Bisnis.com, JAKARTA — Ekspansi merek teh susu asal China mulai bergeser ke Amerika Serikat dan Korea Selatan, seiring dengan makin jenuhnya pasar Asia Tenggara sehingga menekan pertumbuhan gerai.

Mengutip The Korea Times, riset perusahaan Singapura, Momentum Works, menunjukkan bahwa lebih dari 60 merek telah mengoperasikan sekitar 6.100 gerai di Asia Tenggara hingga akhir 2024.

Lonjakan jumlah pemain membuat persaingan di segmen teh makin ketat dan mendorong perubahan strategi pelaku usaha.

Perusahaan kini tidak lagi berfokus pada ekspansi cepat, melainkan meningkatkan kinerja gerai dan efisiensi operasional.

Tekanan tersebut mulai terlihat di lapangan. Mixue, jaringan es krim dan teh susu terbesar di dunia berdasarkan jumlah gerai, mulai merampingkan operasinya di Indonesia dan Vietnam. Jumlah gerai di kedua negara itu tercatat menurun pada paruh pertama 2025. Meski demikian, Asia Tenggara tetap menjadi pasar utama.

Di saat yang sama, ekspansi diarahkan ke wilayah baru, seperti Asia Tengah, termasuk pembukaan gerai perdana di Kazakhstan.

Langkah diversifikasi juga dilakukan Chagee yang berencana membuka tiga gerai di Seoul pada kuartal II/2026. Kehadiran merek ini akan menambah persaingan dengan pemain lain seperti Heytea, Mixue, ChaPanda, dan Auntea Jenny yang lebih dulu masuk Korea Selatan.

Ekspansi ke pasar maju juga meningkat. Amerika Serikat menjadi salah satu target utama, dengan jumlah gerai minuman teh segar naik 18,2% secara tahunan menjadi 7.845 pada 2025.

Menurut laporan Caixin Global, pasar tersebut diproyeksikan mencapai nilai US$2,9 miliar pada 2029, sehingga menjadi salah satu sumber pertumbuhan di luar Asia.

Namun, ekspansi ke AS menghadapi tantangan operasional dan adaptasi produk. Pelaku industri perlu menyesuaikan rasa dengan preferensi lokal yang cenderung lebih manis serta menghadapi proses pembukaan gerai yang lebih panjang.

Salah satu pelaku industri menyebut proses pembukaan toko di AS dapat memakan waktu hingga tujuh bulan, lebih lama dibandingkan dengan pasar domestik.

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah merek mencatat respons pasar yang positif. Gerai Heytea di Times Square, New York, menjual lebih dari 3.500 cangkir pada hari pertama dan stabil di atas 2.000 cangkir per hari setelahnya.

Chagee juga mencatat penjualan lebih dari 5.000 cangkir pada hari pertama peluncurannya di AS. Sementara itu, Auntea Jenny meraih lebih dari 3.000 pesanan dengan nilai penjualan US$65.000 pada periode awal operasional.

Dari sisi harga, pemain seperti Mixue mengandalkan strategi harga terjangkau. Produk es krim dijual sekitar US$1,19 dan teh susu mulai US$3,49, lebih rendah dibandingkan dengan produk sejenis di pasar AS.

Namun, diferensiasi tidak hanya bergantung pada harga. Variasi rasa dan inovasi produk menjadi faktor penting untuk menarik konsumen, terutama di pasar dengan pemain yang sudah mapan.

Di pasar domestik China, tekanan persaingan lebih tinggi. Jumlah gerai teh susu mencapai sekitar 420.000, dengan sebagian pelaku usaha menawarkan harga di bawah US$1 untuk menarik pelanggan.

Kondisi tersebut mendorong percepatan ekspansi global sekaligus memaksa pelaku usaha mencari pasar baru yang lebih potensial.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan setiap Jumat.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kemenkop Nasrun menjelaskan penerapan WFH menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 3 Tahun 2026.

"Kemenkop sudah menerapkan WFH hari ini Jumat, tindaklanjut SE MenpanRB," ujar Nasrun saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Nasrun menjelaskan WFH diterapkan di seluruh unit kerja, kecuali beberapa pejabat eselon atau struktural melakukan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dengan menyesuaikan pekerjaan.

"Diterapkan seluruh unit kecuali pejabat eselon (struktural) ada yang WFO menyesuaikan pekerjaan," tambahnya.

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan setiap Jumat.

Plt. Sekretaris Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan penerapan WFH mengacu kepada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 3 Tahun 2026

Temmy memastikan pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi pegawai tetap memperhatikan target kinerja, karakteristik tugas kedinasan, dan kriterianya.

