Wali Kota New York Zohran Mamdani dan Gubernur negara bagian Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan kebijakan baru berupa pajak orang kaya untuk kepemilikan rumah kedua di atas US$5 juta atau sekitar Rp85,6 miliar.

Penetapan kebijakan pajak untuk orang kaya New York tersebut bertujuan meningkatkan keadilan pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk program publik seperti perumahan dan layanan sosial.

"Selamat Hari Pajak, New York. Kami memajaki orang kaya," tulis Mamdani dalam sebuah unggahan di X, bersama dengan video yang mengumumkan pajak baru yang menargetkan rumah kedua milik orang kaya, Kamis (15/4).

Dalam unggahannya Mamdani mengaku senang mengumumkan kebijakan pajak properti kedua untuk orang kaya, sekaligus yang pertama dalam sejarah New York tersebut. Video juga menunjukkan ia tengah berdiri tepat di depan penthouse (apartemen mewah).

"Seperti Penthouse ini, yang dibeli CEO Ken Griffin seharga US$238 juta. Pajak ini dirancang khusus untuk orang terkaya dari orang kaya, mereka yang menyimpan kekayaan di real estate New York," ujar Mamdani dalam video dikutip, Jumat (17/4).

Wali Kota yang baru dilantik Januari tersebut mengungkapkan bahwa pemilik real estate kaya umumnya akan memperoleh imbalan finansial sangat besar dari memiliki properti. Namun, umumnya unit-unit tersebut kosong lantaran orang kaya pemilik properti tidak tinggal di sana.

[Gambas:Youtube]

"Ini adalah sistem yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan pekerja di New York. Sekarang, akan segera berakhir," tegasnya.

Senada, Gubernur New York Kathy Hochul turut memperkenalkan pajak baru tersebut  sebagai pajak "pied-à-terre", yakni biaya tahunan untuk properti bernilai di atas US$5 juta yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.

"Jika Anda mampu membeli rumah kedua seharga US$5 juta yang dibiarkan kosong hampir sepanjang tahun, Anda mampu berkontribusi seperti warga New York lainnya," kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Menurut perhitungan Mamdani, pajak tersebut akan menghasilkan setidaknya US$500 juta atau sekitar Rp8,56 triliun per tahun bagi New York. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini kota tersebut tengah menghadapi defisit anggaran miliaran dolar.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendanai hal-hal seperti pengasuhan anak gratis, jalanan yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih aman.

"Sebagai Wali Kota, saya percaya setiap orang memiliki peran untuk bermain dan berkontribusi pada kota kami, dan beberapa, (berkontribusi) sedikit lebih dari yang lain. Selamat hari Pajak New York," tandasnya.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Orang-orang super kaya di Kota New York geram atas pajak baru untuk rumah kedua yang diusulkan kedua pejabat New York tersebut. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan komentar mengenai usulan tersebut Kamis (16/4), dengan menulis di platform Truth Social miliknya.

"Walikota Mandani sedang menghancurkan New York! Kebijakan pajak, pajak, pajak itu sangat salah," tulis Trump.

Pengelola dana lindung nilai miliarder Daniel Loeb menuduh Mamdani "memancing peperangan kelas" dalam sebuah unggahan di platform X, mengutip dari Financial Times.

Ia juga menyebut Mamdani telah melakukan doxxingalias penyebaran data pribadi terhadap investor Ken Griffin, yakni pemilik penthouse di Manhattan senilai US$238 juta atau setara Rp4,08 triliun, sebagaimana ditampilkan dalam video pajak properti tersebut.

"Anda tidak bisa memajaki sebuah kota menuju kemakmuran dan Anda tidak menarik modal dengan menjelek-jelekkan para filantropis," kata Loeb, yang menyumbangkan dana besar untuk mencegah Mamdani memenangkan pemilihan walikota 2025.

Griffin memiliki portofolio properti di AS dan London, termasuk di Florida di mana ia memindahkan kantor pusat dana lindung nilainya, Citadel, dari Chicago pada 2022. Citadel juga sedang membantu pembangunan gedung pencakar langit baru untuk kantornya di New York yang mampu menampung 1.800 karyawannya.

Beberapa penduduk terkaya di kota itu mendukung Griffin. "Kita seharusnya memuji Ken karena membelanjakan US$238 juta di New York, bukan menyerangnya karena melakukan hal itu," tulis Bill Ackman, pengelola dana miliarder yang menghabiskan US$1 juta untuk menentang pencalonan Mamdani, di X.

Sementara itu, juru bicara Griffin tidak menanggapi permintaan komentar. "Saya tidak memiliki penolakan refleksif terhadap industri apa pun, individu mana pun, atau kategori kekayaan bersih mana pun," kata Mamdani sebelumnya kepada Financial Times.

Walikota New York Zohran Mamdani dan Gubernur negara bagian Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan kebijakan baru berupa pajak orang kaya untuk kepemilikan rumah kedua di atas US$5 juta atau sekitar Rp85,6 miliar.

Penetapann kebijakan pajak untuk orang kaya New York tersebut bertujuan meningkatkan keadilan pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk program publik seperti perumahan dan layanan sosial.

"Selamat Hari Pajak, New York. Kami memajaki orang kaya," tulis Mamdani dalam sebuah unggahan di X, bersama dengan video yang mengumumkan pajak baru yang menargetkan rumah kedua milik orang kaya, Kamis (15/4).

Dalam unggahannya Mamdani mengaku senang mengumumkan kebijakan pajak properti kedua untuk orang kaya, sekaligus yang pertama dalam sejarah New York tersebut. Video juga menunjukkan ia tengah berdiri tepat di depan penthouse (apartemen mewah).

"Seperti Penthouse ini, yang dibeli CEO Ken Griffin seharga US$238 juta. Pajak ini dirancang khusus untuk orang terkaya dari orang kaya, mereka yang menyimpan kekayaan di real estate New York," ujar Mamdani dalam video dikutip, Jumat (17/4).

Walikota yang baru dilantik Januari tersebut mengungkapkan bahwa pemilik real estate kaya umumnya akan memperoleh imbalan finasial sangat besar dari memiliki properti. Namun, umumnya unit-unit tersebut kosong lantaran orang kaya pemilik properti tidak tinggal di sana.

[Gambas:Youtube]

"Ini adalah sistem yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan pekerja di New York. Sekarang, akan segera berakhir," tegasnya.

Senada, Gubernur New York Kathy Hochul turut memperkenalkan pajak baru tersebut  sebagai pajak "pied-à-terre", yakni biaya tahunan untuk properti bernilai di atas US$5 juta yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.

"Jika Anda mampu membeli rumah kedua seharga US$5 juta yang dibiarkan kosong hampir sepanjang tahun, Anda mampu berkontribusi seperti warga New York lainnya," kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Menurut perhitungan Mamdani, pajak tersebut akan menghasilkan setidaknya US$500 juta atau sekitar Rp8,56 triliun per tahun bagi New York. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini kota tersebut tengah menghadapi defisit anggaran miliaran dolar.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendanai hal-hal seperti pengasuhan anak gratis, jalanan yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih aman.

