboikot kedai kopi raksasa Amerika Serikat, Starbucks. Hal ini sebagai bentuk solidaritas terhadap ribuan barista yang melancarkan mogok kerja di seluruh negeri.

Seruan boikot ini dilontarkan Mamdani pada Jumat waktu setempat, bertepatan dengan aksi mogok yang disebut serikat pekerja sebagai "Pemberontakan Cangkir Merah" (Red Cup Rebellion). Mamdani, seorang Demokrat sosialis, secara terbuka mendukung gerakan Serikat Pekerja Starbucks (Starbucks Workers United) yang melancarkan mogok kerja Praktik Buruh Tidak Adil (Unfair Labor Practices/ULP Strike).

Aksi mogok ini dilakukan karena tuntutan pekerja untuk mendapatkan kontrak kerja yang adil tidak dipenuhi, dan serikat menuduh perusahaan menolak bernegosiasi. Mogok ini sengaja dilakukan berbarengan dengan "Red Cup Day", salah satu hari penjualan tahunan Starbucks yang paling ramai.

Melalui unggahannya di media sosial, Mamdani meminta warga New York dan pendukung di seluruh AS untuk menghindari Starbucks sampai negosiasi kontrak mencapai titik temu. Mamdani menegaskan bahwa boikot adalah cara yang kuat untuk menekan manajemen perusahaan.

"Pekerja Starbucks di seluruh negeri sedang melakukan mogok Praktik Buruh Tidak Adil, berjuang untuk kontrak yang adil," tulis Mamdani dikutip New York Post, dikutip Senin (17/10/2025).

"Selama para pekerja mogok, saya tidak akan membeli Starbucks, dan saya meminta Anda untuk bergabung dengan kami. Bersama-sama, kita bisa mengirimkan pesan yang kuat: Tidak ada kontrak, tidak ada kopi."

Perlu diketahui, aksi mogok dimulai pada Kamis lalu. Priotes dilaporkan melibatkan lebih dari seribu barista di puluhan kota di AS.

Para pekerja menuntut perbaikan kondisi kerja dan kesepakatan kontrak yang sah. Pihak serikat pekerja memperingatkan bahwa mogok ini akan menjadi yang terlama dan terbesar dalam sejarah ULP strike Starbucks jika perusahaan terus menolak berunding secara itikad baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan penyebab PHK massal khususnya di sektor padat karya seperti garmen dan tekstil dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa daya beli masyarakat yang menurun imbas upah murah menjadi penyebab pertama PHK massal, seiring penyebab kedua yaitu peraturan yang merugikan dunia usaha.

Dia mencontohkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 sebagai beleid yang membuka keran impor besar-besaran, sehingga menurunkan daya saing produk nasional. Aturan itu saat ini telah dicabut.

“Regulasi yang merugikan para pengusaha, contohnya Permendag No. 8/2024 yang membolehkan impor dari China ugal-ugalan untuk barang tekstil dan garmen,” kata Said kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (16/11/2025).

Menurut Said, kebijakan tersebut telah diperbaiki pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, dia menekankan bahwa PHK tidak disebabkan oleh pemberian upah tinggi untuk buruh. Dia mencontohkan bahwa Jawa Tengah, salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja ter-PHK paling banyak sepanjang dua tahun terakhir, tercatat sebagai provinsi dengan upah minimum (UMP) terendah se-Tanah Air.

Oleh karena itu, KSPI tetap meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMP 2026 setidaknya sama dengan UMP 2025 yang naik 6,5%.

Said mengeklaim bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kalangan pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya menyepakati kenaikan UMP 2026 pada rentang 3% hingga 6%.

Apabila hal itu disepakati menjelang tenggat pengumuman kenaikan UMP pada 21 November mendatang, KSPI mengancam akan melakukan mogok kerja besar-besaran.

“Kemungkinan Kemnaker hanya ingin menaikkan 3,5% sampai di bawah 6%. Kami menolak,” ujar Said.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Permendag No. 8/2024 yang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, termasuk pengaturan baru untuk industri tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan beberapa komoditas tekstil akan tetap dikenakan larangan dan pembatasan (lartas). Pada Permendag 8/2024, Budi menjelaskan bahwa beleid itu mengatur tekstil dan produk tekstil, tekstil dan produk tekstil motif batik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya selama ini dikenakan persetujuan impor (PI) dan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga teknis, serta laporan surveyor (LS).

“Jadi ketiga tadi, [komoditas] tekstil dan produk tekstil, tekstil dan produk tekstil motif batik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya ini tetap dikenakan lartas,” kata Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025) lalu.

Kemendag pun telah memecah aturan lama tersebut menjadi 8 klaster peraturan anyar, antara lain seputar tekstil dan produk tekstil; pertanian dan peternakan; garam dan komoditas perikanan; bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang; elektronik dan telematika; barang industri tertentu; barang konsumsi; serta barang dalam keadaan tidak baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aktivis buruh, Marsinah menjadi menjadi pahlawan nasional pada 2025.