"Terkait hal ini (WFH) sudah diterapkan mengacu pada SE MenpanRB diatur pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi pegawai dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan dan kriterianya," ujar Temmy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Kemudian, ia juga menjelaskan WFH secara umum dilakukan di seluruh unit kerja. Namun, beberapa pegawai tetap bisa bekerja di kantor atau work from office (WFO) atau tempat lain sesuai dengan penugasan dan kebutuhan.

"Secara umum semua unit kerja setiap hari jumat melakukan WFH namun ada beberapa pegawai yang sesuai penugasan dan kebutuhan bisa saja hadir di kantor atau tugas di tempat lain," imbuhnya.

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap Jumat.

Hal itu dilakukan untuk efisiensi energi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Airlangga memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan WFH sehari dalam sepekan.

"Pimpinan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," ujar Yassierli dalam konferensi pers, Rabu (1/4).

Adapun untuk pelaksanaan WFH diterapkan sesuai ketentuan perusahaan baik terkait ketentuan upah gaji dan hak-hak lainnya. Selain itu, Yassierli menekankan WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Ia menjelaskan kebijakan WFH yang diimbau satu hari dalam sepekan tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.

Lantas, bagaimana respons dari pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS) maupun perusahaan swasta terhadap kebijakan WFH tersebut?

Fitri, seorang PNS di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pusat mengaku senang dengan kebijakan WFH. 

Skema itu, menurut Fitri, membuat kerjanya menjadi lebih fleksibel karena ia tidak perlu berangkat dari kos ke kantor di tengah kemacetan Jakarta.

"Saya sebenarnya senang-senang aja sih kalau WFH ya karena bisa lebih fleksibel aja, karena kan di kosan nggak perlu berangkat-pulang di tengah kemacetan Jakarta," ujar Fitri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/4).

Namun, Fitri mengakui biaya hidup selama WFH cenderung meningkat di tempat kos. Pasalnya, penggunaan listrik menjadi lebih tinggi karena AC dan peralatan elektronik lainnya menyala hampir sepanjang hari, terutama dari pagi hingga sore saat ia beraktivitas.

"Cuman mungkin cost living-nya memang kayaknya lebih banyak di kosan sih, karena kan biasanya listrik, AC dalam sehari itu kalau dari jam 7 sampai jam 5 sore itu kan lumayan ya kalau AC sama listrik full nyala terus," ceritanya.

Ia menilai produktivitas kerjanya relatif tidak mengalami perubahan selama WFH karena sebagian besar koordinasi di tingkat pusat memang telah dilakukan secara digital, terutama dengan kantor wilayah.

Fitri juga menyampaikan komunikasi pun tetap berjalan lancar karena sudah terbiasa memanfaatkan platform rapat daring, seperti Zoom dan Google Meet.

"Untuk produktivitas sebenarnya sama aja sih, karena kami di pusat itu kebanyakan koordinasinya itu melalui digital ya, digitalisasi terutama ke kanwil-kanwil. Terus komunikasi juga selama ini nggak terhambat sih, karena udah terbiasa juga rapat melalui Zoom, melalui Google Meet. Jadi oke-oke aja kalau untuk produktivitas," kata Fitri.

Sementara itu, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta bernama Alya yang berdomisili di Bekasi menilai dengan adanya kebijakan WFH produktivitasnya cenderung meningkat. Hal tersebut karena tenaga dan waktu yang biasa ia pakai untuk mobilisasi dari rumah ke kantor bisa dipakai untuk beristirahat lebih lama atau berolahraga.

"Justru kalo ngomongin produktivitas malah jadi naik karena waktu commute bisa dipakai buat yang lain kayak olahraga atau tidur lebih lama," cerita Alya.

Alya pun mengungkapkan dengan adanya WFH, biaya transportasi harian sekitar Rp50 ribu dapat dihemat dan dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti mengikuti kelas yoga yang ia sukai.

"Kalo pas WFH justru uang lebih hemat sih, karena sebenarnya kerja enggak harus di cafe kan. Malah masih ada spare uang untuk beli kelas yoga hehe,' imbuhnya.

Meski begitu, ia mengakui bahwa WFH juga meningkatkan biaya energi, seperti listrik. Lampu dan AC yang biasanya dimatikan saat ia bekerja di kantor, justru menyala sepanjang hari di rumah.

"Paling yang jadi pertimbangan AC yang tadinya mati pas kita ngantor, jadi nyala seharian pas kita kerja," terang Alya.

Pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Namun, menaikkan harga BBM tak jadi plihan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat beberapa hal transformasi dan perubahan dalam menghadapi perkembangan dan dinamika global geopolitik saat ini, termasuk efisiensi dan realokasi anggaran.

"Khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap Jumat demi efisiensi energi. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun. Sementara, total pembelanjaan bahan BBM masyarakat yang berpotensi dihemat mencapai Rp59 triliun.

Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, dipangkas.

Kemudian, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diubah menjadi sedang lima hari dalam sepekan. Penghematannya sekitar Rp20 triliun.

Dengan berbagai strategi itu, seberapa lama pemerintah mampu menahan kenaikan harga BBM agar APBN tak jebol?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menjelaskan secara teknis persoalannya bukan soal mampu atau tidak, tetapi seberapa mahal harga yang harus dibayar karena menunda berhadapan langsung dengan realitas.

Ronny menilai realokasi anggaran hanya memberi napas pendek, apakah hanya hitungan minggu atau bulan, tergantung seberapa besar deviasi harga minyak dari asumsi APBN. Subsidi dan kompensasi energi bekerja seperti kebocoran fiskal yang tidak terlihat, tetapi pasti terus membesar.

"Jadi kalau harga global bertahan tinggi, ruang fiskal akan cepat tergerus. Pemerintah dihadapkan pada pilihan klasik antara menambah utang, memangkas belanja lain, atau akhirnya menaikkan harga BBM juga. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih mirip 'menunda kenaikan' daripada 'mencegah kenaikan'," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).

Ronny memproyeksi pemerintah mampu menahan kenaikan harga BBM sekitar 3-4 bulan, berdasarkan pendekatan realistis dengan melihat kapasitas APBN, fleksibilitas realokasi, dan pola konsumsi energi, serta skenario harga minyak moderat tinggi di US$85-US$95 per barel.

Pada skenario harga lebih minyak, sekitar US$95-US$110 per barel, daya tahan APBN turun menjadi sekitar 2-3 bulan. Ronny menilai setelah itu tekanan fiskal akan mulai terasa 'kurang nyaman' karena kompensasi energi bisa membengkak cepat dan mengganggu belanja prioritas lain.

"Di atas US$110 per barel adalah zona merah. Kemampuan bertahan biasanya hanya 1-2 bulan, kecuali pemerintah siap mengorbankan stabilitas fiskal secara serius. Intinya, setiap kenaikan US$10 bukan linear dampaknya, tapi eksponensial ke beban subsidi," imbuhnya.

Ronny mengatakan ambang kritis harga minyak ada di kisaran US$100-US$105 per barel, karena mulai sulit ditahan lama. Jika minyak tembus di atas US$105-US$110 per barel, maka kenaikan BBM tak terhindarkan.

Sebab, di level ini selisih antara harga keekonomian dan harga jual makin lebar, sehingga beban kompensasi ke BUMN energi melonjak tajam. Selain itu, ruang fiskal tidak cukup cepat menyesuaikan.

"Kalau tetap dipaksakan ditahan, konsekuensinya bukan hanya defisit, tapi juga 'crowding out' belanja penting seperti infrastruktur, bansos, atau kesehatan," katanya. Crowding out adalah kondisi ketika belanja pemerintah untuk satu pos, misalnya subsidi, membuat belanja penting lainnya terdesak atau berkurang.

"Dalam hemat saya, pemerintah sebenarnya tidak menunggu angka 'harga minyak tertentu', tapi melihat kombinasi beberapa hal, yakni durasi harga tinggi, tekanan terhadap APBN, serta stabilitas sosial akibat inflasi dan penurunan daya beli," pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memadang jika harga minyak tetap tinggi selama seminggu ke depan, maka dampak yang paling cepat muncul adalah tekanan pada ekspektasi publik, pasar valas, biaya impor energi, dan beban kompensasi yang harus ditanggung negara atau Pertamina.

Menurutnya, dampaknya juga akan jauh lebih luas seperti inflasi impor akan makin kuat, terutama melalui energi, kurs, dan ongkos logistik. Selain itu, risiko terhadap APBN juga akan naik karena subsidi dan kompensasi membengkak, sedangkan tekanan terhadap neraca migas akan makin berat.

Ia menyoroti data BPS soal necara perdagangan Indonesia pada Januari-Februari 2026 hanya surplus US$2,23 miliar, sementara sektor migas justru defisit US$3,19 miliar.

"Artinya, lonjakan harga energi akan langsung memperlebar titik lemah yang memang sudah ada. Di sisi pasar, kenaikan harga minyak juga akan menekan sentimen pada saham, mendorong yield obligasi naik, dan menjaga rupiah tetap rapuh," ungkap Syafruddin.