"Sebagai walikota, saya percaya setiap orang memiliki peran untuk bermain dan berkontribusi pada kota kami, dan beberapa, (berkontribusi) sedikit lebih dari yang lain. Selamat hari Pajak New York," tandasnya.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Orang-orang super kaya di Kota New York geram atas pajak baru untuk rumah kedua yang diusulkan kedua pejabat New York tersebut. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan komentar mengenai usulan tersebut Kamis (16/4), dengan menulis di platform Truth Social miliknya.

"Walikota Mandani sedang menghancurkan New York! Kebijakan pajak, pajak, pajak itu sangat salah," tulis Trump.

Pengelola dana lindung nilai miliarder Daniel Loeb menuduh Mamdani "memancing peperangan kelas" dalam sebuah unggahan di platform X, mengutip dari Financial Times.

Ia juga menyebut Mamdani telah melakukan doxxingalias penyebaran data pribadi terhadap investor Ken Griffin, yakni pemilik penthouse di Manhattan senilai US$238 juta atau setara Rp4,08 triliun, sebagaimana ditampilkan dalam video pajak properti tersebut.

"Anda tidak bisa memajaki sebuah kota menuju kemakmuran dan Anda tidak menarik modal dengan menjelek-jelekkan para filantropis," kata Loeb, yang menyumbangkan dana besar untuk mencegah Mamdani memenangkan pemilihan walikota 2025.

Griffin memiliki portofolio properti di AS dan London, termasuk di Florida di mana ia memindahkan kantor pusat dana lindung nilainya, Citadel, dari Chicago pada 2022. Citadel juga sedang membantu pembangunan gedung pencakar langit baru untuk kantornya di New York yang mampu menampung 1.800 karyawannya.

Beberapa penduduk terkaya di kota itu mendukung Griffin. "Kita seharusnya memuji Ken karena membelanjakan US$238 juta di New York, bukan menyerangnya karena melakukan hal itu," tulis Bill Ackman, pengelola dana miliarder yang menghabiskan US$1 juta untuk menentang pencalonan Mamdani, di X.

Sementara itu, juru bicara Griffin tidak menanggapi permintaan komentar. "Saya tidak memiliki penolakan refleksif terhadap industri apa pun, individu mana pun, atau kategori kekayaan bersih mana pun," kata Mamdani sebelumnya kepada Financial Times.

Bisnis.com, JAKARTA — Wali Kota New York City Zohran Kwame Mamdani mengumumkan akan mengenakan pajak kepada orang-orang super kaya di kotanya berupa pajak properti mewah. Gebrakan baru itu diklaim akan menambah pendapatan kota hingga US$500 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.

Mamdani menyatakan bahwa pemerintahannya telah berhasil mengesahkan pajak pied-à-terre, yang secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti “kaki di tanah”. Itu merupakan pajak yang dikenakan terhadap properti yang dimiliki sebuah pihak, umumnya pihak yang kaya, tetapi tidak ditinggali oleh pihak itu sendiri.

Sang wali kota mengatakan bahwa pajak itu merupakan yang pertama dalam sejarah Kota New York.

“Ini adalah pajak tahunan untuk properti mewah senilai lebih dari US$5 juta, yang pemiliknya tidak menetap secara penuh waktu di kota ini,” ujar Mamdani dalam video yang diunggahnya di media sosialnya pada Rabu malam waktu setempat (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa pajak pied-à-terre ini dirancang khusus untuk orang-orang yang “paling kaya di antara yang kaya”. Orang-orang itu, katanya, memarkir kekayaannya di berbagai real estat yang ada di Kota New York, tetapi sebenarnya tidak tinggal di sana.

Dengan memiliki properti di Kota New York, yang merupakan salah satu kota terkaya di dunia, para orang superkaya tersebut bisa meraup keuntungan finansial yang sangat besar.

Ketika ditinggal, Mamdani mengatakan bahwa properti-properti di kota itu, yang menurutnya merupakan “kota terbaik di dunia”, kebanyakan waktu hanya dibiarkan kosong karena memang tidak disewakan dan ditinggali oleh sang pemilik.

Baginya, sistem tersebut yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan para pekerja di Kota New York. Dengan skema pajak terbaru itu, dia ingin mengakhiri sistem itu.

Ketika saya mencalonkan diri sebagai wali kota, saya berjanji akan memajaki orang kaya. Nah, hari ini, kita benar-benar memajaki orang kaya.

“Pajak ini akan mengumpulkan setidaknya $500 juta secara langsung untuk kota ini. Dana tersebut akan membantu membiayai hal-hal seperti penitipan anak gratis, jalanan yang lebih bersih, dan lingkungan yang lebih aman,” ujar wali kota yang baru menjabat sejak Januari 2026 lalu itu.

Sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota New York, dia memang telah berjanji untuk memajaki orang-orang kaya. Dia berpandangan bahwa setiap orang memiliki peran dalam memberikan kontribusi bagi kota mereka, terutama bagi para warganya yang memiliki kekayaan lebih besar daripada warga lain pada umumnya.

“Selamat Hari Pajak, New York,” tutup Mamdani di videonya.

Dalam pernyataannya, Mamdani menyebut seorang kaya yang memiliki griya tawang (penthouse) di Kota New York, yaitu Kenneth Griffin. Dia merupakan Chief Executive Officer (CEO) Citadel, salah satu dana lindung nilai alias hedge fund terbesar di dunia.

Mamdani kemungkinan menyebut nama Griffin karena griya tawang yang dimilikinya mempunyai harga sebesar US$238 juta. Menurut laporan CNBC pada 2019, properti itu merupakan properti termahal yang pernah terjual di AS sepanjang sejarah. Menurut situs Realtor, tempat tinggal yang dibeli pada Januari 2019 masih menempati posisi pertama dalam peringkat termahal tersebut. (Laurensius Katon Kandela)

Kemenangan Zohran Mamdani di New York menandai babak baru komunikasi politik sosialis dunia. Ia bukan sekadar membawa jargon ideologis, melainkan arsitek komunikasi yang mampu menerjemahkan nilai abstrak sosialisme demokratis menjadi perjuangan material yang nyata. Di tengah dominasi narasi neoliberal, Mamdani menawarkan oase politik yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia

Masalah klasik yang sering menghinggapi gerakan politik progresif atau kelompok sosialis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia adalah jebakan retorika yang terlalu teoritis, abstrak, dan sering kali hanya menjadi konsumsi elite intelektual di menara gading. Namun, Zohran Mamdani memutus mata rantai kegagalan komunikasi tersebut dengan menerapkan strategi “Materialist Communication” secara radikal.