Keputusan itu tertuang dalam Keppres No.116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan dedikasi, pengorbanan, dan keteladanan bagi bangsa.

“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” ujar Prabowo di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Nah, bagaimana profil Marsinah?

Dalam catatan Bisnis, Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur. Pada zaman Pemerintahan Orde Baru, Marsinah bekerja sebagai buruh di PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dia dikenal sebagai seorang aktivis buruh yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Pasalnya, Marsinah aktif memimpin aksi-aksi untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja.

Kisah paling dikenang terkait Marsinah itu terjadi pada awal Mei 1993. Kala itu, dia urut serta dalam mogok kerja bersama rekan-rekannya.

Kala itu, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim No 50 Tahun 1992 yang meminta para pengusaha agar menaikkan gaji karyawan mereka sebesar 20% dari gaji pokok. Hal itu membuat Marsinah dan teman-temannya menuntut upah mereka naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari.

Pada 3 Mei 1993, seluruh buruh PT Catur Putera Surya (CPS) memutuskan untuk mogok kerja dan berdemo menuntut kenaikan upah mereka dikabulkan. Tepat keesokan harinya pada 4 Mei 1993, buruh PT CPS benar-benar mogok kerja dan tetap berdemonstrasi di depan PT CPS.

Saat itu, pihak perusahaan bersedia melakukan perundingan. Dari hasil perundingan dengan 15 buruh, termasuk Marsinah dikatakan pihak CPS bersedia menaikkan gaji pekerja mereka.

Sayangnya, pasca perundingan tersebut atau tepatnya pada 5 Mei 2018. 13 rekan Marsinah yang ikut perundingan dengan pihak CPS digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo.

Belasan orang itu dianggap sebagai dalang dibalik unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh CPS. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari posisi mereka di CPS.

Mendengar kabar itu, Marsinah kaget. Dia langsung mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya itu.

Di jam-jam terakhir sebelum dirinya menghilang, Marsinah sempat bertemu dengan 13 rekannya. Mereka membahas ketidakadilan yang mereka hadapi dan sepakat untuk menemui pihak CPS atas keputusan mereka yang 'jahat' tersebut.

Namun siapa sangka, tepat pukul 10 malam, di hari yang sama, Marsinah tidak terlihat lagi. Marsinah dinyatakan hilang tiga hari. Marsinah pun ditemukan meninggal dunia di hutan Dusun Jagong, pada 8 Mei 1993.

Saat ditemukan, tubuh perempuan yang meninggal pada usia 24 tahun itu memiliki tanda-tanda bekas disiksa secara tidak manusiawi.

Menurut dua orang yang mengotopsi tubuh Marsinah, Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), Marsinah meninggal karena penganiayaan berat.

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Marsinah, buruh perempuan asal Jawa Timur yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan ini sontak menarik perhatian publik bukan hanya karena Marsinah akhirnya mendapat pengakuan negara, tapi juga karena dalam daftar yang sama, terdapat nama Jenderal Besar TNI Soeharto, sosok yang identik dengan rezim Orde Baru, masa ketika Marsinah tewas secara tragis.

Marsinah dikenal sebagai buruh di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo. Dia aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama soal upah dan kesejahteraan buruh. Pada Mei 1993, setelah aksi mogok kerja menuntut kenaikan upah, Marsinah ditemukan meninggal dunia dengan tanda-tanda penyiksaan.

Kasus kematiannya sempat menggemparkan Indonesia dan dunia internasional. Namun hingga kini, pelaku pembunuhannya tak pernah terungkap secara tuntas. Banyak pihak menduga keterlibatan aparat keamanan pada masa itu, mengingat konteks politik dan represi terhadap gerakan buruh di bawah kekuasaan Orde Baru.

Lebih dari tiga dekade berlalu, nama Marsinah kini diakui sebagai Pahlawan Nasional sebuah pengakuan moral terhadap perjuangan kaum buruh, terutama perempuan. Penghargaan ini dianggap sebagai langkah simbolis untuk mengembalikan kehormatan Marsinah dan mereka yang berjuang melawan ketidakadilan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa nama aktivis buruh Marsinah sebenarnya sudah pernah diajukan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional sejak tahun 2022. Namun, dia menyebut kelengkapan dokumen pendukung pada waktu itu masih minim.

“Sebetulnya kalau Marsinah itu dari 2022 sudah pernah diajukan. Cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim,” ujar Khofifah kepada wartawan sebelum agenda Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Khofifah menjelaskan, pengajuan Marsinah sebagai calon pahlawan nasional mendapat dorongan kuat dari berbagai serikat buruh di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Menurutnya, momen peringatan Hari Buruh atau May Day menjadi salah satu saat di mana aspirasi tersebut disuarakan serentak.

“Ketika May Day itu hampir serentaklah seluruh serikat buruh termasuk yang di Jawa Timur memasukkan salah satu rekomendasinya itu adalah pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Marsinah. Jawa Timur juga ada, di Jakarta ini juga. Dan ketika di Jakarta langsung mendapatkan respon dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, oh iya kalau itu saya juga dukung. Kira-kira begitu lah,” tuturnya.