[Gambas:Photo CNN]

Syafruddin menyebutkan harga minyak yang terus melonjak dalam waktu satu minggu dapat memberi tekanan psikologis dan fiskal awal. Sementara, dalam satu bulan bisa mengubah tekanan itu menjadi masalah inflasi, fiskal, dan stabilitas makro yang jauh lebih nyata.

Jika perang Timur Tengah terus berlarut dan harga energi tetap tinggi, ia menyarankan pemerintah harus bergerak di tiga jalur sekaligus. Pertama, mengurangi konsumsi energi bersubsidi dengan cara yang terukur, terutama melalui pembatasan volume, penghematan mobilitas birokrasi, dan perluasan pola kerja yang mengurangi konsumsi BBM.

Kedua, memperkuat bantalan fiskal lewat realokasi belanja non-prioritas, penghematan belanja operasional, dan penajaman program perlindungan agar bantuan hanya sampai ke kelompok yang benar-benar rentan.

Ketiga, mempercepat substitusi energi impor, termasuk implementasi B50 dan diversifikasi pasokan LPG karena ini satu-satunya jalan untuk mengurangi tekanan struktural dari impor energi.

Pada saat yang sama, ia menyebut Bank Indonesia juga perlu menjaga stabilitas rupiah agar imported inflation tidak masuk lebih dalam.

"Pemerintah tidak cukup hanya menahan harga BBM, tapi harus menurunkan kebutuhan BBM, menata ulang APBN, menjaga kurs, dan mempercepat kemandirian energi," terang Syafruddin.

Apabila langkah-langkah tersebut tidak dilaksanakan secara bersamaan, maka perang di Timur Tengah akan terus membuat beban fiskal dan inflasi dalam negeri bertambah.

"Kalau langkah ini tidak dijalankan secara serempak, perang yang jauh dari Indonesia akan terus berubah menjadi beban fiskal dan inflasi di dalam negeri," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat beberapa hal transformasi budaya kerja nasional, termasuk kebijakan energi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika global geopolitik saat ini.

"Khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Berikut sederet jurus pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia:

Airlangga menerangkan Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," terangnya.

Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi untuk dihemat mencapai Rp59 triliun. Airlangga juga menyebutkan sebagai langkah adaptif dan preventif untuk menghadapi dinamika global, pemerintah mendorong perubahan perilaku kerja berbasis digital.

"Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," ungkapnya.

Pemerintah akan menerapkan efisiensi mobilitas dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik. Adapun efisiensi perjalan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, sedangkan luar negeri hingga 70 persen.

"Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong dalam penggunaan transportasi publik dalam menjalankan kebijakan ini.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," sambung Airlangga.

Airlangga menyampaikan pemerintah mengimbau adanya penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan ruas jalan untuk car free day (CFD) di daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Hal ini selanjutnya akan diatur oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

"Khusus untuk daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Hal ini selanjutnya akan diatur melalui SE dar Menteri Ketenagakerjaan.

"Penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," kata Airlangga.

Adapun sektor-sektor yang dikecualikan dapat bekerja dari kantor atau lapangan, yakni sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Selain itu, pengecualian juga diterapkan bagi sektor strategis, seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Airlangga menekankan untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selama 5 hari dalam seminggu bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

"Kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya," kata Airlangga.

Sementara, untuk pendidikan tinggi, khususnya semester 4 ke atas akan menyesuaikan dengan SE dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah juga menyampaikan sejumlah imbauan umum kepada masyarakat dalam hal efisiensi energi. Masyarakat didorong untuk mulai menerapkan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk menerapkan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat juga diminta tetap melakukan aktivitas produktif seperti biasa untuk menggerakan roda ekonomi.

"Masyarakat diminta tetap produktif, menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa," tekannya.

Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga. Hal ini dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial.

"Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Airlangga.

Airlangga memperkirakan potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," tambahnya.

[Gambas:Photo CNN]

Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter.

Selain itu, Airlangga menyebutkan penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan mencapai Rp48 triliun.

"Dan ini dalam satu tahun, tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," terang Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat bijak saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.

Adapun pengaturan mengenai 50 liter per hari ini akan memanfaatkan fitur barcode yang ada di MyPertamina.

"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," ujar Bahlil

Menurut Bahlil, di saat-saat seperti ini pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Salah satunya, warga bisa mendukung dengan mengisi BBM secara bijak.

Sementara itu, untuk angkutan umum, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan tidak akan ada pembatasan pengisian BBM sebesar 50 liter.

"Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk angkutan trayek, angkutan umum bus. Pasti lebih dari itu. Standar saja," ujar Bahlil.

Pemerintah sedang mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan mengatur penyalurannya menjadi lima hari dalam sepekan.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu," ujar Airlangga.

Ia mengatakan, ada pengecualian penyaluran MBG untuk asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Potensi penghematan anggaran dari rangkaian optimalisasi ini disebut Airlangga dapat mencapai Rp20 triliun.

Selat Hormuz menjadi sorotan selama perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, terutama ketika jalur pelayaran tersebut ditutup.

Penutupan Selat Hormuz berdampak besar karena lintasan ini merupakan salah satu jalur perairan paling vital bagi distribusi minyak global.

Gangguan seperti penutupan di jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab tersebut dapat mendorong lonjakan harga minyak dunia secara signifikan, yang pada akhirnya berimbas pada perekonomian global.

Badan Informasi Energi Amerika Serikat atau US Energy Information Administration (EIA) mencatat sekitar 20 juta barel minyak atau seperlima dari produksi global harian mengalir melalui selat ini setiap harinya.

Menurut laporan Reuters, jika jalur pengiriman ini terganggu, kilang-kilang di berbagai negara akan menghadapi keterbatasan pasokan minyak mentah.

Mereka terpaksa menggunakan cadangan yang ada agar tetap bisa memproduksi bahan bakar untuk transportasi maupun kebutuhan industri.

Penutupan Selat Hormuz pun berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Harga minyak sempat melonjak hingga mencapai US$119 per barel pekan lalu, level tertinggi sejak 2022, meski kemudian kembali berfluktuasi.

Apabila gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz berlangsung lama, harga minyak berpotensi naik lebih tinggi lagi. Kondisi ini dapat memicu tekanan ekonomi global karena biaya energi yang meningkat dapat menekan permintaan konsumen dan memicu risiko resesi.

Sejak konflik memanas, harga berbagai komoditas energi seperti minyak mentah, bensin, diesel, bahan bakar jet, gas alam, petrokimia, listrik, hingga pupuk disebut telah mengalami kenaikan tajam.

Kenaikan biaya energi tersebut pada akhirnya mendorong inflasi di berbagai negara. Bagi konsumen dan pelaku usaha, lonjakan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang, termasuk bahan pangan.

Para petani di wilayah belahan bumi utara yang sedang memasuki musim tanam juga menghadapi tekanan karena biaya input pertanian meningkat akibat kenaikan harga energi dan pupuk.

Asia menjadi wilayah yang paling rentan terhadap gangguan pasokan energi ini karena sangat bergantung pada impor minyak mentah, gas, dan bahan bakar dari kawasan Timur Tengah dibandingkan wilayah lain.

Sejumlah negara Asia pun mulai mengambil langkah untuk merespons situasi tersebut. China, misalnya, meminta kilang dalam negerinya menghentikan ekspor bahan bakar.

Korea Selatan bahkan mengumumkan pembatasan harga bahan bakar untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Menurut laporan media setempat, Yonhap, rata-rata harga bensin di Seoul menembus angka 1.900 won per liter untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun terakhir dan terus merangkak naik hingga mencapai 1.945 won pada hari Minggu (8/3).

Sementara itu, Bangladesh mengambil langkah ekstrem dengan menutup universitas untuk menghemat penggunaan listrik dan bahan bakar.

Gangguan di Selat Hormuz juga memengaruhi distribusi bahan bakar dari kilang-kilang di kawasan Teluk.

Kilang-kilang di Teluk tidak mampu mengirimkan bahan bakar yang mereka produksi, termasuk kilang raksasa Al Zour di Kuwait berkapasitas 615.000 bpd yang merupakan pemasok utama bahan bakar jet untuk Eropa dan Afrika.

Bisnis.com, JAKARTA — Grup K-pop BTS akan membuka toko pop-up khusus untuk merayakan perilisan album studio kelima mereka berjudul “Arirang”. Toko ini akan menghadirkan berbagai merchandise eksklusif yang terinspirasi dari konsep album terbaru mereka.

Agensi BTS menjelaskan pop-up store tersebut akan dibuka pada 20 Maret pukul 13.00 waktu Korea Selatan, bertepatan dengan perilisan album. Toko ini akan beroperasi hingga 12 April di The Heritage Shinsegae Department Store Main Branch serta di kantor pusat HYBE di Seoul.

Melalui pop-up store ini, BTS juga bekerja sama dengan National Museum Foundation of Korea. Kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai produk yang memadukan estetika tradisional Korea dengan sentuhan modern sesuai konsep album "Arirang".