Ia menyadari sepenuhnya bahwa di tengah banjir informasi digital yang melelahkan, publik tidak membutuhkan kuliah mengenai dialektika sejarah atau perdebatan mengenai definisi sistem ekonomi pasca-kapitalisme. Bagi masyarakat kelas pekerja, politik adalah soal bertahan hidup. Oleh karena itu, Mamdani memindahkan episentrum diskursus politiknya dari “langit ideologi” ke “meja makan” konstituennya.

Strategi ini bukan sekadar penyederhanaan isu, melainkan sebuah taktik yang berbasis pada empati radikal terhadap kesulitan sehari-hari. Fokus komunikasinya tertuju pada variabel-variabel hidup yang paling nyata: biaya sewa rumah, akses kesehatan, harga pangan, dan transportasi publik.

Mamdani memahami bahwa psikologi pemilih modern cenderung skeptis terhadap janji-janji besar yang muluk. Dengan membicarakan hal-hal yang menyentuh “isi piring” dan “biaya hidup”, ia berhasil membangun relevansi instan yang melampaui sekat-sekat identitas etnis maupun agama.

Manifestasi nyata dari strategi ini terlihat dalam kampanye-kampanyenya yang viral namun sarat substansi, seperti “Fix the MTA” (Perbaiki Transportasi Publik) dan “Tax the Rich” (Pajak Orang Kaya).

Mamdani tidak menjual slogan “Tax the Rich” sebagai bentuk perlawanan atau kebencian terhadap kelas atas, melainkan sebagai sebuah bentuk keadilan ekonomi yang logis bagi masyarakat banyak untuk mewujudkan kesetaraan. Ia menarasikan bahwa bahwa pajak progresif dari orang kaya adalah sebuah sumber daya vital untuk memastikan hak-hak dasar kelas pekerja tetap terjaga.

Mamdani telah melakukan reframing radikal terhadap sosialisme demokratis di Amerika. Ia meruntuhkan stigma negatif era Perang Dingin dan menggantinya dengan narasi yang fungsional dan pragmatis. Baginya, radikalisme sejati bukanlah bahasa yang sulit, melainkan kemampuan menuntaskan akar persoalan hidup rakyat.

Strategi ini melahirkan kepercayaan publik yang organik. Dengan menjelaskan bagaimana kebijakan anggaran berdampak langsung pada penurunan tagihan listrik dan penghapusan utang medis, ia tidak lagi dianggap sebagai “ideologi utopis”, melainkan “politisi yang peduli” (Politics of Care).

Mamdani berhasil mengubah persepsi publik: politisi progresif kini dilihat sebagai pejuang politik yang bekerja nyata. Inilah yang membuat gerakannya tidak hanya menang di hati pemilih kelas pekerja yang selama ini terabaikan oleh narasi politik elite.

Narasi Perjuangan Kelas Sosdem Amerika

Gerakan Democratic Socialists of America (DSA) dan Mamdani secara sangat cerdik memanfaatkan estetika visual dan budaya populer untuk menyampaikan pesan perjuangan kelas yang tajam. Komunikasi politik mereka tidak lagi terlihat kaku, membosankan, atau kuno.

Mamdani, yang memiliki latar belakang sebagai rapper sebelum terjun ke dunia politik, memahami betul kekuatan ritme, diksi yang tajam yang mampu didengar dengan baik audiensnya. Ia mampu menyatukan pesan politik yang serius dengan gaya komunikasi yang digemari generasi muda.

Ia menggunakan media sosial bukan untuk mencitrakan diri sebagai kelas elite yang tak tersentuh atau pahlawan kesiangan, melainkan sebagai “penyambung lidah rakyat” yang transparan dan setara. Ia sering melakukan sesi live streaming untuk menjelaskan proses legislasi yang rumit, anggaran negara yang sulit dipahami, hingga lobi-lobi politik, semua dibedah dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti di telinga anak muda.

Ini adalah bentuk nyata dari demokratisasi informasi. Hambatan bahasa dan birokrasi yang sengaja dibuat rumit untuk menjauhkan rakyat dari politik, dihancurkan seketika oleh Mamdani melalui narasi yang lebih inklusif. Ia telah membuktikan bahwa politik yang berbasis pada perjuangan kelas bisa tampil tanpa harus kehilangan esensi perjuangannya..

Kekuatan utama DSA dan Mamdani terletak pada strategi “Deep Canvassing” berakar kuat dari depan pintu rumah warga. Mereka melakukan percakapan mendalam dan mendengarkan keluhan warga secara empatik. Kemudian menghubungkan persoalan tersebut langsung dengan kebijakan publik yang sedang diperjuangkan.

Strategi ini mengubah keluhan individu menjadi gerakan politik yang solid dan nyata. Ini Adalah bentuk komunikasi politik dua arah yang simetris. Mamdani tidak menggurui pemilih, melainkan memvalidasi frustrasi warga terhadap sistem yang tidak adil, lalu menawarkan solusi kolektif yang masuk akal.

Kemudian komunikasi politik Mamdani mencapai puncaknya saat ia dengan bangga mengatakan posisi politiknya di hadapan publik. Dalam pidato kemenangan pertamanya, Mamdani secara terbuka mengaku sebagai seorang Demokratik Sosialis sehingga dia akan menjalankan kebijakan dalam pemerintahannya dengan berdasar pada prinsip tersebut

Oposisi Donald Trump

Sebagai Wali Kota, Mamdani bukan sekadar administrator, melainkan simbol perlawanan terhadap kebijakan federal yang menindas. Di bawah bayang-bayang kembalinya “Trumpism”, ia menjadi antitesis ideologis yang nyata. Posisinya sebagai Demokratik Sosialis memberi kerangka moral yang kokoh untuk menghadapi tekanan Washington sekaligus merespons isu internasional.

Keteguhannya terlihat dari keberanian menyuarakan hak warga Palestina, isu yang sering dihindari politisi Amerika karena dianggap tidak menguntungkan secara elektoral. Bagi Mamdani, konsistensi adalah kunci kepercayaan publik. Penolakan kerasnya terhadap Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke Amerika menegaskan prinsipnya: nilai kemanusiaan tidak boleh kalah oleh kalkulasi popularitas semata.

Sikap tanpa kompromi ini juga nyata dalam penolakannya terhadap ambisi imperialistik pemerintah federal di Amerika Latin, khususnya terkait kebijakan represif dan upaya penggulingan Nicolás Maduro di Venezuela. Mamdani menegaskan bahwa operasi militer sepihak Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Maduro adalah tindakan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

Bagi Mamdani, kebijakan luar negeri yang agresif tersebut memiliki dampak domestik yang langsung dirasakan oleh ribuan warga diaspora di New York..