Khofifah menambahkan, untuk memperkuat proses pengajuan, pihaknya bersama pemerintah daerah membentuk posko Marsinah dan melakukan penelusuran langsung ke lapangan.

“Setelah itu kita bikin posko lah posko Marsinah. Saya sudah pernah dua kali ya dulu ke makamnya Marsinah, ke rumahnya gitu. Jadi gitu sih kawan-kawan, tapi kita menunggu saja nanti setelah diumumkan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya yang mengajukan langsung nama Marsinah, Khofifah membenarkan bahwa proses pengajuan dilakukan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Nganjuk serta pihak pemerintah provinsi.

“Ya terakhir ya prosesnya begitu. TP2GD dari Kabupaten Nganjuk, Pak Bupatinya juga sangat proaktif. Kemudian kami, kemudian kita mencarikan data-data primer. Karena kan tidak bisa di-googling gitu ya, jadi kita mesti ke beberapa media untuk mencari dokumen-dokumen supaya kita mendapatkan data primer gitu. Insya Allah sangat lengkap,” katanya.

Marsinah dikenal sebagai aktivis buruh perempuan yang memperjuangkan hak-hak pekerja pada awal 1990-an.

Dia ditemukan meninggal dunia secara tragis pada 1993 setelah memimpin aksi mogok kerja di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasusnya hingga kini masih menjadi simbol perjuangan buruh perempuan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan mogok nasional sebagai sikap penolakan terhadap formulasi kenaikan upah minimum (UMP) 2026 yang diklaim tidak melibatkan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026. Dia menyebut pemerintah akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7 dalam menghitung kenaikan UMP 2026.

Sementara itu, dia mengeklaim unsur pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5. Padahal, saat UMP 2025 naik 6,5%, indeks tertentu yang digunakan berkisar 0,9.

Indeks tertentu adalah komponen yang mengukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks tertentu digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan UMP, di samping pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

“Jika menggunakan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, kami akan melawan dalam bentuk aksi besar-besaran. Mogok nasional pun akan menjadi pilihan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Dia melanjutkan, sebanyak 5 juta buruh KSPI dari 5.000 pabrik di Tanah Air siap melakukan mogok kerja dan stop produksi jika diperlukan.

Kendati demikian, Said mengaku percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bijaksana dalam memperhatikan usulan buruh terkait kenaikan upah minimum tahun depan.

KSPI sendiri telah mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Meskipun demikian, pihaknya lebih memilih agar indeks tertentu yang digunakan sama seperti tahun lalu, sehingga setidaknya kenaikan upah tahun ini mencapai 7,77%.

“Presiden Prabowo itu kami tahu benar tidak setuju [usulan Kemnaker dan Apindo]. Karena Pak Prabowo yang berpendapat, kalau upah layak, maka daya beli naik. Kalau daya beli naik, maka konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, maka pertumbuhan ekonomi naik,” tutur Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.

Menaker Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

Kendati demikian, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

“Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan mogok kerja nasional jika kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 turun dari 6,5%. Angka tersebut mengacu pada ketetapan UMP 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan upah minimum harus menggunakan formula yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menurutnya, dalam perhitungan kenaikan UMP 2025, indeks tertentu yang digunakan sebesar 0,9. Namun, pihaknya mendengar konsep yang berkembang saat ini adalah pemerintah mengajukan indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7, sehingga kenaikan UMP 2026 berpotensi tak menyentuh 6,5%.

“Ini informasi yang kami dapat dari Dewan Pengupahan, kan ada [perwakilan] KSPI di Dewan Pengupahan. Kami menolak total, kalau itu [diterapkan] sudah pasti mogok nasional,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Dia melanjutkan, pemerintah tak perlu mengutak-atik formulasi upah minimum yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024.

Menurutnya, angka dari masing-masing komponen perhitungan juga tampak, yakni inflasi per September 2025 yang sebesar 2,65% secara tahunan serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal II/2025.

Berdasarkan perhitungan Said, apabila indeks tertentu ditetapkan sebesar 1,0, maka kenaikan UMP setidaknya bisa menyentuh 7,7% kendati KSPI menuntut 8,5% hingga 10,5%.

Dia mengaku telah melakukan lobi kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar aspirasi itu bisa diwujudkan.

“Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar, inflasi 2,65%. Pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemulah [kenaikan UMP 2026] 7,77%. Itulah yang saya sampaikan dalam lobi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa formula upah minimum provinsi 2026 belum final, seiring dengan pembahasan yang terus berlanjut menjelang tenggat pada November nanti.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan dialog untuk menampung masukan dari serikat pekerja maupun kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal tersebut disampaikan Yassierli sekaligus untuk membantah pernyataan buruh bahwa pembahasan UMP 2026 mandek.

“Depenas, Dewan Pengupahan Nasional juga sedang bekerja, kemarin ada rapat, hari ini dan seterusnya untuk memfinalisasi regulasinya,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).