Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan mogok nasional sebagai sikap penolakan terhadap formulasi kenaikan upah minimum (UMP) 2026 yang diklaim tidak melibatkan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026. Dia menyebut pemerintah akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7 dalam menghitung kenaikan UMP 2026.

Sementara itu, dia mengeklaim unsur pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5. Padahal, saat UMP 2025 naik 6,5%, indeks tertentu yang digunakan berkisar 0,9.

Indeks tertentu adalah komponen yang mengukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks tertentu digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan UMP, di samping pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

“Jika menggunakan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, kami akan melawan dalam bentuk aksi besar-besaran. Mogok nasional pun akan menjadi pilihan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Dia melanjutkan, sebanyak 5 juta buruh KSPI dari 5.000 pabrik di Tanah Air siap melakukan mogok kerja dan stop produksi jika diperlukan.

Kendati demikian, Said mengaku percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bijaksana dalam memperhatikan usulan buruh terkait kenaikan upah minimum tahun depan.

KSPI sendiri telah mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Meskipun demikian, pihaknya lebih memilih agar indeks tertentu yang digunakan sama seperti tahun lalu, sehingga setidaknya kenaikan upah tahun ini mencapai 7,77%.

“Presiden Prabowo itu kami tahu benar tidak setuju [usulan Kemnaker dan Apindo]. Karena Pak Prabowo yang berpendapat, kalau upah layak, maka daya beli naik. Kalau daya beli naik, maka konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, maka pertumbuhan ekonomi naik,” tutur Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.

Menaker Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

Kendati demikian, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

“Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan mogok kerja nasional jika kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 turun dari 6,5%. Angka tersebut mengacu pada ketetapan UMP 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan upah minimum harus menggunakan formula yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menurutnya, dalam perhitungan kenaikan UMP 2025, indeks tertentu yang digunakan sebesar 0,9. Namun, pihaknya mendengar konsep yang berkembang saat ini adalah pemerintah mengajukan indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7, sehingga kenaikan UMP 2026 berpotensi tak menyentuh 6,5%.

“Ini informasi yang kami dapat dari Dewan Pengupahan, kan ada [perwakilan] KSPI di Dewan Pengupahan. Kami menolak total, kalau itu [diterapkan] sudah pasti mogok nasional,” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Dia melanjutkan, pemerintah tak perlu mengutak-atik formulasi upah minimum yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024.

Menurutnya, angka dari masing-masing komponen perhitungan juga tampak, yakni inflasi per September 2025 yang sebesar 2,65% secara tahunan serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal II/2025.

Berdasarkan perhitungan Said, apabila indeks tertentu ditetapkan sebesar 1,0, maka kenaikan UMP setidaknya bisa menyentuh 7,7% kendati KSPI menuntut 8,5% hingga 10,5%.

Dia mengaku telah melakukan lobi kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar aspirasi itu bisa diwujudkan.

“Kalau merujuk kepada angka-angka yang sudah keluar, inflasi 2,65%. Pertumbuhan ekonomi 5,12%, ketemulah [kenaikan UMP 2026] 7,77%. Itulah yang saya sampaikan dalam lobi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa formula upah minimum provinsi 2026 belum final, seiring dengan pembahasan yang terus berlanjut menjelang tenggat pada November nanti.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan dialog untuk menampung masukan dari serikat pekerja maupun kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal tersebut disampaikan Yassierli sekaligus untuk membantah pernyataan buruh bahwa pembahasan UMP 2026 mandek.

“Depenas, Dewan Pengupahan Nasional juga sedang bekerja, kemarin ada rapat, hari ini dan seterusnya untuk memfinalisasi regulasinya,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).