Mamdani menunjukkan keberanian serupa dalam melindungi komunitas imigran yang menjadi sasaran represi federal. Di tengah menguatnya sentimen xenofobia, ia menjadikan New York sebagai pelindung aman bagi kaum imigran dan kelas pekerja. Ia memandang imigran bukan sebagai beban, melainkan bagian integral kedaulatan kota yang harus dilindungi dari ancaman deportasi massal.

Dengan menyatukan perlawanan terhadap kebijakan luar negeri imperialistik dan perlindungan domestik bagi imigran, Mamdani membangun model oposisi yang tidak berkompromi pada ketidakadilan. Ia membuktikan bahwa otoritas di dalam sistem dapat digunakan untuk melawan kebijakan pemerintah federal yang diskriminatif.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Dalam sebuah konferensi pers, Mamdani menyebut dirinya telah menghubungi Presiden AS, Donald Trump untuk menyampaikan penolakannya terhadap tindakan penangkapan Maduro.

"Saya telah menelepon (Presiden AS) Donald Trump dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan tersebut. Saya menentang upaya pergantian rezim, yang melanggar hukum internasional dan federal," ujarnya dikutip dari New York Times, Senin (5/1/2026).

Adapun, Mamdani tidak mengungkapkan bagaimana respons Trump terkait penolakannya saat ditanya lebih lanjut. Para ajudannya menyebutkan bahwa Mamdani yang lebih dulu menginisiasi panggilan telepon itu pada Sabtu (3/1/2026) sore waktu setempat, dan percakapan itu berlangsung singkat.

Sementara itu, melalui akun X resminya, Mamdani juga menyebut telah menerima pengarahan terkait penangkapan Maduro dan istrinya oleh militer Amerika Serikat, serta rencana penahanan mereka dalam tahanan federal di New York City.

Dalam unggahan itu, dia mengecam langkah yang dilakukan Trump, sebagai pelanggaran hukum baik di tingkat federal maupun internasional.

"Menyerang secara sepihak sebuah negara berdaulat merupakan tindakan perang serta pelanggaran terhadap hukum federal dan hukum internasional," jelas Mamdani.

Mamdani melanjutkan, upaya pergantian rezim yang terang-terangan tersebut tidak hanya berdampak bagi pihak-pihak di luar negeri. Dia menuturkan, hal tersebut juga secara langsung memengaruhi warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota tersebut.

Mamdani melanjutkan, fokusnya saat ini adalah menjaga keselamatan seluruh warga New York.

"Pemerintahan kami juga akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan panduan yang relevan," kata Mamdani.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Dia mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khususnya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Dujarric, dikutip dari laman resmi PBB.

Dujarric menyampaikan bahwa Sekjen PBB Guterres menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

NEW YORK - Wali kota Muslim pertama New York City, Zohran Mamdani, berani menentang operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Mamdani bahkan menelepon Presiden AS Donald Trump untuk menyampaikan penentangannya.

Wali kota yang baru dilantik itu menyebut serangan sepihak AS terhadap negara berdaulat sebagai "tindakan perang".

Maduro dan Cilia Flores telah didakwa di Distrik Selatan New York atas kejahatan narkoba dan kepemilikan senjata ilegal.

Menanggapi pertanyaan tentang situasi di Venezuela dan penangkapan Maduro dalam konferensi pers, Mamdani mengatakan, "[Saya] menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penentangan saya terhadap tindakan ini."

“Saya menyampaikan penentangan saya. Saya memperjelasnya dan kami membiarkannya begitu saja,” kata Mamdani, tanpa memberikan rincian tentang respons Trump kepadanya, seperti dikutip dari NDTV, Minggu (4/1/2026).

Perkembangan internasional yang luar biasa ini terjadi hanya dua hari setelah Mamdani dilantik sebagai Wali Kota New York City.

Mamdani menerima pengarahan pada Sabtu pagi dari para pejabat pemerintahannya, termasuk kepala staf dan komisaris polisi, mengenai penangkapan presiden Venezuela dan istrinya oleh militer AS, serta rencana penahanan mereka di tahanan federal di New York City.

Mamdani mengatakan bahwa upaya terang-terangan untuk menggulingkan rezim Maduro berdampak pada warga New York, termasuk warga Venezuela yang tinggal di kota tersebut.

“Menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional,” kata Mamdani dalam sebuah pernyataan.

“Upaya terang-terangan untuk menggulingkan rezim ini tidak hanya memengaruhi mereka yang berada di luar negeri, tetapi juga berdampak langsung pada warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang menyebut kota ini sebagai rumah mereka. Fokus saya adalah keselamatan mereka dan keselamatan setiap warga New York, dan pemerintahan saya akan terus memantau situasi dan mengeluarkan panduan yang relevan,” paparnya.

Jaksa Agung AS Pamela Bondi mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa Maduro dan Flores telah didakwa di Distrik Selatan New York.

Maduro telah didakwa dengan konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat peledak, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan alat peledak untuk melawan AS.

“Mereka akan segera menghadapi murka keadilan Amerika sepenuhnya di tanah Amerika di pengadilan Amerika,” kata Bondi.

"Terima kasih kepada Trump karena memiliki keberanian untuk menuntut pertanggungjawaban atas nama Rakyat Amerika, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada militer pemberani kita yang telah melakukan misi luar biasa dan sangat sukses untuk menangkap dua terduga pengedar narkoba internasional ini."

NEW YORK CITY - Wali Kota terpilih Zohran Mamdani mengucapkan sumpah jabatan tengah malamnya dengan menggunakan Al-Qur'an berusia berabad-abad. Ini menandai pertama kalinya seorang wali kota New York City menggunakan kitab suci umat Islam untuk dilantik dan menggarisbawahi serangkaian peristiwa bersejarah pertama bagi kota Amerika Serikat (AS) tersebut.

Politisi Partai Demokrat berusia 34 tahun itu dilantik menjadi wali kota di stasiun kereta bawah tanah yang telah lama ditutup di bawah Balai Kota. Dia adalah orang Muslim pertama, orang Asia Selatan pertama, dan orang kelahiran Afrika pertama yang memegang jabatan tersebut.

Tonggak sejarah ini—serta dua Al-Qur'an bersejarah—mencerminkan keberadaan dan dinamika komunitas Muslim yang telah lama ada di kota terpadat di negara itu, menurut seorang cendekiawan yang membantu istri Mamdani, Rama Duwaji, memilih salah satu kitab tersebut.

Sebagian besar pendahulu Mamdani dilantik dengan menggunakan Alkitab, meskipun sumpah untuk menegakkan konstitusi federal, negara bagian, dan kota tidak mengharuskan penggunaan teks keagamaan apa pun.

Meskipun dia sangat fokus pada isu keterjangkauan selama kampanyenya, Mamdani secara terbuka menyatakan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Dia sering muncul di masjid-masjid di kelima wilayah New York City saat dia membangun basis dukungan yang mencakup banyak pemilih Asia Selatan dan Muslim yang baru pertama kali memberikan suara.