Produk kolaborasi tersebut akan diproduksi bersama merek barang budaya Mu:ds milik yayasan tersebut. Inisiatif ini juga bertujuan memperkenalkan budaya Korea kepada penggemar global melalui merchandise yang terinspirasi dari unsur tradisional.

Selain produk kolaborasi budaya, pengunjung juga dapat menemukan berbagai merchandise lain seperti hoodie dan topi baseball. Seluruh produk dirancang khusus untuk merayakan perilisan album sekaligus memperkuat identitas visual BTS pada proyek terbaru mereka.

Penjualan awal untuk beberapa produk pilihan akan dibuka lebih dulu melalui aplikasi Weverse Shop pada Kamis. Sementara itu, seluruh merchandise akan tersedia secara penuh mulai 20 Maret bersamaan dengan pembukaan pop-up store.

Produk kolaborasi Mu:ds juga akan dijual di toko suvenir National Museum of Korea mulai tanggal yang sama. Pengunjung yang ingin datang ke pop-up store diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu melalui sistem pemesanan Weverse Spot.

Album "Arirang" sendiri digambarkan sebagai karya yang menampilkan identitas BTS sekaligus mengeksplorasi perasaan cinta secara lebih mendalam. Antusiasme penggemar terhadap album ini terlihat dari jumlah pre-save yang telah melampaui 4 juta di platform Spotify.

Setelah album dirilis pada 20 Maret pukul 13.00 waktu Korea Selatan, BTS juga akan menggelar konser comeback gratis untuk para penggemar. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Maret pukul 20.00 di Gwanghwamun Square.

Bisnis.com, JAKARTA - Layar lebar Indonesia kedatangan film Korea terbaru, Project Y yang dibintangi duo aktris 'aura labrak' Han So-hee dan Jeon Jong-seo, tayang mulai hari Jumat (6/3/2026).

Sekadar info, buat para penggemar drama dan serial Korea di Indonesia, kedua aktris yang juga sahabat di dunia nyata itu begitu identik dengan sebutan aura labrak, sebab punya persona tegas dan paras cantik-garang dalam satu paket.

Han So-hee secara khusus sempat menjadi musuh ibu-ibu seantero Tanah Air, berkat performa apiknya sebagai perebut suami orang alias pelakor, dalam The World of Marriage (2020).

Sementara itu, Jeon Jong-seo terkenal sebagai spesialis genre aksi dan triler sejak awal kariernya, tepatnya sebagai pembunuh berantai dalam film besutan Netflix Original bertajuk The Call (2020).

Keduanya terbilang sukses menjadi daya tarik utama dalam film heist modern bergaya neo-noir ini, sebagai dua sahabat yang harus bertahan dari kerasnya kehidupan urban di distrik pusat hiburan Gangnam, Seoul.

So-hee memerankan Mi-sun yang bekerja sebagai lady companion di salah satu tempat minum elite. Sementara Jong-seo menjadi Do-kyung, wanita kuat yang bukan cuma sopir biasa, tapi malang-melintang di dunia kriminal perkotaan, terutama sebagai kurir narkoba.

Tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan hidup sebenarnya tak membuat keduanya menyerah meraih impian dan pensiun dari kehidupan malam: hidup nyaman seperti orang normal lewat membuka toko bunga.

Namun, semua itu lenyap saat mereka terkena penipuan perkara real estat. Seperti jatuh tertimpa tangga, uang mereka pun habis karena akal-akalan platform judi daring.

Lantas, muncul tawaran menjadi kriminal: mencuri uang dari bos mafia. Pekerjaan kotor itu pun seketika diambil, sebab turut berhubungan dengan upaya merebut kembali hak-hak mereka.

Rentetan konflik akibat kondisi tersebut membawa duo aktris aura labrak itu harus bisa memerankan pesona wanita kuat tapi rapuh dari dalam.

Secara umum keduanya berhasil, sebab ada momen terpuruk So-hee yang begitu memukau. Beberapa situasi dilematis juga sukses memecah habis aura garang Jong-seo.

Selain performa kedua tokoh utama, sinematografi neo-noir dengan warna-warni lampu neon khas kehidupan malam kawasan urban juga memanjakan mata.

Sutradara Lee Hwan beserta kru pencahayaan dan penata busana patut diacungi jempol, sebab berhasil membuat mayoritas frame begitu estetis, seraya memaksimalkan pesona para tokoh utama.