Al-Qur'an Unik yang Digunakan Mamdani

Dua Al-Qur'an digunakan selama upacara di kereta bawah tanah: Al-Qur'an milik kakeknya dan versi saku yang berasal dari akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Al-Qur'an tersebut merupakan bagian dari koleksi di Pusat Penelitian Budaya Kulit Hitam Schomburg di Perpustakaan Umum New York.

Salinan Al-Qur'an itu melambangkan keragaman dan jangkauan umat Muslim di kota tersebut, kata Hiba Abid, kurator studi Timur Tengah dan Islam di perpustakaan tersebut.

“Ini Al-Qur'an yang kecil, tetapi menyatukan unsur-unsur iman dan identitas dalam sejarah New York City,” kata Abid.

Untuk upacara pengambilan sumpah selanjutnya di Balai Kota pada hari pertama tahun baru, Mamdani menggunakan Al-Qur'an milik kakek dan neneknya. Tim kampanyenya belum memberikan detail lebih lanjut tentang kitab suci tersebut.

Manuskrip tersebut diperoleh oleh Arturo Schomburg, seorang sejarawan kulit hitam Puerto Rico yang koleksinya mendokumentasikan kontribusi global orang-orang keturunan Afrika. Meskipun tidak jelas bagaimana Schomburg memperoleh Al-Qur'an tersebut, para sarjana percaya bahwa hal itu mencerminkan minatnya pada hubungan historis antara Islam dan budaya kulit hitam di Amerika Serikat dan di seluruh Afrika.

Tidak seperti manuskrip keagamaan yang berornamen yang terkait dengan keluarga kerajaan atau kaum elite, salinan Al-Qur'an yang akan digunakan Mamdani memiliki desain yang sederhana. Ia memiliki sampul berwarna merah tua dengan medali bunga sederhana dan ditulis dengan tinta hitam dan merah. Tulisannya polos dan mudah dibaca, menunjukkan bahwa manuskrip tersebut dibuat untuk penggunaan sehari-hari daripada untuk pajangan seremonial.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa manuskrip tersebut ditujukan untuk pembaca biasa, kata Abid, sebuah kualitas yang dia gambarkan sebagai inti dari maknanya.

“Pentingnya Al-Qur'an ini terletak bukan pada kemewahan, tetapi pada aksesibilitasnya,” katanya.

Karena manuskrip tersebut tidak bertanggal dan tidak bertanda tangan, para sarjana mengandalkan penjilidan dan tulisannya untuk memperkirakan kapan manuskrip itu dibuat, menempatkannya sekitar akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 selama periode Ottoman di wilayah yang sekarang meliputi Suriah, Lebanon, Israel, wilayah Palestina, dan Yordania.

Abid mengatakan perjalanan manuskrip tersebut ke New York mencerminkan latar belakang berlapis Mamdani sendiri. Mamdani adalah warga New York keturunan Asia Selatan yang lahir di Uganda, sementara Duwaji adalah warga Amerika-Suriah.

Identitas dan Kontroversi

Kebangkitan pesat seorang sosialis demokrat Muslim juga membawa gelombang retorika Islamofobia, yang diperkuat oleh perhatian nasional pada pemilihan tersebut.

Dalam pidato yang emosional beberapa hari sebelum pemilihan, Mamdani mengatakan permusuhan tersebut hanya memperkuat tekadnya untuk menunjukkan keyakinannya.

“Saya tidak akan mengubah siapa saya, bagaimana saya makan, atau keyakinan yang dengan bangga saya sebut sebagai milik saya,” katanya. “Saya tidak akan lagi mencari diri saya dalam bayang-bayang. Saya akan menemukan diri saya dalam terang.”

Keputusan untuk menggunakan Al-Qur'an telah menuai kritik baru dari beberapa kelompok konservatif.

Senator AS Tommy Tuberville dari Alabama menulis di media sosial, “Musuh ada di dalam gerbang", sebagai tanggapan terhadap sebuah artikel berita tentang pelantikan Mamdani.

Dewan Hubungan Amerika-Islam, sebuah kelompok hak-hak sipil, telah menetapkan Tuberville sebagai ekstremis anti-Muslim berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Reaksi keras seperti itu bukanlah hal baru. Pada tahun 2006, Keith Ellison, Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, menghadapi kecaman dari kelompok konservatif setelah dia memilih untuk menggunakan Al-Qur'an untuk sumpah jabatannya.

Setelah pelantikan, Al-Qur'an akan dipajang di Perpustakaan Umum New York. Abid mengatakan dia berharap perhatian seputar upacara tersebut—baik yang mendukung maupun yang mengkritik—akan mendorong lebih banyak orang untuk menjelajahi koleksi perpustakaan yang mendokumentasikan kehidupan Islam di New York, mulai dari musik Armenia dan Arab awal abad ke-20 yang direkam di kota tersebut hingga catatan langsung tentang Islamofobia setelah serangan 11 September.

“Manuskrip ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pembaca biasa ketika dibuat,” kata Abid. “Saat ini, manuskrip ini berada di perpustakaan umum tempat siapa pun dapat menemukannya," imbuh dia, seperti dikutip AP, Jumat (2/1/2026).

WASHINGTON - Praktik pelantikan pejabat publik di Amerika Serikat (AS) kerap mencerminkan kebebasan beragama. Sejumlah pejabat Muslim memilih menggunakan Al-Qur’an dalam prosesi sumpah jabatan simbolik.

Meski sering disalahpahami publik di Negeri Paman Sam, langkah ini sah secara hukum dan dijamin Konstitusi AS. Berikut daftar para pejabat AS yang diambil sumpahnya menggunakan Al-Qur’an:

1. Keith Ellison

Keith Ellison menjadi Muslim pertama di Kongres AS setelah terpilih pada 2006. Dalam pelantikan simbolik 2007, ia menggunakan Al-Qur’an milik Thomas Jefferson, Presiden ketiga AS.

Momen ini memicu perdebatan nasional, namun juga menjadi tonggak pengakuan keberagaman di politik Amerika.

2. André Carson

Terpilih pada 2008, André Carson menjadi Muslim kedua di Kongres AS. Ia menggunakan Al-Qur’an saat pelantikan simbolik, menegaskan bahwa identitas keagamaan dapat berjalan seiring dengan sumpah setia pada Konstitusi.

3. Ilhan Omar

Ilhan Omar dilantik sebagai anggota DPR AS pada 2019. Ia juga menggunakan Al-Qur’an Thomas Jefferson, menjadikannya simbol kuat inklusivitas.

Omar tercatat sebagai salah satu perempuan Muslim pertama yang duduk di Kongres AS.

4. Rashida Tlaib

Rashida Tlaib, yang dilantik pada 2019, menggunakan Al-Qur’an miliknya sendiri dalam sumpah simbolik. Bersama Ilhan Omar, ia mencetak sejarah sebagai perempuan Muslim pertama di Kongres AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Zohran Mamdani resmi dilantik menjadi Wali Kota New York ke-112 pada Kamis (1/1/2026) waktu setempat.

Mamdani dilantik dengan bersumpah di atas Al-Qur’an di sebuah stasiun kereta bawah tanah lama di bawah City Hall Park dan menjadi wali kota termuda kedua dalam sejarah New York.

Mamdani membawa paket kebijakan yang bernilai lebih dari US$10 miliar di tengah tekanan defisit anggaran miliaran dolar di kota terbesar Amerika Serikat (AS).

MelansirNew York Post, Kamis (1/1/2026), pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di kota terbesar Amerika Serikat (AS), dengan seorang sosialis demokrat secara terbuka mengambil alih kendali pemerintahan kota.

“Ini benar-benar merupakan kehormatan dan hak istimewa terbesar dalam hidup saya,” ujar Mamdani usai sumpah jabatan.

Anggota Majelis Negara Bagian New York dari Queens berusia 34 tahun itu berkomitmen untuk segera merealisasikan sejumlah janji kampanye, mulai dari penitipan anak universal, toko bahan makanan milik kota, bus gratis, hingga pembekuan sewa.

Paket kebijakan ala sosialis ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari US$10 miliar, dengan pembekuan sewa dan penitipan anak gratis menjadi prioritas pada tahun pertamanya menjabat.

Namun, rencana besar ini dibayangi defisit anggaran hampir US$400 juta pada tahun fiskal berjalan dan tambahan US$6,5 miliar tahun depan, ditambah potensi pemotongan dana miliaran dolar dari pemerintah federal.

Adapun, tekanan anggaran ini diperkirakan akan menjadi ujian awal pemerintahan Mamdani, terutama dalam 100 hari pertama ketika menyusun rancangan awal anggaran tahun fiskal 2027.

Sebagai anggota Democratic Socialists of America, Mamdani menggantikan Eric Adams, Wali Kota Demokrat konservatif dan mantan polisi, yang masa jabatannya dibayangi dugaan korupsi, meski mencatat kemajuan dalam penanggulangan kejahatan dan krisis perumahan.

Ke depan, Mamdani menghadapi sejumlah tantangan struktural, mulai krisis perumahan, penurunan jumlah siswa di sekolah negeri, serta kekurangan staf di berbagai lembaga publik seperti kepolisian dan layanan darurat.

Di sektor keamanan, New York mencatat penurunan penembakan dan pencurian di toko ke level terendah sepanjang masa. Namun demikian, kejahatan berat secara keseluruhan masih 20% lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Dalam kontestasi politik sebelumnya, Mamdani mengalahkan mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan Demokrat dan pemilu November dengan partisipasi pemilih tertinggi sepanjang sejarah kota. Namun, Cuomo tetap meraih 43% suara melalui jalur partai ketiga.

NEW YORK - Dengan sisa masa jabatan tiga pekan, wali kota New York City yang akan lengser, Eric Adams, menandatangani dua perintah eksekutif pada hari Rabu (3/12/2025) yang akan melarang boikot anti-Israel di ruang-ruang publik.

Aturan itu juga berpotensi mencegah protes di luar sinagoge, terlepas dari sifat acara yang diadakan di dalamnya.

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dipimpin para pendukung Palestina, yang telah berusia dua dekade, telah lama menyerukan masyarakat sipil untuk menggunakan metode non-kekerasan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas pendudukan militer ilegalnya atas tanah Palestina, praktik apartheid dengan menggunakan pos pemeriksaan dan segregasi, dan kini genosida di Gaza.

Setidaknya 38 negara bagian di AS telah memberlakukan undang-undang anti-BDS untuk mencegah siapa pun membuat kontrak dengan pemerintah negara bagian sambil menolak bekerja sama dengan perusahaan Israel, atau bahkan secara diam-diam mendorong boikot barang dan jasa Israel.

Negara Bagian New York sudah memiliki undang-undang anti-BDS. Dengan menandatangani satu naskah untuk New York City, Adams secara efektif telah memojokkan wali kota terpilih Zohran Mamdani, seorang pendukung setia BDS, untuk mendukung atau membatalkan naskah tersebut, yang keduanya kemungkinan akan memicu kemarahan.

New York City memiliki jumlah penduduk Yahudi terbesar di luar Israel, sekitar satu juta jiwa. Jumlah Muslim di kota itu hampir sama banyaknya, meskipun kemenangan Mamdani bergantung pada dukungan dari kaum progresif dari semua golongan.

"Perintah Eksekutif 60 menegaskan: BDS tidak memiliki tempat di kota kami. Gerakan ini bersifat antisemit dan diskriminatif dalam praktiknya. Kontrak dan dana pensiun di NYC harus melayani kepentingan publik. Diskriminasi adalah ilegal. Antisemitisme itu menjijikkan," tulis Adams di akun X-nya pada hari Rabu.

Dalam pernyataan, kantor wali kota mengatakan USD300 juta dari total investasi senilai USD300 miliar dalam sekuritas pasar global untuk pekerja dan pensiunan kota dialokasikan untuk obligasi dan aset Israel.

Terdapat lima sistem pensiun independen di New York City, dan 750.000 orang diuntungkan olehnya.

Keputusan investasi, menurut perintah eksekutif tersebut, harus didasarkan semata-mata pada upaya memajukan kepentingan finansial sistem pensiun dan bukan pada diskriminasi terhadap warga negara Israel.

Tidak ada negara asing lain yang terlindungi dari boikot AS.

"New York City tidak hanya memiliki ikatan yang kuat dengan Negara Israel karena komitmen kami untuk melindungi tanah air Yahudi, tetapi juga karena selalu menjadi investasi finansial yang baik, dan keputusan finansial kami harus terus mencerminkan kebenaran itu," ungkap Adams dalam pernyataan tertulis.

Melarang Protes Pro-Palestina

Perintah eksekutif kedua yang ditandatangani Adams akan menjajaki pelarangan protes langsung di luar tempat ibadah dan mengkaji opsi untuk menciptakan zona protes khusus yang dapat didirikan pada jarak yang cukup jauh dari target audiens.

"Perintah Eksekutif 61 memerintahkan NYPD untuk meninjau Panduan Patroli guna mengevaluasi proposal pembatasan aktivitas protes yang mengintimidasi jemaah di rumah ibadah," tulis Adams di halaman X.

"Amandemen Pertama melindungi kebebasan berbicara - tetapi aturan waktu, tempat, dan tata cara melindungi hak untuk berdoa dengan tenang," ujarnya.

Langkah ini bermula dari protes di luar Sinagoge Park East di Upper East Side Manhattan bulan lalu, di mana satu acara diadakan untuk mendorong warga Yahudi New York pindah ke Tepi Barat yang diduduki ke permukiman Israel, yang ilegal menurut hukum internasional. Banyak pemukim di sana lahir dan besar di New York City.