Hanya saja, kekurangan utama film ini adalah plot yang sangat to-the-point sampai terkesan terlalu sederhana, membuat keputusan segelintir tokoh jadi kurang logis buat benar-benar terjadi di dunia nyata.

Alhasil, buat para penonton yang benar-benar menyukai genre fiksi kriminal secara umum yang suka letupan-letupan thought-provoking, jangan terlalu berharap ada banyak kejutan.

Film ini lebih cocok buat yang ingin bersantai menikmati visual apik, disertai performa dua karakter wanita dengan perkembangan emosi yang signifikan dari awal sampai akhir.

BEIJING - Produksi smartphone global diperkirakan akan menurun sebesar 12,9% pada tahun 2026 menjadi sekitar 1,12 miliar unit karena krisis pasokan memori yang semakin memburuk, menurut perkiraan terbaru dari International Data Corporation (IDC).

IDC mengatakan permintaan tinggi dari industri kecerdasan buatan (AI) telah menyebabkan harga RAM dan memori naik tajam, sehingga menekan biaya produksi perangkat.

Situasi ini telah mendorong produsen untuk menaikkan harga, sementara permintaan untuk perangkat dengan harga lebih tinggi diperkirakan akan menurun.

Kenaikan biaya komponen juga memaksa produsen untuk menilai kembali penawaran mereka, termasuk mengurangi spesifikasi atau membatasi kapasitas memori untuk model tertentu.

Segmen perangkat di bawah US$100 diperkirakan akan menjadi yang paling terpukul karena menyusutnya margin keuntungan.

Harga jual rata-rata global smartphone pada tahun 2026 diperkirakan akan meningkat sebesar 14 persen menjadi USD523, sejalan dengan kenaikan biaya memori yang diperkirakan baru akan stabil pada pertengahan tahun 2027.

IDC juga memproyeksikan pasar akan pulih secara bertahap mulai tahun 2027 dengan pertumbuhan dua persen, diikuti oleh 5,2 persen pada tahun 2028, tetapi tidak akan kembali ke level sebelum tahun 2025.

.

Tren ini diperkirakan akan berlanjut tahun ini karena produsen lebih berhati-hati dalam mengelola persediaan RAM untuk model baru

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya pemberlakuan darurat militer pada 2024 yang dinilai sebagai tindakan pemberontakan terhadap lembaga konstitusional.

Dalam putusan perdana atas kasus tersebut, Pengadilan Distrik Seoul menyatakan Yoon bersalah memimpin pemberontakan melalui kebijakan darurat militer.

Namun, pengadilan menjatuhkan hukuman lebih ringan dibanding tuntutan jaksa khusus yang sebelumnya merekomendasikan hukuman mati.

Putusan ini keluar 14 bulan setelah Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 dengan dalih memberantas kekuatan anti-negara. Kebijakan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis Nasional menggelar pemungutan suara untuk membatalkannya.

Hakim ketua Jee Kui-youn dalam sidang yang dihadiri Yoon dan disiarkan secara nasional menyatakan sulit menyangkal bahwa mantan presiden itu bermaksud membuat Majelis Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan mengirim pasukan untuk mengepung gedung parlemen serta menangkap sejumlah politisi kunci.

“Hal ini juga diakui sebagai tindakan kerusuhan dengan mengerahkan militer,” ujar hakim dikutip dari Kantor Berita Yonhap, Sabtu (21/2/2026).

Berdasarkan Konstitusi Korea Selatan, pemberontakan didefinisikan sebagai tindakan untuk mencabut kewenangan negara di sebagian atau seluruh wilayah, atau memicu kerusuhan dengan tujuan menggulingkan tatanan konstitusional.

Pengadilan menyatakan deklarasi darurat militer itu sendiri tidak otomatis merupakan pemberontakan. Namun, dalam kasus Yoon, unsur pidana terpenuhi karena terdapat niat melumpuhkan fungsi lembaga konstitusional.

Pengadilan menekankan bahwa inti perkara terletak pada pengerahan pasukan ke Majelis Nasional.

“Mantan Presiden Yoon merencanakan kejahatan ini secara pribadi dan memimpin pelaksanaannya, serta melibatkan banyak pihak. Darurat militer tersebut menimbulkan biaya sosial yang sangat besar, dan terdakwa hampir tidak menunjukkan permintaan maaf," ujar hakim dalam pertimbangan putusan.

Meski demikian, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa rencana tersebut tidak tampak matang, penggunaan kekuatan fisik relatif terbatas, serta Yoon tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, telah puluhan tahun mengabdi sebagai pejabat publik, dan kini berusia 65 tahun.