Semakin banyak permukiman Yahudi yang muncul di wilayah tersebut, semakin kecil peluang Palestina menciptakan negara yang layak dan bersebelahan.

Para pengunjuk rasa di luar sinagoge meneriakkan "Matilah IDF" dan "Globalisasikan intifada" di antara slogan-slogan lainnya.

IDF adalah "Pasukan Pertahanan Israel", sebutan yang diberikan Israel untuk tentaranya, dan intifada adalah kata Arab untuk pemberontakan, yang digunakan untuk merujuk pada ketidakadilan.

Dalam pernyataan saat itu, Mamdani menyatakan ia tidak membenarkan bahasa yang digunakan oleh para pengunjuk rasa, tetapi ia juga tidak mendukung acara yang berlangsung di dalam sinagoge tersebut.

"Ruang-ruang suci ini tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kegiatan yang melanggar hukum internasional," ujar Mamdani.

Liga Anti-Pencemaran Nama Baik, yang telah lama mengatur narasi politik dan media untuk menguntungkan Israel, mengatakan acara tersebut bertujuan mendukung orang-orang Yahudi yang kembali ke "tanah leluhur" mereka.

Adams Kunjungi Israel

Tak lama setelah Mamdani memenangkan pemilihan umum pada 4 November, Adams melakukan kunjungan yang didanai pembayar pajak ke Israel, di mana ia mengatakan ia "melayani" orang-orang Yahudi Israel sebagai wali kota di kota AS tersebut.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dan kembali menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh Israel yang sangat besar dalam politik AS.

Saat singgah di Yerusalem Timur yang diduduki, Adams berkata kepada para pendengarnya, "Saya ingin kembali ke Israel dan memberi tahu kalian bahwa saya pernah melayani kalian sebagai wali kota. Saya ingin terus memegang jabatan yang lebih penting bagi saya daripada apa pun: Saya saudara kalian."

Kantornya mengatakan ia mengadakan "kunjungan beberapa hari" untuk bertemu dengan pejabat pemerintah Israel dan mengunjungi situs-situs keagamaan dan bersejarah.

Kunjungan ke Israel

Hal ini menyoroti kontras yang tajam dengan kritikus Israel, Mamdani, yang ditanya, bersama dengan kandidat lainnya di awal musim kampanye, negara mana yang akan ia kunjungi pertama kali jika terpilih.

Sementara setiap kandidat lain menjawab Israel, Mamdani berkata, "Saya akan tetap di New York City."

Masa jabatan Adams ditandai dengan penanganan protes pro-Palestina yang semakin agresif, mulai dari tindakan keras Departemen Kepolisian New York terhadap demonstran Hari Nakba di Brooklyn hingga penyisiran polisi terhadap perkemahan mahasiswa di Universitas Columbia.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pola ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengkriminalisasi pengorganisasian pro-Palestina, meskipun Adams berulang kali membela tindakan polisi dan melabeli mahasiswa yang berunjuk rasa sebagai "dikuasai oleh agitator luar".

Adams juga sebelumnya didakwa jaksa federal AS karena menerima sumbangan kampanye ilegal dan "manfaat berharga" dari warga negara Turki sejak tahun 2014, saat ia menjabat sebagai presiden Wilayah Brooklyn dan mencalonkan diri sebagai wali kota.

Dakwaan tersebut dibatalkan setelah Presiden Donald Trump menjabat awal tahun ini.

Adams membantah melakukan kesalahan apa pun.

NEW YORK - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa dia masih berencana untuk mengunjungi New York meskipun wali kota terpilih New York City Zohran Mamdani mengancam akan menangkapnya. Mamdani telah berjanji akan menangkap Netanyahu sesuai dengan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

"Ya, saya akan datang ke New York," kata Netanyahu dalam wawancara virtual dengan forum Dealbook yang diselenggarakan New York Times, seperti dikutip dari AFP, Kamis (4/12/2025).

Ketika ditanya apakah dia akan berusaha berbicara dengan Mamdani, Netanyahu menjawab, "Jika dia berubah pikiran dan mengatakan bahwa kami memiliki hak untuk hidup, itu akan menjadi awal yang baik untuk percakapan."

Mamdani, seorang sosialis Partai Demokrat yang akan resmi menjadi wali kota Muslim pertama di New York City pada Januari mendatang, telah berulang kali mengatakan bahwa dia mendukung hak Israel untuk hidup.

Namun, dia menolak untuk mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk menjadi negara Yahudi, dengan mengatakan tidak ada negara yang boleh memiliki "hierarki kewarganegaraan" berdasarkan agama atau faktor lainnya.

Mamdani telah berjanji untuk mengirim Departemen Kepolisian New York (NYPD) untuk menegakkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin yang dicari oleh ICC, termasuk Netanyahu atau pun Presiden Rusia Vladimir Putin.

ICC yang berbasis di Den Haag tahun lalu menyatakan memiliki dasar yang kuat untuk meyakini Netanyahu bertanggung jawab atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan gencar Israel di Gaza menyusul serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

Israel telah menyuarakan kemarahan atas tuduhan tersebut. Israel, Amerika Serikat, dan Rusia termasuk di antara negara-negara yang menolak bergabung dengan ICC.

Terlepas dari pernyataan Mamdani, penangkapan Netanyahu dianggap tidak mungkin dan masih diperdebatkan apakah wali kota terpilih tersebut memiliki wewenang.

Pemerintah federal menangani imigrasi dan pemerintahan Presiden Donald Trump telah dengan gigih membela Israel, termasuk menjatuhkan sanksi kepada hakim dan jaksa ICC.

New York adalah rumah bagi populasi Yahudi terbesar di luar Israel serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tempat Netanyahu secara rutin menghadiri Sidang Umum tahunan.

Berdasarkan perjanjian sebagai negara tuan rumah, Amerika Serikat seharusnya mengeluarkan visa untuk urusan resmi PBB, meskipun pada bulan September pemerintahan Trump menolak masuknya pemimpin Palestina Mahmoud Abbas.

WASHINGTON - Pada awal November, Zohran Mamdani, seorang sosialis demokrat, memenangkan pemilihan wali kota New York City secara telak, sebuah kemenangan yang mengguncang dunia politik Amerika Serikat dan menggerakkan kaum kiri di negara tersebut.

Ini merupakan perubahan dramatis bagi kampanye yang – kurang dari setahun sebelumnya – hanya meraih dukungan 1 persen.

Di antara mereka yang paling terkejut adalah ayah Zohran sendiri, Mahmood Mamdani.

"Dia mengejutkan saya dan ibunya," kata Mahmood kepada reporter Al Jazeera Mushaber, Allaa Azzam, dalam sebuah wawancara minggu ini. "Kami tidak menyangka dia akan menjadi wali kota New York City. Kami tidak pernah memikirkannya."

Namun Mahmood, seorang profesor antropologi dan sarjana pascakolonial di Universitas Columbia, membingkai keberhasilan elektoral putranya sebagai bukti pergeseran lanskap politik.

Ayah Zohran Mamdani Sebut Palestina Jadi Motivasi Putranya Maju Pemilihan Wali Kota New York

1. Membela Hak-hak Warga Palestina

Zohran, misalnya, gencar berkampanye tentang masalah keterjangkauan dan menolak untuk mundur dari kritiknya terhadap pelanggaran Israel terhadap Palestina, yang telah lama dianggap sebagai topik tabu dalam politik AS.

Ia adalah orang Muslim pertama yang menjadi wali kota kota terbesar di negara itu berdasarkan jumlah penduduk, sekaligus wali kota pertama yang berasal dari keturunan Asia Selatan.

“Ada beberapa hal yang dekat dan berharga baginya,” jelas Mahmood. “Keadilan sosial adalah salah satunya. Hak-hak warga Palestina adalah yang lainnya.”

“Kedua isu ini tetap ia pegang teguh. Ia tidak mau menukarnya, mengkompromikannya, atau meremehkannya.”

Putra Mahmood dan sutradara India-Amerika Mira Nair, Zohran pertama kali muncul sebagai Calon terdepan dalam pemilihan wali kota pada bulan Juni, ketika kampanye kuda hitamnya mendominasi pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.

Ia memperoleh 56 persen suara akhir, mengungguli mantan Gubernur New York Andrew Cuomo.

Ketika Cuomo mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan 4 November, Zohran sekali lagi mengalahkannya dengan selisih suara yang lebar, dengan lebih dari 50 persen suara dibandingkan 41 persen suara Cuomo.

2. Memiliki Kegigihan dan Tekad yang Kuat

Mahmood mengatakan kepada Al Jazeera bahwa, meskipun kenaikan politik putranya yang tiba-tiba mengejutkan, ketangguhannya tidak.

“Itu tidak mengejutkan kami, dengan kegigihan dan tekadnya,” katanya tentang pemilihan tersebut. “Saya rasa ia tidak bergabung dalam pemilihan dengan berpikir bahwa ia akan menang. Saya pikir ia bergabung dalam pemilihan dengan keinginan untuk menyampaikan maksudnya.”

Ia menelusuri kembali sebagian kemahiran Zohran dalam berpolitik hingga masa kecilnya. Zohran, jelas Mahmood, tidak dibesarkan dalam keluarga inti khas AS, melainkan tinggal bersama tiga generasi anggota keluarga.

Hidup dengan rentang usia yang beragam memungkinkan Zohran memperluas pemahamannya dan membangun keterampilan bersosialisasinya, menurut Mahmood.

“Dia tumbuh dengan cinta dan kesabaran. Dia belajar untuk sangat sabar terhadap orang-orang yang lebih lambat, orang-orang yang belum tentu seusia dengannya,” kata Mahmood.

“Dia sangat berbeda dari anak-anak Amerika di sekitar sini yang jarang bertemu kakek-nenek mereka.”

3. Menolak Status Quo

Mahmood juga mengaitkan kemenangan putranya dengan lanskap politik yang berubah, di mana para pemilih muak dengan status quo.

"Ada suasana perubahan. Anak muda memilih dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya," kata Mahmood.

"Bagian-bagian masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan – Muslim, imigran baru, baik Muslim maupun non-Muslim – ia memberi mereka kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka keluar dan mereka memilih. Mereka memobilisasi.”

Media lokal di New York melaporkan bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan wali kota bulan November adalah yang tertinggi dalam lebih dari 50 tahun. Lebih dari dua juta pemilih memberikan suara dalam pemilihan yang diawasi ketat ini.

Mahmood menganggap masa jabatan putranya yang akan datang sebagai wali kota sebagai ujian apakah kepercayaan pemilih itu akan dihargai.

“Amerika ditandai dengan tingkat partisipasi elektoral yang rendah, dan mereka selalu mengklaim bahwa ini karena kebanyakan orang puas dengan sistemnya,” kata Mahmood.

“Tetapi sekarang tingkat partisipasi politik meningkat. Dan kebanyakan orang, bukan hanya tidak puas, tetapi mereka tidak lagi percaya – atau mereka mulai percaya bahwa mungkin sistem elektoral adalah cara untuk mengubah keadaan. Masa jabatan wali kota Zohran akan memberi tahu kita apakah itu benar atau tidak.”

Mahmood berterus terang bahwa putranya menghadapi perjuangan berat sebagai wali kota. Ia menggambarkan politik sebagai ranah yang didominasi oleh pengaruh kekuatan-kekuatan berduit.

“Saya tidak yakin dia memahami dunia itu dengan baik,” kata Mahmood tentang putranya. “Dia cepat belajar, dan dia akan mempelajarinya.”

4. Melawan Kekuatan yang Kuat

Ia mencatat bahwa sumber daya yang signifikan dimobilisasi selama pemilihan wali kota untuk melemahkan kampanye Zohran.

“Dia melawan kekuatan-kekuatan yang kuat. Dia ditentang oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. "Mereka gagal selama kampanye," kata Mahmood. Kekalahan itu, tambahnya, "menunjukkan kegagalan uang" sebagai kekuatan penentu dalam persaingan.

Mahmood juga membahas peran advokasi Zohran dalam kampanye.

5. Menegaskan Tindakan Israel Adalah Genosida

Meskipun menghadapi kritik dari para pesaingnya dalam pemilihan wali kota, Mamdani menolak untuk mundur dari pendiriannya bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida.

Posisi tersebut, meskipun ditegaskan secara luas oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para ahli, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, relatif jarang dalam politik arus utama AS, di mana oposisi terhadap Israel merupakan rel ketiga politik.

Namun, para pemilih tampaknya bergeser dalam hal dukungan AS terhadap Israel.

Jajak pendapat bulan Maret dari Pew Research Center menemukan bahwa persentase responden AS dengan pandangan negatif terhadap Israel telah meningkat dari 42 persen di 2022 menjadi 53 persen pada 2025.

Meskipun pandangan negatif paling menonjol di kalangan pemilih Demokrat, pandangan tersebut juga meningkat di kalangan konservatif, terutama mereka yang berusia di bawah 50 tahun.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan setidaknya 69.500 warga Palestina sejak dimulai pada Oktober 2023, dan kemarahan terus berlanjut atas kekerasan Israel yang meluas di Tepi Barat yang diduduki.

Mahmood mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terbantahkan ini menyebabkan perubahan persepsi publik – dan bukan hanya di AS.

“Konsekuensi nyata dari Gaza tidak terbatas pada Gaza. Ini global,” kata Mahmood. “Gaza telah membawa kita ke fase baru dalam sejarah dunia.”

“Tidak akan pernah ada kembalinya periode ketika dunia percaya bahwa apa yang dilakukan Israel adalah membela diri.”