Yoon bersikeras bahwa deklarasi darurat militer itu dimaksudkan sebagai peringatan kepada parlemen yang dikuasai oposisi, menyusul serangkaian pemakzulan pejabat senior pemerintah dan upaya pemangkasan anggaran negara.

Tak lama setelah putusan dibacakan, tim kuasa hukum Yoon menyebut vonis tersebut sebagai “formalitas untuk mencapai kesimpulan yang telah ditentukan”. Mereka menyatakan akan memutuskan langkah banding setelah berkonsultasi dengan kliennya.

Tim penasihat khusus yang dipimpin Cho Eun-suk, yang menangani penyelidikan dan dakwaan terhadap Yoon, menyebut putusan itu “bermakna”, namun tetap menyisakan kekecewaan dan mengindikasikan akan mengajukan banding.

Selain Yoon, tujuh terdakwa lain juga menerima putusan perdana, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Kepala Badan Kepolisian Nasional Cho Ji-ho, serta mantan Kepala Kepolisian Metropolitan Seoul Kim Bong-sik.

Kim Yong-hyun dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, Cho 12 tahun, dan Kim Bong-sik 10 tahun atas peran mereka dalam upaya darurat militer tersebut.

Sebelumnya, Yoon juga telah divonis lima tahun penjara dalam perkara terpisah terkait tuduhan menghalangi upaya penyidik untuk menahannya tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Korea Selatan menuntut hukuman mati terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer pada 2024 yang memicu krisis konstitusional terburuk di Negeri Ginseng dalam beberapa dekade.

Melansir Bloomberg pada Rabu (14/1/2026), Yoon didakwa tahun lalu atas tuduhan pemberontakan, kurang dari dua bulan setelah dia mengguncang Korea Selatan dan komunitas internasional dengan sempat menangguhkan pemerintahan sipil.

Dekret singkat tersebut berujung pada pemakzulannya serta penangkapan dan pendakwaan pertama terhadap presiden Korea Selatan yang masih menjabat.

Tim jaksa khusus dalam sidang akhir di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa menuntut hukuman mati, dengan alasan tindakan Yoon merupakan aksi perusakan konstitusi yang serius oleh kekuatan anti-negara. Sementara itu, melansir Kantor Berita Yonhap, putusan perkara ini dijadwalkan dibacakan pada 19 Februari 2026.

Dalam pernyataan tertulisnya, Yoon mengatakan bahwa meski terdapat risiko politik, meningkatnya penolakan publik terhadap pemakzulannya serta dukungan warga membuatnya merasa langkah darurat yang diambilnya pada akhirnya efektif.

Mantan presiden itu dituduh mengerahkan pasukan ke gedung parlemen untuk mengunci Majelis Nasional. Upaya tersebut gagal dan para anggota parlemen dengan cepat menggelar pemungutan suara untuk mengakhiri status darurat militer.

“Para terdakwa, termasuk Yoon Seok Yeol, belum mendapatkan pengampunan publik dan tidak menunjukkan niat maupun ketulusan untuk mencarinya. Karena itu, publik menuntut hukuman tegas dan mempercayakan akuntabilitas kepada pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan," kata tim jaksa khusus.

Yoon membantah semua tuduhan. Dia menyatakan deklarasi darurat militer merupakan langkah terpaksa untuk melawan pihak-pihak yang diklaimnya sebagai simpatisan Korea Utara yang berupaya melumpuhkan pemerintahannya.

“Saya dengan hormat meminta agar pengadilan mempertimbangkan implikasi konstitusional perkara ini serta rasa tanggung jawab mendalam yang saya pikul sebagai presiden dalam mencegah runtuhnya tata kelola konstitusional dan kelumpuhan urusan negara di masa krisis nasional,” ujar Yoon.

Sejumlah mantan presiden Korea Selatan memang pernah dituntut dan dipenjara setelah lengser. Namun, Yoon menjadi mantan kepala negara pertama dalam beberapa dekade yang menghadapi ancaman hukuman mati, meskipun kemungkinan besar bersifat simbolis karena Korea Selatan tidak mengeksekusi hukuman mati sejak 1997.

Pada 1996, mantan Presiden Chun Doo-hwan dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam penindasan yang menewaskan hampir 200 demonstran anti-pemerintah pada 1980, sebelum hukumannya diringankan menjadi penjara seumur hidup.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pihaknya berharap pengadilan menjatuhkan putusan sesuai hukum dan prinsip, serta memenuhi harapan publik.

Kejatuhan Yoon membuka jalan bagi pemilu kilat pada Juni tahun lalu, yang dimenangkan Lee Jae Myung sebagai presiden baru Korea Selatan.